Garut,RRI (kamis 12 pebuari 09 )
- Satuan Reskrim polres Garut , kini tengah gencar melakukan penelusuran motip kasus pembunuhan di wilayah hukum Garut , yang dinilai berbagai kalangan dilakukan secara sadis.
Kasat Reskrim Polres garut, AKP Oon Suhendar, SH Kabag Bina Mitra, Kompol Tatang Hidayat menyatakandan pesan singkatnya hari ini terjadi kasus pembunuhan pada Rabu malam (11/2) lalu sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Sindang Hurip, Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, Garut.Korban tewas atas nama Yayat Hidayat bin Nana, kelahiran Bandung 2 November 1967 pekerjaan wiraswasta asal warga Jl. Babakan Jati RT.05/07 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung.Pembunuhan diduga dilakukan oleh masing-masing tersangka pelaku Asep, Aen serta Adir, dengan modus operandi korban dibacok golok oleh tersangka Asep, kemudian dipukul bambu oleh Adir serta dibuang ke kolam, karena ternyata diketahui masih hidup.Selanjutnya, di dalam kolam diinjak-injak oleh tersangka Aen, kini ketiga tersangka pelaku tersebut berhasil diamankan pihak berwajib.Sementara itu, menurut warga setempat ketika ditemui RRI menyatakan, kemungkinan motip pembunuhan tersebut berawal dari pertengkaran rumah tangga korban.Dimana sebelumnya korban mengancam membakar rumah, menyusul akan dilakukan proses perceraian oleh pihak keluarga istri korban.Irwan Rudiawan
Rabu, 11 Februari 2009
LEMAHNYA KEPERCAYAAN PERBANKAN HAMBAT PERKEMBANGAN UMKM
Garut,RRI (kamis 12 pebuari 09 )
- Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan masih sangat dirasakan para calon kreditor terutama di daerah, sehingga kerap menghambat perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Garut.Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady pada RRI di Garut, mengakui fenomena tersebut dan menyatakan, kebijakan pihak perbankan memenuhi penguatan investasi UMKM dengan
prinsip kehati-hatiannya dibatasi hingga Rp1 miliar.Karena itu jika alokasi pemberian pinjamannya masih dibawah Rp1 miliar, pihak perbankan jangan terlampau mempersulit para pelaku ekonomi dengan berbagai persyaratan. Hendaknya bisa melaksanakan "bank to basic", yang menjadi intermediasi sektor barang dan jasa.Atau tidak lagi berspekulatif memfokuskan kinerjanya pada pengembangan bank investasi, melainkan lebih memprioritaskan penyediaan modal produktif bagi para pengusaha kecil dan menengah, tegasnya di sela kegiatan lokakarya
pemberdayaan industri pariwisata dan UMKM di Cipanas, Garut.Ia juga mengemukakan, 85 persen dari 306.519 ha wilayah Kabupaten Garut berstatus kawasan lindung, bisa disikapi dengan lebih mengembangkan 4 jenis unggulan komparatif globalnya, berupa kebijakan penanaman modal, kebijakan sektor industri pertanian, pembangunan pangan, energi dan
mineral.Ketika ditanya seputar masih terdapat lima sumur panasbumi (geothermal) diGarut yang masih terlantar, Edy mengemukakan, agar memanfaatkan dulu tekanan buangan geothermal dari turbin untuk memenuhi kebutuhan diversifikasi energi atau pemanfaatan sumber energi lain. Irwan Rudiawan
Garut,RRI (kamis 12 pebuari 09 )
- Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan masih sangat dirasakan para calon kreditor terutama di daerah, sehingga kerap menghambat perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Garut.Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady pada RRI di Garut, mengakui fenomena tersebut dan menyatakan, kebijakan pihak perbankan memenuhi penguatan investasi UMKM dengan
