Garut, RRI (rabu 1 April 09 )
- Wakil Bupati Garut Diky Candra menyatakan, pihaknya mewaspadai terjadinya ekses politis dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), terkait masih berlangsung kampanye Pemilu 2009 sehingga diputuskan penyaluran BLT akan ditunda.Sebelumnya Kepala Kantor Pos Garut Afdirizal mengemukakan, realisasi penyaluran BLT selama dua bulan yakni Januari dan Februari 2009, direncanakan pasca Pemilu (Pemilihan Umum) Legislatif bagi sekitar 220.483 kepala keluarga (KK) bernilai total Rp44 miliar.Sedangkan pada April 2009 akan direalisasikan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH), untuk sekitar 16.800 orang dari 14 kecamatan masing-masing berkisar Rp200 ribu hingga Rp733 ribu per orang dengan total senilai Rp8 miliar.Penentuan penerima PKH tersebut dilakukan sangat selektif jika dibandingkan dengan penerima bantuan langsung tunai (BLT), PKH antara lain diperuntukkan bagi ibu miskin
yang hamil dan menyusui sehingga dikenal dengan sebutan BLT Plus, yang merupakan luncuran Program Departemen Sosial.Pada bagian lain, Afdirizal mengungkapkan, jasa pengiriman uang dari luar negeri melalui transaksi Wetern Union, setiap bulannya bisa mencapai 2.000 transaksi bernilai Rp5 miliar lebih. Bahkan sejak Januari hingga akhir Maret 2009 berlangsung sebanyak 5.805 transaksi pengiriman uang bernilai Rp15,26 miliar, yang sebagian besar berasal dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri untuk keluarganya di wilayah Garut Selatan. Ia merinci, pada Januari 2009 terdapat sebanyak 1.829 transaksi bernilai Rp4,8 miliar, Februari terdapat 1.976 transaksi bernilai Rp5,46 miliar serta menjelang akhir Maret terdapat sekitar 200 transaksi bernilai sekurangnya Rp5 miliar. IRwan Rudiawan
Selasa, 31 Maret 2009
PEjabat dilingkungan pemkab garut Jalani Test Urine
Garut, RRI (raqbu 1 April 09 )
- Setiap pejabat Pemkab/Setda Kabupaten Garut yang sengaja tidak diinformasikan jadwal pelaksanaannya akan menjalani pemeriksaan urine guna membuktikan apakah mereka bersih dari narkoba."Aksi tersebut juga sebagai bagian dari upaya antisipasiDemikian dikatakan Wakil Bupati Garut Diky Candra yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Menurut Diki, tidak mungkin jajaran birokrasi bisa memimpin Pemda dengan baik jika dirinya sendiri diracuni dengan dunia mimpi dan khayal akibat pengaruh negatif psikotrofika,Sehingga rencana pemeriksaan tersebut selama ini telah dirancang dan dikemas dengan sebaik mungkin.
Persiapan unsur penunjang lainnya termasuk penyiapan laboratorium medis, namun waktunya tetap akan dirahasiakan, Menjawab pertanyaan tentang adanya indikasi kuat banyak pejabat Garut yang mengkonsumsi dan sebagai pengedar narkoba, ia menegaskan justru untuk membuktikannya sangat perlu dilakukan pemeriksaan urine mereka.IRwan Rudiawan
- Setiap pejabat Pemkab/Setda Kabupaten Garut yang sengaja tidak diinformasikan jadwal pelaksanaannya akan menjalani pemeriksaan urine guna membuktikan apakah mereka bersih dari narkoba."Aksi tersebut juga sebagai bagian dari upaya antisipasiDemikian dikatakan Wakil Bupati Garut Diky Candra yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten, Menurut Diki, tidak mungkin jajaran birokrasi bisa memimpin Pemda dengan baik jika dirinya sendiri diracuni dengan dunia mimpi dan khayal akibat pengaruh negatif psikotrofika,Sehingga rencana pemeriksaan tersebut selama ini telah dirancang dan dikemas dengan sebaik mungkin.
