GARUT/RRI (SENIN/26 JAN/09)
DIDUGA AKIBAT SOPIRNYA MENGANTUK/SEBUAH BUS KERAMAT DJATI JURUSAN BANDUNG - WONOSOBO TERGULING DAN MASUK JURANG SEDALAM 80 METER DIKAWASAN JALAN RAYA GENTONG MALANGBONG GARUT/JAWA BARAT// PULUHAN PENUMPANGNYA SEBAGIAN TEWAS DAN KINI DALAM PROSES IDENTIFIKASI POLISI/ BEBERAPA DIANTARA KORBAN TEWAS MASIH TERJEPIT DIANTARA BADAN BUS// PERISTIWA MAUT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENELAN BANYAK KORBAN MENINGGAL INI/ TERJADI DI JALUR RAWAN KECELAKAAN TEPATNYA DIJALAN RAYA MALANGBONG GARUT/TEPATNYA DI KP PARA HULU/ DESA SUKARATU KECAMATAN MALANGBONG// KONDISI BUS YANG MENGALAMI KECELAKAAN INI DALAM KEADAAN RUSAK PARAH DENGAN KONDISITERBALIK SETELAH TERJUN KEDASAR JURANG SEDALAM LEBIH DARI 80 METER//PULUHAN PENUMPANGNYA SEBAGIAN BESAR TELAH BERHASIL DIEVAKUASI PETUGAS POLISI DAN TNI SERTA BANTUAN WARGA SEKITAR//DI ANTARA PULUHAN PENUMPANGNYA YANG MASIH DALAM IDENTIFIKASI PIHAK KEPOLISIAN DUA ORANG KORBAN TERLIHAT MASIH BERADA DIBAWAH TERTIMPA BAGIAN ATAP BUS YANG POSISINYA TERBALIK/SEHINGGA BELUM BISA DIEVAKUASI KARENA PETUGAS DAN WARGA KESULITAN MENGINGAT SEMPITNYALOKASI TEMPAT BIS NAHAS TERSEBUT TERJUNGKAL// BIS NAHAS BERNOMOL POLISI D 7859 AD TERSEBUT DIKENDARAI SOPIR BERNAMA JAJANG SAEPUL (45)YANG TEWAS SEKETIKA// BUS INI MEMBAWA PULUHAN PENUMPANGNYA DENGAN TUJUAN BANDUNG DARI TASIKMALAYA//HINGGA PUKUL 10.30 TADI SIANG PUING-PUING BUS TERSEBUT MASIH BERADA DIDASAR JURANG DAN PETUGAS BELUM BERHASIL MENGANGKATNYA KARENA MASIH KESULITANMENGINGAT DALAMNYA JURANG TERSEBUT//DI BAGIAN LAIN MENURUT KAPOLWIL PRIANGAN JAWA BARAT KOMBES ANTON CHARLIAN MENGUNGKAPKAN SEMENTARA JUMLAH YANG TEWAS AKIBAT PERISTIWA TERPEROSOKNYA BIS KRAMAT JATI YANG BERPENUMPANG 29 ORANG TERSEBUT 6 ORANG DIANTARANYA DINYATAKAN TEWAS MASING MASING ATAS NAMA IMAN HUJAENI (44) WARGA CIJAURA GIRANG BANDUNG/KARINA (15) WARGA CIJAURA GIRANG BANDUNG/TUKIMIN (43) PERMATA BIRU BANDUNG/WINARSIH (40) PERMATA BIRU CINUNUK BANDUNG/JAJANG SAEFUL (42) WARGA KP ANDIR CIPARAY BANDUNG SERTA NYONYA SICANG (70) WARGA KARANG BULUAN JATIANOM KLATEN JATEN DAN PULUHAN ORANG LAINNYA MENGALAMI LUKA LUKA/ KINI BAIK KORBAN YANG TEWAS MAUPUN YANG MENGALAMI LUKA LUKA SEBAGIAN TELAH DI EVAKUASI KE RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN DAN ADA JUGA YANG MASIH DIRAWAT DIPUSKESMAS MALANGBONG. IRWAN RUDIAWAN
Minggu, 25 Januari 2009
Baperjakat Tidak Miliki komitmen Pembenahan birokrasi Pemkab Garut
Garut,RRI (minggu, 25 Jan, 09)
Wakil Ketua Komisi A DPRD Garut Ahab Syihabuddin menyatakan penilaiannya, penempatan aparat Pemkab dan Setda Garut semakin acak-acakan dan tidak terkonsep secara baik dan profesional.Itu terjadi, katanya, akibat Baperjakat tidak memiliki komitmen untuk melakukan pembenahan dan pendayagunaan aparatur pemerintahan berdasarkan kompetensi.Dengan demikian, lanjutnya, dalam penentuan dan penempatan personil pada posisi jabatan struktural nyaris seluruh eselon termasuk pejabat fungsional, tidak mencerminkan keseriusan untuk meningkatkan kualitas kinerja jasa layanan kepada publik.Melainkan cenderung mengesankan hanya mementingkan kelompok, yang diperparah kondisi penempatan staf personil pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang sangat semrawut dan tidak tuntas pendistribusiannya.Oleh karena itu, tegasnya, Komisi A