Garut.RRI (sabtu 4 april 09)
Keberadaan sosok aparatur pelayan publik yang cerdas secara intelektual, cerah secara spiritual, sejahtera secara material dan saleh secara sosial, sangat dirindukan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Bupati berharap kelak setiap aparatur pelayan publik di Kabupaten Garut bisa lebih kredibel, kapabel, akuntabel dan transparan. Hal itu diungkapkan Bupati Garut, Aceng HM Fikri saat memberkan sambutan dalam acara Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Keuangan Desa Se Kab. Garut yang dilaksanakan di Hotel Campaka. Dikatakan Aceng HM Fikri, tersedianya sumberdaya aparatur pemerintah yang tangguh dan kompetitif, merupakan salah satu daya dukung pencapaian visi pembangunan Kab. Garut. Untuk itu, Pemkab Garut memberikan perhatian penuh dengan mendorong serta mempasilitasi tumbuh dan berkembangnya sumberdaya aparatur pemerintah termasuk aparat desa. Sementara itu Ketua DPRD Kab. Garut, Drs.H. Dedi Suryadi, M.si yang juga merupakan salah seorang pemberi materi, dalam pemaparannya menyebutkan, proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan kebijaksanaan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, penyusunan APBD juga dapat mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Selain itu, Dedi juga menerangkan, fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai
keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.Dikatakannya, penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintahan daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD, untuk kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.Secara terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Agus Salim, menjelaskan, dilihat dari aspek hukum, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan serta kekayaan desa. Diseamping itu, ada juga seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai uang termasuk desa tersebut.IRwan Rudiawan
Jumat, 03 April 2009
Meski Dilarang Penjualan Buku LKS Masih Marak
Garut.RRI(sabtu 4 april 09)
Masih maraknya penjulan buku lembar kerja siswa (LKS) ke sekolah-sekolah saat ini, disesalkan sejumlah kepala sekolah, terutama di kawasan Garut Kota. Padahal pihak pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, sudah melarang adanya penjualan buku ke sekolah yang diluar ketentuan. Sejumlah kepala sekolah dasar (SD) yang berada di wilayah Garut Kota yang enggan disebut namanya menyebutkan, jika saat ini masih banyak terjadi penjualan buku LKS ke sekolah mereka. Penjualan buku ini disinyalir dilakukan pihak pengusaha yang bekerjasama dengan UPTD pendidikan setempat. Selain itu, LKS merupakan salah satu kebutuhan administerasi sekolah masing-masing yang pekerjaanyapun bisa dilaksanakan oleh para guru yang bersangkutan. Dibagian lain disamping bisa meningkatkan kualitas para guru dan kreativitasnya, pembuatan LKS oleh guru juga merupakan hak mutlak para guru. Namun sangat disayangkan, ternyata saat ini masih banyak UPTD, termasuk Garut Kota yang melakukan kerjasama dengan salah seorang pengusaha dan melakukan penjualan LKS ini ke sekolah-sekolah,.Diakuinya, dengan adanya pen-dropan buku LKS, jelas sangat merugikan pihak
sekolah, karena selain para guru tidak bisa meningkatkan kreativitasnya juga para kepala sekolah kebingungan dalam membuat SPJ. Hal ini diakibatkan LKS tidak bisa dibayar melalui BOS. Untuk itu para kepala sekolah meminta agar dinas Pendidikan Kab. Garut bisa lebih menekan serta meminimalisir adanya pengusaha yang menjual LKS ke sekolah-sekolah.Ketika hendak dimintai tanggapannya terkait keluhan sejumlah kepala sekolah ini, Kabid Pendataan Dinas Pendidikan Kab. Garut, Drs. Yuda Imam Prawira, sedang tidak ada di kantor. namun salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Garut, menyebutkan, pelarangan penjualan buku di luar yang sudah ditentukan oleh pusat maupun daerah sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu. Dengan demikian, imbuhnya, penjualan LKS yang dilakukan pihak pengusaha terhadap sekolah yang terjadi di beberapa daerah, sama sekali tidak dibenarkan.Irwan Rudiawan
