Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
Kepala dinas perhubungan Garut, Hilman Farid mengungkapkan, pihaknya tidak memungkiri, jika saat ini masih terjadi maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggotanya, terhadap kendaraan umum,barang dan lainnya.namun ditegaskan Hilman sejak tahun 2005 pihaknya telah mengutamakan perbaikan asfek pelayanan publik dan pengawasan sehingga diharapkan tidak ada lagi pengutil ataupun pengutan liar (pungli) yang akerap dikeluhkan oleh awak armada angkutan umum dan barang selama ini.Meski para anggota dishub dilapangan sudah tidak lagi melakukan pungutan liar dijalanan namun nampaknya sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari kultur masyrakat dengan paradigma lamanya yang kerap melakukan pelemparan uang keaparat petugas lapangan disetiap pos dan jalur yang dilewati angkutan umum.Kadishub menambahkan sedikitnya ada 12 titik pos pungutan retribusi yang tersebar di kabupaten garut dan semua itu dinyatakan legal.Dibagian lain kadushub juga
menambahkan setiap terminal yang dilewati kendaraan umum dilarang untuk melakukan
pungutan kecuali kendaraan yang sedang melakukan bongkar muat karena hal itu tertuang dalam perda dan larangan tersebut merupakan bagian dari asfek pelayanan adminsitrasi,operasional dan pengawasan terhadap pelayanan publik.Irwan Rudiawan
Kamis, 02 April 2009
Selasa, 31 Maret 2009
Terkait Ekses Pemilu Penyaluran BLT di Tunda
Garut, RRI (rabu 1 April 09 )
- Wakil Bupati Garut Diky Candra menyatakan, pihaknya mewaspadai terjadinya ekses politis dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terkait masih berlangsung kampanye Pemilu 2009 sehingga diputuskan penyaluran BLT akan ditunda.Sebelumnya Kepala Kantor Pos Garut Afdirizal mengemukakan, realisasi penyaluran BLT selama dua bulan yakni Januari dan Februari 2009, direncanakan pasca Pemilu (Pemilihan Umum) Legislatif bagi sekitar 220.483 kepala keluarga (KK) bernilai total Rp44 miliar.Sedangkan pada April 2009 akan direalisasikan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), untuk sekitar 16.800 orang dari 14 kecamatan masing-masing berkisar Rp200 ribu hingga Rp733 ribu per orang dengan total senilai Rp8 miliar.Penentuan penerima PKH tersebut dilakukan sangat selektif jika dibandingkan dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT), PKH antara lain diperuntukkan bagi ibu miskin
yang hamil dan menyusui sehingga dikenal dengan sebutan BLT Plus, yang merupakan luncuran Program Departemen Sosial.Pada bagian lain, Afdirizal mengungkapkan, jasa pengiriman uang dari luar negeri melalui transaksi Wetern Union, setiap bulannya bisa mencapai 2.000 transaksi bernilai Rp5 miliar lebih. Bahkan sejak Januari hingga akhir Maret 2009 berlangsung sebanyak 5.805 transaksi pengiriman uang bernilai Rp15,26 miliar, yang sebagian besar berasal dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk keluarganya di wilayah Garut Selatan. Ia merinci, pada Januari 2009 terdapat sebanyak 1.829 transaksi bernilai Rp4,8 miliar, Februari terdapat 1.976 transaksi bernilai Rp5,46 miliar serta menjelang akhir Maret terdapat sekitar 200 transaksi bernilai sekurangnya Rp5 miliar. IRwan Rudiawan