DPRD Garut harus segera melakukan pemanggilan kepada Baperjakat untuk meminta keterangan serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini.Sedangkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode 2009-2014, ia mengharapkan agar kondisi pemerintahan 'acak-acakan' tersebut dijadikan pekerjaan rumahnya, untuk melakukan reformasi birokrasi, reformasi keuangan secara lugas dan tuntas.Selain itu ia berharap bupati dan wakil bupati terpilih, dapat menjaga independensinya, tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar, sebagai tanggungjawab terhadap kemajuan pemerintahan Kabupaten Garut.Harapan senada diungkapkan Pengamat hukum di Jawa Barat, Dindin Maolani yang mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Garut agar menjauhi kelompok kepentingan dan golongan termasuk kelompok premanisme.Mereka selalu memanfaatkan jabatan bupati dan wakilnya untuk kepentingan sendiri, sedangkan rakyat banyak menjadi terlantar, kata Dindin Maolani kepada RRI menyikapi telah dilantiknya Aceng HM Fikri dan Dicky Candra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2009-2014 di DPRD Garut, Jumat lalu.Namun potensi tenaga dan pikiran yang masih jernih serta dukungan murni dari masyarakat tersebut, katanya, patut tetap akomodatif terhadap pimpinan sebelumnya sekaligus bisa menghimpun para pakar dari berbagai keakhlian untuk membangun Garut.Ia mengatakan, mengingat dinamika politik Garut yang sangat dinamis, keduanya harus bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat termasuk mengakumulasikan semua keinginan rakyat.Oleh karena itu Bupati dan Wakil Bupati Garut yang baru dilantik hendaknya jangan mau didikte khususnya pada konsepsi model-model lama, melainkan tetap optimis melangkah ke depan. Irwan Rudiawan
Wakil Ketua Komisi A DPRD Garut Ahab Syihabuddin menyatakan penilaiannya, penempatan aparat Pemkab dan Setda Garut semakin acak-acakan dan tidak terkonsep secara baik dan profesional.Itu terjadi, katanya, akibat Baperjakat tidak memiliki komitmen untuk melakukan pembenahan dan pendayagunaan aparatur pemerintahan berdasarkan kompetensi.Dengan demikian, lanjutnya, dalam penentuan dan penempatan personil pada posisi jabatan struktural nyaris seluruh eselon termasuk pejabat fungsional, tidak mencerminkan keseriusan untuk meningkatkan kualitas kinerja jasa layanan kepada publik.Melainkan cenderung mengesankan hanya mementingkan kelompok, yang diperparah kondisi penempatan staf personil pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang sangat semrawut dan tidak tuntas pendistribusiannya.Oleh karena itu, tegasnya, Komisi A DPRD Garut harus segera melakukan pemanggilan kepada Baperjakat untuk meminta keterangan serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini.Sedangkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode 2009-2014, ia mengharapkan agar kondisi pemerintahan 'acak-acakan' tersebut dijadikan pekerjaan rumahnya, untuk melakukan reformasi birokrasi, reformasi keuangan secara lugas dan tuntas.Selain itu ia berharap bupati dan wakil bupati terpilih, dapat menjaga independensinya, tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar, sebagai tanggungjawab terhadap kemajuan pemerintahan Kabupaten Garut.Harapan senada diungkapkan Pengamat hukum di Jawa Barat, Dindin Maolani yang mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Garut agar menjauhi kelompok kepentingan dan golongan termasuk kelompok premanisme.Mereka selalu memanfaatkan jabatan bupati dan wakilnya untuk kepentingan sendiri, sedangkan rakyat banyak menjadi terlantar, kata Dindin Maolani kepada RRI menyikapi telah dilantiknya Aceng HM Fikri dan Dicky Candra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2009-2014 di DPRD Garut, Jumat lalu.Namun potensi tenaga dan pikiran yang masih jernih serta dukungan murni dari masyarakat tersebut, katanya, patut tetap akomodatif terhadap pimpinan sebelumnya sekaligus bisa menghimpun para pakar dari berbagai keakhlian untuk membangun Garut.Ia mengatakan, mengingat dinamika politik Garut yang sangat dinamis, keduanya harus bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat termasuk mengakumulasikan semua keinginan rakyat.Oleh karena itu Bupati dan Wakil Bupati Garut yang baru dilantik hendaknya jangan mau didikte khususnya pada konsepsi model-model lama, melainkan tetap optimis melangkah ke depan. Irwan Rudiawan
Mental dan Moralitas Aparat Pemkab dan Setda Garut dinilai Berkondisi Rendah
Garut,RRI (Minggu,25 Jan,09)
- Komisi A DPRD Garut yang membidangi pemerintahan diagendakan Selasa (27/1) mendatang menggelar rapat internal, untuk membahas pemanggilan Baperjakat (Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan) Pemkab dan Setda setempat.Wakil Ketua Komisi, Ahab Syihabuddin, menegaskan kepada RRI.com di Garut, Ahad, pemanggilan tersebut dinilai sangat mendesak dengan maksud untuk mengembalikan proses atau mekanisme penempatan jabatan yang harus sesuai dengan peraturan berlaku.Komisinya juga akan mendesak Baperjakat yang diketuai Sekda (Sekretaris Daerah), Wowo Wibowo agar melaksanakan keterbukaan, bisa menjaring aspirasi secara "bottom-up", didasari DUK (daftar urut kepangkatan) serta melakukan "fit and proper test" pada setiap penempatan pejabat, tegasnya.Karena hingga kini diindikasikan nilai-nilai mental dan moralitas aparat Pemkab dan Setda Garut, sebagian besar masih berkondisi sangat rendah, bahkan bukan satu dan dua kali terjerumus ke dalam lubang permasalahan serupa yang terjadi berulangkali setiap tahun.Sehingga timbul kekhawatiran bisa menggiring kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, yang baru dilantik Jumat lalu itu, untuk dibawa ke 'kubangan lumpur' yang sama, ungkap Syihabuddin.Terbukti kualitas layanan publik belum sepenuhnya mendapatkan atensi yang serius termasuk jasa layanan publik yang selama ini diudarakan radio penyiaran Intan-FM, sama sekali tidak mendapatkan alokasi pemeliharaan serta biaya operasionalnya, mengakibatkan lembaga tersebut nyaris menyerupai "mayat hidup",.Syihabuddin juga berpendapat, biaya yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan layanan kepada publik malahan diindikasikan banyak masuk ke 'kantong saku' para pejabatnya. Irwan Rudiawan