Masih maraknya penjulan buku lembar kerja siswa (LKS) ke sekolah-sekolah saat ini, disesalkan sejumlah kepala sekolah, terutama di kawasan Garut Kota. Padahal pihak pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, sudah melarang adanya penjualan buku ke sekolah yang diluar ketentuan. Sejumlah kepala sekolah dasar (SD) yang berada di wilayah Garut Kota yang enggan disebut namanya menyebutkan, jika saat ini masih banyak terjadi penjualan buku LKS ke sekolah mereka. Penjualan buku ini disinyalir dilakukan pihak pengusaha yang bekerjasama dengan UPTD pendidikan setempat. Selain itu, LKS merupakan salah satu kebutuhan administerasi sekolah masing-masing yang pekerjaanyapun bisa dilaksanakan oleh para guru yang bersangkutan. Dibagian lain disamping bisa meningkatkan kualitas para guru dan kreativitasnya, pembuatan LKS oleh guru juga merupakan hak mutlak para guru. Namun sangat disayangkan, ternyata saat ini masih banyak UPTD, termasuk Garut Kota yang melakukan kerjasama dengan salah seorang pengusaha dan melakukan penjualan LKS ini ke sekolah-sekolah,.Diakuinya, dengan adanya pen-dropan buku LKS, jelas sangat merugikan pihak
sekolah, karena selain para guru tidak bisa meningkatkan kreativitasnya juga para kepala sekolah kebingungan dalam membuat SPJ. Hal ini diakibatkan LKS tidak bisa dibayar melalui BOS. Untuk itu para kepala sekolah meminta agar dinas Pendidikan Kab. Garut bisa lebih menekan serta meminimalisir adanya pengusaha yang menjual LKS ke sekolah-sekolah.Ketika hendak dimintai tanggapannya terkait keluhan sejumlah kepala sekolah ini, Kabid Pendataan Dinas Pendidikan Kab. Garut, Drs. Yuda Imam Prawira, sedang tidak ada di kantor. namun salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Garut, menyebutkan, pelarangan penjualan buku di luar yang sudah ditentukan oleh pusat maupun daerah sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu. Dengan demikian, imbuhnya, penjualan LKS yang dilakukan pihak pengusaha terhadap sekolah yang terjadi di beberapa daerah, sama sekali tidak dibenarkan.Irwan Rudiawan
5 Caleg di Coret KPU Garut
Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
Dari 713 calon legislatif kini tinggal 708 calon legislatif yang sudah terverivikasi dan siap menjalankan proses pemilu 2009 yang akan diselenggarakan 9 april mendatang 5 calon
legislatif diantaranya dicoret dari daftar komisi pemilihan umum (KPU) karena disinyalir
masih bersatus Pegawai Negri Sipil (PNS) demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian
(kasubag) tehnis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parhan Dari lima calon legislatif yang dicotet KPU satu caleg diantaranya atas nama Asep Sudarjat asal partai demokrasi kebangsaan (PDK) daerah pemilihan 2 dan berstatus PNS di Dinas pendidikan Garut dinyatakan sudah masuk cetak dan tercantum dalam surat suara pemilu sehingga KPU akan kembali mengsosialisasikan melalui surat edaran KPU yang akan disebarkan melalui PPK dan PPS.Menurut Parhan bagi calon yang akan dan telah mengundurkan diri harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari partainya dan itu tertuang dalam peraturan undang undang KPU No 18 tahun 2008.
Sementara itu anggota KPU Dadang Sudrajat menegaskan seharusnya caleg yang berstatus PNS yang telah mengundurkan diri atau dicoret dari daftar KPU seharusnya ditindaklanjuti oleh dinas yang bersangkutan tempat dimana mereka bertugas untuk diberikan sangsi tegas terhadapnya.Irwan Rudiawan
Dari 713 calon legislatif kini tinggal 708 calon legislatif yang sudah terverivikasi dan siap menjalankan proses pemilu 2009 yang akan diselenggarakan 9 april mendatang 5 calon
legislatif diantaranya dicoret dari daftar komisi pemilihan umum (KPU) karena disinyalir
masih bersatus Pegawai Negri Sipil (PNS) demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian
(kasubag) tehnis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parhan Dari lima calon legislatif yang dicotet KPU satu caleg diantaranya atas nama Asep Sudarjat asal partai demokrasi kebangsaan (PDK) daerah pemilihan 2 dan berstatus PNS di Dinas pendidikan Garut dinyatakan sudah masuk cetak dan tercantum dalam surat suara pemilu sehingga KPU akan kembali mengsosialisasikan melalui surat edaran KPU yang akan disebarkan melalui PPK dan PPS.Menurut Parhan bagi calon yang akan dan telah mengundurkan diri harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari partainya dan itu tertuang dalam peraturan undang undang KPU No 18 tahun 2008.
