Rabu, 20 Mei 2009

pemeriksaan anton kembali tertunda

Hari Ini Pemeriksaan Dilanjutkankarena alasan sakit pemeriksaan terhadap, Mantan Kabid Anggaran BPKD Anton Heryanto yang terjerat dalam kasus indikasi korupsi Makan minum kembali tertunda.

Garut.RRI
Sebagai upaya pengembangan terhadap kasus korupsi dana makan dan minum (mamin) di lingkungan Setda Garut tahun anggaran 2007, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, Selasa (19/5) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Garut,Anton Heryanto yang kini statusnya telah jadi tersangka. Meski telah diperiksa selama 6,5 jam, namun hal tersebut dianggap masih belum cukup. Hal ini terbukti dengan rencana pihak Kejari untuk kembali memanggil dan memeriksa Anton, Rabu (20/5) ini.Kasi Intel Kejari Garut, Otong Hendra Rahayu, SH didampingi staf kejari Garut Ruhiyat ., membenarkan pada Selasa (19/5) pihaknya telah memanggil dan memeriksa Anton Heryanto yang kafasitasnya telah ditetapkan sebagi tersangka pada kasus korupsi mamin. Anton diperiksa selam 6,5 jam, yaitu sejak pukul 10.00 hingga pukul 16.30 dan diberi pertanyaan sebanyak 25 poin .sementara konten dari 25 pertanyaan itu menurut Ruhiyat baru seputar latara belakang status pekerjaan belum masuk kedalam ranah indikasi dugaan korupsi. Ditegaskan Ruhiyat pemriksaan terhadap tersangka Anton akan kembali dilakukan pada hari jumat mendatang. insertSementara itu Penasehat Hukum Anton, Rudi Gunawan, menyebutkan, sebenarnya saat ini Anton masih dalam kondisi sakit dan dalam proses rawat jalan pihak Rumah Sakit hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Namun sebagai warga negara yang baik, meski dalam kondisi sakit, Anton tetap memenuhi panggilan dari pihak Kejari. Lebih jauh dituturkannya, meskipun pemeriksaan belum beres, sedangkan saat itu jadwal Anton melakukan rawat jalan, seharusnya pihak Kejari memperbolehkan Anton melakukan rawat jalan,apalagi menurut pengakuannya, surat keterangan dokter bahwa Anton masih dalam proses rawat jalan,sudah masuk ke Kejari.IRwan Rudiawan

Warga garut di 42 kec saat ini belum tersentuh pemerataan pendidikan

Garut.RRI.
sebagai upaya pemerataan terhadap dunia pendidikan di kabupaten garut dinas pendidikan garut akan mencoba melakukan pemerataan pendidikan yang akan menyentuh keseluruh pelosok termasuk kedaerah tersulit,terisolir ,terpencil dan termiskin.demikian dikemukakan kadisdik Garut komar mariuana kepada RRI.Mneurut Komar msyarakt garut yang tidak terlayani oleh pendidikan formal maka ada kebijakan untuk menempuh pendidikan non formal seperti kejar paket A,B,dan C serta yang buta hurup dan program tersebut berlaku dari mulai usia dini hingga lansia dan dihrapkan kegiatan ini bida dilakukan secara terintegrasi dengan lintas sektor,lintas departemen dan organisasi.insertDibagian lain komar mengemukakan saat ini tidak kurang dari 14 ribu warga garut mengalami buta hurup atau buta aksara dan terbanyak terdapat dikecamatan bungbulang Garut maka dengan program pemberdayaan masyrakat dalam menangani masalah pendidikan diharapkan akan terjadi pemerataan pendidikan yang akan menyentuh seluruh pelosok diwilayah kab garut.karena menurut Komar jika masyarakt tidak tersentuh oleh pelayanan pendidikan maka akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi rakyat.IRwan Rudiawan

Selasa, 12 Mei 2009

50 porsen lapas dipenuhi tahanan titipan

Drijen pemasyrakat DEPHUMHAM Untung Sugiono Lapas bukan hanya sebagai tempat menjalani pidana namun memiliki dua fungsi penting sebagai lembaga pendidikan dan dan pembangunan sesuai dengan prinsip pemasyrakatan.

Garut,RRI
- Dirjen Pemasyarakatan Dephumham, Untung Sugiyono, SH menyatakan, seluruh Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Indonesia, 50 persen dipenuhi tahanan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan,termasuk LAPAS Garut.Sebanyak 88.000 orang kapasitas "hotel prodeo" tersebut, kini dijejali 137.000 penghuninya, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang berkapasitas 6.000 orang terpaksa diisi 9.000-an orang, ungkapnya kepada RRI seusai menghadiri peresmian Pesantren Taubatul Mudznibin di dalam LAPAS Kelas II A, Garut,
Dalam menanggulanginya, diperlukan penambahan ruangan dengan memanfaatkan luas tanah yang masih kosong atau membangun dua lantai. Selain itu dilakukan pelepasan bersyarat serta pemberian cuti menjelang bebas, termasuk adanya putusan pidana alternatif, Sedangkan kendalanya, banyak masyarakat yang tidak puas jika terpidana tidak dihukum seperti sekitar
90 persen terpidana kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah pengguna, tegasnya.
Padahal LAPAS bukan hanya sebagai tempat menjalani pidana, melainkan memiliki dua fungsi penting sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, yang mengedepankan aspek preventif, kuratif, rehabilitatif serta edukatif.Insert
Terkait dua jenis pembinaan, yakni kepribadian dan pembinaan kemandirian itu, ia menyambut baik dibukanya pesantren Taubatul Mudznibin di LAPAS Garut, yang diharapkan memberikan manfaat bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga binaan pemasyarakatan.
Pesantren itu, ujarnya, diharapkan memberikan bekal dan pedoman hidup beragama, memberikan bekal pengetahuan praktis tentang tata cara peribadatan dan pengajian Al-Qur'an, mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat.Serta meningkatkan ketahanan sosial warga binaan terhadap pengaruh buruk lingkungan, dan mampu berinteraksi sosial secara wajar, katanya.
Dari 549 orang penghuni LAPAS Garut, terdapat 270 narapidana, sembilan diantaranya perempuan.Sedangkan dari 279 orang yang berstatus tahanan, juga terdapat empat orang perempuan, tiga terjerat kasus pencurian dan seorang kasus narkoba.Irwan Rudiawan

Berawal dari isu central ketertinggalan pembangunan dan terjadinya disparitas presedium masyarakat Garut selatan mendesak untuk dilakukannya pemekran

garut.RRI

Berawal dari isu central ketrtinggaln pembangunan dan terjadinya disparitas antara garut selatan dan Garut utara yang digelembungkan sejak 4 tahun yang lalu kini berbagai elemen masyarakat Garut selatan yang tergabung dalam presedium masyarakt Garut selatan cukup getol untuk memperjuangkan pemekaran atau pemisahan garut selatan dari induk kabupaten Garut. Dan berdasarkan hasil penelitian studi kelayakan pemekaran Garut selatan yang dilakukan oleh lembaga penelitian unpad serta didukung oleh i PP no 78 tahun 2007 Garut selatan dianggap telah memenuhi persyaratan dari 11 kompeonen kriteria untuk menjadi daerah otonom demikiann di kemukakan ketua presedium masyarakt Garut selatan Gunawan Undang.Insert
Gunawan Undang optimis dalam waktu yang tidak lama lagi aspirasi masyarakt Garut selatan untuk memisahkan diri dari kabupaten Induk akan terealisasi karena dilihat dari asfek pertumbuhan ekonomi Garut selatan memiliki potensi sumber daya alam yangb berlimpah termasuk didalmnya asfek pertanian dan perkebunan dan potensi lahan tidur juga pengembangan tebu rakyat membnuktikan bahwa multi potensi tersebut tidak dimiliki oleh Garut utara yang menjadi isu central. terjadinya disparitas.dan rencana pemekaran Garut selatan ini juga tidak lepas dari dukungan hampir 80 persen anggota DPRD garut dan Gunawan Undang berharap oleh DPRD hal tersebut dijadikan sebuah kado masa akhir jabatan.dan ditargetkan pemkaran tersebut dapat selesai sebelum pelantikan DPRD yang baru.IRwan
Rudiawan.

TRUK ELF DUA LUKA PARAN ENAM LUKA RINGAN

Garut.RRI
Jalur blackspot Tutugan Leles yang terdapat di lintasan antara Garut-Bandung, tepatnya di kawasan Kampung Leuweungtiis, Desa Haruman, Kec. Leles, kembali menelan korban. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun sedikitnya 9 orang harus dilarikan dan mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas dan rumah sakit terdekat.
Ke-9 orang tersebut terpaksa dirawat karena mengalami luka parah dan ringan akibat tabrakan yang terjadi antara truk dan elf di kawasan Tutugan Leles, Selasa (12/5).
Saripudin (35), saksi mata warga sekitar menyebutkan, saat itu sekitar pukul 13.35, dirinya tengah berada di kebun yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian. Tiba-tiba, dia mendengar suara deritan rem yang diiukti suara benturan keras serta jeritan dari arah jalan tepat di atas kebun miliknya. Diapun langsung menuju arah jalan dan disana telah terlihat dua unit mobil yang telah bertabrakan.
Bersama beberapa warga lainnya, diakuiny, saat itu dirinya langsung memberikan pertolongan pada seluruh penumpang yang ada di dua mobil tersebut. Dari dalam mobil truk, terdapat dua orang yang terdiri dari sopir dan kenek, sedangkan dari dalam elf, warga hanya menemukan 8 orang penumpang yang semuanya mengalami luka.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Garut, AKP Encun Carmana, membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan laporan sementara yang telah diterimanya, truk berisikan dua orang, yaitu kenek dan sopir, sedangkan di dalam elf selain sopir dan kenek, juga terdapat delapan orang penumpang.
Sementara itu di ruang UGD RSU dr Slamet Garut, diperoleh keterangan bahwa dua orang korban luka parah akibat tabrakan antara truk dan elf di daerah Tutugan Leuweungtiis tersebut yaitu Cecep Abdul Halim (45), seorang guru SMK Limbangan, warga Desa Karangsari, Kec. Pangatikan dan Ny Yati Rohayati (59), warga Kp. Leuwuengtiis RT 02/8, Desa Haruman, Kec Leles.

Senin, 11 Mei 2009

MINIMNYA JUMLAH PENDUDUK YANG DIMILIKI MENJADI SALAH SATU INDIKATOR TERHAMBATNYA PEMEKARAN WILAYAH GARUT SELATAN

GARUT.RRI
Ketua Komisi Percepatan Pembangunan Garut selatan ASep Rahmat Permana mengemukakan berdasarkan hasil kajian Unpad tahun 1996 garut selatan sudah layak dilakukan pemekaran dan hal itu juga merupakan bentuk dukungan dan keinginan masyarakat garut selatan,sehingga komunikasinya dilakukan secara baik karena tidak
boleh menciptakan distabilitas pemerintah kabupaten Garut.Menurut PP 78 tahun 2007 pemekran garut selatan ini dilihat dari salah satu indikator yang mengacu kepada kabupaten Induk, disamping itu kelayakan pemekaran garut
selatan ini juga ditentukan oleh faktor total kumulatif indek penilainya,dan kabupaten garut selatan ini diatas indek minimum sehingga dilihat dari rambu rambu yang ditetapkan pemerintah yang mengacu kepada PP78 tahun 2007 ini pemekaran garut selatan tersebut sudah tidak ada hambatan.Namun salah satu kendala pemekaran garut selatan yang menjadi opini saat ini adalah terkait dengan jumlah penduduk yang harus dimiliki minimal 55 ribu jiwa dan berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk garut selatan dibawah jumlah terserbut karena BPS hingga kini belum melakukan updeting data hal itu terbukti dari jumlah pendataan pasca pemilu legislatif.Asep Permana menegaskan untuk lolosnya garut selatan dijadikan pemekaran dari kabupaten garut adalah harus dibuktikan dengan adanya keseriusan pemrintah atau eksekutif dan berdasarkan hasil
kerja pansus pemekran garut selatan dalam rapat paripurna yang digelar minggu kemarin sudah menyatakan bulat mendukung pemekaran garut selatan.Irwan
rudiawan.

GARUT SELATAN LAYAK DIMEKARKAN

Garut.RRI

Tim Study Kelayakan Pemekaran Garut Selatan lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Unpad Bandung menyatakan secara umum, Garut Selatan telah layak menjadi kabupaten tersendiri.Menurut ketua timnya Dede Mariana, dari 11 komponen yang harus dipenuhi untuk menjadi daerah otonomi sesuai dengan PP 78 hanya
jumlah penduduk saja yang masih harus dilakukan update, karena menggunakan data yang Sama.Sebelumnya,senin pagi (11/5) tim study kelayakan pemekaran garut selatan tersebut,telah mempresentasikan hasil penelitiannya didepan pemda Garut, Ketua presedium masyrakat Garut Selatan Gunawan undang,menyatakan berdasarkan progres dari proses pemekaran tersebut, ditargetkan agenda pemekaran Garut selatan dapat selesai sebelum september 2009 mendatang untuk dibawa kepemerintah
pusat.Irwan Rudiawan.