- Komisi A DPRD Garut yang membidangi pemerintahan diagendakan Selasa (27/1) mendatang menggelar rapat internal, untuk membahas pemanggilan Baperjakat (Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan) Pemkab dan Setda setempat.Wakil Ketua Komisi, Ahab Syihabuddin, menegaskan kepada RRI.com di Garut, Ahad, pemanggilan tersebut dinilai sangat mendesak dengan maksud untuk mengembalikan proses atau mekanisme penempatan jabatan yang harus sesuai dengan peraturan berlaku.Komisinya juga akan mendesak Baperjakat yang diketuai Sekda (Sekretaris Daerah), Wowo Wibowo agar melaksanakan keterbukaan, bisa menjaring aspirasi secara "bottom-up", didasari DUK (daftar urut kepangkatan) serta melakukan "fit and proper test" pada setiap penempatan pejabat, tegasnya.Karena hingga kini diindikasikan nilai-nilai mental dan moralitas aparat Pemkab dan Setda Garut, sebagian besar masih berkondisi sangat rendah, bahkan bukan satu dan dua kali terjerumus ke dalam lubang permasalahan serupa yang terjadi berulangkali setiap tahun.Sehingga timbul kekhawatiran bisa menggiring kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, yang baru dilantik Jumat lalu itu, untuk dibawa ke 'kubangan lumpur' yang sama, ungkap Syihabuddin.Terbukti kualitas layanan publik belum sepenuhnya mendapatkan atensi yang serius termasuk jasa layanan publik yang selama ini diudarakan radio penyiaran Intan-FM, sama sekali tidak mendapatkan alokasi pemeliharaan serta biaya operasionalnya, mengakibatkan lembaga tersebut nyaris menyerupai "mayat hidup",.Syihabuddin juga berpendapat, biaya yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan layanan kepada publik malahan diindikasikan banyak masuk ke 'kantong saku' para pejabatnya. Irwan Rudiawan
Sabtu, 24 Januari 2009
Diskopas Garut di Indikasikan Gelapkan dana UKM Senilai Rp 2,5 Miliar
Garut,RRI (minggu,25 jan,09)
Sejumlah oknum pejabat penting dilingkungan Diskopas (Dinas Koperasi dan Pasar) Kabupaten Garut, yang kini berubah status menjadi Dinas Perdagangan,Industri, koperasi dan Pasar, diduga telah menelikung sebagian dana dari nilai Rp 2,5 Miliar. Menyusul pada tahun anggaran 2006 lalu, Diskopas setempat mendapat kucuran dana tersebut untuk prgram bantuan stimulan modal kerja bagi UKM (usaha kecil dan menengah) dan koperasi, namun diindikasikan kuat diperuntukan bagi sejumlah oknum pejabatnya. Padahal seharusnya diperuntukan sebagai stimulan bagi modal kerja dan koperasi masing masing sebesar Rp 25 Juta untuk 73 UKM dikabupaten Garut.Namun kenyataannya rata rata hanya menerima berkisar Rp.2 juta hingga Rp 10 juta,bahkan terdapat delapan pejabat menerima penerima bantuan tersebut.mantan kepala Bidang UKM Diskopas Garut yang kini menjabat kepala bagian keuangan Sekertaris Dewan (sekwam) DPRD garut Nia gania mengakui adanya program tersebut namun dirinya sama sekali tidak diberkan kewenangan oleh Kepala Dinas waktu itu untuk mengelolanya sehingga terkesan penyaluran anggaran tersebut tidak melalui porsedur mekanisme.malahan menurut Gania pihaknya sempat menanyakan mengenai bantuan ini,yang direspon oleh atasannya seolah tidak mau dicampurtangani,juga pernah menerima disposisi agar kerbadaan bantuan tersebut untuk tidak diberitahukan kepada masyrakat.sementara itu sejak lama terdapat tumpukan pengajuan profosal bantuan dari UKM dan koperasi di Bagian Tata Usaha sebelum program digulirkan, yang programnya sendiri belum sempat pernah disosialisasikan.Sedangkan kejanggalan lainnya,ketika dilakukan pencairan dana terdapat seseorang mengaku suruhan Kepala Dinas untuk melakukan pungutan 15 prosen, terkait banyaknya kekeliruan tersebut dalam penyaluran dana bantuan UKM itu, Gania bersedia memberikan kesaksian kepada pihak manapun yang mengusut indikasi kasus tersebut. Dihubungi terpisah mantan Kepala Dinas Diskopas Syamsudin yang kini ditendang menjadi staf ahli bupati memilih bungkam terkait keterlibatannya dalam kasus penyelewengan anggaran UKM milyaran rupiah tersebut dan hanya berkilah bahwa segala sesuatunya telah dilaksanakan sebagaimana menstinya.Dibagian lain, berbagai kalangan termasuk pengurus sejumlah UKM dan Koperasi menghendaki adanya pengusutan dari pihak berwenang. (Irwan Rudiawan)