Sementara itu anggota KPU Dadang Sudrajat menegaskan seharusnya caleg yang berstatus PNS yang telah mengundurkan diri atau dicoret dari daftar KPU seharusnya ditindaklanjuti oleh dinas yang bersangkutan tempat dimana mereka bertugas untuk diberikan sangsi tegas terhadapnya.Irwan Rudiawan
Kamis, 02 April 2009
Enam Pejabat Garut Mengundurkan Diri
Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
- Enam pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Bagian Umum Setda Garut mengundurkan diri dan menimbukan berbagai spekulasi dikalangan birokrat setempat.Mereka secara tertulis bersamaan megajukan pengunduran dirinya pada 1 April 2009 kepada Bupati Garut, terdiri empat orang pejabat struktural serta dua pejabat fungsional, demikian diungkapkan Asisten Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi,.Mereka adalah Kabag Umum Dadi Jakariya (eselon III), dan tiga orang pejabat eselon IV masing-masing Kasubag TU Bandi Sobandi, Kasubag Urusan Dalam (Urdal) Dadan R. Hidayat serta Kasubag Keuangan Ridwan.Sedangkan dua pejabat fungsional yang mengundurkan diri bendahara Setda Ahman dan bendahara pembantu pengeluaran Dang Sani.Pengunduran diri keenam pejabat tersebut juga menimbulkan kehebohan bagi para pegawai karena tidak mengetahui penyebabnya.Wakil Bupati Garut Diky Candra ketika dihubungi RRI juga mengemukakan sangat kaget atas pengunduran diri keenam pejabat tersebut.seraya menambahkan "Jika terdapat permasalahan apapun diharapkan bisa dihadapi sebagai jembatan perekat keharmonisan hubungan kerja dan wabub berjanji akan mencari solusi yang terbaik terkait dengan pengunduran diri keenam pejabat struktural tersebut. .Asisten Sekda (Asda) Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi dan menegaskan, tidak tahu persis pengunduran diri ketiga pejabat sejak 1 April 2009 tersebut, sehingga masih menunggu keputusan Bupati sebagai unsur Pimpinan tertinggi di lingkungannya.Sementara itu keenam pejabat yang telah mengundurkan diri dari jabatannya itu, ketika dikonfirmasi sedang tidak ada di ruang kerjanya begitupun saat dihubungi melalui telphon celuluernya tidak dalam kondisi aktif.Dibagian lain beberapa pejabat terkait di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, ketika dihubungi, tidak satupun bersedia berkomentar.danj saat ini Banyak pegawai di lingkungan Pemkab dan Setda Garut heboh membicarakan peristiwa langka tersebut.Irwan Rudiawan.
- Enam pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Bagian Umum Setda Garut mengundurkan diri dan menimbukan berbagai spekulasi dikalangan birokrat setempat.Mereka secara tertulis bersamaan megajukan pengunduran dirinya pada 1 April 2009 kepada Bupati Garut, terdiri empat orang pejabat struktural serta dua pejabat fungsional, demikian diungkapkan Asisten Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi,.Mereka adalah Kabag Umum Dadi Jakariya (eselon III), dan tiga orang pejabat eselon IV masing-masing Kasubag TU Bandi Sobandi, Kasubag Urusan Dalam (Urdal) Dadan R. Hidayat serta Kasubag Keuangan Ridwan.Sedangkan dua pejabat fungsional yang mengundurkan diri bendahara Setda Ahman dan bendahara pembantu pengeluaran Dang Sani.Pengunduran diri keenam pejabat tersebut juga menimbulkan kehebohan bagi para pegawai karena tidak mengetahui penyebabnya.Wakil Bupati Garut Diky Candra ketika dihubungi RRI juga mengemukakan sangat kaget atas pengunduran diri keenam pejabat tersebut.seraya menambahkan "Jika terdapat permasalahan apapun diharapkan bisa dihadapi sebagai jembatan perekat keharmonisan hubungan kerja dan wabub berjanji akan mencari solusi yang terbaik terkait dengan pengunduran diri keenam pejabat struktural tersebut. .Asisten Sekda (Asda) Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi dan menegaskan, tidak tahu persis pengunduran diri ketiga pejabat sejak 1 April 2009 tersebut, sehingga masih menunggu keputusan Bupati sebagai unsur Pimpinan tertinggi di lingkungannya.Sementara itu keenam pejabat yang telah mengundurkan diri dari jabatannya itu, ketika dikonfirmasi sedang tidak ada di ruang kerjanya begitupun saat dihubungi melalui telphon celuluernya tidak dalam kondisi aktif.Dibagian lain beberapa pejabat terkait di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, ketika dihubungi, tidak satupun bersedia berkomentar.danj saat ini Banyak pegawai di lingkungan Pemkab dan Setda Garut heboh membicarakan peristiwa langka tersebut.Irwan Rudiawan.
