Selasa,20 Januari 2009 pukul 14.40wib
Munculnya politisi muda dalam Pemilu 2009,dapat diartikan satu perkembangan menggembirakan di dunia perpolitikan Indonesia tetapi di satu sisi bisa dikatakan sebaliknya mengingat banyak politisi muda yang masih minim pengetahuan politiknya.Pendapat tersebut disampaikan Ketua Partai Pemuda Indonesia PPI wilayah Jawa Barat Boyke P Utomo dalam dialog RRI selasa pagi. Menggembirakan karena banyak kaum muda tampil di dunia politik praktis sehingga terjadi proses re generasi,masyarakatpun dihadapkan dengan berbagai pilihan yang lebih beragam.Di sisi lain sepertinya masyarakat melihat bahwa politik itu menjadi sesuatu yang menjijikan terutama politik praktis.
Dalam kesempatan yang sama Hendarmin dari Forum Bandung sebuah perkumpulan intelektual budayawan dan akademisi,tidak mempermasalahkan politisi muda atau tua karena kualitas itu tidak berpatokan pada usia tua maupun muda.Kualitas terletak pada figure yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative.
Hendarmin juga prihatin dengan system Pemilu 2009,karena masyarakat tidak mengetahui akan memilih apa dan memilih siapa. Partai politik peserta Pemilu 2009 kata Hendarmin tidak jelas ideologinya,sehingga masyarakat tidak dapat banyak berharap terhadap partai politik yang tidak menawarkan apapun melainkan hanya memasang tanda gambar.(Lestari Justian)
Senin, 19 Januari 2009
Tarif Angkutan Umum di Garut Turun 2,5 Persen
Garut,RRI (selasa/Jan/09)
Berdasarkan hasil kesepakatan dan keputusan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk diantaranya penyedia jasa representatif, dan pengguna angkutan umum, serta unsur dari lembaga perlindungan konsumen YLKI , mulai sejak kemarin 19 januari 2009. Tarif angkutan umum, resmi mengalami penurunan sebesar 2,5 persen, yang diakumulasikan dengan pasca penurunan pada bulan desember 2008 sebesar 5 persen sehingga menjadi 7,5 persen. Penurunan tarif angkutan umum tersebut, merupakan imbas fenomena indikasi dari rangkaian penurunan harga BBM jenis premium dan solar oleh pemerintah.Demikian dikemukakan kepala dinas perhubungan Garut Hilman Farid. Penurunan tarif angkutan dikabupaten Grut tersebut diakui Hilman memang tidak sesuai dengan apa yang dihimbaukan oleh pemernitah profinsi yang menargetkan penurunan tarif angkutan antara 10 hingga 13 persen.Dengan penurunan tarif angkutan 7,5 persen pun dinilai Hilman cukup mengundang kekhawatiran terjadi ketidakseimbangan terhadap kelangsungan terhadap sisi asfek jasa angkutan dan daya beli masyarakat yang berimplikasi terhadap berkurangnya load factor yang akan menjadi kendala terhadap investasi angkutan termasuk dikhawatirkan terjadinya peralihan moda angkutan dari angkutan umum ke kendaraan pribadi........Dinas perhubungan yang mempunyai peran sebagai regulator, dalam kontek penurunan tarif angkutan umum tersebut, juga telah menyediakan fasilitas pengaduan pelanggan khusus pelayanan kompetensi dinas perhubungan , hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan penerapan aturan, terkait keputusan penurunan tarif angkutan yang biasanya tidak serta merta dipatuhi oleh pihak penyedia jasa angkutan dan operator angkutan nakal. (Irwan Rudiawan)
Berdasarkan hasil kesepakatan dan keputusan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk diantaranya penyedia jasa representatif, dan pengguna angkutan umum, serta unsur dari lembaga perlindungan konsumen YLKI , mulai sejak kemarin 19 januari 2009. Tarif angkutan umum, resmi mengalami penurunan sebesar 2,5 persen, yang diakumulasikan dengan pasca penurunan pada bulan desember 2008 sebesar 5 persen sehingga menjadi 7,5 persen. Penurunan tarif angkutan umum tersebut, merupakan imbas fenomena indikasi dari rangkaian penurunan harga BBM jenis premium dan solar oleh pemerintah.Demikian dikemukakan kepala dinas perhubungan Garut Hilman Farid. Penurunan tarif angkutan dikabupaten Grut tersebut diakui Hilman memang tidak sesuai dengan apa yang dihimbaukan oleh pemernitah profinsi yang menargetkan penurunan tarif angkutan antara 10 hingga 13 persen.Dengan penurunan tarif angkutan 7,5 persen pun dinilai Hilman cukup mengundang kekhawatiran terjadi ketidakseimbangan terhadap kelangsungan terhadap sisi asfek jasa angkutan dan daya beli masyarakat yang berimplikasi terhadap berkurangnya load factor yang akan menjadi kendala terhadap investasi angkutan termasuk dikhawatirkan terjadinya peralihan moda angkutan dari angkutan umum ke kendaraan pribadi........Dinas perhubungan yang mempunyai peran sebagai regulator, dalam kontek penurunan tarif angkutan umum tersebut, juga telah menyediakan fasilitas pengaduan pelanggan khusus pelayanan kompetensi dinas perhubungan , hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan penerapan aturan, terkait keputusan penurunan tarif angkutan yang biasanya tidak serta merta dipatuhi oleh pihak penyedia jasa angkutan dan operator angkutan nakal. (Irwan Rudiawan)
PROPINSI SIAP BANTU KPU JABAR
Menangganggapi keluhan Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat tentang minimnya dana sosialisasi Pemilu 2009 yang dialokasikan APBN untuk setiap daerah . Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan turut membantu mendanai penyelenggaraan sosialisasi Pemilu 2009. Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan , pihaknya sudah mengalokasikan dana untuk suksesnyapenyelengaraan Pemilu 2009 di Jawa Barat , namun untuk mencairkannya harus ada payung hukum yang jelas dan saat ini pemprov Jabar masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden untuk mengeluarkan dana tersebut .