Minggu, 10 Mei 2009

NELAYAN GARUT DIHADANG OMBAK SETINGGI EMPAT METER

Garut.RRI
- Para nelayan pantai selatan Jabar, di Kabupaten Garut "dihadang" gelombang hingga berketinggian 4 meter, disertai kerap tingginya kecepatan angin mencapai 40 km/jam, sehingga banyak diantaranya yang terpaksa tidak melaut.Camat Pameungpeuk Jujun Jumhana ketika dihubungi melalui phonselnya mengakui hal itu dan menyatakan Senin, sejak tiga hari terakhir banyak diantara nelayan di wilayahnya yang hanya memancing atau menebar jaring ikan di seputar pesisir pantai.Kondisi kapasitas perahu motor tempel milik mereka, sebagian besar tidak mampu mengarungi tingginya arus gelombang yang disertai angin kencang,Tersebut.Bahkan sejumlah perahu layar "bermotor dalam", juga ditambatkan di pinggir dermaga Santolo Kecamatan Cikelet, sebagaimana diungkapkan Camat setempat Rifan ketika dihubungi terpisah.Sedangkan umumnya nelayan, kini banyak yang mencari mata lembu atau sejenis kerang yang selama ini diyakni bisa meningkatkan keperkasaan pria, sehingga banyak diburu calon pembeli dengan harga rata-rata Rp 25.000/kg.Mata dagangan tersebut, bisa diperoleh di kawasan bawah hamparan karang-karang terjal sekitar pesisir pantai, yang proses pencariannya dinilai tidak membahayakan, .Kondisi fenomena alam yang dikenal oleh kalangan nelayan sebagai angin barat tersebut, sesuai dengan prakiraan yang disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Jaya Murdjaya.Badan Meteorologi Dan Geofisika itu menyatakan, tingginya gelombang laut selatan Jawa Barat akan berlangsung hingga Senin ini, yang dinilai sangat membahayakan bagi pelayaran jenis perahu nelayan serta kapal ferry, ungkapnya.Irwan Rudiawan

LAGI POLISI AMANKAN ANGGOTA GENG MOTOR PELAKU PENYERANGAN

Garut,RRI
Setelah sebelumnya berhasil mengamankan dua orang anggota geng motor Brigez yang telah melakukan penyerangan terhadap warga Kp Citeureup sehingga menyebabkan dua orang warga sekitar terluka parah, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Garut, Minggu (10/5) sekitar pukul 17.00 kembali berhasil menciduk seorang pelaku
penyerangan. Indra alias Jiwok alias Hideung (18), seorang anggota geng motor Brigez, diciduk petugas dari Satreskrim Polres Garut saat tengah berada di kawasan Jalan Otista Tarogong. Telah beberapa hari ini jajaran Polres Garut memag melakukan pencarian terhadapnya karena diduga kuat telah ikut dalam aksi penyerangan yang telah menimbulkan dua orang warga Kp Citeureup terluka parah.Bahkan menurut keterangan dari pihak kepolisian, Indra mempunyai peran cukup penting dalam aksi penyerangan tersebut, dimana dia yang membagi-bagikan senjata kepada para anggota geng motor sebelum melakukan penyerangan demikian diungkapkan kasat reskrim polresw Garut oon Suhendar.Sebagaimana diakui dua anggota geng motor Brigez yang ditangkap lebih dulu, sebelum melakukan penyerangan, terlebih dahulu mereka menenggak minuman keras di Alun-alun Tarogong. Pada saat itulah, Indra alias Jiwok alias Hideung, membagi-bagikan senjata kepada anggota geng motor Brigez lainnya, yaitu berupa 8 buah samurai, 2 kapak, serta sejumlah kayu berpaku.Sementara itu masih dalam rangka Operasi Pekat Cipta Kondisi menjelang Pilpres, jajaran Satreskrim POlres Garut, Minggu (10/5) juga berhasil mengamankan 8 orang yang ketangkap basah sedang mabuk-mabukan. Mereka ditangkap saat minum-minuman keras di Jalan Pasundan, Kel Kota Kulon, Kec. Garut Kota.IRwan Rudiawan

DIDUGA TERJADI PRAKTEK ILEGAL LOGGING POLRES GARUT PERTANYAKAN KEABSAHAN IZIN 25 HA LAHAN MILIK

GARUT.RRI
Hasil penyelidikan yang dilakukan jajaran Reskrim Polres Garut, ditemukan indikasi adanya praktek illegal logging di kawasan hutan produksi yang terletak Kampung Cipicung, Desa Sukamulya, Kec Pakenjeng. Tak tanggung-tanggung lahan yang diduga dipergunakan untuk illegal logging tersebut luasnya mencapai 25 hektare.Oleh warga sekitar, lahan tersebut diklaim sebagai lahan milik dan itu mereka buktikan dengan adanya surat ijin penebangan dari UPTD Dinas Kehutanan setempat. Namun pihak kepolisian meragukan hal tersebut karena lahan yang diklaim sebagai lahan milik tersebut terletak di tengah-tengah hutan produksi. Sebagai tindakalanjut dari hasil temuannya ini, akhir minggu lalu jajaran Reskrim Polres Garut-pun menerjunkan tim Buru Sergap yang beraggotan 15 orang dengan tujuan mencari barang bukti kayu hasil illegal logging serta para pelaku illegal logging.Usai operasi, Oon menyebutkan, meskipihaknya tidak berhasil membekuk pelaku, namun dari operasi tersebut, Diakui Oon petugas berhasil mendapatkan bukti telah terjadi illegal logging di kawasan tersebut. Hal ini terlihat dari ratusan kubik kayu berbagai jenis yang berhasil ditemui teronggok di sekitar hutan.Oon juga mengaku heran dengan keberadaan lahan hutan seluas 25 hektare yang diklaim sebagai milik warga setempat. Pasalnya, hampir seluruh wilayah itu
merupakan kawasan hutan produksi yang dimiliki negara dan perijinannya pun harus sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak boleh digunakan sembarangan. Untuk lebih memperdalam kasus tersebut, diungkapkannya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan terkait adanya ijin penebangan yang dimiliki warga setempat dan pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut hingga tuntas.irwan rudiawan

Senin, 04 Mei 2009

TERKAIT BANYAK PEJABAT TERJERAT HUKUM WABUB PANGGIL BAPERJAKAT

Terkait Banyak Pejabat Terjerat Kasus HukumWakil Bupati Garut Diki Candra akan Segera Panggil Baperjakat dan Bagian Hukum

Garut.RRI
Terkait banyaknya pejabat di Kabupaten Garut yang terjerat kasus hukum, Wakil Bupati Garut, diki Candra menyatakan pihaknya akan segera memanggil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam waktu dekat ini. Hal tersebut diungkapkannya Senin (4/5) saat ditemui RRI di aula rapat Setda Garut.
Dikatakan Aceng, pemanggilan terhadap Baperjakat tersebut ada kaitannya dengan kinerja Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut saat ini, paska ditetapkannya beberapa pejabat teras Garut menjadi tersangka dalam kasus hukum korupsi. Namun meski menyatakan akan segera memanggil Baperjakat dan berkordinasi
dengan bagian hukum setda garut, Namun Diki tidak menyebutkan secara pasti kapan pemanggilan itu akan dilakukannya. Dia hanya menegaskan jika pemanggilan itu akan dilakukan dalam waktu secepatnya......insertsaat dikonfirmasi mengenai kemungkinan terburuk paska ditetapkannya Sekda Garut, Wowo Wibowo sebagai tersangka dalam kasus bantuan sosial (bansos) tahun 2007 oleh Polda Jabar, Diki juga tidak mau terburu-buru menyiapkan nama atau pengganti Wowo Wibowo yang nantinya akan ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekda.Dalam kesempatan itu, Diki juga membantah jika penetapan Sekda Garut sebagai tersangka telah menyebabkan gangguan kinerja di Pemkab Garut. IRWAN RUDIAWAN

TERKAIT PEREDARAN DAGING BABI KETUA MUI SESALKAN PEMKAB GARUT

Terkait Peredaran Dendeng Babi di GarutKetua MUI Kab Garut KH.Abdul Halim Menyesalkan Sikap Pemkab yang lamban dalam penangannya dan tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Garut.RRI
Sudah satu minggu yang lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla), telah mengetahui jika dendeng sapi yang mengandung daging babi juga beredar di Garut. Namun sayangnya hingga saat ini pihak Pemkab belum juga melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya pencegahan peredaran dendeng sapi tersebut, diantaranya penarikan produk tersebut dari pasaran.Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Garut, KH Abdul Halim,, menyatakan penyesalannya terhadap Pemkab Garut yang dianggapnya lamban dalam melakukan reaksi dalam menindaklanjuti terjadinya peredaran dendeng sapi yang mengandung daging babi di Garut. Atas hal tersebut, Abdul Halim mengaku sangat kecewa dan menyesalkan sikap
Pemkab Garut yang terkesan acuh tak acuh dengan peredaran dendeng babi tersebut.Padahal selain nyata-nyata daging babi tersebut haram dikonsumsi ummat muslim, apalagi masyarakat Garut sebagian besar beragama Islam.Abdul Halim mengharapkan agar pihak Pemkab Garut segera melakukan tindakan pencegahan peredaran dendeng sapi tersebut dengan melakukan razia serta penarikan dendeng sapoai dimaksud dari pasaran.Selain menyesalkan sikap Pemkab, dalam kesempatan tersebut Abdul Halim juga dengan tegas mengaku akan segera melaporkan adanaya peredaran dendeng sapi ini ke Polres Garut. Hal itu dilakukan karena pihak produsen nyata-nyata telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap warga muslim dengan menyampurkan daging sapi
pada dendeng sapi buatannya.Sebagaimana diketahui, , Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Veteriner (Keswan Kesmavet) Disnakanla Garut, Dida Kardiana Endang, menyebutkan, berdasarkan hasil penelitian pihak Balai Penelitian dan Penyelidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet (BPPHK) di Cikole Lembang, dari 3 sampel dendeng sapi yang dikirimkan Disnakanla Garut ke BPPHK, diketahui satu diantaranya, yaitu Dendeng cap
Kepala Sapi, ternyata mengandung daging babi.....Insert
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Garut, Ruhiyat, mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya memang belum melaukan tindakan razia dan penarikan terhjadap produk dendeng sapi yang dinyatakan mengandung daging babi tersebut. Ruhiyat juga mengaku jika hingga saat ini pihaknya belum
menerima pemberitahuan dari pihak Disanakanla. Diterangkannya, pihaknya baru akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dan BPPOM terkait rencana razia dan penarikan terhadap produk dendeng
sapi dimaksud.IRwan Rudiawan

DITUDING KEJARI SARANG KORUPTOR,OTONG BERANG

Garut.RRI
Audiens yang berlangsung di aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut antara pihak Kejari dengan massa yang terdiri dari GPM Gibas, Forum Rakyat Garut (FRG) dan Gerakan Pemuda Marhaen, Senin (4/5) berakhir ricuh. Saat itu sempat terjadi keributan antara pihak Kejari dengan salah seorang peserta aksi yang nyaris berujung dengan adu pisik.Keributan terjadi manakala salah seorang peserta audiens turun dari meja dan sambil menghampiri meja pihak Kejari yang saat itu diwakili Kasi Intel, Otong Hendra Rahayu, SH, dia menyebutkan bahwa Kejari merupakan sarang koruptor. Melihat itu, Otong pun langsung berdiri dan menghampiri orang tersebut. Untung, sebelum terjadi adu pisik, beberapa aparat kepolisian melerai percekcokan tersebut . Usai acara audiens, Otong menyatakan bahwa pihaknya sangat tersinggung dengan ulah oknum peserta audiens yang menurutnya terlalu mendiskkreditkan pihak Kejari dengan menuding bahwa Kejari merupakan sarang koruptor.Dikatakannya, saat itu dirinya terpaksa bersikap tegas karena apa yang dilakukan oknum peserta tersebut sudah sangat keterlaluan dan sudah tidak lagi menghiraukan perasaan orang lain dan etika.Namun meski mengaku sangat tersinggung, Otong mengaku pihaknya belum memutuskan apakah pihaknya akan membawa persoalan ini ke jalur hukum atau
tidak. Pada hari itu, puluhan massa yang terdiri dari GPM Gibas, Forum Rakyat Garut dan Gerakan Pemuda Marhaen, kembali mendatangi kantor Kejari Garut untuk mendesak pihak Kejari agar independen dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut.Aksi mereka kemudian diterima oleh beberapa orang perwakilan dari Kejari Garut, diantaranya Kasi Intel Otong Hendra Rahayu. Dalam kesempatan tersebut, massa memang menuding pihak Kejari telah menerima aliran dana dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di Garut.IRwan Rudiawan

Selasa, 28 April 2009

Terkait pembagian kompor gas pemkab minta konsultan tanggung jawab

Garut.RRI – Terkait carut marutnya pembagian kompor gas kepada masyarakat yang juga merupakan program pemerintah untuk melakukan konversi dari minyak tanah ke gas, pemkab Garut meminta agar konsultan yang menangani distribusi kompor gas kepada masyarakat harus bertanggung jawab secara moral.
Asisten Daerah II Budiman yang didampingi Kabag Ekonomi Sutarman mengungkapkan, meski konsultan yang melakukan pembagian kompor gas tidak bertanggung jawab kepada pemda Garut, akan tetapi dirinya berharap, mereka mau ikut bertanggung jawab secara moral terhadap suksesnya pembagian kompor gas kepada masyarakat.
Pemkab sendiri selama ini tidak pernah mendapat laporan pembagian kompor gas tersebut dari para konsultan yang mendapat tugas membagikan kompor gas kepada warga Garut dari Pertamina. Pemkab selama ini mendapat laporan dari kantor kecamatan, dan data itu ternyata berbeda dengan yang dimiliki pertamina yang didapat dari konsultan dan digunakan sebagai dasar penarikan minyak tanah dari kabupaten Garut.
Budiman mengungkapkan, konsultan dapat berkoordinasi lebih erat lagi dengan jajaran pemerintah dalam membagikan kompor gas nantinya. Hal ini menurutnya dianggap penting agar nantinya jika kelak konsultan menemukan permasalahan dilapangan dapat dicarikan solusinya bersama-sama.
Budiman juga meminta kepada Pertamina agar tetap terus menyalurkan minyak tanah bersubsidi kekabupaten Garut paling tidak sampai permasalahan dilapangan untuk pembagian kompor gas selesai dan adanya kesiapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Sementara itu, menurut Yu Suherman salah satu konsultan dari Universitas Indonesia yang mendapatkan proyek pembagian kompor gas dikabupaten Garut dari Pertamina pihaknya telah melaksanakan pembagian kompor gas sebagaimana kontrak dengan Pertamina pada tahap pertama sebanyak 76 ribu paket lebih, untuk tahap kedua, menurut pihaknya juga mendapatkan proyek pembagian kompor gas dari pertamina untuk 6 kecamatan dikabupaten Garut sebanyak 71 ribu lebih paket.
“masyarakat tidak perlu demo lagi, karena sebentar lagi kita akan membagikan paket kompor gas sebanyak 71 ribu lebih dienam kecamatan yaituWanaraja, Karangpawitan, Tarogong Kaler dan Kidul serta Samarang dan Pasirwangi,”katanya menenangkan masyarakat.
Sementara terkait permintaan pemkab Garut agar konsultan dapat lebih koordinasi dengan pemerintah menurutnya, pihaknya bekerja secara professional, saat ini pihaknya ditunjuk oleh Pertamina, oleh karenanya laporan kerjanya juga diberikan kepada pihak Pertamina, tapi jika Pertamina menginstruksikan agar pihaknya juga laporan kepemerintah daerah maka hal itu akan dilakukannya.
“kita berusaha professional, kita bekerja dengan Pertamina, makanya laporannya juga ke Pertamina bukan pemda, tapi jika Pertamina menginstruksikan demikian pasti kita akan lakukan,’tegasnya.
Sementara itu terkait data penerima yang tidak valid, menurut Yu Suherman, pihaknya dalam melakukan pendataan senantiasa bekerjasama dengan aparat desa dan kecamatan, oleh karenanya data penerima yang mereka gunakan juga diyakini sesuai dengan keadaan dilapangan.(Irwan R)