Kadishub Garut Akui Maraknya Pungli
Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
Kepala dinas perhubungan Garut, Hilman Farid mengungkapkan, pihaknya tidak memungkiri, jika saat ini masih terjadi maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggotanya, terhadap kendaraan umum,barang dan lainnya.namun ditegaskan Hilman sejak tahun 2005 pihaknya telah mengutamakan perbaikan asfek pelayanan publik dan pengawasan sehingga diharapkan tidak ada lagi pengutil ataupun pengutan liar (pungli) yang akerap dikeluhkan oleh awak armada angkutan umum dan barang selama ini.Meski para anggota dishub dilapangan sudah tidak lagi melakukan pungutan liar dijalanan namun nampaknya sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari kultur masyrakat dengan paradigma lamanya yang kerap melakukan pelemparan uang keaparat petugas lapangan disetiap pos dan jalur yang dilewati angkutan umum.Kadishub menambahkan sedikitnya ada 12 titik pos pungutan retribusi yang tersebar di kabupaten garut dan semua itu dinyatakan legal.Dibagian lain kadushub juga
menambahkan setiap terminal yang dilewati kendaraan umum dilarang untuk melakukan
pungutan kecuali kendaraan yang sedang melakukan bongkar muat karena hal itu tertuang dalam perda dan larangan tersebut merupakan bagian dari asfek pelayanan adminsitrasi,operasional dan pengawasan terhadap pelayanan publik.Irwan Rudiawan
Kepala dinas perhubungan Garut, Hilman Farid mengungkapkan, pihaknya tidak memungkiri, jika saat ini masih terjadi maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggotanya, terhadap kendaraan umum,barang dan lainnya.namun ditegaskan Hilman sejak tahun 2005 pihaknya telah mengutamakan perbaikan asfek pelayanan publik dan pengawasan sehingga diharapkan tidak ada lagi pengutil ataupun pengutan liar (pungli) yang akerap dikeluhkan oleh awak armada angkutan umum dan barang selama ini.Meski para anggota dishub dilapangan sudah tidak lagi melakukan pungutan liar dijalanan namun nampaknya sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari kultur masyrakat dengan paradigma lamanya yang kerap melakukan pelemparan uang keaparat petugas lapangan disetiap pos dan jalur yang dilewati angkutan umum.Kadishub menambahkan sedikitnya ada 12 titik pos pungutan retribusi yang tersebar di kabupaten garut dan semua itu dinyatakan legal.Dibagian lain kadushub juga
menambahkan setiap terminal yang dilewati kendaraan umum dilarang untuk melakukan
pungutan kecuali kendaraan yang sedang melakukan bongkar muat karena hal itu tertuang dalam perda dan larangan tersebut merupakan bagian dari asfek pelayanan adminsitrasi,operasional dan pengawasan terhadap pelayanan publik.Irwan Rudiawan
Selasa, 31 Maret 2009
Terkait Ekses Pemilu Penyaluran BLT di Tunda
Garut, RRI (rabu 1 April 09 )
- Wakil Bupati Garut Diky Candra menyatakan, pihaknya mewaspadai terjadinya ekses politis dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terkait masih berlangsung kampanye Pemilu 2009 sehingga diputuskan penyaluran BLT akan ditunda.Sebelumnya Kepala Kantor Pos Garut Afdirizal mengemukakan, realisasi penyaluran BLT selama dua bulan yakni Januari dan Februari 2009, direncanakan pasca Pemilu (Pemilihan Umum) Legislatif bagi sekitar 220.483 kepala keluarga (KK) bernilai total Rp44 miliar.Sedangkan pada April 2009 akan direalisasikan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), untuk sekitar 16.800 orang dari 14 kecamatan masing-masing berkisar Rp200 ribu hingga Rp733 ribu per orang dengan total senilai Rp8 miliar.Penentuan penerima PKH tersebut dilakukan sangat selektif jika dibandingkan dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT), PKH antara lain diperuntukkan bagi ibu miskin
yang hamil dan menyusui sehingga dikenal dengan sebutan BLT Plus, yang merupakan luncuran Program Departemen Sosial.Pada bagian lain, Afdirizal mengungkapkan, jasa pengiriman uang dari luar negeri melalui transaksi Wetern Union, setiap bulannya bisa mencapai 2.000 transaksi bernilai Rp5 miliar lebih. Bahkan sejak Januari hingga akhir Maret 2009 berlangsung sebanyak 5.805 transaksi pengiriman uang bernilai Rp15,26 miliar, yang sebagian besar berasal dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk keluarganya di wilayah Garut Selatan. Ia merinci, pada Januari 2009 terdapat sebanyak 1.829 transaksi bernilai Rp4,8 miliar, Februari terdapat 1.976 transaksi bernilai Rp5,46 miliar serta menjelang akhir Maret terdapat sekitar 200 transaksi bernilai sekurangnya Rp5 miliar. IRwan Rudiawan
