Garut,RRI (senin 20 april 09)
- Rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2009 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, terpaksa diskorsing pelaksanaannya pada pukul 02.00 WIB Senin dini hari.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan, skorsing itu dilakukan setelah adanya kesepakatan para saksi dari Parpol dengan penyelenggara (KPU), menyusul masih terdapat tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum siap menyampaikan rekapitulasi hasilnya pada rapat
pleno tersebut.Ketiga PPK tersebut, terdiri PPK Cisurupan, Banyuresmi serta PPK Karangpawitan yang ketika mendapat kesempatan menyampaikan laporannya, juga terdapat PPK yang sudah tidak ada di tempat meski sempat dilakukan pencarian, ungkap Ketua KPU setempat Aja Rowikarim sebagaimana ditirukan Asep Nurjaman.Sehingga kegiatan rapat pleno ini akan kembali dilanjutkan pada Senin mulai pukul 10.00 WIB, yang menurut Nurjaman sah-sah saja karena sudah terdapat kesepakatan para saksi dari Parpol dengan KPU Kabupaten Garut,katanya.Sedangkan 39 PPK lainnya, masing-masing telah menyampaikan laporan rekapitulasi
hasil Pemilu pada rapat pleno yang berlangsung sejak Sabtu pagi (18/4) lalu, di gedung KORPRI dan Linmas setempat dengan dihadiri sekurangnya 400 orang pengunjung.Diantaranya meliputi para saksi dari Parpol, sejumlah calon legislator serta beberapa calon legislator yang menyempatkan melakukan pemantauannya, dengan dijaga ketat sekitar 300 personil gabungan Polres Garut dan unsur keamanan lainnya.IRwan Rudiawan
Minggu, 19 April 2009
Tiga Kasus Politik Uang Garut Tidak di Usut
Garut, RRI (senin 20 april 09)
- Tiga indikasi terjadinya kasus "politik uang" pada penyelenggaraan Pemilu Legisltatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terpaksa tidak dilakukan pengusutan secara tuntas akibat mekanisme pelaporannya dinilai terlambat.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan Senin, terdapat dua kasus diantaranya dilakukan seorang calon legislator dari Parpol tertentu, namun pengusutannya terpaksa tidak dilakukan karena proses pelaporannya terlambat.Sedangkan satu kasus lainnya, adanya pengendara speda motor pembawa bungkusan plastik berisi uang senilai Rp 500 ribu kemudian membagikannya kepada calon
pemilih di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) Kecamatan Peundeuy yang dilakukan Parpol tertentu, juga proses pelaporannya dinilai kadaluarsa, katanya.Sedangkan laporan yang bisa ditindaklanjuti Panwaslu, maksimal tiga hari pasca peritiwa tersebut berlangsung sehingga ketiga kasus indikasi terjadinya politik uang tersebut tidak bisa diusut tuntas, sebagaimana kesepakatan pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Panwaslu, Demikian diungkapkan Asep Nurjaman.Menjawab pertanyaan RRI, ia mengemukakan sangat kurangnya sosialisasi tentang
undang-undang Pemilu kepada masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat masih "awam" terhadap produk hukum itu, katanya.Bahkan masyarakatpun masih banyak yang belum sepenuhnya memahami untuk bisa
memilih dan memilah penentuan aspirasinya, sehingga kondisi tersebut patut dijadikan pembelajaran pihak KPU, Panwaslu serta Parpol itu sendiri untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, tegas Aep Nurjaman.Sebelumnya juga dilaporkan, banyak kasus pelanggaran yang terjadi selama Pemilu termasuk pada kampanye di Kabupaten Garut, namun terpaksa tidak diusut atau "dipetieskan" akibat tidak ada pihak yang bersedia untuk menjadi saksi.Banyak warga masyarakat dan anggota Partai Politik (parpol), yang hanya sebatas menyampaikan laporan termasuk mengemukakan keluhan dan pengaduannya, tapi mereka sama sekali tidak mau dilibatkan untuk menjadi saksi, ungkap anggota Panwaslu Kabupaten setempat, Djudju Nuzuludin.M, MPd. IRwan Rudiawan