Minggu, 19 April 2009

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu Garut Diskorsing

Garut,RRI (senin 20 april 09)
- Rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2009 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, terpaksa diskorsing pelaksanaannya pada pukul 02.00 WIB Senin dini hari.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan, skorsing itu dilakukan setelah adanya kesepakatan para saksi dari Parpol dengan penyelenggara (KPU), menyusul masih terdapat tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum siap menyampaikan rekapitulasi hasilnya pada rapat
pleno tersebut.Ketiga PPK tersebut, terdiri PPK Cisurupan, Banyuresmi serta PPK Karangpawitan yang ketika mendapat kesempatan menyampaikan laporannya, juga terdapat PPK yang sudah tidak ada di tempat meski sempat dilakukan pencarian, ungkap Ketua KPU setempat Aja Rowikarim sebagaimana ditirukan Asep Nurjaman.Sehingga kegiatan rapat pleno ini akan kembali dilanjutkan pada Senin mulai pukul 10.00 WIB, yang menurut Nurjaman sah-sah saja karena sudah terdapat kesepakatan para saksi dari Parpol dengan KPU Kabupaten Garut,katanya.Sedangkan 39 PPK lainnya, masing-masing telah menyampaikan laporan rekapitulasi
hasil Pemilu pada rapat pleno yang berlangsung sejak Sabtu pagi (18/4) lalu, di gedung KORPRI dan Linmas setempat dengan dihadiri sekurangnya 400 orang pengunjung.Diantaranya meliputi para saksi dari Parpol, sejumlah calon legislator serta beberapa calon legislator yang menyempatkan melakukan pemantauannya, dengan dijaga ketat sekitar 300 personil gabungan Polres Garut dan unsur keamanan lainnya.IRwan Rudiawan

Tiga Kasus Politik Uang Garut Tidak di Usut

Garut, RRI (senin 20 april 09)
- Tiga indikasi terjadinya kasus "politik uang" pada penyelenggaraan Pemilu Legisltatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terpaksa tidak dilakukan pengusutan secara tuntas akibat mekanisme pelaporannya dinilai terlambat.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan Senin, terdapat dua kasus diantaranya dilakukan seorang calon legislator dari Parpol tertentu, namun pengusutannya terpaksa tidak dilakukan karena proses pelaporannya terlambat.Sedangkan satu kasus lainnya, adanya pengendara speda motor pembawa bungkusan plastik berisi uang senilai Rp 500 ribu kemudian membagikannya kepada calon
pemilih di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) Kecamatan Peundeuy yang dilakukan Parpol tertentu, juga proses pelaporannya dinilai kadaluarsa, katanya.Sedangkan laporan yang bisa ditindaklanjuti Panwaslu, maksimal tiga hari pasca peritiwa tersebut berlangsung sehingga ketiga kasus indikasi terjadinya politik uang tersebut tidak bisa diusut tuntas, sebagaimana kesepakatan pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Panwaslu, Demikian diungkapkan Asep Nurjaman.Menjawab pertanyaan RRI, ia mengemukakan sangat kurangnya sosialisasi tentang
undang-undang Pemilu kepada masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat masih "awam" terhadap produk hukum itu, katanya.Bahkan masyarakatpun masih banyak yang belum sepenuhnya memahami untuk bisa
memilih dan memilah penentuan aspirasinya, sehingga kondisi tersebut patut dijadikan pembelajaran pihak KPU, Panwaslu serta Parpol itu sendiri untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, tegas Aep Nurjaman.Sebelumnya juga dilaporkan, banyak kasus pelanggaran yang terjadi selama Pemilu termasuk pada kampanye di Kabupaten Garut, namun terpaksa tidak diusut atau "dipetieskan" akibat tidak ada pihak yang bersedia untuk menjadi saksi.Banyak warga masyarakat dan anggota Partai Politik (parpol), yang hanya sebatas menyampaikan laporan termasuk mengemukakan keluhan dan pengaduannya, tapi mereka sama sekali tidak mau dilibatkan untuk menjadi saksi, ungkap anggota Panwaslu Kabupaten setempat, Djudju Nuzuludin.M, MPd. IRwan Rudiawan

Jumat, 17 April 2009

PENJAGAAN DI KANTOR KPU GARUT MAKIN DIPERKETAT

-Garut,RRI (sabtu 18 april 09) - Penjagaan keamanan oleh aparat kepolisian di lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat, semakin diperketat sebelum menjelang pelaksanaan rekapitulsi penghitungan suara yang dimulai hari ini gedung korpri garut (18/4).Aparat kepolisian berpakaian dinas maupun berpakaian preman, kerap berada di sekitar Kantor KPU Garut maupun di Gedung Korpri.Kepala Subag Program KPU Herry DJ mengatakan, diperketatnya pengamanan tersebut dimaksudkan sebagai langkah preventif mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, menyusul hingga Jumat sore dari 42 panitia pemilihan kecamatan (PPK), baru 22 PPK yang telah memasuk laporannya hasil rekapitulasinya ke KPU Kabupaten Garut.Karena itu, sebagian anggota KPU setempat pro aktif mendatangi sejumlah kecamatan untuk membawa langsung kelengkapan laporan rekapitulasi perhitungan suara sementaranya masing-masing, sementara pintu gerbang KPU Garut tidak seperti biasanya terbuka lebar, namun dibuka-tutup, katanya.Kendala di tingkat PPK, katanya, antara lain berupa pengisian format C.1 sebagai produk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan itu.Namun sumber lain menyebutkan, nyaris setiap hari anggota KPU melaksanakan tugas luar selain menjemput bola, kemungkinan juga menghindar dari semakin banyaknya massa yang menanyakan tentang rekapitulasi penghitungan suara di kantor KPU, meski para petugas Sekretariat diharuskan selalu berada di tempat.Sementara itu hingga Jumat menjelang pukul 15.00 WIB, jumlah total perolehan sementara suara sah dan tidak sah sebanyak 681.933 suara, terdapat sebanyak 46.441 perolehan suara yang tidak sah sedangkan suara sah sebanyak 635.492 suara, dari Daftar Pemilih Tetatp (DPT) Kabupaten Garut sebanyak 1.598.046 orang.Partai Demokrat masih hingga kini yang paling unggul dalam perolehan suara sementaranya, disusul Partai Golkar kemudian Partai Persatuan Pembangunan serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).IRwan Rudiawan

POLRES GARUT USUT DUGAAN PUNGUTAN KOMPOR GAS

Garut,RRI (sabtu 18 april 09)
- Polres Garut akan mengusut dugaan pungutan dana untuk mendapatkan kompor gas berkapasitas 3 kilogram yang terjadi di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul.Kasat Reskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar, SH, Jumat, mengatakan pengusutan itu dilakukan untuk menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan ibu rumah tangga di kantor desa itu pada Jumat.Menurut Oon, pihaknya akan mengumpulkan data dan barang bukti di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan.Puluhan ibu rumah tangga mendatangi kantor desa dengan membawa jerigen plastik kosong. Mereka menyebutkan telah dimintai pungutan sebesar Rp10.000 per orang oleh oknum kolektor.Namun, warga yang mendapatkan paket kompor gas rata-rata hanya dua kepala keluarga (KK) per RT, sedangkan warga lain tidak mendapatkan, padahal kini minyak tanah semakin langka dengan harga eceran rata-rata di atas Rp9.000/liter, demikian diungkapkan salah satu warga setempat.Sementara itu Kabag Ekonomi Setda Garut Ir Sutarman menyatakan menyesalkan peristiwa tersebut, dan meminta warga yang dirugikan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian, karena paket kompor gas itu diberikan secara gratis.Irwan Rudiawan

Rabu, 15 April 2009

KEPALA BANK PANIN DIVONIS 7,5 TAHUN PENJARA

Garut,RRI (KAMIS 16 APRIL 09)
- Kepala Bank Panin Cabang Garut Suhendrik Arisanto dan Manajer Operasional Mansyur Husli divonis masing-masing 7,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Garut karena terbukti merugikan bank tersebut itu sebesar Rp4 miliar.Perbuatan kedua bankir tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan sehingga juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp10 juta subsider enam bulan kurungan, kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Ismail Otto, Rabu.Kejahatan yang dilakukan kedua terpidana ini adalah penggelapan dana nasabah dengan menggunakan mekanisme bon putih, yang terungkap dari hasil investigasi dan audit tim dari Bank Panin Pusat pada 23 Nopember 2007.Kemudian terbongkar defisit antara penerimaan kas dengan jumlah yang tertera di pembukuan sebesar Rp4 miliar lebih, yang merupakan jumlah akumulasi dari defisit selama 2001 - 2007, katanya.Hasil audit itu juga menunjukan pada 2003 terjadi defisit Rp1 miliar dan pada 2005 sebesar Rp3 miliar sehingga pada 2007 dapat diketahui keseluruhan defisit mencapai Rp 4 miliar.Namun kedua terpidana tersebut selama rentang waktu 2001-2007, masih bisa menutup-menutupi defisit itu, yang kemudian terungkap saat dilakukan pemeriksaan kas oleh tim Bank Panin Pusat.Selanjutnya pihak Bank Panin Pusat melaporkan kasus ini ke Polda Jabar, dan kemudian diketahui terdapat empat tersangka yang diduga kuat sebagai otak penggelapan dana perbankan, termasuk Suhendrik Arisanto dan Mansyur Husli.Dua karyawan masing-masing berinisial HS dan DS hingga saat kini masih dalam penyidikan Polda Jabar, katanya.Mereka melakukan praktik layanan menerima setoran nasabah di luar jam kerja, yang tidak mereka masukan ke kas penerimaan, bahkan Suhendrik hanya melakukan pencatatan keesokan harinya, namun bukan di buku penerimaan resmi bank melainkan hanya pada bon (bon putih).Kasus penggelapan itu tidak merugikan nasabah karena dana mereka tetap terjamin aman.IRwan Rudiawan

GOLPUT DI GARUT CAPAI 30 PROSEN

Garut,RRI (KAMIS 16 APRIL 09)
- Angka golongan putih (golput) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Pemilu 2009, tercatat antara 319.681 hingga 479.521 warga yang tersebar di 5.155 tempat pemungutan suara (TPS).Angka tersebut berdasarkan hasil survei di sejumlah TPS, yang menunjukan jumlah golput berkisar 20-30 persen dari 1.598.046 daftar pemilih tetap (DPT) di 424 desa/kelurahan pada 42 wilayah kecamatan, demikian diungkapkan anggota KPU garut Iqbal SantosoNamun juga terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang bisa mencapai minimal 70 persen, dibandingkan pada Pemilu Cabub dan Cawabub Garut, angka golput-nya mencapai sekitar 40 persen,Mengenai parpol mana yang paling unggul meraih suara, Iqbal menjelaskan masih belum bisa dipastikan, karena hingga Rabu pukul 13.25 WIB jumlah perolehan sementara suara sah dan tidak sahnya sebanyak 468.983 suara, ungkap Iqbal.Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 2009, selain banyak terdorong atau termotivasi dari para calon legislator (Caleg), juga berlangsung libur panjang, sehingga banyak perantau yang pulang kampung sambil ikut mencentang, sebagaimana diungkapkan anggota KPU lainnya, Mustofa Fattah.Ia menyatakan, wajar golput berkisar 20-30 persen dari DPT, termasuk kesalahan cara mencentang yang mengakibatkan surat suara rusak,Iqbal menambahkan , di wilayah Kecamatan Pameungpeuk pun dari 77 persen partisipasi pemilih hanya terdapat lima persen diantaranya yang mengalami kerusakan suara akibat salah memilih.Sementara itu, dari sebanyak 468.983 perolehan sementara suara yang sah dan tidak sah, terdapat 28.702 suara tidak sah dengan perolehan suara terbanyak masih diraih Partai Demokrat dengan 91.049 suara (20,67 prosen lebih), disusul Partai Golkar meraih sebanyak 62.063 suara (14,10 prosen).Peringkat ketiga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 42.221 suara (9,59 prosen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 39.933 suara (9,07 prosen) serta Partai Keadilan sejahtera meraih 38.294 suara (8,70 prosen), katanya.Peringkat berikutnya Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, serta peringkat ke sepuluh Partai Bulan Bintang.Perolehan suara sementara calon anggota DPD Pemilu 2009, di Kabupaten Garut diungguli Ginandjar Kartasasmita dengan 30.536 suara, disusul Mohamad Surya (30.536 suara) serta peringkat ketiga Ella M. Giri Komala dengan 28.899 suara.Irwan Rudiawan