prinsip kehati-hatiannya dibatasi hingga Rp1 miliar.Karena itu jika alokasi pemberian pinjamannya masih dibawah Rp1 miliar, pihak perbankan jangan terlampau mempersulit para pelaku ekonomi dengan berbagai persyaratan. Hendaknya bisa melaksanakan "bank to basic", yang menjadi intermediasi sektor barang dan jasa.Atau tidak lagi berspekulatif memfokuskan kinerjanya pada pengembangan bank investasi, melainkan lebih memprioritaskan penyediaan modal produktif bagi para pengusaha kecil dan menengah, tegasnya di sela kegiatan lokakarya
pemberdayaan industri pariwisata dan UMKM di Cipanas, Garut.Ia juga mengemukakan, 85 persen dari 306.519 ha wilayah Kabupaten Garut berstatus kawasan lindung, bisa disikapi dengan lebih mengembangkan 4 jenis unggulan komparatif globalnya, berupa kebijakan penanaman modal, kebijakan sektor industri pertanian, pembangunan pangan, energi dan
mineral.Ketika ditanya seputar masih terdapat lima sumur panasbumi (geothermal) diGarut yang masih terlantar, Edy mengemukakan, agar memanfaatkan dulu tekanan buangan geothermal dari turbin untuk memenuhi kebutuhan diversifikasi energi atau pemanfaatan sumber energi lain. Irwan Rudiawan
Nasib Ratusan Honorer Pemkab Garut di Ujung Tanduk
Garut,RRI (kamis 12 pebuari 09 )
Meski sudah melalui porses perjuangan sedemikian rupa, dari mulai unjuk rasa, dan melakukan berbagai audensi baik dengan unsur legislatrif, maupun dengan institusi terkait, namun nasib 900 an Tenaga Kerja Kontrak TKK tahun 2005, yang belum masuk dan terakomodir menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) dilingkungan pemkab garut nampaknya harus bersabar dan tetap bersabar menunggu kepastian pengangkatan CPNS pasalnya hasil keputusan kementrian pemberdayaan apratur negara (menpan) menyatakan keputusan nasib ratusan TKK teresbut diserahkan kepada pemerintah Daerah,dan hal itu saat ini tengah menjadi bahan pertimbangan pemkab Garut mengingat tidak memungkinkannya kondisi anggaran APBD Garut 2009 Demikian ditegaskan buapti Garut Aceng HM Fikri disela sela coffe Morning bersama warga
pedagang kaki lima dan sejumlah wartawan di pendopo garut. Menurut fikri saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan atau mengkalkulasi terhadap kemampuan anggaran APBD untuk mengakomodir asapirasi ratusan pegwai TKK yang mendesak untuk segera diangkat atau
masuk dalam data bease pengangkatan CPNS atau alternatif tuntutan lainnya adalah mereka meminta kenaikan honor TKK yang dinilai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan lebih buruk dari pada gaji pembantu rumah tangga dan jauh dari upah minimum kabupaten UMK yang ditetapkan yakni honor TKK saat ini hanya dibayar RP 350 ribu/orang /bulannya.insert
Namun ada alternatif lain yang saat ini tengah dalam proses pembahasan yakni kabupaten garut akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah percepatan pembangunan dan perekonomian Daerah dengan membentuk sebuah perusahaan Holding Compeny dengan demikian peluang untuk investor cukup terbuka lebar dikabupaten garut dan rencana tersebut diharapkan bisa menjadi opsi pelemparan Karyawan tenaga Kerja Kontrak yang nasibnya kini tengah diujung tanduk. Irwan Rudiawan