- Tiga indikasi terjadinya kasus "politik uang" pada penyelenggaraan Pemilu Legisltatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terpaksa tidak dilakukan pengusutan secara tuntas akibat mekanisme pelaporannya dinilai terlambat.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan Senin, terdapat dua kasus diantaranya dilakukan seorang calon legislator dari Parpol tertentu, namun pengusutannya terpaksa tidak dilakukan karena proses pelaporannya terlambat.Sedangkan satu kasus lainnya, adanya pengendara speda motor pembawa bungkusan plastik berisi uang senilai Rp 500 ribu kemudian membagikannya kepada calon
pemilih di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) Kecamatan Peundeuy yang dilakukan Parpol tertentu, juga proses pelaporannya dinilai kadaluarsa, katanya.Sedangkan laporan yang bisa ditindaklanjuti Panwaslu, maksimal tiga hari pasca peritiwa tersebut berlangsung sehingga ketiga kasus indikasi terjadinya politik uang tersebut tidak bisa diusut tuntas, sebagaimana kesepakatan pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Panwaslu, Demikian diungkapkan Asep Nurjaman.Menjawab pertanyaan RRI, ia mengemukakan sangat kurangnya sosialisasi tentang
undang-undang Pemilu kepada masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat masih "awam" terhadap produk hukum itu, katanya.Bahkan masyarakatpun masih banyak yang belum sepenuhnya memahami untuk bisa
memilih dan memilah penentuan aspirasinya, sehingga kondisi tersebut patut dijadikan pembelajaran pihak KPU, Panwaslu serta Parpol itu sendiri untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, tegas Aep Nurjaman.Sebelumnya juga dilaporkan, banyak kasus pelanggaran yang terjadi selama Pemilu termasuk pada kampanye di Kabupaten Garut, namun terpaksa tidak diusut atau "dipetieskan" akibat tidak ada pihak yang bersedia untuk menjadi saksi.Banyak warga masyarakat dan anggota Partai Politik (parpol), yang hanya sebatas menyampaikan laporan termasuk mengemukakan keluhan dan pengaduannya, tapi mereka sama sekali tidak mau dilibatkan untuk menjadi saksi, ungkap anggota Panwaslu Kabupaten setempat, Djudju Nuzuludin.M, MPd. IRwan Rudiawan
Jumat, 17 April 2009
PENJAGAAN DI KANTOR KPU GARUT MAKIN DIPERKETAT
-Garut,RRI (sabtu 18 april 09) - Penjagaan keamanan oleh aparat kepolisian di lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat, semakin diperketat sebelum menjelang pelaksanaan rekapitulsi penghitungan suara yang dimulai hari ini gedung korpri garut (18/4).Aparat kepolisian berpakaian dinas maupun berpakaian preman, kerap berada di sekitar Kantor KPU Garut maupun di Gedung Korpri.Kepala Subag Program KPU Herry DJ mengatakan, diperketatnya pengamanan tersebut dimaksudkan sebagai langkah preventif mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, menyusul hingga Jumat sore dari 42 panitia pemilihan kecamatan (PPK), baru 22 PPK yang telah memasuk laporannya hasil rekapitulasinya ke KPU Kabupaten Garut.Karena itu, sebagian anggota KPU setempat pro aktif mendatangi sejumlah kecamatan untuk membawa langsung kelengkapan laporan rekapitulasi perhitungan suara sementaranya masing-masing, sementara pintu gerbang KPU Garut tidak seperti biasanya terbuka lebar, namun dibuka-tutup, katanya.Kendala di tingkat PPK, katanya, antara lain berupa pengisian format C.1 sebagai produk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan itu.Namun sumber lain menyebutkan, nyaris setiap hari anggota KPU melaksanakan tugas luar selain menjemput bola, kemungkinan juga menghindar dari semakin banyaknya massa yang menanyakan tentang rekapitulasi penghitungan suara di kantor KPU, meski para petugas Sekretariat diharuskan selalu berada di tempat.Sementara itu hingga Jumat menjelang pukul 15.00 WIB, jumlah total perolehan sementara suara sah dan tidak sah sebanyak 681.933 suara, terdapat sebanyak 46.441 perolehan suara yang tidak sah sedangkan suara sah sebanyak 635.492 suara, dari Daftar Pemilih Tetatp (DPT) Kabupaten Garut sebanyak 1.598.046 orang.Partai Demokrat masih hingga kini yang paling unggul dalam perolehan suara sementaranya, disusul Partai Golkar kemudian Partai Persatuan Pembangunan serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).IRwan Rudiawan
POLRES GARUT USUT DUGAAN PUNGUTAN KOMPOR GAS
Garut,RRI (sabtu 18 april 09)