Selasa, 14 April 2009

Terkait Penghentian Subsidi Mitan Bupati Himbau Warga Tidak Panik

Garut.RRI (rabu 15 april 09)
Sejak Kamis (9/4) lalu, Pertamina resmi menghentikan subsidi terhadap minyak tanah (minah) hingga 100 persen. Dengan demikian, harga minyak tanah diperkirakan akan mencapai Rp 8.500 per liternya. Hal ini mengundang kekhawatiran pihak Pemkab Garut akan terjadinya gejolak di masyarakat pengguna minah yang ternyata masih sangat banyak. Bupati Garut, Aceng HM Fikri, menyebutkan, pihaknya sangat mengkhawatirkan akan terjadinya gejolak di masyarakat, terutama para pengguna minah menyusul kebijakan pihak Pertamina menghentikan seluruh subsidi minah di Garut sejak 9 April lalu. Padahal, saat ini di Garut masih sangat banyak warga yang menggunakan minah untuk keperluan sehari-harinya.Dikatakannya, meski saat ini program konversi minyak ke gas di Garut sudah berjalan, namun di lapangan ternyata masih banyak warga yang belum menggunakan kompor gas dan tetap memakai minah. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya rasa takut warga sehingga enggan menggunakan kompor gas dan adanya keterlambatan pendistribusian sehingga di Garut masih banyak warga yang menerima peralatan tidak lengkap, kompornya ada, namun tabung belum.Diterangkan Fikri, berdasarkan laporan nyang diterimanya dari pihak konsultan pelaksana program konversi, untuk Garut terdapat 592.612 rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan dari program konversi. Namun hingga saat ini ternyata baru 435.144 rumah tangga atau baru 73,43 persen yang telah mendapatkannya, sedangkan sisanya sebanyak 157.468 rumah tangga atau mencapai 26,57 persennya, hingga saat ini belum mendapatkan kompor gas.Atas hal tersebut, bupati pun kemudian menghimbau kepada warga Garut untuk tidak panik dan menahan diri serta tidak mudah terprofokasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, bupati juga meminta kepada pihak Pertamina jika memang penghentian subsidi secara penuh tersebut sudah merupakan ketentuan yang tak bisa diuabh lagi, maka diharapkan Pertamina bersedia mengadakan operasi pasar minyak tanah di Garut. Lebih jauh, bupati juga menyebutkan, sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat ke Pertamina agar khusus untuk Garut, jangan dulu dilakukan penarikan seratus persen terhadap minyak bersusbsidi sebelum ada pencacahan yang betul-betul akurat tentang rumah tangga penerima bantuan program konversi.IRwan Rudiawan

Hanura Bantah lakukan Sejumlah Pelanggaran

Garut,RRI (selasa 14 april 09)
Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Garut. Nadiman, membantah tudingan yang ditujukan kepada dirinya, terkait telah melakukan sejumlah pelanggaran, seperti telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan membagi bagikan beras kepada masyarakat Cimasuk, dan cimuncang kecamatan Garut Kota, termasuk, Nadiman membantah telah melakukan kecurangan penggelembungan hasil suara pada pemilu legislatif 9 april 2009 lalu.menurut Nadiman, dirinya tidak pernah melakukan hal yang aneh aneh diluar kontek pemilu, isu negatif yang dihembuskan atau dibangun oleh orang orang tertentu merupakan sebuah dinamika politik dan tidak perlu ditanggapi, walaupun, Nadiman menyadari isu tersebut telah merugikan dan menjatuhkan reputasi dirinya sebagai calon legislatif dimata masyarakat.Dan pihaknya juga, menurut Nadiman, telah menjelaskan terkait persoalan tersebut kepada Panwaslu kabupaten, dan saat ini permasalahannya dianggap selesai karena pengaduan tersebut tanpa didukung oleh bukti bukti yang kuat.Dibagian lain, terkait dengan perolehan suara pemilu yang didapat dirinya dengan nada merendah Nadiman mengemukakan, justru perolehan suara yang didapat tidak sesuai dengan target, perolehan hasil suara sementara dibeberapa kecamatan Nadiman mengaku suaranya jauh dari yang diprediksikan sebelumnya seolah olah Nadiman mengibaratkan hasil suaaranya hancur dalam waktu 8 jam terakhir.Namun Nadiman berharp partai Hanura dapat menjatahkan 4 hingga 5 kursi di DPRD kabupaten Garut. Irwan Rudiawan

Hanura Bantah lakukan Sejumlah Pelanggaran

Garut,RRI (rabu 15 april 09)
Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Garut. Nadiman, membantah tudingan yang ditujukan kepada dirinya, terkait telah melakukan sejumlah pelanggaran, seperti telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan membagi bagikan beras kepada masyarakat Cimasuk, dan cimuncang kecamatan Garut Kota, termasuk, Nadiman membantah telah melakukan kecurangan penggelembungan hasil suara pada pemilu legislatif 9 april 2009 lalu.menurut Nadiman, dirinya tidak pernah melakukan hal yang aneh aneh diluar kontek pemilu, isu negatif yang dihembuskan atau dibangun oleh orang orang tertentu merupakan sebuah dinamika politik dan tidak perlu ditanggapi, walaupun, Nadiman menyadari isu tersebut telah merugikan dan menjatuhkan reputasi dirinya sebagai calon legislatif dimata masyarakat.Dan pihaknya juga, menurut Nadiman, telah menjelaskan terkait persoalan tersebut kepada Panwaslu kabupaten, dan saat ini permasalahannya dianggap selesai karena pengaduan tersebut tanpa didukung oleh bukti bukti yang kuat.Dibagian lain, terkait dengan perolehan suara pemilu yang didapat dirinya dengan nada merendah Nadiman mengemukakan, justru perolehan suara yang didapat tidak sesuai dengan target, perolehan hasil suara sementara dibeberapa kecamatan Nadiman mengaku suaranya jauh dari yang diprediksikan sebelumnya seolah olah Nadiman mengibaratkan hasil suaaranya hancur dalam waktu 8 jam terakhir.Namun Nadiman berharp partai Hanura dapat menjatahkan 4 hingga 5 kursi di DPRD kabupaten Garut. Irwan Rudiawan

Senin, 13 April 2009

Caleg Diduga Stres Maki Ketua KPU Garut

Garut,RRI (selasa 14 april 09)
- Salah seorang Calon anggota legislatif (Caleg) mendatangi kantor KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat dan langsung marah dan memaki Ketua KPU setempat Aja Rowikarim,M.Ag.Kejadian, Senin yang sempat menarik perhatian orang banyak yang berada di gedung KPU Garut itu diduga sebagai pelampiasan rasa kecewa terhadap perolehan suara Pemilu 9 April 2009.Caleg yang diduga mengalami stres itu menyalahkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disebutkan tidak bekerja. Tapi justru Ketua KPU yang menjadi korban kemarahannya, ungkap Rowikarim.Meski yang bersangkutan sempat berang dan mencaci maki, tapi akhirnya berhasil diredam
emosionalnya kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor KPU Garut.Menyusul hingga kini atau empat hari pasca pemungutan suara, juga baru terdapat 10 prosen rekapitulasi penghitungan suara sementara di tingkat Kabupaten, yang akan terhimpun dari sebanyak 5.115 TPS.Sementara itu, penetapan rekapitulasi penghitungan suara dijadwalkan pada 20 April 2009 mendatang. kendati untuk sementara Partai Demokrat masih unggul dalam peraihan suara terbanyak di Kabupaten Garut.Sedangkan untuk pemilihan DPD, hingga kini rekapitulasi penghitungan suara sementaranya masih unggul Ginandjar Kartasasmita dengan 15.785 suara,IRwan Rudiawan

Panwas Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Caleg Hanura

Garut.RRI (selasa 14 april 09)
Saat ini pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut tengah melakukan penelusuran terkait adanya laporan sejumlah pelanggran pemilu yang dilakukan caleg dari Partai Hanura.Anggota Panwaslu Kabupaten Garut Bidang Pelaporan, Asep Nurjaman saat dihubungi RRI melalui pewasat cellulernya, mengakui pihaknya telah mendapatkan laporan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan caleg Partai Hanura dari dapil 1, Nadiman yang juga Ketua DPC Hanura Kab. Garut. Dalam laporan tersebut, Nadiman dituding telah melakukan kampanye di luar jadwal,dengan membagi bagikan beras kepada masyrakat Cimuncang kecamatan Garut
Kota pada saat masa tenang.Atas laporan tersebut, diakuinya pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan memberikan intruksi pada Panwascam Garut Kota untuk melakukan klarifikasi ke lapangan. Menurut Asep, pihaknya juga mendengar laporan secara lisan tentang adanya aksi suap yang dilakukan nadiman terhadap enam PPK di dapil 1.Namun demikian, berbagai lapaoran, tersebut langsung ditindaklanjuti pihak panwas dengan melakukan penelusuran ke pihak Panwascam setempat.Sementara itu, informasi yang diterima RRI juga menyebutkan jika dua orang caleg dari Partai Hanura telah melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan dua orang caleg Hanura lainnya. Menanggapi hal tersebut, Asep mengaku pihaknya belum
menerima laporan. Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya tentang tudingan penggelembungan suara
tersebut, Nita, salah seorang caleg dari Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Jabar dari dapil Jabar 11, enggan berkomentar banyak.Tak jauh beda dengan Nita, ketika dihubungi, Ade juga enggan berkomentar banyak terkait
hal itu. Dia malah memberikan nomor hp seseorang bernama Agus Hartono yang menurutnya lebih berkafasitas untuk memberikan pernyataan tentang hal itu. Ade menjelaskan bahwa di Desa Suci, perolehan suara Nadiman hanya 417. Namun setelah sampai ke kecamatan, jumlahnya bertambah jadi 465 suara.IrwaN Rudiawan

Minggu, 12 April 2009

RSU Garut Siapkan Layanan Khusus Caleg Stres

-

Garut,RRI (senin 13 april 09 )
Kepala RSU dr Slamet Garut, dr Widjayanti Utoyo, SPM menyatakan, telah menyiapkan layanan khusus bagi Calon Legislatif (Caleg) stres berat dan sangat memerlukan penanganan segera, meski hal itu tidak diharapkan terjadi.Bahkan jauh sebelumnya telah disiapkan pula team dokter spesialis psikiater, menyusul adanya penelepon yang minta jenis pelayanan tersebut, namun hingga kini belum terdapat satupun pasien itu yang dilakukan perawatan, katanya kepada RRI Dan pihak RSU tetap menyiapkan jasa pelayanan itu ungkap Widjayanti Utoyo terkait sangat ketatnya persaingan antar Caleg, karena dari sekitar 706 daftar calon tetap (DCT) asal 33 Parpol, kini tengah memperebutkan peluang 50 kursi DPRD Kabupaten Garut.Selain itu juga terdapat 159 Caleg DPRD Provinsi Jabar, 170 Caleg DPR serta 26 calon anggota DPD, yang intensitas persaingannya lebih ketat lagi, sebagaimana diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Dadang Sudrajat. Mereka berkompetisi pada 5.115 tempat pemungutan suara (TPS), yang diperuntukan bagi 1.598.311 daftar pemilih tetap (DPT), tersebar pada 424 desa/kelurahan di 42 wilayah kecamatan dengan radius jangkauannya seluas
306.519 ha. Malahan diindikasikan pula bukan hanya Caleg, melainkan masing-masing
team suksesnya-pun kini mulai nampak cepat temperamental, meski tidak seluruhnya demikian, ungkap sumber resmi yang enggan disebut namanya.IRwan Rudiawan

PKS Laporkan Jenis Pelalnggaran Pemilu

Garut,RRI (senin 13 april 09)
Pasca pelaksanaan pencontrengan pada pemilu legislatif 2009 Kamis (9/4) kemarin, Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sosial (DPC PKS) Kabupaten Garut, telah untuk melaporkan beberapa jenis pelanggaran pemilu yang telah terjadi di Garut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPC PKS Garut, Deni Tino Nugroho saat ditemui Priangan di Sekretariat DPC PKS, Jalan Pembangunan Tarogong,Dikatakan Tino, pada saat masa tenang beberapa waktu lalu, tepatnya Selasa (7/4), pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan salah satu caleg
Partai Demokrat berupa larangan kampanye di masa tenang. Caleg tersebut telah membagi-bagikan pamplet contoh pencontrengan yang disertai seruan untuk memilihnya pada pelaksanaan pencontrengan, Kamis (9/4).Selain itu, DPC PKS Garut juga telah menemukan pelanggaran terhadap pasal 302 UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang KPPS. Dimana KPPS dimaksud dengan sengaja tidak mau memberikan formulir C1 atau berita acara pada saksi. hal tersebut, lanjutnya terjadi di dua TPS yang ada di Kecamatan Pangatikan. Disebutkannnya, pelanggran paling mencolok yang berhasil ditemukan pihaknya, yaitu pelanggaran yang terjadi di salah satu TPS yang ada di Desa Karangsari, Kec. Pangatikan. Dimana di TPS tersebut telah terjadi penggelembungan suara untuk salah satu caleg dari partai terkemuka hingga mencapai 500 suara . Hal ini, menurutnya telah membuat berbagai pihak
meminta dilakukannya penghitungan ulang. Adanya sejumlah kecurangan/pelanggaran pemilu yang terjadi di beberapa TPS di Kec. Pangatikan, dibenarkan Sekum PAC PKS Pangatikan, Irpan. Bahkan menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima formulir C1/berita acara dari pihak KPPS. Hal ini tentu saja sangat disesalkan mengingat apa yang dilakukan KPPS tersebut telah melanggar UU Pemilu.Irwan Rudiawan

Senin, 06 April 2009

Kejari Akan Lakukan Investigasi Terkait Kasus Pungutan Uang Praktek mahasiswa

Garut.RRI (Selasa 7 April 09)
Setelah beberapa waktu lalu mengundang reaksi dari pihak DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, kasus pungutan uang praktek yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum (RSU) dr Slamet Garut terhadap siswa dan mahasiswa yang berpaktek atau magang di RS tersebut, kini kembali menuai reaksi. Kali ini reaksi muncul dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut yang berjajni akan segera melakukan investigasi lapangan. Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Garut, Masril N, SH., MH., Selasa (7/4) menyebutkan, pihaknya akan segera melakukan investigasi lapangan untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat terkait kasus tersebut. Namun menurut Masril, jika memang apa yang diberitakan tersebut benar, maka hal itu lebih cenderung pada tindakan pungutan liar (pungli) yang masuk kategori tindak pidana umum yang harus ditangani pihak kepolisian. Sedangkan pihaknya hanya bisa menangani kasus-kasus korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian uang negara.Namun demikian, untuk lebih memastikan kasus sebenarnya, Masril berjanji terlebih dahulu akan segera melakukan investigasi sehingga bisa memastikan kasus sebenarnya, apakah memang masuk pada pidana umum atau bukan. Diterangkannya, jika hasil investigasi nanti menunjukan jika kasus tersebut masuk unsur pidana khusus, maka pihaknya akan menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya pada pihak kepolisian. Begitu juga sebaliknya, jika hal itu tidak masuk pada unsur pidana umum, maka pihaknya akan terus menanganinya hingga tuntas.Sementara itu, dosen yang juga mantan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Garut , Uu Sunarya, menyatakan bahwa pihaknya mersa keberatan dengan adanya pungutan biaya praktek yang dilakukan pihak RSU terhadap mahasiswa. Selain itu biaya yang dipungut oleh pihak RSU, belum jelas peruntukannya dan dasar hukumnya.Diakui UU, meski pada intinya merasa keberatan dengan adanya pungutan tersebut, namun karena berbagai pertimbangan, beberapa waktu lalu pihaknya-pun akan membayar biaya praktek. Namun anehnya, saat itu pihak RSU menolak padahal sebelumnya pihak RSU telah menyatakan jika kami harus membayar uang tersebut. Lebih jauh diungkapkannya, bayangkan saja, tiap mahasiswa diharuskan bayar Rp 15.000 per hari, kalau dikalikan lama praktek yang lamanya mencapai 16 minggu, berarti setiap mahasiswa harus bayar sampai Rp 6 juta. "Jumlah biaya tersebut tidak kecil dan jelas-jelas sangat memberatkan mahasiswa,.Irwan Rudiawan