Sejumlah oknum pejabat penting dilingkungan Diskopas (Dinas Koperasi dan Pasar) Kabupaten Garut, yang kini berubah status menjadi Dinas Perdagangan,Industri, koperasi dan Pasar, diduga telah menelikung sebagian dana dari nilai Rp 2,5 Miliar. Menyusul pada tahun anggaran 2006 lalu, Diskopas setempat mendapat kucuran dana tersebut untuk prgram bantuan stimulan modal kerja bagi UKM (usaha kecil dan menengah) dan koperasi, namun diindikasikan kuat diperuntukan bagi sejumlah oknum pejabatnya. Padahal seharusnya diperuntukan sebagai stimulan bagi modal kerja dan koperasi masing masing sebesar Rp 25 Juta untuk 73 UKM dikabupaten Garut.Namun kenyataannya rata rata hanya menerima berkisar Rp.2 juta hingga Rp 10 juta,bahkan terdapat delapan pejabat menerima penerima bantuan tersebut.mantan kepala Bidang UKM Diskopas Garut yang kini menjabat kepala bagian keuangan Sekertaris Dewan (sekwam) DPRD garut Nia gania mengakui adanya program tersebut namun dirinya sama sekali tidak diberkan kewenangan oleh Kepala Dinas waktu itu untuk mengelolanya sehingga terkesan penyaluran anggaran tersebut tidak melalui porsedur mekanisme.malahan menurut Gania pihaknya sempat menanyakan mengenai bantuan ini,yang direspon oleh atasannya seolah tidak mau dicampurtangani,juga pernah menerima disposisi agar kerbadaan bantuan tersebut untuk tidak diberitahukan kepada masyrakat.sementara itu sejak lama terdapat tumpukan pengajuan profosal bantuan dari UKM dan koperasi di Bagian Tata Usaha sebelum program digulirkan, yang programnya sendiri belum sempat pernah disosialisasikan.Sedangkan kejanggalan lainnya,ketika dilakukan pencairan dana terdapat seseorang mengaku suruhan Kepala Dinas untuk melakukan pungutan 15 prosen, terkait banyaknya kekeliruan tersebut dalam penyaluran dana bantuan UKM itu, Gania bersedia memberikan kesaksian kepada pihak manapun yang mengusut indikasi kasus tersebut. Dihubungi terpisah mantan Kepala Dinas Diskopas Syamsudin yang kini ditendang menjadi staf ahli bupati memilih bungkam terkait keterlibatannya dalam kasus penyelewengan anggaran UKM milyaran rupiah tersebut dan hanya berkilah bahwa segala sesuatunya telah dilaksanakan sebagaimana menstinya.Dibagian lain, berbagai kalangan termasuk pengurus sejumlah UKM dan Koperasi menghendaki adanya pengusutan dari pihak berwenang. (Irwan Rudiawan)
Jumat, 23 Januari 2009
Energi Panas Bumi Gheothermal Cintamanik Garut di Biarkan Terlantar
Garut,RRI (23 Jan 09)
- Lima sumur panas bumi (geothermal) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini dibiarkan terlantar, padahal telah dilakukan pemboran sedalam ratusan hingga ribuan meter.Selain kembali tertutupi semak belukar dan ilalang liar, terabaikannya sumber daya alam di Desa Cintamanik Kecamatan karangtengah tersebut juga mengakibatkan warga setempat masih banyak bermigrasi ke kota memburu lapangan kerja, ungkap pemuka masyarakat setempat, Eman Sulaeman di Garut, Senin.Mantan Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) tersebut menilai bahwa kondisi itu sangat ironis di saat masyarakat sekitar memburu lapangan kerja ke luar daerah kabupaten bahkan ke luar provinsi