- Polres Garut akan mengusut dugaan pungutan dana untuk mendapatkan kompor gas berkapasitas 3 kilogram yang terjadi di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul.Kasat Reskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar, SH, Jumat, mengatakan pengusutan itu dilakukan untuk menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan ibu rumah tangga di kantor desa itu pada Jumat.Menurut Oon, pihaknya akan mengumpulkan data dan barang bukti di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan.Puluhan ibu rumah tangga mendatangi kantor desa dengan membawa jerigen plastik kosong. Mereka menyebutkan telah dimintai pungutan sebesar Rp10.000 per orang oleh oknum kolektor.Namun, warga yang mendapatkan paket kompor gas rata-rata hanya dua kepala keluarga (KK) per RT, sedangkan warga lain tidak mendapatkan, padahal kini minyak tanah semakin langka dengan harga eceran rata-rata di atas Rp9.000/liter, demikian diungkapkan salah satu warga setempat.Sementara itu Kabag Ekonomi Setda Garut Ir Sutarman menyatakan menyesalkan peristiwa tersebut, dan meminta warga yang dirugikan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian, karena paket kompor gas itu diberikan secara gratis.Irwan Rudiawan
- Polres Garut akan mengusut dugaan pungutan dana untuk mendapatkan kompor gas berkapasitas 3 kilogram yang terjadi di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul.Kasat Reskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar, SH, Jumat, mengatakan pengusutan itu dilakukan untuk menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan ibu rumah tangga di kantor desa itu pada Jumat.Menurut Oon, pihaknya akan mengumpulkan data dan barang bukti di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan.Puluhan ibu rumah tangga mendatangi kantor desa dengan membawa jerigen plastik kosong. Mereka menyebutkan telah dimintai pungutan sebesar Rp10.000 per orang oleh oknum kolektor.Namun, warga yang mendapatkan paket kompor gas rata-rata hanya dua kepala keluarga (KK) per RT, sedangkan warga lain tidak mendapatkan, padahal kini minyak tanah semakin langka dengan harga eceran rata-rata di atas Rp9.000/liter, demikian diungkapkan salah satu warga setempat.Sementara itu Kabag Ekonomi Setda Garut Ir Sutarman menyatakan menyesalkan peristiwa tersebut, dan meminta warga yang dirugikan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian, karena paket kompor gas itu diberikan secara gratis.Irwan Rudiawan
Rabu, 15 April 2009
KEPALA BANK PANIN DIVONIS 7,5 TAHUN PENJARA
Garut,RRI (KAMIS 16 APRIL 09)
- Kepala Bank Panin Cabang Garut Suhendrik Arisanto dan Manajer Operasional Mansyur Husli divonis masing-masing 7,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Garut karena terbukti merugikan bank tersebut itu sebesar Rp4 miliar.Perbuatan kedua bankir tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan sehingga juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp10 juta subsider enam bulan kurungan, kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Ismail Otto, Rabu.Kejahatan yang dilakukan kedua terpidana ini adalah penggelapan dana nasabah dengan menggunakan mekanisme bon putih, yang terungkap dari hasil investigasi dan audit tim dari Bank Panin Pusat pada 23 Nopember 2007.Kemudian terbongkar defisit antara penerimaan kas dengan jumlah yang tertera di pembukuan sebesar Rp4 miliar lebih, yang merupakan jumlah akumulasi dari defisit selama 2001 - 2007, katanya.Hasil audit itu juga menunjukan pada 2003 terjadi defisit Rp1 miliar dan pada 2005 sebesar Rp3 miliar sehingga pada 2007 dapat diketahui keseluruhan defisit mencapai Rp 4 miliar.Namun kedua terpidana tersebut selama rentang waktu 2001-2007, masih bisa menutup-menutupi defisit itu, yang kemudian terungkap saat dilakukan pemeriksaan kas oleh tim Bank Panin Pusat.Selanjutnya pihak Bank Panin Pusat melaporkan kasus ini ke Polda Jabar, dan kemudian diketahui terdapat empat tersangka yang diduga kuat sebagai otak penggelapan dana perbankan, termasuk Suhendrik Arisanto dan Mansyur Husli.Dua karyawan masing-masing berinisial HS dan DS hingga saat kini masih dalam penyidikan Polda Jabar, katanya.Mereka melakukan praktik layanan menerima setoran nasabah di luar jam kerja, yang tidak mereka masukan ke kas penerimaan, bahkan Suhendrik hanya melakukan pencatatan keesokan harinya, namun bukan di buku penerimaan resmi bank melainkan hanya pada bon (bon putih).Kasus penggelapan itu tidak merugikan nasabah karena dana mereka tetap terjamin aman.IRwan Rudiawan