Minggu, 05 April 2009

Tidak Lengkap KPU Kembalikan Puluhan laporan Pelanggaran Ke Panwas

Garut.RRI (senin 6 April 09)
Terkait laporan temuan panita pengawas (Panwas) pemilu dianggap tidak memenuhi syarat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut terpaksa mengembalikan laporan tersebut ke pihak Panwas. Laporan temuan Panwas yang dikembalikan KPU tersebut jumlahnya mencapai 60 lebih.Ketua KPU Garut, Aja Rowikarim, M.Ag., menyebutkan pihaknya telah menerima laporan temuan Panwas terkait pelanggaran yang dilakukan caleg dan partai politik selama masa kampanye kemarin. Namun setelah diperiksa, ternyata laporan dari pihak Panwas tersebut tak memenuhi persyaratan sehingga KPU pun terpaksa mengembalikan laporan tersebut ke Panwas.Dengan ketidaklengkapan pada laporan pelanggaran hasil temuan Panwas tersebut, diakui Aja pihaknya menemui kendala untuk menindaklanjutinya karena tak mempunyai bukti pendukung yang kuat sebagai bukti telah terjadinya pelanggaran dimaksud. Dan dengan demikian, pihak KPU juga mengaku bisa memberikan sanksi terhadap caleg atau partai politik yang melakukan pelanggaran tersebut sebagai tindaklanjut dari laporan yang diberikan Panwas.Diterangkan Aja, pihak KPU memang bisa memberikan sanksi administrasi terhadap caleg atau parpol yang melakukan pelanggaran. Namun paling tidak untuk menempuh hal itu, pihak KPU sedikitnya harus memiliki minimal dua alat bukti telah terjadinya pelanggaran, diantaranya laporan dan bukti lapangan. Lebih jauh diungkapkannya, dari sekian banyaknya laporan pelanggaran hasil temuan Panwas yang sempat diterima KPU, paling dominan adalah pelanggran pemasangan alat peraga serta kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Irwan Rudiawan

Bupati Ajak Warga Garut Memahami Dinamika Poltik

Garut.RRI (senin 6 April 09)
Kehidupan politik Indonesia dewasa ini masih berada dalam situasi dan kondisi yang sangat krusial bagi kelangsungan sistem politik nasional ke depannya. Untuk itu, warga Indonesia termasuk Kabupaten Garut harus memahami dinamika politik yang cenderung eskalatif sehingga kita mampu mempersiapkan diri untuk mengantisifasinya demi suksesnya Pemilu 2009. Demikian isi sambutan Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang dibacakan Kepala Kantor Kesbang dan Linmaspol Kab. garut, Suherman pada acara Sosialisasi Pemilu 2009 bagi Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kec. Malangbong, Minggu (5/4).Dikatakan Fikri, penyelenggaraan Pemilu merupakan upaya penataan politik dan pemerintahan melalui proses politik yang dirancang guna memberi ruang bagi kekuatan politik dalam masyarakat untuk terlibat dalam menentukan pejabat-pejabat publik. Bersamaan dengan restrukturisasi ruang publik tersebut, lanjutnya, suatu kesadaran baru muncul yang diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi akan pentingnya lebih menegakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu 2009 sendiri menurut Fikri merupakan sebuah peristiwa politik yang berskala besar dan berspektrum luas. Pemilu membutuhkan berbagai kondisi yang kondusif, yang memungkinkan peristiwa demokrasi itu dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, epektif dan sudah barang tentu harus demokratis. "Perkembangan politik dalam negeri di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh kualitas proses dan hasil pemilu 2009. Pada saat yang sama, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dan tugas berat untuk mengatasi berbagai maslah bangsa di bidang sosial, budaya, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia yang semuanya masih mewarnai proses berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara.Irwan Rudiawan

Beberapa Daerah di garut memerlukan Puskesmas Plus

Garut.RRI (senin 6 April 09)
Selama ini di beberapa daerah yang ada di Garut, banyak terjadi keterlambatan penanganan medis terhadap pasien baik yang sakit maupun korban kecelakaan. Untuk itu, sudah saatnya di beberapa daerah tersebut dibangun Puskesmas Plus. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Garut, Diky Candra, Minggu ( 5/4). Dikatakan Diky, Puskesmas plus yang keberadaannya mendesak untuk segera dibangun di beberapa daerah di garut tersebut adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas seperti rumah sakit, yaitu dilengkapi dengan alat-alat medik untuk penanggulangan penyakit parah serta pasien korban kecelakaan.Salah satu daerah yang mendesak segera dibangun Puskesmas plus, menurut Dicky adalah daerah Malangbong. Hal ini disebabkan daerah Malangbong yang dilintasi jalur yang menghubungkan Jakarta-Jatim, banyak dilintasi kendaraan sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai daerah rawan kecelakaan. .Disebutkannya, korban kecelakaan di sepanjang jalur Limbangan-Malangbong ini sendiri sering mangalami keterlambatan penanganan akibat jauhnya letak rumah sakit dari daerah tersebut. Dengan pertimbangan itulah, maka Dicky menilai di daerah Malangbong ini mendesak dibangun Puskesmas plus.Selain Malangbong, Dicky juga melihat ada beberapa daerah lainnya di Garut yang mendesak untuk segera dibangun Puskesmas plus, diantaranya wilayah Bungbulang dan Banjarwangi. Lebih jauh diterangkan wabup, sebagai bukti keseriusan dari keinginannya tersebut, dalam Musrenbang yang dilakukan beberapa waktu lalu dengan pihak Pemprov Jabar, pihaknya telah menyampaikan harapan untuk pembangunan beberapa unit Puskesmas plus di beberapa wilayah di Garut ke pihak Pemprov Jabar.Irwan Rudiawan

Jumat, 03 April 2009

Bupati rindukan Sosok Aparatur Pelayanan publik Yang Cerdas

Garut.RRI (sabtu 4 april 09)
Keberadaan sosok aparatur pelayan publik yang cerdas secara intelektual, cerah secara spiritual, sejahtera secara material dan saleh secara sosial, sangat dirindukan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Bupati berharap kelak setiap aparatur pelayan publik di Kabupaten Garut bisa lebih kredibel, kapabel, akuntabel dan transparan. Hal itu diungkapkan Bupati Garut, Aceng HM Fikri saat memberkan sambutan dalam acara Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Keuangan Desa Se Kab. Garut yang dilaksanakan di Hotel Campaka. Dikatakan Aceng HM Fikri, tersedianya sumberdaya aparatur pemerintah yang tangguh dan kompetitif, merupakan salah satu daya dukung pencapaian visi pembangunan Kab. Garut. Untuk itu, Pemkab Garut memberikan perhatian penuh dengan mendorong serta mempasilitasi tumbuh dan berkembangnya sumberdaya aparatur pemerintah termasuk aparat desa. Sementara itu Ketua DPRD Kab. Garut, Drs.H. Dedi Suryadi, M.si yang juga merupakan salah seorang pemberi materi, dalam pemaparannya menyebutkan, proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan kebijaksanaan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, penyusunan APBD juga dapat mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Selain itu, Dedi juga menerangkan, fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai
keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.Dikatakannya, penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintahan daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD, untuk kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.Secara terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Agus Salim, menjelaskan, dilihat dari aspek hukum, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan serta kekayaan desa. Diseamping itu, ada juga seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai uang termasuk desa tersebut.IRwan Rudiawan

Meski Dilarang Penjualan Buku LKS Masih Marak

Garut.RRI(sabtu 4 april 09)
Masih maraknya penjulan buku lembar kerja siswa (LKS) ke sekolah-sekolah saat ini, disesalkan sejumlah kepala sekolah, terutama di kawasan Garut Kota. Padahal pihak pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, sudah melarang adanya penjualan buku ke sekolah yang diluar ketentuan. Sejumlah kepala sekolah dasar (SD) yang berada di wilayah Garut Kota yang enggan disebut namanya menyebutkan, jika saat ini masih banyak terjadi penjualan buku LKS ke sekolah mereka. Penjualan buku ini disinyalir dilakukan pihak pengusaha yang bekerjasama dengan UPTD pendidikan setempat. Selain itu, LKS merupakan salah satu kebutuhan administerasi sekolah masing-masing yang pekerjaanyapun bisa dilaksanakan oleh para guru yang bersangkutan. Dibagian lain disamping bisa meningkatkan kualitas para guru dan kreativitasnya, pembuatan LKS oleh guru juga merupakan hak mutlak para guru. Namun sangat disayangkan, ternyata saat ini masih banyak UPTD, termasuk Garut Kota yang melakukan kerjasama dengan salah seorang pengusaha dan melakukan penjualan LKS ini ke sekolah-sekolah,.Diakuinya, dengan adanya pen-dropan buku LKS, jelas sangat merugikan pihak
sekolah, karena selain para guru tidak bisa meningkatkan kreativitasnya juga para kepala sekolah kebingungan dalam membuat SPJ. Hal ini diakibatkan LKS tidak bisa dibayar melalui BOS. Untuk itu para kepala sekolah meminta agar dinas Pendidikan Kab. Garut bisa lebih menekan serta meminimalisir adanya pengusaha yang menjual LKS ke sekolah-sekolah.Ketika hendak dimintai tanggapannya terkait keluhan sejumlah kepala sekolah ini, Kabid Pendataan Dinas Pendidikan Kab. Garut, Drs. Yuda Imam Prawira, sedang tidak ada di kantor. namun salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Garut, menyebutkan, pelarangan penjualan buku di luar yang sudah ditentukan oleh pusat maupun daerah sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu. Dengan demikian, imbuhnya, penjualan LKS yang dilakukan pihak pengusaha terhadap sekolah yang terjadi di beberapa daerah, sama sekali tidak dibenarkan.Irwan Rudiawan

5 Caleg di Coret KPU Garut

Garut,RRI (jumat 3 april 09 )

Dari 713 calon legislatif kini tinggal 708 calon legislatif yang sudah terverivikasi dan siap menjalankan proses pemilu 2009 yang akan diselenggarakan 9 april mendatang 5 calon
legislatif diantaranya dicoret dari daftar komisi pemilihan umum (KPU) karena disinyalir
masih bersatus Pegawai Negri Sipil (PNS) demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian
(kasubag) tehnis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parhan Dari lima calon legislatif yang dicotet KPU satu caleg diantaranya atas nama Asep Sudarjat asal partai demokrasi kebangsaan (PDK) daerah pemilihan 2 dan berstatus PNS di Dinas pendidikan Garut dinyatakan sudah masuk cetak dan tercantum dalam surat suara pemilu sehingga KPU akan kembali mengsosialisasikan melalui surat edaran KPU yang akan disebarkan melalui PPK dan PPS.Menurut Parhan bagi calon yang akan dan telah mengundurkan diri harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari partainya dan itu tertuang dalam peraturan undang undang KPU No 18 tahun 2008.
Sementara itu anggota KPU Dadang Sudrajat menegaskan seharusnya caleg yang berstatus PNS yang telah mengundurkan diri atau dicoret dari daftar KPU seharusnya ditindaklanjuti oleh dinas yang bersangkutan tempat dimana mereka bertugas untuk diberikan sangsi tegas terhadapnya.Irwan Rudiawan

Kamis, 02 April 2009

Enam Pejabat Garut Mengundurkan Diri

Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
- Enam pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Bagian Umum Setda Garut mengundurkan diri dan menimbukan berbagai spekulasi dikalangan birokrat setempat.Mereka secara tertulis bersamaan megajukan pengunduran dirinya pada 1 April 2009 kepada Bupati Garut, terdiri empat orang pejabat struktural serta dua pejabat fungsional, demikian diungkapkan Asisten Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi,.Mereka adalah Kabag Umum Dadi Jakariya (eselon III), dan tiga orang pejabat eselon IV masing-masing Kasubag TU Bandi Sobandi, Kasubag Urusan Dalam (Urdal) Dadan R. Hidayat serta Kasubag Keuangan Ridwan.Sedangkan dua pejabat fungsional yang mengundurkan diri bendahara Setda Ahman dan bendahara pembantu pengeluaran Dang Sani.Pengunduran diri keenam pejabat tersebut juga menimbulkan kehebohan bagi para pegawai karena tidak mengetahui penyebabnya.Wakil Bupati Garut Diky Candra ketika dihubungi RRI juga mengemukakan sangat kaget atas pengunduran diri keenam pejabat tersebut.seraya menambahkan "Jika terdapat permasalahan apapun diharapkan bisa dihadapi sebagai jembatan perekat keharmonisan hubungan kerja dan wabub berjanji akan mencari solusi yang terbaik terkait dengan pengunduran diri keenam pejabat struktural tersebut. .Asisten Sekda (Asda) Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi dan menegaskan, tidak tahu persis pengunduran diri ketiga pejabat sejak 1 April 2009 tersebut, sehingga masih menunggu keputusan Bupati sebagai unsur Pimpinan tertinggi di lingkungannya.Sementara itu keenam pejabat yang telah mengundurkan diri dari jabatannya itu, ketika dikonfirmasi sedang tidak ada di ruang kerjanya begitupun saat dihubungi melalui telphon celuluernya tidak dalam kondisi aktif.Dibagian lain beberapa pejabat terkait di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, ketika dihubungi, tidak satupun bersedia berkomentar.danj saat ini Banyak pegawai di lingkungan Pemkab dan Setda Garut heboh membicarakan peristiwa langka tersebut.Irwan Rudiawan.