- Wakil Bupati Garut Diky Candra menyatakan, pihaknya mewaspadai terjadinya ekses politis dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terkait masih berlangsung kampanye Pemilu 2009 sehingga diputuskan penyaluran BLT akan ditunda.Sebelumnya Kepala Kantor Pos Garut Afdirizal mengemukakan, realisasi penyaluran BLT selama dua bulan yakni Januari dan Februari 2009, direncanakan pasca Pemilu (Pemilihan Umum) Legislatif bagi sekitar 220.483 kepala keluarga (KK) bernilai total Rp44 miliar.Sedangkan pada April 2009 akan direalisasikan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), untuk sekitar 16.800 orang dari 14 kecamatan masing-masing berkisar Rp200 ribu hingga Rp733 ribu per orang dengan total senilai Rp8 miliar.Penentuan penerima PKH tersebut dilakukan sangat selektif jika dibandingkan dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT), PKH antara lain diperuntukkan bagi ibu miskin
yang hamil dan menyusui sehingga dikenal dengan sebutan BLT Plus, yang merupakan luncuran Program Departemen Sosial.Pada bagian lain, Afdirizal mengungkapkan, jasa pengiriman uang dari luar negeri melalui transaksi Wetern Union, setiap bulannya bisa mencapai 2.000 transaksi bernilai Rp5 miliar lebih. Bahkan sejak Januari hingga akhir Maret 2009 berlangsung sebanyak 5.805 transaksi pengiriman uang bernilai Rp15,26 miliar, yang sebagian besar berasal dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk keluarganya di wilayah Garut Selatan. Ia merinci, pada Januari 2009 terdapat sebanyak 1.829 transaksi bernilai Rp4,8 miliar, Februari terdapat 1.976 transaksi bernilai Rp5,46 miliar serta menjelang akhir Maret terdapat sekitar 200 transaksi bernilai sekurangnya Rp5 miliar. IRwan Rudiawan
PEjabat dilingkungan pemkab garut Jalani Test Urine
Garut, RRI (raqbu 1 April 09 )
- Setiap pejabat Pemkab/Setda Kabupaten Garut yang sengaja tidak diinformasikan jadwal pelaksanaannya akan menjalani pemeriksaan urine guna membuktikan apakah mereka bersih dari narkoba."Aksi tersebut juga sebagai bagian dari upaya antisipasiDemikian dikatakan Wakil Bupati Garut Diky Candra yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Menurut Diki, tidak mungkin jajaran birokrasi bisa memimpin Pemda dengan baik jika dirinya sendiri diracuni dengan dunia mimpi dan khayal akibat pengaruh negatif psikotrofika,Sehingga rencana pemeriksaan tersebut selama ini telah dirancang dan dikemas dengan sebaik mungkin.
Persiapan unsur penunjang lainnya termasuk penyiapan laboratorium medis, namun waktunya tetap akan dirahasiakan, Menjawab pertanyaan tentang adanya indikasi kuat banyak pejabat Garut yang mengkonsumsi dan sebagai pengedar narkoba, ia menegaskan justru untuk membuktikannya sangat perlu dilakukan pemeriksaan urine mereka.IRwan Rudiawan
- Setiap pejabat Pemkab/Setda Kabupaten Garut yang sengaja tidak diinformasikan jadwal pelaksanaannya akan menjalani pemeriksaan urine guna membuktikan apakah mereka bersih dari narkoba."Aksi tersebut juga sebagai bagian dari upaya antisipasiDemikian dikatakan Wakil Bupati Garut Diky Candra yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Menurut Diki, tidak mungkin jajaran birokrasi bisa memimpin Pemda dengan baik jika dirinya sendiri diracuni dengan dunia mimpi dan khayal akibat pengaruh negatif psikotrofika,Sehingga rencana pemeriksaan tersebut selama ini telah dirancang dan dikemas dengan sebaik mungkin.