Persiapan unsur penunjang lainnya termasuk penyiapan laboratorium medis, namun waktunya tetap akan dirahasiakan, Menjawab pertanyaan tentang adanya indikasi kuat banyak pejabat Garut yang mengkonsumsi dan sebagai pengedar narkoba, ia menegaskan justru untuk membuktikannya sangat perlu dilakukan pemeriksaan urine mereka.IRwan Rudiawan
Mobil Dinas Hasil Jabelan di Keluhkan SKPD Garut
Garut.RRI (rabu 1 april 09)
Beberapa waktu lalu pihak Pemkab Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
melakukan pengambilan secara paksa mobil dinas (mobdin) yang masih dibawa oleh
para pejabat yang telah pensiun. Oleh Bidang Aset, Inventaris dan Kekayaan, mobdin hasil jabelan tersebut kemudian diberikan kepada SKPD-SKPD yang memerlukannya. Namun ternyata karena kondisinya yang sudah sangat parah, bahkan banyak diantaranya mobdin yang onderdil vitalnya telah raib, SKPD penerima mobdin pun malah mengeluh.Seperti dikemukakan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Garut, Hermanto, didampingi salah seorang stafnya, Ajat. Beberapa waktu lalu pihaknya menerima mobdin bernomor Z 15 D untuk keperluan operasional SKPD tersebut. Mobdin tersebut merupakan hasil jabelan Satpol PP dari salah seorang pejabat yang saat ini telah pensiun.Diakuinya, awalnya pihak SKPD Disnakanla merasa bahagia dengan adanya penambahan satu unit mobdin tersebut yang memang sangat dibutuhkannya. Namun pas mau dioperasikan, ternyata mobdin tersebut sama sekali tidak jalan sehingga pihaknya membawa mobdin tersebut ke sebuah bengkel yang berada di daerah Jalan Pembangunan Tarogong.Namun Setelah dihitung-hitung oleh pihak bengkel, tambahnya, ternyata untuk bisa berjalan normal lagi, biaya perbaikan dan pembelian beberapa onderdil vital mobdin tersebut mencapai sekitar Rp 7 juta. Hal ini diakuinya tentu saja sangat mencengangkan apalagi anggarannya sendiri tidak pernah ada. Dimintai tanggapannya, Sekda Garut, Wowo Wibowo, menyebutkan, pihaknya masih bisa memaklumi jika kondisi mobdin yang telah diambil dari mantan pejabat ada dalam keadaan rusak. Untuk itu, Wowo berharap sepanjang masih bisa diperbaiki, mobdin yang telah diterima pihak SKPD diharapkan untuk diperbaiki dengan menggunakan anggaran pemeliharaan yang ada.Lebih jauh ditegaskannya, jika memang kondisi mobdin yang diterima SKPD sudah benar-benar berat untuk diperbaiki, maka pihaknya akan mempertimbangkannya.Irwan Rudiawan
Beberapa waktu lalu pihak Pemkab Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
melakukan pengambilan secara paksa mobil dinas (mobdin) yang masih dibawa oleh
para pejabat yang telah pensiun. Oleh Bidang Aset, Inventaris dan Kekayaan, mobdin hasil jabelan tersebut kemudian diberikan kepada SKPD-SKPD yang memerlukannya. Namun ternyata karena kondisinya yang sudah sangat parah, bahkan banyak diantaranya mobdin yang onderdil vitalnya telah raib, SKPD penerima mobdin pun malah mengeluh.Seperti dikemukakan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Garut, Hermanto, didampingi salah seorang stafnya, Ajat. Beberapa waktu lalu pihaknya menerima mobdin bernomor Z 15 D untuk keperluan operasional SKPD tersebut. Mobdin tersebut merupakan hasil jabelan Satpol PP dari salah seorang pejabat yang saat ini telah pensiun.Diakuinya, awalnya pihak SKPD Disnakanla merasa bahagia dengan adanya penambahan satu unit mobdin tersebut yang memang sangat dibutuhkannya. Namun pas mau dioperasikan, ternyata mobdin tersebut sama sekali tidak jalan sehingga pihaknya membawa mobdin tersebut ke sebuah bengkel yang berada di daerah Jalan Pembangunan Tarogong.Namun Setelah dihitung-hitung oleh pihak bengkel, tambahnya, ternyata untuk bisa berjalan normal lagi, biaya perbaikan dan pembelian beberapa onderdil vital mobdin tersebut mencapai sekitar Rp 7 juta. Hal ini diakuinya tentu saja sangat mencengangkan apalagi anggarannya sendiri tidak pernah ada. Dimintai tanggapannya, Sekda Garut, Wowo Wibowo, menyebutkan, pihaknya masih bisa memaklumi jika kondisi mobdin yang telah diambil dari mantan pejabat ada dalam keadaan rusak. Untuk itu, Wowo berharap sepanjang masih bisa diperbaiki, mobdin yang telah diterima pihak SKPD diharapkan untuk diperbaiki dengan menggunakan anggaran pemeliharaan yang ada.Lebih jauh ditegaskannya, jika memang kondisi mobdin yang diterima SKPD sudah benar-benar berat untuk diperbaiki, maka pihaknya akan mempertimbangkannya.Irwan Rudiawan
Langganan:
Postingan (Atom)