Kadishub Garut Akui Maraknya Pungli

Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
Kepala dinas perhubungan Garut, Hilman Farid mengungkapkan, pihaknya tidak memungkiri, jika saat ini masih terjadi maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggotanya, terhadap kendaraan umum,barang dan lainnya.namun ditegaskan Hilman sejak tahun 2005 pihaknya telah mengutamakan perbaikan asfek pelayanan publik dan pengawasan sehingga diharapkan tidak ada lagi pengutil ataupun pengutan liar (pungli) yang akerap dikeluhkan oleh awak armada angkutan umum dan barang selama ini.Meski para anggota dishub dilapangan sudah tidak lagi melakukan pungutan liar dijalanan namun nampaknya sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari kultur masyrakat dengan paradigma lamanya yang kerap melakukan pelemparan uang keaparat petugas lapangan disetiap pos dan jalur yang dilewati angkutan umum.Kadishub menambahkan sedikitnya ada 12 titik pos pungutan retribusi yang tersebar di kabupaten garut dan semua itu dinyatakan legal.Dibagian lain kadushub juga
menambahkan setiap terminal yang dilewati kendaraan umum dilarang untuk melakukan
pungutan kecuali kendaraan yang sedang melakukan bongkar muat karena hal itu tertuang dalam perda dan larangan tersebut merupakan bagian dari asfek pelayanan adminsitrasi,operasional dan pengawasan terhadap pelayanan publik.Irwan Rudiawan

Selasa, 31 Maret 2009

Terkait Ekses Pemilu Penyaluran BLT di Tunda

Garut, RRI (rabu 1 April 09 )
- Wakil Bupati Garut Diky Candra menyatakan, pihaknya mewaspadai terjadinya ekses politis dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terkait masih berlangsung kampanye Pemilu 2009 sehingga diputuskan penyaluran BLT akan ditunda.Sebelumnya Kepala Kantor Pos Garut Afdirizal mengemukakan, realisasi penyaluran BLT selama dua bulan yakni Januari dan Februari 2009, direncanakan pasca Pemilu (Pemilihan Umum) Legislatif bagi sekitar 220.483 kepala keluarga (KK) bernilai total Rp44 miliar.Sedangkan pada April 2009 akan direalisasikan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), untuk sekitar 16.800 orang dari 14 kecamatan masing-masing berkisar Rp200 ribu hingga Rp733 ribu per orang dengan total senilai Rp8 miliar.Penentuan penerima PKH tersebut dilakukan sangat selektif jika dibandingkan dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT), PKH antara lain diperuntukkan bagi ibu miskin
yang hamil dan menyusui sehingga dikenal dengan sebutan BLT Plus, yang merupakan luncuran Program Departemen Sosial.Pada bagian lain, Afdirizal mengungkapkan, jasa pengiriman uang dari luar negeri melalui transaksi Wetern Union, setiap bulannya bisa mencapai 2.000 transaksi bernilai Rp5 miliar lebih. Bahkan sejak Januari hingga akhir Maret 2009 berlangsung sebanyak 5.805 transaksi pengiriman uang bernilai Rp15,26 miliar, yang sebagian besar berasal dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk keluarganya di wilayah Garut Selatan. Ia merinci, pada Januari 2009 terdapat sebanyak 1.829 transaksi bernilai Rp4,8 miliar, Februari terdapat 1.976 transaksi bernilai Rp5,46 miliar serta menjelang akhir Maret terdapat sekitar 200 transaksi bernilai sekurangnya Rp5 miliar. IRwan Rudiawan

PEjabat dilingkungan pemkab garut Jalani Test Urine

Garut, RRI (raqbu 1 April 09 )
- Setiap pejabat Pemkab/Setda Kabupaten Garut yang sengaja tidak diinformasikan jadwal pelaksanaannya akan menjalani pemeriksaan urine guna membuktikan apakah mereka bersih dari narkoba."Aksi tersebut juga sebagai bagian dari upaya antisipasiDemikian dikatakan Wakil Bupati Garut Diky Candra yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Menurut Diki, tidak mungkin jajaran birokrasi bisa memimpin Pemda dengan baik jika dirinya sendiri diracuni dengan dunia mimpi dan khayal akibat pengaruh negatif psikotrofika,Sehingga rencana pemeriksaan tersebut selama ini telah dirancang dan dikemas dengan sebaik mungkin.
Persiapan unsur penunjang lainnya termasuk penyiapan laboratorium medis, namun waktunya tetap akan dirahasiakan, Menjawab pertanyaan tentang adanya indikasi kuat banyak pejabat Garut yang mengkonsumsi dan sebagai pengedar narkoba, ia menegaskan justru untuk membuktikannya sangat perlu dilakukan pemeriksaan urine mereka.IRwan Rudiawan

Mobil Dinas Hasil Jabelan di Keluhkan SKPD Garut

Garut.RRI (rabu 1 april 09)
Beberapa waktu lalu pihak Pemkab Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
melakukan pengambilan secara paksa mobil dinas (mobdin) yang masih dibawa oleh
para pejabat yang telah pensiun. Oleh Bidang Aset, Inventaris dan Kekayaan, mobdin hasil jabelan tersebut kemudian diberikan kepada SKPD-SKPD yang memerlukannya. Namun ternyata karena kondisinya yang sudah sangat parah, bahkan banyak diantaranya mobdin yang onderdil vitalnya telah raib, SKPD penerima mobdin pun malah mengeluh.Seperti dikemukakan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Garut, Hermanto, didampingi salah seorang stafnya, Ajat. Beberapa waktu lalu pihaknya menerima mobdin bernomor Z 15 D untuk keperluan operasional SKPD tersebut. Mobdin tersebut merupakan hasil jabelan Satpol PP dari salah seorang pejabat yang saat ini telah pensiun.Diakuinya, awalnya pihak SKPD Disnakanla merasa bahagia dengan adanya penambahan satu unit mobdin tersebut yang memang sangat dibutuhkannya. Namun pas mau dioperasikan, ternyata mobdin tersebut sama sekali tidak jalan sehingga pihaknya membawa mobdin tersebut ke sebuah bengkel yang berada di daerah Jalan Pembangunan Tarogong.Namun Setelah dihitung-hitung oleh pihak bengkel, tambahnya, ternyata untuk bisa berjalan normal lagi, biaya perbaikan dan pembelian beberapa onderdil vital mobdin tersebut mencapai sekitar Rp 7 juta. Hal ini diakuinya tentu saja sangat mencengangkan apalagi anggarannya sendiri tidak pernah ada. Dimintai tanggapannya, Sekda Garut, Wowo Wibowo, menyebutkan, pihaknya masih bisa memaklumi jika kondisi mobdin yang telah diambil dari mantan pejabat ada dalam keadaan rusak. Untuk itu, Wowo berharap sepanjang masih bisa diperbaiki, mobdin yang telah diterima pihak SKPD diharapkan untuk diperbaiki dengan menggunakan anggaran pemeliharaan yang ada.Lebih jauh ditegaskannya, jika memang kondisi mobdin yang diterima SKPD sudah benar-benar berat untuk diperbaiki, maka pihaknya akan mempertimbangkannya.Irwan Rudiawan

Senin, 30 Maret 2009

Pasca Pemilu 2009 PKS Garut Siap Reformasi DPRD

Garut, RRI (selasa 31 maret 09 )
- Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Garut dr H. Helmi Budiman menyatakan, kesiapannya menghadapi pasca Pemilu 2009 dengan melakukan reformasi DPRD setempat, agar bisa mewujudkan lembaga legislatif yang bersih."Termasuk berupaya secara maksimal untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut, dengan jujur dan adil (jurdil) juga dapat berlangsung bebas dan rahasia dalam suasana yang kondusif," Karena itu pihaknya kini semakin mengokohkan struktur personil organisasinya, dan membentuk perwakilan untuk kampanye hingga ke tingkat RW atau 5.115 tempat pemungutan suara (TPS) dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi massa.Sehingga target realistisnya bisa meraih 30 persen suara, bahkan target politisnya mencapai 50 persen lebih suara dari 1.598.311 daftar pemilih tetap (DPT).Hasil survei Indonesia Research Institute (IRI) menunjukan, pada Pemilu 9 April 2009 PKS Garut InsyaAllah akan memperoleh sedikitnya 25-30 persen suara.Bahkan bisa lebih jika PKS mampu memanfatkan momentum waktu yang tersedia dengan optimal. IRI Garut juga akan kembali melakukan penelitiannya dengan pooling survei pada awal April mendatang, untuk dapat memetakan suara menjelang 9 April 2009 sebagai bahan rekomendasi. Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS setempat Ahab Syihabuddin menyatakan, selama ini demikian kentalnya citra negatip dialami lembaga legislatif.Karena itu, pihaknya harus menghasilkan DPRD yang sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan meraih sedikitnya 15 kursi (30 persen suara).Mengakibatkan lembaga legislatif tersebut menjadi mandul, sehingga bisa sangat berbahaya karena dominasi kalangan eksekutif semakin luar biasa dengan berbagai cara melakukan intervensinya, tegas Syihabuddin.Irwan Rudiawan

Kualitas Makanan Etnik Garut di Harapkan Tembus Pangsa Pasar Potensial

Garut,RRI (selasa 31 maret 09 ) - Kualitas beragam jenis makanan etnik Kabupaten Garut terus ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai sentuhan inovasi serta kreativitas, sehingga bisa menembus pangsa pasar potensial dengan nilai jual ekonomi tinggi.Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi setempat Natsir Alwi mengatakan Senin, pihaknya terus mendorong serta memotivasi para pelaku ekonomi kecil dan menengah, sebagai pengayaan hati dan jiwa wirausaha mereka agar bisa meningkatkan kualitas produktivitasnya.Ternyata kini mulai membuahkan hasil, di antaranya jenis pengananan surabi bisa menembus nilai jual Rp 8.000 per buah bahkan ada yang bernilai Rp 12.000 padahal semula atau biasanya harga jualnya Rp 4.000/buah, katanya.Mata dagangan tersebut diolah dengan kreativitas menjadi surabi telur dan lain sebagainya, demikian pula diharapkan komoditi awug Panawuan bisa dikemas dengan kreativitas dan inovasi tinggi, supaya dapat menembus pangsa pasar di kafe-kafe.Ia mengatakan, pembinaan usaha kecil menengah tidak sebatas memasok permodalan atau bantuan investasi melainkan bisa berupa pemberian pelatihan dan motivasi kepada para pelaku usaha tersebut, katanya.Sehingga diharapkan kepada kalangan pengusaha kecil dan menengah, agar tidak berdiam diri dengan kondisi produknya selama ini, melainkan dapat lebih mengembangkannya dengan berbagai kreativitas dan inovasi yang dinamis, ungkap Natsir Alwi menambahkan.Irwan Rudiawan

Pengangguran di Kabupaten Garut Meningkat

Garut, RRI (selasa 31 maret 09 )
- Dari sekitar 2.309.773 jiwa penduduk Garut Jawa Barat (Jabar) tersebar di 42 kecamatan, 401 desa dan 21 kelurahan, tercatat 100.861 orang diantaranya sebagai penganggur.Bupati Garut Aceng Fikri , mengatakan, secara bertahap dan terencana tengah dilakukannya penanggulangan, dengan terus menggalakan sektor usaha ekonomi produktif masyarakat.Menyusul akan segera direalisasikan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebesar Rp 15 miliar, ungkap Bupati dengan telah dicanangkannya program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja 2009, yang bisa menyerap sebanyak 3.000 tenaga kerja.Bahkan kini telah diserahkan bantuan keuangan Pemprov Jabar untuk kegiatan pengembangan mutu hasil gula merah tebu sebesar Rp 468 juta bagi tiga kelompok tani di Kecamatan Mekarmukti dan Caringin masing-masing sebesar Rp156 juta.Sedangkan jumlah angkatan kerja di daerahnya tercatat 987.607 orang, namun hanya sebanyak 886.746 orang diantaranya yang kini bekerja,Ceng Fikri menegaskan Tingginya tingkat pengangguran tersebut, bisa menjadi masalah sangat serius yang mengakibatkan besarnya dampak kerawanan sosial ditengah masyarakat, Depnaker melalui Dinas Pembantuan Program Pengembangan dan Perluasan Tenaga Kerja, menggulirkan kegiatan usaha ekonomi produktif sistem karya usaha produktif diharapkan dapat menanggulangi masalah pengangguran.Karena program tersebut untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi sederhana yang ada, serta peluang pasar.Melalui jenis usaha yang dikembangkan cenderung pada kegiatan bersifat ekonomi produktif berkelanjutan diantaranya pembuatan kolam ikan, pasar tradisional, pemanfaatan lahan tidur guna meningkatkan produksi pertanian, dan perkebunan.Karena itu dipastikan memiliki efek ganda, dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih permanen juga mampu mengatasi permasalahan pengangguran sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.Diharapkan pula adanya keterlibatan aktif dari berbagai komponen masyarakat dalam kegiatan itu, bahkan dapat dijadikan proyek percontohan, tegas Bupati menyikapi kegiatan pencanangan padat karya produktif di 40 kelompok dengan 40 desa dan 24 kecamatan selama 120 hari bernilai Rp6 miliar.IRwan Rudiawan

Minggu, 29 Maret 2009

Dinas Peternakan Garut Lakukan Depopulasi Unggas milik Warga

Terkait dengan terjangkitnya wabah flu burung yang menyerang warga Disnakanla Garut melakukan pemusnahan (depopulasi) terhadap unggas milik warga setempat.