Persiapan unsur penunjang lainnya termasuk penyiapan laboratorium medis, namun waktunya tetap akan dirahasiakan, Menjawab pertanyaan tentang adanya indikasi kuat banyak pejabat Garut yang mengkonsumsi dan sebagai pengedar narkoba, ia menegaskan justru untuk membuktikannya sangat perlu dilakukan pemeriksaan urine mereka.IRwan Rudiawan
Mobil Dinas Hasil Jabelan di Keluhkan SKPD Garut
Garut.RRI (rabu 1 april 09)
Beberapa waktu lalu pihak Pemkab Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
melakukan pengambilan secara paksa mobil dinas (mobdin) yang masih dibawa oleh
para pejabat yang telah pensiun. Oleh Bidang Aset, Inventaris dan Kekayaan, mobdin hasil jabelan tersebut kemudian diberikan kepada SKPD-SKPD yang memerlukannya. Namun ternyata karena kondisinya yang sudah sangat parah, bahkan banyak diantaranya mobdin yang onderdil vitalnya telah raib, SKPD penerima mobdin pun malah mengeluh.Seperti dikemukakan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Garut, Hermanto, didampingi salah seorang stafnya, Ajat. Beberapa waktu lalu pihaknya menerima mobdin bernomor Z 15 D untuk keperluan operasional SKPD tersebut. Mobdin tersebut merupakan hasil jabelan Satpol PP dari salah seorang pejabat yang saat ini telah pensiun.Diakuinya, awalnya pihak SKPD Disnakanla merasa bahagia dengan adanya penambahan satu unit mobdin tersebut yang memang sangat dibutuhkannya. Namun pas mau dioperasikan, ternyata mobdin tersebut sama sekali tidak jalan sehingga pihaknya membawa mobdin tersebut ke sebuah bengkel yang berada di daerah Jalan Pembangunan Tarogong.Namun Setelah dihitung-hitung oleh pihak bengkel, tambahnya, ternyata untuk bisa berjalan normal lagi, biaya perbaikan dan pembelian beberapa onderdil vital mobdin tersebut mencapai sekitar Rp 7 juta. Hal ini diakuinya tentu saja sangat mencengangkan apalagi anggarannya sendiri tidak pernah ada. Dimintai tanggapannya, Sekda Garut, Wowo Wibowo, menyebutkan, pihaknya masih bisa memaklumi jika kondisi mobdin yang telah diambil dari mantan pejabat ada dalam keadaan rusak. Untuk itu, Wowo berharap sepanjang masih bisa diperbaiki, mobdin yang telah diterima pihak SKPD diharapkan untuk diperbaiki dengan menggunakan anggaran pemeliharaan yang ada.Lebih jauh ditegaskannya, jika memang kondisi mobdin yang diterima SKPD sudah benar-benar berat untuk diperbaiki, maka pihaknya akan mempertimbangkannya.Irwan Rudiawan
Beberapa waktu lalu pihak Pemkab Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
melakukan pengambilan secara paksa mobil dinas (mobdin) yang masih dibawa oleh
para pejabat yang telah pensiun. Oleh Bidang Aset, Inventaris dan Kekayaan, mobdin hasil jabelan tersebut kemudian diberikan kepada SKPD-SKPD yang memerlukannya. Namun ternyata karena kondisinya yang sudah sangat parah, bahkan banyak diantaranya mobdin yang onderdil vitalnya telah raib, SKPD penerima mobdin pun malah mengeluh.Seperti dikemukakan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Garut, Hermanto, didampingi salah seorang stafnya, Ajat. Beberapa waktu lalu pihaknya menerima mobdin bernomor Z 15 D untuk keperluan operasional SKPD tersebut. Mobdin tersebut merupakan hasil jabelan Satpol PP dari salah seorang pejabat yang saat ini telah pensiun.Diakuinya, awalnya pihak SKPD Disnakanla merasa bahagia dengan adanya penambahan satu unit mobdin tersebut yang memang sangat dibutuhkannya. Namun pas mau dioperasikan, ternyata mobdin tersebut sama sekali tidak jalan sehingga pihaknya membawa mobdin tersebut ke sebuah bengkel yang berada di daerah Jalan