termasuk ke luar negeri.Padahal potensi energi panas bumi di desa tersebut dua kali lebih besar dibandingkan kapasitas ekploitasi geothermal Darajat di
Kecamatan Pasirwangi, sebagaimana diungkapkan produk ekplorasi dari tim geologi. Jika kelima sumur geothermal Desa Cintamanik diaktifkan kembali,
dipastikan bisa menyerap sekurangnya 989 KK (Kepala Keluarga) atau 4.945 tenaga kerja, yang selama ini sebagian besar bekerja di luar daerah sedangkan sebagian kecil mengelola 105 ha sawah dari luas wilayah desa 520 ha. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Garut, Budiman menyatakan, sumur bekas kegiatan ekplorasi kontraktor Karaha Bodas tersebut patut segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku, telah mendesak, pihak Dirjen SDAM (Sumber Daya Alam dan Mineral) Departemen Pertambangan RI, agar dapat memanfaatkan potensi energi panas bumi itu untuk proses penyulingan minyak akar wangi dan minyak atsiri atau usar, namun hingga kini tidak digubris. Irwan Rudiawan
- Lima sumur panas bumi (geothermal) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini dibiarkan terlantar, padahal telah dilakukan pemboran sedalam ratusan hingga ribuan meter.Selain kembali tertutupi semak belukar dan ilalang liar, terabaikannya sumber daya alam di Desa Cintamanik Kecamatan karangtengah tersebut juga mengakibatkan warga setempat masih banyak bermigrasi ke kota memburu lapangan kerja, ungkap pemuka masyarakat setempat, Eman Sulaeman di Garut, Senin.Mantan Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) tersebut menilai bahwa kondisi itu sangat ironis di saat masyarakat sekitar memburu lapangan kerja ke luar daerah kabupaten bahkan ke luar provinsi
termasuk ke luar negeri.Padahal potensi energi panas bumi di desa tersebut dua kali lebih besar dibandingkan kapasitas ekploitasi geothermal Darajat di
Kecamatan Pasirwangi, sebagaimana diungkapkan produk ekplorasi dari tim geologi. Jika kelima sumur geothermal Desa Cintamanik diaktifkan kembali,
dipastikan bisa menyerap sekurangnya 989 KK (Kepala Keluarga) atau 4.945 tenaga kerja, yang selama ini sebagian besar bekerja di luar daerah sedangkan sebagian kecil mengelola 105 ha sawah dari luas wilayah desa 520 ha. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Garut, Budiman menyatakan, sumur bekas kegiatan ekplorasi kontraktor Karaha Bodas tersebut patut segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku, telah mendesak, pihak Dirjen SDAM (Sumber Daya Alam dan Mineral) Departemen Pertambangan RI, agar dapat memanfaatkan potensi energi panas bumi itu untuk proses penyulingan minyak akar wangi dan minyak atsiri atau usar, namun hingga kini tidak digubris. Irwan Rudiawan
Kamis, 22 Januari 2009
Terkait Pungli Delapan Desa di Kecamatan Leles Garut Ancam Demo BPN
Garut,RRI