- Wakil Bupati Garut Diky Candra menyatakan, pihaknya mewaspadai terjadinya ekses politis dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terkait masih berlangsung kampanye Pemilu 2009 sehingga diputuskan penyaluran BLT akan ditunda.Sebelumnya Kepala Kantor Pos Garut Afdirizal mengemukakan, realisasi penyaluran BLT selama dua bulan yakni Januari dan Februari 2009, direncanakan pasca Pemilu (Pemilihan Umum) Legislatif bagi sekitar 220.483 kepala keluarga (KK) bernilai total Rp44 miliar.Sedangkan pada April 2009 akan direalisasikan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), untuk sekitar 16.800 orang dari 14 kecamatan masing-masing berkisar Rp200 ribu hingga Rp733 ribu per orang dengan total senilai Rp8 miliar.Penentuan penerima PKH tersebut dilakukan sangat selektif jika dibandingkan dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT), PKH antara lain diperuntukkan bagi ibu miskin
yang hamil dan menyusui sehingga dikenal dengan sebutan BLT Plus, yang merupakan luncuran Program Departemen Sosial.Pada bagian lain, Afdirizal mengungkapkan, jasa pengiriman uang dari luar negeri melalui transaksi Wetern Union, setiap bulannya bisa mencapai 2.000 transaksi bernilai Rp5 miliar lebih. Bahkan sejak Januari hingga akhir Maret 2009 berlangsung sebanyak 5.805 transaksi pengiriman uang bernilai Rp15,26 miliar, yang sebagian besar berasal dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk keluarganya di wilayah Garut Selatan. Ia merinci, pada Januari 2009 terdapat sebanyak 1.829 transaksi bernilai Rp4,8 miliar, Februari terdapat 1.976 transaksi bernilai Rp5,46 miliar serta menjelang akhir Maret terdapat sekitar 200 transaksi bernilai sekurangnya Rp5 miliar. IRwan Rudiawan
PEjabat dilingkungan pemkab garut Jalani Test Urine
Garut, RRI (raqbu 1 April 09 )
- Setiap pejabat Pemkab/Setda Kabupaten Garut yang sengaja tidak diinformasikan jadwal pelaksanaannya akan menjalani pemeriksaan urine guna membuktikan apakah mereka bersih dari narkoba."Aksi tersebut juga sebagai bagian dari upaya antisipasiDemikian dikatakan Wakil Bupati Garut Diky Candra yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Menurut Diki, tidak mungkin jajaran birokrasi bisa memimpin Pemda dengan baik jika dirinya sendiri diracuni dengan dunia mimpi dan khayal akibat pengaruh negatif psikotrofika,Sehingga rencana pemeriksaan tersebut selama ini telah dirancang dan dikemas dengan sebaik mungkin.
Persiapan unsur penunjang lainnya termasuk penyiapan laboratorium medis, namun waktunya tetap akan dirahasiakan, Menjawab pertanyaan tentang adanya indikasi kuat banyak pejabat Garut yang mengkonsumsi dan sebagai pengedar narkoba, ia menegaskan justru untuk membuktikannya sangat perlu dilakukan pemeriksaan urine mereka.IRwan Rudiawan
- Setiap pejabat Pemkab/Setda Kabupaten Garut yang sengaja tidak diinformasikan jadwal pelaksanaannya akan menjalani pemeriksaan urine guna membuktikan apakah mereka bersih dari narkoba."Aksi tersebut juga sebagai bagian dari upaya antisipasiDemikian dikatakan Wakil Bupati Garut Diky Candra yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Menurut Diki, tidak mungkin jajaran birokrasi bisa memimpin Pemda dengan baik jika dirinya sendiri diracuni dengan dunia mimpi dan khayal akibat pengaruh negatif psikotrofika,Sehingga rencana pemeriksaan tersebut selama ini telah dirancang dan dikemas dengan sebaik mungkin.
Persiapan unsur penunjang lainnya termasuk penyiapan laboratorium medis, namun waktunya tetap akan dirahasiakan, Menjawab pertanyaan tentang adanya indikasi kuat banyak pejabat Garut yang mengkonsumsi dan sebagai pengedar narkoba, ia menegaskan justru untuk membuktikannya sangat perlu dilakukan pemeriksaan urine mereka.IRwan Rudiawan
Langganan:
Postingan (Atom)