- Kepala Bank Panin Cabang Garut Suhendrik Arisanto dan Manajer Operasional Mansyur Husli divonis masing-masing 7,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Garut karena terbukti merugikan bank tersebut itu sebesar Rp4 miliar.Perbuatan kedua bankir tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan sehingga juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp10 juta subsider enam bulan kurungan, kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Ismail Otto, Rabu.Kejahatan yang dilakukan kedua terpidana ini adalah penggelapan dana nasabah dengan menggunakan mekanisme bon putih, yang terungkap dari hasil investigasi dan audit tim dari Bank Panin Pusat pada 23 Nopember 2007.Kemudian terbongkar defisit antara penerimaan kas dengan jumlah yang tertera di pembukuan sebesar Rp4 miliar lebih, yang merupakan jumlah akumulasi dari defisit selama 2001 - 2007, katanya.Hasil audit itu juga menunjukan pada 2003 terjadi defisit Rp1 miliar dan pada 2005 sebesar Rp3 miliar sehingga pada 2007 dapat diketahui keseluruhan defisit mencapai Rp 4 miliar.Namun kedua terpidana tersebut selama rentang waktu 2001-2007, masih bisa menutup-menutupi defisit itu, yang kemudian terungkap saat dilakukan pemeriksaan kas oleh tim Bank Panin Pusat.Selanjutnya pihak Bank Panin Pusat melaporkan kasus ini ke Polda Jabar, dan kemudian diketahui terdapat empat tersangka yang diduga kuat sebagai otak penggelapan dana perbankan, termasuk Suhendrik Arisanto dan Mansyur Husli.Dua karyawan masing-masing berinisial HS dan DS hingga saat kini masih dalam penyidikan Polda Jabar, katanya.Mereka melakukan praktik layanan menerima setoran nasabah di luar jam kerja, yang tidak mereka masukan ke kas penerimaan, bahkan Suhendrik hanya melakukan pencatatan keesokan harinya, namun bukan di buku penerimaan resmi bank melainkan hanya pada bon (bon putih).Kasus penggelapan itu tidak merugikan nasabah karena dana mereka tetap terjamin aman.IRwan Rudiawan
GOLPUT DI GARUT CAPAI 30 PROSEN
Garut,RRI (KAMIS 16 APRIL 09)
- Angka golongan putih (golput) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Pemilu 2009, tercatat antara 319.681 hingga 479.521 warga yang tersebar di 5.155 tempat pemungutan suara (TPS).Angka tersebut berdasarkan hasil survei di sejumlah TPS, yang menunjukan jumlah golput berkisar 20-30 persen dari 1.598.046 daftar pemilih tetap (DPT) di 424 desa/kelurahan pada 42 wilayah kecamatan, demikian diungkapkan anggota KPU garut Iqbal SantosoNamun juga terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang bisa mencapai minimal 70 persen, dibandingkan pada Pemilu Cabub dan Cawabub Garut, angka golput-nya mencapai sekitar 40 persen,Mengenai parpol mana yang paling unggul meraih suara, Iqbal menjelaskan masih belum bisa dipastikan, karena hingga Rabu pukul 13.25 WIB jumlah perolehan sementara suara sah dan tidak sahnya sebanyak 468.983 suara, ungkap Iqbal.Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 2009, selain banyak terdorong atau termotivasi dari para calon legislator (Caleg), juga berlangsung libur panjang, sehingga banyak perantau yang pulang kampung sambil ikut mencentang, sebagaimana diungkapkan anggota KPU lainnya, Mustofa Fattah.Ia menyatakan, wajar golput berkisar 20-30 persen dari DPT, termasuk kesalahan cara mencentang yang mengakibatkan surat suara rusak,Iqbal menambahkan , di wilayah Kecamatan Pameungpeuk pun dari 77 persen partisipasi pemilih hanya terdapat lima persen diantaranya yang mengalami kerusakan suara akibat salah memilih.Sementara itu, dari sebanyak 468.983 perolehan