Meski sudah melalui porses perjuangan sedemikian rupa, dari mulai unjuk rasa, dan melakukan berbagai audensi baik dengan unsur legislatrif, maupun dengan institusi terkait, namun nasib 900 an Tenaga Kerja Kontrak TKK tahun 2005, yang belum masuk dan terakomodir menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) dilingkungan pemkab garut nampaknya harus bersabar dan tetap bersabar menunggu kepastian pengangkatan CPNS pasalnya hasil keputusan kementrian pemberdayaan apratur negara (menpan) menyatakan keputusan nasib ratusan TKK teresbut diserahkan kepada pemerintah Daerah,dan hal itu saat ini tengah menjadi bahan pertimbangan pemkab Garut mengingat tidak memungkinkannya kondisi anggaran APBD Garut 2009 Demikian ditegaskan buapti Garut Aceng HM Fikri disela sela coffe Morning bersama warga
pedagang kaki lima dan sejumlah wartawan di pendopo garut. Menurut fikri saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan atau mengkalkulasi terhadap kemampuan anggaran APBD untuk mengakomodir asapirasi ratusan pegwai TKK yang mendesak untuk segera diangkat atau
masuk dalam data bease pengangkatan CPNS atau alternatif tuntutan lainnya adalah mereka meminta kenaikan honor TKK yang dinilai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan lebih buruk dari pada gaji pembantu rumah tangga dan jauh dari upah minimum kabupaten UMK yang ditetapkan yakni honor TKK saat ini hanya dibayar RP 350 ribu/orang /bulannya.insert
Namun ada alternatif lain yang saat ini tengah dalam proses pembahasan yakni kabupaten garut akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah percepatan pembangunan dan perekonomian Daerah dengan membentuk sebuah perusahaan Holding Compeny dengan demikian peluang untuk investor cukup terbuka lebar dikabupaten garut dan rencana tersebut diharapkan bisa menjadi opsi pelemparan Karyawan tenaga Kerja Kontrak yang nasibnya kini tengah diujung tanduk. Irwan Rudiawan
Akibat Tingginya Gelombang Ratusan Nelayan Garut Tidak Melaut
Garut,RRI (Rabu 11 Pebuari 09 )
Ratusan nelayan yang tersebar diwilayah pantai Garut selatan meliputi pantai Santolo, Sayang Heulang,Rancabuaya dan beberapa wilayah yang membentang disepanjang pantai garut selatan hingga kini belum turun melaut. Hal itu disebabkan oleh adanya faktor perubahan cuaca yang berdampak terjadinya angin barat disusul tingginya gelombang laut yang mencapai setinggi 4 meter, demikian ditegaskan Kepala Dinas peternakan,perikanan dan kelautan Pemkab Garut. Ir.Hermanto ditemui RRI saat menghadiri lokakarya pemberdayaan industri Pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Hotel Sumber Alam Garut. Untuk mengantisipasi terpuruknya perekonomian akibat tidak melaut sebagai mata pencaharian para Nelayan.Hermanto mengakui saat ini pihaknya tengah mengupayakan anggaran "paceklik", dari retribusi hasil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp.10 juta pertahunnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat namun sejak tahun 2006 hingga akhir 2008 anggaran tersebut belum cair dan terealisasikan, disamping itu juga diakui Hermanto termasuk dari anggaran APBD yang alokasinya untuk tahun 2009 ini menurun drastis dari tahun sebelumnya. Dibagian lain Hermanto jga mengemukakan untuk menopang kehidupan para nelayan yang msementara ini tideak melaut karena mendapat larangan dari dinas terkait termasuk larangan dari BMG terkait perubahan cuaca angin barat yang akan berlangsung selama tiga bulan kedepan. Disnakanla juga melakukan pemberdayaan potensi lainnya terhadap nelayan semacam bantuan sosial sehingga dengan begitu setidaknya dapat meminimalisir terjepitnya kondisi perekonomian para nelayan di kabupaten Garut. Irwan Rudiawan.