Garut,RRI (senin 30 maret 09 )
- Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanla) Kabupaten Garut, Ir Hermanto didampingi Kepala Bidang Keswan Kesmapet Ir Dida k menyatakan, pihaknya terpaksa melakukan depopulasi (pemusanahan) ternak secara terbatas.Menyusul terjadinya dua penderita suspek flu burung (avian influenza/AI) di Kampung Pabrik RT.01/12 Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug, maka pihaknya melakukan depopulasi sebanyak 24 ekor ternak ayam milik warga setempat,Diantaranya milik Ny. Cicih sebanyak 11 ekor, dan satu ekor diantaranya dinyatakan positip AI, kemudian 11 ekor milik Heri tetangga terdekat Cicih serta milik Enok sebanyak 1 ekor, Kepada masyarakat di wilayah tersebut juga telah diperingatkan, agar melakukan penutupan wilayah sementara selama tiga bulan dari keluar masuknya unggas (lalulintas unggas).Hermanto juga menghimbau Masyarakat perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pengandangan unggas secara permanen, dan segera melaporkan jika terjadi kematian unggas, serta membakar dan mengubur unggas mati (bangkai).warga setempat mengemukakan , keberadaan ternak unggas di perkampungan dan desa tersebut didominasi unggas air (itik dan entog) sebagai sumber penular penyakit AI, yang selama ini diliarkan atau tidak dikandangkan.Meski terdapat kandang, namun menempel dekat rumah dan di kolong rumah bahkan sebagian menyatu dengan kandang sapi perah, dengan kondisi lingkungannya sangat kumuh akibat kurang terawat dengan baik.Sehingga sangat memungkinan kondisi lingkungan tersebut, menjadi tempat berkembang-biaknya berbagai sumber jenis penyakit, padahal wilayah itu berstatus sebagai "desa siaga.Irwan Rudiawan

Dishub Garut himbau Peserta Kampanye parpol Tidak Ugal Ugalan

kata pengantar
Dinas perhubungan Garut menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan peserta kampanye parpol untuk tetap menjaga keselamatan dan tidak bersikap ugal ugalan.

Garut.RRI (senin 30 maret 09 )
Meski pengamanan pemilu legislatif 2009 dibawah kordinasi kepolisian namun hal itu juga tidak lepas dari peran dinas perhubungan Garut dibawah sistem rekayasa managemen lalu lintas yang turut membackup pengamanan kampanye pesta demokrasi pemilu legislatif 2009. Menurut Kepala dinas perhubungan Garut Hilman Farid pihaknya terus memantau setiap pergerakan dan mengantisipasi dengan menggunakan fasilitas peralatan seadanya sehingga dapat mempermudah dalam mengontrol pengguna kendaraan dalam iring iringan kampanye setiap partai politik (parpol).Meski demikian pihak dinas perhubungan tetap menghimbau kepada pengguna kendaraan kampanye untuk tetap mengutamakan asfek keselamatan supaya
tidak menjadi mudarat terhadap misi pemilu tersebut dalam pengamanan pemilu legislatif tersebut diakui Hilman pihaknya telah menurunkan personil dilapangan sedikitnya 2/3 bagian dari seluruh anggota personil dinas perhubungan. Irwan Rudiawan

Wagub jabar Alokasikan Anggaran 2 Miliar Untuk Pengerukan Situ Cangkuang Leles

Garut,RRI (minggu 29 maret 09 )

Objek wisata Situ Cangkuang Leles Garut, diharapkan bukan hanya sebagai tempat tujuan kunjungan wisata, namun bisa lebih memberikan informasi yang bermamfaat yang dapat diserap oleh wisatawan, baik lokal maupun regional. Karena, objek Situ Cangkuang Leles, memiliki potensi nilai nilai sejarah seperti situs dan candi yang merupakan bagian dari cagar budaya wisata (ekoturism), demikian dikemukakan wakil gubernur Jabar Dede yusuf kepada RRI, saat kunjungan kerja ke objek wisata Situ Cangkuang Leles, dan beberapa potensi objek wisata lainnya di kabupaten Garut.Dibagian lain, wagub jabar Dede Yusuf menambahkan, tahun 2009 ini, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 milyar, yang rencananya akan dialokasikan untuk pendalaman atau pengerukan situ cangkuang, serta akan dilakukannya revitalisasi terhadap situs cagar budaya candi cangkuang, sehingga akan tercipta salah satu tujuan objek wisata yang representatif.Dede menambahkan untuk tahun 2010 pihaknya juga akan memprioritaskan pembangunan objek wisata yang lebih konvrenhensif dikawasan jawa barat. (Irwan rudiawan)

Selasa, 24 Maret 2009

2 Pasien Susfek Flu burung di Rawat Intensif di RSUD Garut

GARUT,RRI (rabu 25 maret 09 )-
Sejak kemarin hingga hari ini Dua kakak beradik, Ikah,35, dan Aning, 30, keduanya warga Kampung Pabrik RT 01/12 Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang diduga terinfeski (suspect) virus Avian Influenza (AI) atau flu burung dirawat intensif di kamar khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Garut, Berdasarakan informasi yang dihimpun dari pihak keluarga pasien, Ikah dan Aning dilarikan ke RSU dr Slamet pada Senin (23/3) pagi sekitar pukul 10.00. Karena, kondisi keduanya sudah parah, seperti terinfeksi flu burung yaitu beberapa bagian tubuh seperti kaki dan tangan sudah kejang-kejang hingga sulit digerakkan disertai flu berat, sesak nafas, dan
demam tinggi bahkan sudah tak bisa bisa bicara. Kini keduanya terbaring di ruang isolasi khusus RSU dr Slamet Garut untuk menjalani perawatan secara intensif.Menurut Majid, 34, Ikah dan Aning dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 02.00 pagi, karena kondisi keduanya sudah terlihat parah dan lemas. Majid menjelaskan, sebelum kakak dan adiknya terkena Susfect flu burung, kurang lebih sepekan sebelumya, beberapa ekor ayam di kampung milik tetangga yang berjarak
sekitar 50 meter dari rumahnya, ada yang mati mendadak. Selang beberapa hari setelah
kematian ayam, tetangganya tiba-tiba menderita penyakit flu yang mirip di derita Ikah dan
Aning yaitu flu yang disertai demam tinggi serta sesak nafas. Setelah itu, lanjut Majid, beberapa waktu kemudian tiba-tiba kakak ipar Majid, Ikah mengalami gejala yang sama yaitu flu dan demam tinggi yang disertai sesak nafas. Lalu beberapa saat kemudian, Aning, adiknya, ikut pula terjangkit, hingga kedunya terlihat parah dan langsung dilarikan ke RSUD Slamet Garut. Berdasarkan pemeriksaan rumah sakit hasilnya ditemukan unsur-unsur yang mengarah
kepada infeksi AI. Yang akhirnya dokter di RSU dr Slamet Garut memutuskan keduanya
untuk langsung dimasukkan ke ruang isolasi khusus. Kepala BP RSU dr Slamet Garut, dr Widjajanti Utojo membenarkan saat ini dua pasien suspect AI tengah menjalani perawatan di ruang isolasi flu burung RSU dr Slamet..Irwan Rudiawan

Jeruk Garut Yang Hampir Punah kembali di Berdayakan

Garut.RRI (rabu 25 maret 09 )
Masa kejayaan Jeruk Garut yang sempat terancam punah akan segera bersemi kembali .
Sebuah upaya pembudidayaan kembali Jeruk Garut kini tengah dilakukan Pemerintah
Kabupaten Garut. Populasi Jeruk Keprok Garut (JKG) hingga akhir 2004 lalu berjumlah 249.461 pohon di lahan seluas 699,92 hektare. Namun dari jumlah tersebut, jenis JKG hanya mencapai 113.678 pohon (33%), sementara sisanya berupa jeruk keprok siem dan jenis lainnya
mencapai 235.783 pohon (67%).Dari 140.808 tanaman jeruk yang telah menghasilkan, produksinya mencapai 6.760 ton/tahun dengan produktivitas 48,05 kg/pohon/tahun. Jeruk Garut yang sempat sangat terkenal secara nasional adalah jenis Jeruk Keprok Garut (citrus nobilis var. chrysocarpa).Berbeda dengan jeruk keprok lainnya (keprok siem, keprok konde, keprok licin, keprok Malang ), Jeruk Keprok Garut lebih disukai konsumen karena bersosok bongsor, rasanya manis menyegarkan, kulitnya pun regas, sehingga mudah dikupas. Pantas bila penghasilan pekebun di sentra-sentra produksi seperti Kecamatan Wanaraja dan Karangpawitan ikut terdongkrak. Dari hasil 2 kali panen, pekebun bisa menunaikan ibadah haji saat itu. Maka
kemudian banyak gelar-gelar bagi para juragan jeruk saat itu dengan titel ‘Haji Jeruk’.
Selain itu, JKG dapat digunakan sebagai obat panas dan obat batuk.Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Garut, Ir.Tatang Hidayat, pada tahun 1987, Dinas Pertanian saat itu mencatat sebanyak 1,3 juta pohon (areal seluas 2.600 hektare) dengan jumlah produksi yang dihasilkan kurang lebih 26.000 ton per tahun senilai kurang lebih Rp 13 miliar. Tetapi kemudian serangan CVPD tak dapat dicegah hingga beberapa tahun menyebabkan populasi Jeruk Garut terus merosot. Selama rentang lima tahun saja, pada 1992 populasinya menjadi 52.000 pohon dengan produksi hanya 520 ton/tahun......Sayang, pada 1964, manisnya perniagaan jeruk mulai surut karena mewabahnya serangan penyakit. Gejalanya, daun tumbuh tegak dan menguning, ukuran buah mengecil karena minim kadar air. Pada 1968, Universitas Padjadjaran mengungkap penyakit itu, citrus vein phloem degeneration (CVPD). Penyebabnya, mikroorganisme mirip bakteri. Perawatan tidak intensif menjadi salah satu pemicu. Akibatnya, populasi jeruk di Kabupaten Garut menurun. Pada 1970, areal tanam jeruk hanya tersisa ratusan hektar dengan hasil ratusan ton. Pada 1974, jeruk keprok masih ditanam tapi hanya di pekarangan. Di daerah sentra seperti Karangpawitan dan Tajur Wanaraja, serangan penyakit terus mendera hingga 1980. Sentra produksi beralih ke Garut bagian selatan seperti Cikelet dan Pameungpeuk.Keberadaan Jeruk Garut kian terancam setelah meletusnya Gunung Galunggung pada 1982. Ketika itu banyak pekebun gulung tikar disebabkan kesulitan modal untuk kembali mengebunkan jeruk. Mereka pun beralih membudidayakan sayuran yang jangka waktu pengembalian modalnya lebih singkat. Populasi jeruk di Kabupaten Garut terus anjlok. Pada 1992, yang tersisa hanya 52.000 pohon. Hasilnya, 520 ton jeruk/tahun, atau 100
kali lebih rendah dibanding produksi pada 1950. Irwan Rudiawan

jangan Biarkan Politisi Tak taat Aturan Jadi Pemimpin dan Pemegang Kebijakan

Garut,RRI (rabu 25 maret 09 )
Pemilu dapat dikatakan merupakan gerbang awal para pemimpin bangsa yang akan membawa kesejahteraan rakyat. Namun selain itu, pemilu juga dapat menjadi peluang besar bagi para politisi busuk, koruptor dan sampah birokrasi untuk menduduki kursi pemerintahan. Demikian isi orasi yang disampaikan anak-anak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut pada aksi yang dilaksanakan di Bundaran Simpang Lima, Tarogong Garut.Dalam orasinya, HMI juga menyatakan bahwa kesengsaraan rakyat dan kebobrokan bangsa akan terjadi ketika hari ini rakyat merelakan suaranya dalam genggaman para calon penindas kesejahteraan rakyat. "Suara rakyat akan menjadi sampah manakala para pembeli suara menukarnya dengan rupiah. Mereka (caleg-) telah menggunakan agama, lembaga sosial bahkan lembaga pendidikan sebagai alat politik. Yang lebih parah, semua itu hanya sebagian kecil dari sekian banyaknya kebusukan yang dilakukan mereka hari ini,demikian dikemukakan Koordinator Aksi, Gea Eka Sakti.Disebutkan, semuanya menjadi indikator jelas bahwa mereka yang mengaku dirinya calon pemimpin bangsa, calon pemegang kebijakan pro-rakyat, tidak semuanya membawa misi kesejahteraan rakyat.Menurut pandangan anak-anak HMI ini, mustahil para caleg tersebut bisa jadi pemegang kebijkan ketika aspirasi rakyat dianggapnya sebagai barang pasar yang bisa dibelidengan rupiah. Keberadaan mereka, sangat diragukan dapat membawa nasib bangsa jika mereka sendiri terbebani kepentingan-kepentingan pihak tertentu.Atas dasar hal tersebut, dituturkan Gea, berangkat dari keinginan terwujudnya masa depan bangsa yang makmur sejahtera, terbebas dari praktik manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini menjadi penyebab kuat ketertindasan rakyat, HMI Cabang Garut telah menyatakan sikap. Pertama, Stop politisasi agama, lembaga pendidikan dan sosial serta praktik money politik yang sangat melecehkan hak suara rakyat. Kedua, mengutuk keras politisi yang terkait kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan rakyat banyak. Ketiga, mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas, lebih kritis, selektif, dan jangan membiarkan politisi yang tidak taat aturan, yang mencabuli hak-hak rakyat, yang tidak tahu permasalahan bangsa untuk menjadi pemimpin dan pemegang kebijakan pemerintah.Aksi yang digelar puluhan anak-anak HMI tersebut digelar mulai pukul 09.00 dengan berkumpul di Bunderan Simpang Lima Tarogong. Setelah berorasi dan membagi-bagikan statement di tempat tersebut, mereka kemudian melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki sambil terus berorasi dan membagikan statement dengan menyusuri jalan Proklamasi dan Jalan Terusan Pembangunan.Irwan rudiawan