- Sedikitnya 400 warga dari delapan desa di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengancam melakukan demo besar-besaran terhadap BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat.Alasannya, adanya indikasi terjadinya Pungli (pungutan liar) yang dilakukan oknum kepala desa dan pegawai BPN, terhadap penerima program sertivikasi gratis di delapan desa tersebut, ungkap warga Desa Kandang Mukti, Iyom (45), Jumat.Dikemukakannya, setiap warga penerima sertifikat gratis tersebut malahan dimintai uang berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu oleh kepala desa, dengan dalih untuk kepentingan administrasi serta konsumsi petugas ukur dari BPN.Atas dasar itu, ratusan warga tersebut akan melakukan demo besar-besaran, jika kekecewaannya tidak segera dituntaskan oleh pihak BPN, yang juga mereka nilai mengkomersilkan program tersebut.Kepala Desa Kandang Mukti, Basri mengatakan, pungutan yang dilakukan melalui kepala desa itu, digunakan untuk mengganti biaya pembelian materai serta operasional petugas ukur.Sementara itu pihak BPN Garut, hingga berita ini diturunkan, belum dapat dimintai konfirmasi dengan alasan sibuk. Irwan Rudiawan
- Sedikitnya 400 warga dari delapan desa di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengancam melakukan demo besar-besaran terhadap BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat.Alasannya, adanya indikasi terjadinya Pungli (pungutan liar) yang dilakukan oknum kepala desa dan pegawai BPN, terhadap penerima program sertivikasi gratis di delapan desa tersebut, ungkap warga Desa Kandang Mukti, Iyom (45), Jumat.Dikemukakannya, setiap warga penerima sertifikat gratis tersebut malahan dimintai uang berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu oleh kepala desa, dengan dalih untuk kepentingan administrasi serta konsumsi petugas ukur dari BPN.Atas dasar itu, ratusan warga tersebut akan melakukan demo besar-besaran, jika kekecewaannya tidak segera dituntaskan oleh pihak BPN, yang juga mereka nilai mengkomersilkan program tersebut.Kepala Desa Kandang Mukti, Basri mengatakan, pungutan yang dilakukan melalui kepala desa itu, digunakan untuk mengganti biaya pembelian materai serta operasional petugas ukur.Sementara itu pihak BPN Garut, hingga berita ini diturunkan, belum dapat dimintai konfirmasi dengan alasan sibuk. Irwan Rudiawan
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut Terpilih Diwarnai Aksi Unjuk Rasa
Garut,RRI (Jumat,23 Jan 09)
Pelantikan Bupati dan wakil bupati garut terpilih Pasangan Aceng Fikri dan Diki Candra di gedung DPRD Garut, diwarnai aksi unjuk rasa, Puluhan aktivis mahasiswa tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Garut. Dalam aspirasi dan orasinya, mereka menekankan kepada bupati dan wakil bupati Garut terpilih, untuk selalu berpihak terhadap rakyat, dan tidak diharapkan keberpihakannya diprioritaskan kepada alur mata rantai para pendukung atau timsuksesi, yang lebih ditakutkan lagi bupati terpilih dalam menjalankan roda pemrintahan kabupaten Garut, hanyalah sosok wayang yang diigelkan oleh sang dalang yang berkedok kontrak kontrak politik yang terselubung dan menguntungkan segelintir kelompok ,Demikian orasi yang diteriakan Kordinator aksi SEMMI Garut Angga Kusuma Wijaya.Disamping itu Semmi juga menuntut bupati dan wakil dalam menjalankan tufoksinya dengan penuh tanggung jawab dan memihak rakyat kecil dan berani membela rakyat yang lemah serta SEMMI menekankan kepada bupati terpilih untuk benar benar mendukung ,mewujudkan dan melaksanakan transfaransi serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan kabupaten Garut,serta SEMMI juga akan menuntut lengser Ceng Fikri dan Diki Candra dari kursi bupati dan wakil bupati apabila keduanya dalam bertugas tidak semsuai amanah rakyat.Dibagian lain, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan pasangan Bupati dan wakil Bupati Garut terpilih, pasangan Aceng Fikri dan Rd Diki Candra, di aula gedung paripurna DPRD Garut siang tadi,yang disaksikan oleh unsur muspida sewilayah priangan timur, dan segenap berbagai elemen msayrakat kabupaten Garut ,berharap bahwa msayrakat Garut harus dapat menerima kehadiran bupati dan wakil bupati garut yang baru yang merupakan hasil proses demokratisasi hasil dari pemilihan msayrakat garut sendiri jadi tidak ada alasan lain untuk tidak mendukung bupati Garut yang baru meski dipilih bukan dari partai politik melainkan dari perseorangan namun sudah menjadi kewajiban berbagai elemen msayrakat dari mulai Eksekutif, legislatif dasn segenap masyarakat Garut, untuk mendukung kehadiran eksistensi bupati garut terpilih periode 2009 2014. (Irwan Rudiawan)
Pelantikan Bupati dan wakil bupati garut terpilih Pasangan Aceng Fikri dan Diki Candra di gedung DPRD Garut, diwarnai aksi unjuk rasa, Puluhan aktivis mahasiswa tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Garut. Dalam aspirasi dan orasinya, mereka menekankan kepada bupati dan wakil bupati Garut terpilih, untuk selalu berpihak terhadap rakyat, dan tidak diharapkan keberpihakannya diprioritaskan kepada alur mata rantai para pendukung atau timsuksesi, yang lebih ditakutkan lagi bupati terpilih dalam menjalankan roda pemrintahan kabupaten Garut, hanyalah sosok wayang yang diigelkan oleh sang dalang yang berkedok kontrak kontrak politik yang terselubung dan menguntungkan segelintir kelompok ,Demikian orasi yang diteriakan Kordinator aksi SEMMI Garut Angga Kusuma Wijaya.Disamping itu Semmi juga menuntut bupati dan wakil dalam menjalankan tufoksinya dengan penuh tanggung jawab dan memihak rakyat kecil dan berani membela rakyat yang lemah serta SEMMI menekankan kepada bupati terpilih untuk benar benar mendukung ,mewujudkan dan melaksanakan transfaransi serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan kabupaten Garut,serta SEMMI juga akan menuntut lengser Ceng Fikri dan Diki Candra dari kursi bupati dan wakil bupati apabila keduanya dalam bertugas tidak semsuai amanah rakyat.Dibagian lain, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan usai melantik dan mengambil sumpah jabatan pasangan Bupati dan wakil Bupati Garut terpilih, pasangan Aceng Fikri dan Rd Diki Candra, di aula gedung paripurna DPRD Garut siang tadi,yang disaksikan oleh unsur muspida sewilayah priangan timur, dan segenap berbagai elemen msayrakat kabupaten Garut ,berharap bahwa msayrakat Garut harus dapat menerima kehadiran bupati dan wakil bupati garut yang baru yang merupakan hasil proses demokratisasi hasil dari pemilihan msayrakat garut sendiri jadi tidak ada alasan lain untuk tidak mendukung bupati Garut yang baru meski dipilih bukan dari partai politik melainkan dari perseorangan namun sudah menjadi kewajiban berbagai elemen msayrakat dari mulai Eksekutif, legislatif dasn segenap masyarakat Garut, untuk mendukung kehadiran eksistensi bupati garut terpilih periode 2009 2014. (Irwan Rudiawan)
Langganan:
Postingan (Atom)