Ratusan nelayan yang tersebar diwilayah pantai Garut selatan meliputi pantai Santolo, Sayang Heulang,Rancabuaya dan beberapa wilayah yang membentang disepanjang pantai garut selatan hingga kini belum turun melaut. Hal itu disebabkan oleh adanya faktor perubahan cuaca yang berdampak terjadinya angin barat disusul tingginya gelombang laut yang mencapai setinggi 4 meter, demikian ditegaskan Kepala Dinas peternakan,perikanan dan kelautan Pemkab Garut. Ir.Hermanto ditemui RRI saat menghadiri lokakarya pemberdayaan industri Pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Hotel Sumber Alam Garut. Untuk mengantisipasi terpuruknya perekonomian akibat tidak melaut sebagai mata pencaharian para Nelayan.Hermanto mengakui saat ini pihaknya tengah mengupayakan anggaran "paceklik", dari retribusi hasil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp.10 juta pertahunnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat namun sejak tahun 2006 hingga akhir 2008 anggaran tersebut belum cair dan terealisasikan, disamping itu juga diakui Hermanto termasuk dari anggaran APBD yang alokasinya untuk tahun 2009 ini menurun drastis dari tahun sebelumnya. Dibagian lain Hermanto jga mengemukakan untuk menopang kehidupan para nelayan yang msementara ini tideak melaut karena mendapat larangan dari dinas terkait termasuk larangan dari BMG terkait perubahan cuaca angin barat yang akan berlangsung selama tiga bulan kedepan. Disnakanla juga melakukan pemberdayaan potensi lainnya terhadap nelayan semacam bantuan sosial sehingga dengan begitu setidaknya dapat meminimalisir terjepitnya kondisi perekonomian para nelayan di kabupaten Garut. Irwan Rudiawan.
Organda Garut Desak Penertiban Ilegal
Garut,RRI (Rabu 11 pebuari 09 )
- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Garut Asep Dodo , mendesak DPRD dan dinas terkait untuk dilakukannya penertiban kendaraan illegal atau liar yang beroperasi di wilayah kabupaten Garut Ratusan anggota pengurus institusi resmi tersebut, juga mengharapkan Bupati Aceng HM Fikri dan Wakilnya Diky Candra, agar bisa dan mampu merubah tatanan sektor transfortasi menjadi lebih maju, tegas pengunjukrasa di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Selasa. Dihadapan Ketua Komisi B DPRD Garut yang membidangi Pembangunan dan Transportasi, Deden Sofyan, serta jajaran Pejabat Teras Dinas Perhubungan setempat, mereka mengusulkan adanya anggaran rutin dari APBD Kabupaten untuk pengembangan organisasi.Selain itu mendesak dilibatkannya pihak Organda dalam proses penyusunan Perda (Peraturan Daerah) Tentang Angkutan, dilakukannya kajian ulang penetapan tarif pasca kenaikan serta penurunan BBM.Dimilikinya payung hukum berupa Keputusan Kepala Daerah Tentang Pengelolaan IWA Organda, yang merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 1989, pengunjukrasa mendesak pembatasan kendaraan roda dua terutama ditertibkannya moda angkutan ojek.Dilakukannya pengakajian ulang Tentang Perda Retibusi, difungsikannya kembali sub-sub terminal di seluruh wilayah Kabupaten Garut, serta adanya Amdal (analisa masalah dampak lingkungan) lalulintas di Kabupaten Garut.Sebelumnya pengunjukrasa mengatakan, dibalik tuntutan memberikan kualitas layanan terbaik tranfortasi kepada masyarakat, Organda terbebani pengeluaran biaya non formal, diperparah indikasi pemeliharaan premanisme dari kepanjangan tangan persengkokolan berjamaah.Terdapat pula SK ganda kebijakan yang tumpang tindih dilakukan Dishub, yang menjadikan trayek sebagai cikal bakal obyek menjadi obyekan, serta beban biaya Pungli dengan jubah premanisme berkemasan GPSP, Kopenjas, Kotikam, GG, E-232, KTSB dan sebagainya.Sementara itu ketua Komisi B, Deden Sofyan antara lain mengemukakan diperlukan transfaransi dalam pengelolaan jasa tranfortasi sekaligus iapun menyerap beragam aspirasi masyarakat Organda tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Garut, Hilman Faridz bersama jajarannya menanggapi berbagai permasalahan serta desakan yang dikemukakan DPC Organda setempat itu.Irwan Rudiawan
- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Garut Asep Dodo , mendesak DPRD dan dinas terkait untuk dilakukannya penertiban kendaraan illegal atau liar yang beroperasi di wilayah kabupaten Garut Ratusan anggota pengurus institusi resmi tersebut, juga mengharapkan Bupati Aceng HM Fikri dan Wakilnya Diky Candra, agar bisa dan mampu merubah tatanan sektor transfortasi menjadi lebih maju, tegas pengunjukrasa di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Selasa. Dihadapan Ketua Komisi B DPRD Garut yang membidangi Pembangunan dan Transportasi, Deden Sofyan, serta jajaran Pejabat Teras Dinas Perhubungan setempat, mereka mengusulkan adanya anggaran rutin dari APBD Kabupaten untuk pengembangan organisasi.Selain itu mendesak dilibatkannya pihak Organda dalam proses penyusunan Perda (Peraturan Daerah) Tentang Angkutan, dilakukannya kajian ulang penetapan tarif pasca kenaikan serta penurunan BBM.Dimilikinya payung hukum berupa Keputusan Kepala Daerah Tentang Pengelolaan IWA Organda, yang merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 1989, pengunjukrasa mendesak pembatasan kendaraan roda dua terutama ditertibkannya moda angkutan ojek.Dilakukannya pengakajian ulang Tentang Perda Retibusi, difungsikannya kembali sub-sub terminal di seluruh wilayah Kabupaten Garut, serta adanya Amdal (analisa masalah dampak lingkungan) lalulintas di Kabupaten Garut.Sebelumnya pengunjukrasa mengatakan, dibalik tuntutan memberikan kualitas layanan terbaik tranfortasi kepada masyarakat, Organda terbebani pengeluaran biaya non formal, diperparah indikasi pemeliharaan premanisme dari kepanjangan tangan persengkokolan berjamaah.Terdapat pula SK ganda kebijakan yang tumpang tindih dilakukan Dishub, yang menjadikan trayek sebagai cikal bakal obyek menjadi obyekan, serta beban biaya Pungli dengan jubah premanisme berkemasan GPSP, Kopenjas, Kotikam, GG, E-232, KTSB dan sebagainya.Sementara itu ketua Komisi B, Deden Sofyan antara lain mengemukakan diperlukan transfaransi dalam pengelolaan jasa tranfortasi sekaligus iapun menyerap beragam aspirasi masyarakat Organda tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Garut, Hilman Faridz bersama jajarannya menanggapi berbagai permasalahan serta desakan yang dikemukakan DPC Organda setempat itu.Irwan Rudiawan
Selasa, 10 Februari 2009
DISPERIDAG GARUT DIBANJIRI KELUHAN WARGA TERKAIT KONVERSI GAS ELFIJI
Garut,RRI (RABU 11 PEBUARI 09 )
- Kabupaten Garut, , dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas elpiji tiga kilo gram, memerlukan sedikitnya 520 ribu tabung berikut kompor serta perangkat penunjangnya.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM setempat, R. Ruchiyat, kepada RRI mengatakan,, bahwa hingga kini konsultan yang ditunjuk Pertamina untuk mengkoordinir pendistribusian masih belum melakukan koordinasi maupun pelaporan realisasinya. Bahkan pihaknya menurut Ruhiyat sama sekali tidak mengtahui alamat atau sekretariat 6 konsulatan yang ditunjuk pertamina dalam menyalurkan pendistribusian tabung gas elfiji tersebuti, padahal beragam keluhan masyarakat, termasuk pengaduan kompor yang tidak dilengkapi selang,