Pembangunan Tarogong.Namun Setelah dihitung-hitung oleh pihak bengkel, tambahnya, ternyata untuk bisa berjalan normal lagi, biaya perbaikan dan pembelian beberapa onderdil vital mobdin tersebut mencapai sekitar Rp 7 juta. Hal ini diakuinya tentu saja sangat mencengangkan apalagi anggarannya sendiri tidak pernah ada. Dimintai tanggapannya, Sekda Garut, Wowo Wibowo, menyebutkan, pihaknya masih bisa memaklumi jika kondisi mobdin yang telah diambil dari mantan pejabat ada dalam keadaan rusak. Untuk itu, Wowo berharap sepanjang masih bisa diperbaiki, mobdin yang telah diterima pihak SKPD diharapkan untuk diperbaiki dengan menggunakan anggaran pemeliharaan yang ada.Lebih jauh ditegaskannya, jika memang kondisi mobdin yang diterima SKPD sudah benar-benar berat untuk diperbaiki, maka pihaknya akan mempertimbangkannya.Irwan Rudiawan
Senin, 30 Maret 2009
Pasca Pemilu 2009 PKS Garut Siap Reformasi DPRD
Garut, RRI (selasa 31 maret 09 )
- Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Garut dr H. Helmi Budiman menyatakan, kesiapannya menghadapi pasca Pemilu 2009 dengan melakukan reformasi DPRD setempat, agar bisa mewujudkan lembaga legislatif yang bersih."Termasuk berupaya secara maksimal untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut, dengan jujur dan adil (jurdil) juga dapat berlangsung bebas dan rahasia dalam suasana yang kondusif," Karena itu pihaknya kini semakin mengokohkan struktur personil organisasinya, dan membentuk perwakilan untuk kampanye hingga ke tingkat RW atau 5.115 tempat pemungutan suara (TPS) dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi massa.Sehingga target realistisnya bisa meraih 30 persen suara, bahkan target politisnya mencapai 50 persen lebih suara dari 1.598.311 daftar pemilih tetap (DPT).Hasil survei Indonesia Research Institute (IRI) menunjukan, pada Pemilu 9 April 2009 PKS Garut InsyaAllah akan memperoleh sedikitnya 25-30 persen suara.Bahkan bisa lebih jika PKS mampu memanfatkan momentum waktu yang tersedia dengan optimal. IRI Garut juga akan kembali melakukan penelitiannya dengan pooling survei pada awal April mendatang, untuk dapat memetakan suara menjelang 9 April 2009 sebagai bahan rekomendasi. Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS setempat Ahab Syihabuddin menyatakan, selama ini demikian kentalnya citra negatip dialami lembaga legislatif.Karena itu, pihaknya harus menghasilkan DPRD yang sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan meraih sedikitnya 15 kursi (30 persen suara).Mengakibatkan lembaga legislatif tersebut menjadi mandul, sehingga bisa sangat berbahaya karena dominasi kalangan eksekutif semakin luar biasa dengan berbagai cara melakukan intervensinya, tegas Syihabuddin.Irwan Rudiawan
- Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Garut dr H. Helmi Budiman menyatakan, kesiapannya menghadapi pasca Pemilu 2009 dengan melakukan reformasi DPRD setempat, agar bisa mewujudkan lembaga legislatif yang bersih."Termasuk berupaya secara maksimal untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut, dengan jujur dan adil (jurdil) juga dapat berlangsung bebas dan rahasia dalam suasana yang kondusif," Karena itu pihaknya kini semakin mengokohkan struktur personil organisasinya, dan membentuk perwakilan untuk kampanye hingga ke tingkat RW atau 5.115 tempat pemungutan suara (TPS) dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi massa.Sehingga target realistisnya bisa meraih 30 persen suara, bahkan target politisnya mencapai 50 persen lebih suara dari 1.598.311 daftar pemilih tetap (DPT).Hasil survei Indonesia Research Institute (IRI) menunjukan, pada Pemilu 9 April 2009 PKS Garut InsyaAllah akan memperoleh sedikitnya 25-30 persen suara.Bahkan bisa lebih jika PKS mampu memanfatkan momentum waktu yang tersedia dengan optimal. IRI Garut juga akan kembali melakukan penelitiannya dengan pooling survei pada awal April mendatang, untuk dapat memetakan suara menjelang 9 April 2009 sebagai bahan rekomendasi. Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS setempat Ahab Syihabuddin menyatakan, selama ini demikian kentalnya citra negatip dialami lembaga legislatif.Karena itu, pihaknya harus menghasilkan DPRD yang sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan meraih sedikitnya 15 kursi (30 persen suara).Mengakibatkan lembaga legislatif tersebut menjadi mandul, sehingga bisa sangat berbahaya karena dominasi kalangan eksekutif semakin luar biasa dengan berbagai cara melakukan intervensinya, tegas Syihabuddin.Irwan Rudiawan
Kualitas Makanan Etnik Garut di Harapkan Tembus Pangsa Pasar Potensial
Garut,RRI (selasa 31 maret 09 ) - Kualitas beragam jenis makanan etnik Kabupaten Garut terus ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai sentuhan inovasi serta kreativitas, sehingga bisa menembus pangsa pasar potensial dengan nilai jual ekonomi tinggi.Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi setempat Natsir Alwi mengatakan Senin, pihaknya terus mendorong serta memotivasi para pelaku ekonomi kecil dan menengah, sebagai pengayaan hati dan jiwa wirausaha mereka agar bisa meningkatkan kualitas produktivitasnya.Ternyata kini mulai membuahkan hasil, di antaranya jenis pengananan surabi bisa menembus nilai jual Rp 8.000 per buah bahkan ada yang bernilai Rp 12.000 padahal semula atau biasanya harga jualnya Rp 4.000/buah, katanya.Mata dagangan tersebut diolah dengan kreativitas menjadi surabi telur dan lain sebagainya, demikian pula diharapkan komoditi awug Panawuan bisa dikemas dengan kreativitas dan inovasi tinggi, supaya dapat menembus pangsa pasar di kafe-kafe.Ia mengatakan, pembinaan usaha kecil menengah tidak sebatas memasok permodalan atau bantuan investasi melainkan bisa berupa pemberian pelatihan dan motivasi kepada para pelaku usaha tersebut, katanya.Sehingga diharapkan kepada kalangan pengusaha kecil dan menengah, agar tidak berdiam diri dengan kondisi produknya selama ini, melainkan dapat lebih mengembangkannya dengan berbagai kreativitas dan inovasi yang dinamis, ungkap Natsir Alwi menambahkan.Irwan Rudiawan
Pengangguran di Kabupaten Garut Meningkat
Garut, RRI (selasa 31 maret 09 )
- Dari sekitar 2.309.773 jiwa penduduk Garut Jawa Barat (Jabar) tersebar di 42 kecamatan, 401 desa dan 21 kelurahan, tercatat 100.861 orang diantaranya sebagai penganggur.Bupati Garut Aceng Fikri , mengatakan, secara bertahap dan terencana tengah dilakukannya penanggulangan, dengan terus menggalakan sektor usaha ekonomi produktif masyarakat.Menyusul akan segera direalisasikan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebesar Rp 15 miliar, ungkap Bupati dengan telah dicanangkannya program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja 2009, yang bisa menyerap sebanyak 3.000 tenaga kerja.Bahkan kini telah diserahkan bantuan keuangan Pemprov Jabar untuk kegiatan pengembangan mutu hasil gula merah tebu sebesar Rp 468 juta bagi tiga kelompok tani di Kecamatan Mekarmukti dan Caringin masing-masing sebesar Rp156 juta.Sedangkan jumlah angkatan kerja di daerahnya tercatat 987.607 orang, namun hanya sebanyak 886.746 orang