Koni Garut di Pacu Pertahankan Prestasi Atlit di porprof Jabar

Garut,RRI (rabu 25 maret 09 )
.Kepala sekolah olah raga sepakbola Priangan yang juga mantan atlit senam kabupaten Garut,Soni MS menegaskan, dengan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang baru yang saat ini dipimpin Oleh H.Ato, yang terpilih secara aklamasi baru baru ini berharap,dapat menyusun dan menata manegemen kepengurusan dengan baik. Sehingga, setidaknya kepengurusan Koni yang baru dapat mempertahankan prestasi atlit kabupaten Garut, khususnya dapat mempertahankan prestasi atlit Kab Garut, setidaknya bisa tetap bertengger di 10 besar diporprof tingkat jawabarat mendatang. Menurut Soni jika dilihat dari sisi prestasi atlit kabupaten Garut merupakan yang paling menonjol di jawa barat itu terbukti dibeberapa cabang olah raga seperti, sepakbola cukup banyak bertebaran atlit asal kabupaten garut yang bergabung diklab klab nasional juga prestasi
dicabang olahraga lainnya seprti senam,tenis meja serta pencak silat. InsertAtlit berprestasi kabupaten garut saat ini lebih memilih berkarir diluar daerah garut hal itu menurut Soni disebabkan oleh faktor minimnya sarana dan prasarana olah raga sebagai pendukung prestasi atlit yang dimiliki kabupaten Garut saat ini, Disamping sarana dan prasarana, Soni berharap mudah mudahan kepengurusan koni yang baru dapat membina mental mental para atlit berprestasi agar mempunyai rasa kedaerahan yang tinggi dan tidak melupakan lemah
cai atau daerah tempat dimana mereka berasal dan dibesarkan sehingga menjadi atlit yang handal dan berprestasi untuk kabupaten Garut.Irwan rudiawan

DPRD Jabar Pertanyakan Penebangan Hutan Liar di Garut

Garut.RRI (selasa 25 maret 09 )
Anggota Komisi B DPRD Jawa Barat, mempertanyakan masalah pembabatan lahan hutan seluas 500 ha yang terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di kawasan Cipicung, Kecamatan Pakenjeng akhir-akhir ini. Aksi pembabatan hutan yang hingga kini belum jelas siapa penanggung-jawabnya tersebut, menurut anggota Komisi B DPRD Jabar, sangat disayangkan dan tidak seharusnya terjadi. Hal tersebut terungkap dalam kesempatan reses anggota DPRD Jabar di Pendopo Kabupaten Garut.Anggota Komisi B DPRD Jabar, Toto Iskandar, mengemukakan , pihaknya sangat menyesalkan terjadinya aksi pembabatan lahan hutan dalam jumlah yang cukup luas di Kabupaten Garut tersebut. Oleh karena itu, diakuinya dirinya ingin mengetahui alasan terjadinya pembabatan
tersebut dengan menanyakan langsung kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, terutama SKPD terkait namun sayangnya sebagian anggota DPRD prof jabar tersebut menyayangkan atas ketidakhadiran bupati Garut dan dinas instansi terkait. Toto iskandar
yang saat itu didampingi anggota Komisi E DPRD Jabar, Enjang Tedi, menegaskan seharusnya acara reses itu langsung dihadiri Bupati Garut, Aceng HM Fikri serta para kepala SKPD sehingga pihaknya mendapatkan imformasi yang lengkap terkait rwannya pembabatan hutan dikabupaten Garut Dalam kesempatan itu, ujar tOto, dirinya sebenarnya sangat ingin mendengar program-program yang saat ini sedang dan akan dijalankan bupati. Selain itu, diakuinya dirinya
juga sangat ingin mendengar sejauh mana program yang dijalankan bupati sudah efektif berjalan, terutama menyangkut pembenahan birokrasi dan pembangunan Kabupaten Garut.Oleh karena itu, Toto mengaku kurang begitu puas dengan perkembangan pembangunan
Kabupaten Garut karena hanya mendengar penjelasan melalui Sekda dan dinas yang hadir saat itu. Sementara itu anggota Komisi E, Enjang Tedi mengatakan, dalam kesempatan tersebut, pihaknya memaparkan temuan-temuan Komisi E, khususnya mengenai masalah pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Garut. Beberapa temuan yang dipaparkan itu antara lain mengenai beberapa bangunan sekolah dasar (SD) yang rusak dan membutuhkan penangan segera dari Pemkab Garut, termasuk SD Regol yang berada persis di samping rumah dinas Bupati. IRwan
Rudiawan

Minggu, 22 Maret 2009

Sentra Produksi Kentang Terkendala Masalah Mutu benih

Garut,RRI (senin 23 Maret 09 )
Pemkab Garut dihadapkan pada masalah pengembangan sentra produksi kentang Varietas Granola, terutama dalam penyediaan benih kentang yang bermutu. Hingga kini, benih tersebut sebagian besar dipasok dari luar Kabupaten Garut, yakini dari Pangalengan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Garut, Ir. H. Tatang Hidayat, M.P, dihadapan Bupati Garut, dalam acara Panen Perdana Penangkaran Benih Kentang dan Pencanangan Jeruk Keprok Garut, di Perkebunan Olan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug,.Sejak tahun 2006 pihaknya telah mencanangkan Program Mandiri Benih Kentang Varietas Granola sebesar 15 hingga 25 persen pada Tahun 2011. Pada Tahun 2008 luas produksi tanaman kentang di Kabupaten Garut adalah 5.833 Ha, sehingga diperlukan benih 8.750 ton benih per tahun. Salah satu pemecahan yang tengah dilakukannya adalah memberdayakan 50 orang petani sebagai penangkar benih kentang yang tergabung dalam Apkendo (Asosiasi Penangkar Kentang Indonesia) Cabang Garut, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan benih kentang.Apkendo, sebut Tatang, telah melaksanakan penagkaran benih ketang G-2 seluas 2 Ha dengan sumber benih dari UPTD Balai Pengembangan Benih Kentang (BPBK) Pangalengan yang akan menghasilkan benih kentang G-3 dilaksanakan di Kebun Olan Desa Barusuda Kecamatan Cigedug. Sedangkan dari hasil penangkaran benih kentang G-3 akan menghasilkan benih kentang G-4 (benih sebar) yang dilaksanakan di Kebun Pasirwangi, Kebun Cikajang dan Kebun Sukaresmi masing-masing seluas 1 Ha, serta Kebun Cisurupan 4 Ha, dan Kebun Olan Cigedug seluas 3 Ha.Dibagian lain Bupati Garut Garut, Aceng H.M. Fikri, mengakui masalah utama dalam pengembangan sentra produksi kentang konsumsi Varietas Granola adalam penyediaan benihnya, yang mengandalkan dari daerah lain, bahkan untuk benih kentang Varietas Atlantik masih impor dari luar, padahal hingga saat ini Kabupaten Garut dikenal sebagai sentra produksi kentang terbesar di Jawa Barat.Berdasarkan data dari Dinas TPH Kabupaten Garut, Tahun 2008 produksi kentang di Kabupaten Garut tercatat sebanyak 135.911 ton tersebar di 20 kecamatan, dengan luas areal 5.833 Ha, terdiri dari Varietas Granola sebagai kentang konsumsi dan Varietas Atlantik sebagai kentang industri.Irwan Rudiawan

Kapolwil Himbau Angkot Tak Gunakan Kaca Film

Garut.RRI (senin 2 maret 09 )
Untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan di dalam angkutan kota (angkot), Kapolwil Priangan, Kombes Pol Anton Charliyan, MPKN., menghimbau agar semua angkot yang berada di wilayah hukum Polwil Priangan tidak menggunakan kaca film.Untuk enindaklanjutihal tersebut, pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh kapolres yang ada di wilayah Polwil Priangan agar dalam minggu ini melakukan himbauan kepada pengusaha dan sopir angkot terkait pelarangan penggunaan kaca film tersebut.Kalaupun keberadaan kaca film di angkot tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menghindari kesilauan, lanjutnya, maka Kapolwil meminta agar persentase penggunaannya dikurangi sehingga kegelapan kaca angkot tersebut paling tidak hanya mencapai 10 persen saja.Harapan untuk mengurangi kegelapan kaca angkot demi menghindari terjadinya tindak kejahatan di dalam angkot, diakui Anton, bukan hanya merupakan ide pihaknya saja. Namun hal itu juga merupakan harapan warga yang disampaikan kepadanya melalui SMS Online. Dituturkan Anton, menyikapi hal ini, pihaknya sengaja lebih memilih langkah yang bersifat prepentif terlebih dahulu. Dengan cara demikian, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pengusaha dan sopir angkot.Menurutnya, keberadaan kaca film yang menyebabkan gelapnya situasi di dalam angkot memang bukan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya aksi kriminalitas. Namun setidaknya, hal itu bisa mendorong munculnya suatu kesempatan untuk melakukan aksi kriminalitas. Lebih jauh Kapolwil berharap, agar larangan penggunaan kaca film di angkot ini, mendapat respon dari pihak pemerintah tiap kabupaten dan kota yang ada di wilayah hukum Polwil Priangan. Irwan Rudiawan

Jumat, 20 Maret 2009

Kapolwil himbau Angkot Tak Gunakan Kaca Film

Garut,RRI (sabtu 21 maret 09 )
Untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan di dalam angkutan kota (angkot), Kapolwil
Priangan, Kombes Pol Anton Charliyan, MPKN., menghimbau agar semua angkot yang berada di wilayah hukum Polwil Priangan tidak menggunakan kaca film.Untuk menindaklanjutihal tersebut, dikatakannya, dirinya telah memerintahkan kepada seluruh kapolres yang ada di wilayah Polwil Priangan agar dalam minggu ini melakukan himbauan kepada pengusaha dan sopir angkot terkait pelarangan penggunaan kaca film tersebut.Kalaupun keberadaan kaca film di angkot tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menghindari kesilauan, lanjutnya, maka Kapolwil meminta agar persentase penggunaannya dikurangi sehingga kegelapan kaca angkot tersebut paling tidak hanya mencapai 10 persen saja.Harapan untuk mengurangi kegelapan kaca angkot demi menghindari terjadinya tindak kejahatan di dalam angkot, diakui Anton, bukan hanya merupakan ide dirinya saja. Namun hal itu juga merupakan harapan warga yang disampaikan kepadanya melalui SMS Online. Dituturkan Anton, menyikapi hal ini, pihaknya sengaja lebih memilih langkah yang bersifat prepentif terlebih dahulu. Dengan cara demikian, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pengusaha dan sopir angkot.Menurutnya, keberadaan kaca film yang menyebabkan gelapnya situasi di dalam angkot memang bukan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya aksi kriminalitas. Namun setidaknya, hal itu bisa mendorong munculnya suatu kesempatan untuk melakukan aksi kriminalitas. "Penyebab utama terjadinya kriminalitas memang datang dari mentalitas, niat serta kesempatan. Namun walaupun tak punya niat, jika da kesempatan, hal itu bisa juga terjadi.Lebih jauh Kapolwil berharap, agar larangan penggunaan kaca film di angkot ini, mendapat respon dari pihak pemerintah tiap kabupaten dan kota yang ada di wilayah hukum Polwil Priangan. Irwan Rudiawan

33 warga Paminggir Garut Terserang Cikungunya

garut.RRI (sabtu 21 maret 09 )
Keresahan saat ini melanda warga Kelurahan Paminggir, Kec. Garut Kota menyusul adanya puluhan orang warga setempat yang terserang wabah chikungunya dalam kurun waktu seminggu belakangan. Puluhan warga yang terserang chikungunya tersebut tersebar di 3 RW yang ada di daerah tersebut, yaitu RW 07, 08 dan 09. Ketua RW 09, Usep Purqon, didampingi Sekretaris RW 08, Soleh, Jumat (20/3), menyebutkan, sejak sekitar seminggu yang lalu, beberapa warga mereka menderita penyakit aneh yang baru pertama kali menyerang daerah tersebut. Selain menderita panas dingin, si penderita juga mengalami sakit dan ngilu disekujur tulang tubuh mereka, terutama pada bagian tulang kaki dan tangan, serta ada juga yang mengalami pembengkakan.Diakuinya, pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke pihak kelurahan setempat yang yang ditindak lanjuti degan kedatangan dari pihak Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun sayang, menurut Purqon, kedatangan para petugas Dinkes tersebut hanya sebatas melakukan peninjauan tanpa ada tindak lanjut upaya pengobatan atau pencegahan. Dua hari yang lalu, tambahnya, dari pihak Dinkes ada sebuah surat pemberitahuan akan ilaksanakan pengasapan atau fogging di daerah tersebut. Namun ternyata, setiap RW-nya diharuskan membayar sampai Rp 1,177 juta untuk fogging tersebut. Hal ini tentu saja saja sangat memberatkan sehingga di RW 09 memutuskan untuk tidak melaksanakan fogging tersebut dan saat ini warga memilih pasrah karena tidak mampu untuk mengumpukan uang untuk foging.
Dua Bulan, 77 Warga Garut Terjangkit Chikungunya Kabid Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinkes Garut, Dede Romansyah, membenarkan jika saat ini puluhan warga Kelurahjan Paminggir terjangkit chikungunya. Dari data yang ada padanya, Maret 2009 ini, di Kelurahan Paminggir, tepatnya di Kampung Kaum Lebak RW 08 dan 09 serta Kampung Sayuran RW 07, ada 33 warga penderita chikungunya."Sejak Pebruari hingga pertengahan Maret ini, di Garut tercatat sudah ada 77 orang warga yang terserang penyakit chikungunya. Mereka tersebar di tiga kecamatan, yaitu di Kampung Ciamanah Desa Sindangratu Kecamatan Wanaraja sebanyak 36 penderita, di Kampung Samangen Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja sebanyak 8 penderita, dan terakhir yang terjadi saat ini di Kampung Kaum Lebak dan Kampung Sayuran, Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota sebanyak 33 penderita," Menurut Dede, demam Chikungunya merupakan penyakit infeksi yang disebabkan sejenis virus (Alpha virus dari keluarga Togaviridae) dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Albopictus (bisa juga Aedes Aegypti). Gejala penyakit ini antara lain, panas tinggi disertai nyeri sendi dan otot, hingga sering menimbulkan kelumpuhan untuk smentara waktu."Kemudian disusul dengan munculnya bintik-bintik kemerahan pada seluruh badan. Kadang-kadang penderita merasa mual sampai muntah," tambahnya.Lebih jauh diungkapkannya, sampai saat ini belum ada vaksin maupun obat yang secara khusus digunakan untuk mengatasi penyakit ini. Pengobatan hanya bersifat simtomatis
dan suportif yaitu obat yang diberikan ditujukan untuk mengatasi demam dan rasa sakit,
serta untuk meningkatkan daya tahan tubuh penderita.Irwan rudiawan