berdatangan ke instansinya termasuk pengduan tentang marak terjadinya pungutan liar Ruhiyat berharap para konsultan benar-benar bisa mengemban kewajibannya dengan baik, menyusul semakin banyaknya keluhan masyarakat. keluhan lain, juga ada yang terkait dengan adanya pengurangan pasokan minyak tanah yang mencapai 50 persen, dari semula 225 ribu liter menjadi 112 ribu liter per hari.. Namun sejauh ini pihaknya-pun masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari Pertamina jika memang dilakukan pengurangan pasokan minyak tanah, karena itu informasi tersebut untuk sementara belum bisa ditanggapi, karena
surat resminya-pun belum diperoleh, Dikemukakan Ruhiyat , pengalaman selama ini volume pasokan minyak tanah tersebut setiap harinya tidak sama, misalnya pada hari Senin sebanyak 15 tangki, kemudian pada hari-hari berikutnya tidak sebanyak itu lagi, namun bukan berarti total pasokannya dikurangi.Meski semula beredar informasi terjadi pengurangan pasokan sebanyak 30 sampai 50 persen, ia mengatakan, pihak Hiswanamigas juga belum melakukan koordinasi dengan institusinya, yang dipastikan jika subsidi minyak tanah dihentikan harga ecerannya bisa mencapai Rp8.000 per liter.Sementara itu, kendala lain dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji di Kabupaten Garut, adalah masih belum beroperasinya SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) di Kabupaten Garut, sehingga masih mengharapkan pasokan dari Nagreg Bandung.Irwan Rudiawan
- Kabupaten Garut, , dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas elpiji tiga kilo gram, memerlukan sedikitnya 520 ribu tabung berikut kompor serta perangkat penunjangnya.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM setempat, R. Ruchiyat, kepada RRI mengatakan,, bahwa hingga kini konsultan yang ditunjuk Pertamina untuk mengkoordinir pendistribusian masih belum melakukan koordinasi maupun pelaporan realisasinya. Bahkan pihaknya menurut Ruhiyat sama sekali tidak mengtahui alamat atau sekretariat 6 konsulatan yang ditunjuk pertamina dalam menyalurkan pendistribusian tabung gas elfiji tersebuti, padahal beragam keluhan masyarakat, termasuk pengaduan kompor yang tidak dilengkapi selang,
berdatangan ke instansinya termasuk pengduan tentang marak terjadinya pungutan liar Ruhiyat berharap para konsultan benar-benar bisa mengemban kewajibannya dengan baik, menyusul semakin banyaknya keluhan masyarakat. keluhan lain, juga ada yang terkait dengan adanya pengurangan pasokan minyak tanah yang mencapai 50 persen, dari semula 225 ribu liter menjadi 112 ribu liter per hari.. Namun sejauh ini pihaknya-pun masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari Pertamina jika memang dilakukan pengurangan pasokan minyak tanah, karena itu informasi tersebut untuk sementara belum bisa ditanggapi, karena
surat resminya-pun belum diperoleh, Dikemukakan Ruhiyat , pengalaman selama ini volume pasokan minyak tanah tersebut setiap harinya tidak sama, misalnya pada hari Senin sebanyak 15 tangki, kemudian pada hari-hari berikutnya tidak sebanyak itu lagi, namun bukan berarti total pasokannya dikurangi.Meski semula beredar informasi terjadi pengurangan pasokan sebanyak 30 sampai 50 persen, ia mengatakan, pihak Hiswanamigas juga belum melakukan koordinasi dengan institusinya, yang dipastikan jika subsidi minyak tanah dihentikan harga ecerannya bisa mencapai Rp8.000 per liter.Sementara itu, kendala lain dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji di Kabupaten Garut, adalah masih belum beroperasinya SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) di Kabupaten Garut, sehingga masih mengharapkan pasokan dari Nagreg Bandung.Irwan Rudiawan
Minggu, 08 Februari 2009
Komisi A DPRD Garut Desak pemkab Kenaikan Honor TKK
Garut,RRI (SENIN,9 PEBUARI 09)