diantaranya yang kini bekerja,Ceng Fikri menegaskan Tingginya tingkat pengangguran tersebut, bisa menjadi masalah sangat serius yang mengakibatkan besarnya dampak kerawanan sosial ditengah masyarakat, Depnaker melalui Dinas Pembantuan Program Pengembangan dan Perluasan Tenaga Kerja, menggulirkan kegiatan usaha ekonomi produktif sistem karya usaha produktif diharapkan dapat menanggulangi masalah pengangguran.Karena program tersebut untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi sederhana yang ada, serta peluang pasar.Melalui jenis usaha yang dikembangkan cenderung pada kegiatan bersifat ekonomi produktif berkelanjutan diantaranya pembuatan kolam ikan, pasar tradisional, pemanfaatan lahan tidur guna meningkatkan produksi pertanian, dan perkebunan.Karena itu dipastikan memiliki efek ganda, dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih permanen juga mampu mengatasi permasalahan pengangguran sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.Diharapkan pula adanya keterlibatan aktif dari berbagai komponen masyarakat dalam kegiatan itu, bahkan dapat dijadikan proyek percontohan, tegas Bupati menyikapi kegiatan pencanangan padat karya produktif di 40 kelompok dengan 40 desa dan 24 kecamatan selama 120 hari bernilai Rp6 miliar.IRwan Rudiawan
- Dari sekitar 2.309.773 jiwa penduduk Garut Jawa Barat (Jabar) tersebar di 42 kecamatan, 401 desa dan 21 kelurahan, tercatat 100.861 orang diantaranya sebagai penganggur.Bupati Garut Aceng Fikri , mengatakan, secara bertahap dan terencana tengah dilakukannya penanggulangan, dengan terus menggalakan sektor usaha ekonomi produktif masyarakat.Menyusul akan segera direalisasikan bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebesar Rp 15 miliar, ungkap Bupati dengan telah dicanangkannya program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja 2009, yang bisa menyerap sebanyak 3.000 tenaga kerja.Bahkan kini telah diserahkan bantuan keuangan Pemprov Jabar untuk kegiatan pengembangan mutu hasil gula merah tebu sebesar Rp 468 juta bagi tiga kelompok tani di Kecamatan Mekarmukti dan Caringin masing-masing sebesar Rp156 juta.Sedangkan jumlah angkatan kerja di daerahnya tercatat 987.607 orang, namun hanya sebanyak 886.746 orang diantaranya yang kini bekerja,Ceng Fikri menegaskan Tingginya tingkat pengangguran tersebut, bisa menjadi masalah sangat serius yang mengakibatkan besarnya dampak kerawanan sosial ditengah masyarakat, Depnaker melalui Dinas Pembantuan Program Pengembangan dan Perluasan Tenaga Kerja, menggulirkan kegiatan usaha ekonomi produktif sistem karya usaha produktif diharapkan dapat menanggulangi masalah pengangguran.Karena program tersebut untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi sederhana yang ada, serta peluang pasar.Melalui jenis usaha yang dikembangkan cenderung pada kegiatan bersifat ekonomi produktif berkelanjutan diantaranya pembuatan kolam ikan, pasar tradisional, pemanfaatan lahan tidur guna meningkatkan produksi pertanian, dan perkebunan.Karena itu dipastikan memiliki efek ganda, dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih permanen juga mampu mengatasi permasalahan pengangguran sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.Diharapkan pula adanya keterlibatan aktif dari berbagai komponen masyarakat dalam kegiatan itu, bahkan dapat dijadikan proyek percontohan, tegas Bupati menyikapi kegiatan pencanangan padat karya produktif di 40 kelompok dengan 40 desa dan 24 kecamatan selama 120 hari bernilai Rp6 miliar.IRwan Rudiawan
Langganan:
Postingan (Atom)