sementara suara yang sah dan tidak sah, terdapat 28.702 suara tidak sah dengan perolehan suara terbanyak masih diraih Partai Demokrat dengan 91.049 suara (20,67 prosen lebih), disusul Partai Golkar meraih sebanyak 62.063 suara (14,10 prosen).Peringkat ketiga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 42.221 suara (9,59 prosen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 39.933 suara (9,07 prosen) serta Partai Keadilan sejahtera meraih 38.294 suara (8,70 prosen), katanya.Peringkat berikutnya Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, serta peringkat ke sepuluh Partai Bulan Bintang.Perolehan suara sementara calon anggota DPD Pemilu 2009, di Kabupaten Garut diungguli Ginandjar Kartasasmita dengan 30.536 suara, disusul Mohamad Surya (30.536 suara) serta peringkat ketiga Ella M. Giri Komala dengan 28.899 suara.Irwan Rudiawan
- Angka golongan putih (golput) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Pemilu 2009, tercatat antara 319.681 hingga 479.521 warga yang tersebar di 5.155 tempat pemungutan suara (TPS).Angka tersebut berdasarkan hasil survei di sejumlah TPS, yang menunjukan jumlah golput berkisar 20-30 persen dari 1.598.046 daftar pemilih tetap (DPT) di 424 desa/kelurahan pada 42 wilayah kecamatan, demikian diungkapkan anggota KPU garut Iqbal SantosoNamun juga terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang bisa mencapai minimal 70 persen, dibandingkan pada Pemilu Cabub dan Cawabub Garut, angka golput-nya mencapai sekitar 40 persen,Mengenai parpol mana yang paling unggul meraih suara, Iqbal menjelaskan masih belum bisa dipastikan, karena hingga Rabu pukul 13.25 WIB jumlah perolehan sementara suara sah dan tidak sahnya sebanyak 468.983 suara, ungkap Iqbal.Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 2009, selain banyak terdorong atau termotivasi dari para calon legislator (Caleg), juga berlangsung libur panjang, sehingga banyak perantau yang pulang kampung sambil ikut mencentang, sebagaimana diungkapkan anggota KPU lainnya, Mustofa Fattah.Ia menyatakan, wajar golput berkisar 20-30 persen dari DPT, termasuk kesalahan cara mencentang yang mengakibatkan surat suara rusak,Iqbal menambahkan , di wilayah Kecamatan Pameungpeuk pun dari 77 persen partisipasi pemilih hanya terdapat lima persen diantaranya yang mengalami kerusakan suara akibat salah memilih.Sementara itu, dari sebanyak 468.983 perolehan sementara suara yang sah dan tidak sah, terdapat 28.702 suara tidak sah dengan perolehan suara terbanyak masih diraih Partai Demokrat dengan 91.049 suara (20,67 prosen lebih), disusul Partai Golkar meraih sebanyak 62.063 suara (14,10 prosen).Peringkat ketiga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 42.221 suara (9,59 prosen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 39.933 suara (9,07 prosen) serta Partai Keadilan sejahtera meraih 38.294 suara (8,70 prosen), katanya.Peringkat berikutnya Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, serta peringkat ke sepuluh Partai Bulan Bintang.Perolehan suara sementara calon anggota DPD Pemilu 2009, di Kabupaten Garut diungguli Ginandjar Kartasasmita dengan 30.536 suara, disusul Mohamad Surya (30.536 suara) serta peringkat ketiga Ella M. Giri Komala dengan 28.899 suara.Irwan Rudiawan
Selasa, 14 April 2009
Terkait Penghentian Subsidi Mitan Bupati Himbau Warga Tidak Panik
Garut.RRI (rabu 15 april 09)
Sejak Kamis (9/4) lalu, Pertamina resmi menghentikan subsidi terhadap minyak tanah (minah) hingga 100 persen. Dengan demikian, harga minyak tanah diperkirakan akan mencapai Rp 8.500 per liternya. Hal ini mengundang kekhawatiran pihak Pemkab Garut akan terjadinya gejolak di masyarakat pengguna minah yang ternyata masih sangat banyak. Bupati Garut, Aceng HM Fikri, menyebutkan, pihaknya sangat mengkhawatirkan akan terjadinya gejolak di masyarakat, terutama para pengguna minah menyusul kebijakan pihak Pertamina menghentikan seluruh subsidi minah di Garut sejak 9 April lalu. Padahal, saat ini di Garut masih sangat banyak warga yang menggunakan minah untuk keperluan sehari-harinya.Dikatakannya, meski saat ini program konversi minyak ke gas di Garut sudah berjalan, namun di lapangan ternyata masih banyak warga yang belum menggunakan kompor gas dan tetap memakai minah. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya rasa takut warga sehingga enggan menggunakan kompor gas dan adanya keterlambatan pendistribusian sehingga di Garut masih banyak warga yang menerima peralatan tidak lengkap, kompornya ada, namun tabung belum.Diterangkan Fikri, berdasarkan laporan nyang diterimanya dari pihak konsultan pelaksana program konversi, untuk Garut terdapat 592.612 rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan dari program konversi. Namun hingga saat ini ternyata baru 435.144 rumah tangga atau baru 73,43 persen yang telah mendapatkannya, sedangkan sisanya sebanyak 157.468 rumah tangga atau mencapai 26,57 persennya, hingga saat ini belum mendapatkan kompor gas.Atas hal tersebut, bupati pun kemudian menghimbau kepada warga Garut untuk tidak panik dan menahan diri serta tidak mudah terprofokasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, bupati juga meminta kepada pihak Pertamina jika memang penghentian subsidi secara penuh tersebut sudah merupakan ketentuan yang tak bisa diuabh lagi, maka diharapkan Pertamina bersedia mengadakan operasi pasar minyak tanah di Garut. Lebih jauh, bupati juga menyebutkan, sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat ke Pertamina agar khusus untuk Garut, jangan dulu dilakukan penarikan seratus persen terhadap minyak bersusbsidi sebelum ada pencacahan yang betul-betul akurat tentang rumah tangga penerima bantuan program konversi.IRwan Rudiawan
Sejak Kamis (9/4) lalu, Pertamina resmi menghentikan subsidi terhadap minyak tanah (minah) hingga 100 persen. Dengan demikian, harga minyak tanah diperkirakan akan mencapai Rp 8.500 per liternya. Hal ini mengundang kekhawatiran pihak Pemkab Garut akan terjadinya gejolak di masyarakat pengguna minah yang ternyata masih sangat banyak. Bupati Garut, Aceng HM Fikri, menyebutkan, pihaknya sangat mengkhawatirkan akan terjadinya gejolak di masyarakat, terutama para pengguna minah menyusul kebijakan pihak Pertamina menghentikan seluruh subsidi minah di Garut sejak 9 April lalu. Padahal, saat ini di Garut masih sangat banyak warga yang menggunakan minah untuk keperluan sehari-harinya.Dikatakannya, meski saat ini program konversi minyak ke gas di Garut sudah berjalan, namun di lapangan ternyata masih banyak warga yang belum menggunakan kompor gas dan tetap memakai minah. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya rasa takut warga sehingga enggan menggunakan kompor gas dan adanya keterlambatan pendistribusian sehingga di Garut masih banyak warga yang menerima peralatan tidak lengkap, kompornya ada, namun tabung belum.Diterangkan Fikri, berdasarkan laporan nyang diterimanya dari pihak konsultan pelaksana program konversi, untuk Garut terdapat 592.612 rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan dari program konversi. Namun hingga saat ini ternyata baru 435.144 rumah tangga atau baru 73,43 persen yang telah mendapatkannya, sedangkan sisanya sebanyak 157.468 rumah tangga atau mencapai 26,57 persennya, hingga saat ini belum mendapatkan kompor gas.Atas hal tersebut, bupati pun kemudian menghimbau kepada warga Garut untuk tidak panik dan menahan diri serta tidak mudah terprofokasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, bupati juga meminta kepada pihak Pertamina jika memang penghentian subsidi secara penuh tersebut sudah merupakan ketentuan yang tak bisa diuabh lagi, maka diharapkan Pertamina bersedia mengadakan operasi pasar minyak tanah di Garut. Lebih jauh, bupati juga menyebutkan, sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat ke Pertamina agar khusus untuk Garut, jangan dulu dilakukan penarikan seratus persen terhadap minyak bersusbsidi sebelum ada pencacahan yang betul-betul akurat tentang rumah tangga penerima bantuan program konversi.IRwan Rudiawan
Langganan:
Postingan (Atom)