Ketua Komisi A DPRD Garut Ali Rohman menegaskan meski tidak memenuhi gaji pokok UMK namun sejak tahun anggaran 2007 pihaknya sudah mendesak dan mengusulkan terhadap eksekutif untuk kenaikan gaji tenaga kerja kontrak (TKK) pemkab Garut dengan batas minimal Rp. 500 ribu perbulannya dari 350 ribu rupiah yang diterima Ribuan tenaga kerja kontrak TKK pemkab Garut perbulannya saat ini.Ali rahman mengungkapkan sebetulnya jika mempunyai keinginan dan menjadikannya karyawan TKK bagian dari aset pemrintah kabupaten garut, seharusnya pemerintah mampu dalam menaikan honor TKK disesuaikan dengan Upah minimum kabupaten saat ini meski secara bertahap.insertSementara itu ditemui terpisah Wakil Bupati Garut, Diky Candra menyatakan, keprihatinannya terhadap honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan pemerintah kabupaten garut yang saat ini kondisi nominalnya menurut sebagian TKK lebih buruk dibawah gaji pembantu rumah tangga yang nilainya terpaut jauh dengan upah minimum kabupaten. Ditemui usai memimpin apel bersama di lapangan Sekretaris Daerah Garut, , Diky mengemukakan, selama ini honor TKK Rp 350 ribu/orang/bulan sedangkan UMK di daerahnya Rp 660 ribu, sehingga kesenjangan penghasilan tersebut akan mendapatkan pembahasan bersama unsur terkait lainnya.Sehingga melalui mekanisme musyawarah antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diharapkan bisa menemukan solusi yang terbaik, termasuk dibicarakannya mengenai kepastian nasib TKK angkatan 2005 yang semakin mendesak untuk diangkat menjadi PNS,Pada bagian lain keterangannya Diky Candra juga menekankan, segera mempelajari alokasi dari sumber pendanaan yang selama ini diperuntukan bagi honorarium TKK itu, meski sumber informasi lainnya menyatakan, semula honor TKK dibebankan pada anggaran SKPD-nya masing-masing.Namun setiap tahun jumlah mereka terus semakin membengkak populasinya, sehingga terdapat SKPD yang mengaku kewalahan. Irwan Rudiawan
Ketua Komisi A DPRD Garut Ali Rohman menegaskan meski tidak memenuhi gaji pokok UMK namun sejak tahun anggaran 2007 pihaknya sudah mendesak dan mengusulkan terhadap eksekutif untuk kenaikan gaji tenaga kerja kontrak (TKK) pemkab Garut dengan batas minimal Rp. 500 ribu perbulannya dari 350 ribu rupiah yang diterima Ribuan tenaga kerja kontrak TKK pemkab Garut perbulannya saat ini.Ali rahman mengungkapkan sebetulnya jika mempunyai keinginan dan menjadikannya karyawan TKK bagian dari aset pemrintah kabupaten garut, seharusnya pemerintah mampu dalam menaikan honor TKK disesuaikan dengan Upah minimum kabupaten saat ini meski secara bertahap.insertSementara itu ditemui terpisah Wakil Bupati Garut, Diky Candra menyatakan, keprihatinannya terhadap honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan pemerintah kabupaten garut yang saat ini kondisi nominalnya menurut sebagian TKK lebih buruk dibawah gaji pembantu rumah tangga yang nilainya terpaut jauh dengan upah minimum kabupaten. Ditemui usai memimpin apel bersama di lapangan Sekretaris Daerah Garut, , Diky mengemukakan, selama ini honor TKK Rp 350 ribu/orang/bulan sedangkan UMK di daerahnya Rp 660 ribu, sehingga kesenjangan penghasilan tersebut akan mendapatkan pembahasan bersama unsur terkait lainnya.Sehingga melalui mekanisme musyawarah antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diharapkan bisa menemukan solusi yang terbaik, termasuk dibicarakannya mengenai kepastian nasib TKK angkatan 2005 yang semakin mendesak untuk diangkat menjadi PNS,Pada bagian lain keterangannya Diky Candra juga menekankan, segera mempelajari alokasi dari sumber pendanaan yang selama ini diperuntukan bagi honorarium TKK itu, meski sumber informasi lainnya menyatakan, semula honor TKK dibebankan pada anggaran SKPD-nya masing-masing.Namun setiap tahun jumlah mereka terus semakin membengkak populasinya, sehingga terdapat SKPD yang mengaku kewalahan. Irwan Rudiawan
Langganan:
Postingan (Atom)