Ditegaskan Gubernur Ahmad Heryawan , meski pihaknya siap membantu KPU untuk turut mendanai kegiatan sosialisasi pemilu 2009 , namun masalah besaran belum dipastikan karena Pemprov Jabar menunggu pengajuan dari KPU, selain itu dalam mengeluarkan dana bantuan tersebut pemprov Jabar juga ingin mengetahui detail peruntukannya. Pempro juga akan membantu mensosialisasikan Pemilu 2009 setelah ada payung hukum yang jelas . (Ritha Suryalaga) Edit by Budi Suwarno S.Sos
Ditegaskan Gubernur Ahmad Heryawan , meski pihaknya siap membantu KPU untuk turut mendanai kegiatan sosialisasi pemilu 2009 , namun masalah besaran belum dipastikan karena Pemprov Jabar menunggu pengajuan dari KPU, selain itu dalam mengeluarkan dana bantuan tersebut pemprov Jabar juga ingin mengetahui detail peruntukannya. Pempro juga akan membantu mensosialisasikan Pemilu 2009 setelah ada payung hukum yang jelas . (Ritha Suryalaga) Edit by Budi Suwarno S.Sos
PUNCAK HUJAN BULAN JANUARI 2009
Badan Meteorologi dan Geofisika BMG Bandung memperkirakan curah hujan di atas normal akan terjadi di sebagian wilayah Cianjur, sebagian kecil wilayah Majalengka, dan sebagian kecil lagi di wilayah utara Cirebon . Sedangkan semua daerah lainnya di Jabar, diperkirakan akan terjadi hujan dengan curah hujan normal sekitar 250 milimeter kubik per bulannya. Menurut Kepala BMG Bandung Jaya Murjaya curah hujan normal di Jabar akan berlangsung hingga Bulan Maret mendatang . Selama musim hujan hingga Maret ini diperkirakan puncaknya terjadi pada bulan Januari dan Februari . Namun diperkirakan curah hujan pada Bulan Februari tidak akan setinggi bulan Januari.
Terkait dengan tingginya curah hujan di bulan Januari ini pihak BMG merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir atau longsor untuk tetap waspada . Menurut Jaya Murjaya udara yang kerap bersuhu rendah di kawasan Bandung dan semua daerah di Jabar merupakan akibat dari tekanan rendah di Australia sehingga suhu di daerah Jabar hingga sekarang ini berkisar antara 19 hingga 26 derajat celcius. Suhu terendah itu akan dirasakan pada dini hari antara pukul 02.00 hingga 04.00. Masalah tekanan rendah di Australia tersebut, dikatakan Jaya, juga memacu tingginya gelombang laut . Contohnya, sekarang ini gelombang setinggi 3 meter masih akan terjadi di selatan Jabar . Tapi suhu dan gelombang tinggi itu diperkirakan hanya akan sampai beberapa hari ke depan saja karena sekarang ini sudah menunjukan tekanan udara di Australia mulai berangsur-angsur naik . (rITHA Suryalaga) Edit by Budi Suwarno S.Sos
Terkait dengan tingginya curah hujan di bulan Januari ini pihak BMG merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir atau longsor untuk tetap waspada . Menurut Jaya Murjaya udara yang kerap bersuhu rendah di kawasan Bandung dan semua daerah di Jabar merupakan akibat dari tekanan rendah di Australia sehingga suhu di daerah Jabar hingga sekarang ini berkisar antara 19 hingga 26 derajat celcius. Suhu terendah itu akan dirasakan pada dini hari antara pukul 02.00 hingga 04.00. Masalah tekanan rendah di Australia tersebut, dikatakan Jaya, juga memacu tingginya gelombang laut . Contohnya, sekarang ini gelombang setinggi 3 meter masih akan terjadi di selatan Jabar . Tapi suhu dan gelombang tinggi itu diperkirakan hanya akan sampai beberapa hari ke depan saja karena sekarang ini sudah menunjukan tekanan udara di Australia mulai berangsur-angsur naik . (rITHA Suryalaga) Edit by Budi Suwarno S.Sos
BAKORWIL DI JABAR BELUM MAKSIMAL
Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf meminta semua Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah di Jabar untuk mengoptimalkan fungsinya terutama dalam menanggulangi masalah bencana banjir dan longsor. Bila Bakorwil optimal dalam funggsinya maka semua informasi detail terkait lokasi dan akibat bencana bisa dilaporkan dari setiap daerah kabupaten/kota ke Pemprov Jabar melalui Bakorwil masing-masing. Di Jawa Barat kata Wagub Dde Yusuf terdapat 4 Bakorwil , terdiri dari Bakorwil Priangan, Cirebon, Purwakarta dan Bogor, tapi selama ini kinerjanya tidak maksimal . Dicontohkan kalau terjadi bencana laporannya berupa SMS selalu larinya ke gubernur dan wakil gubernur , padahal Pemprov itu punya Bakorwil yang seharusnya mampu mengkoordinir informasi-informasi dari daerah.
Ke depan ,kata Wagub Dede Yusuf keberadaan Bakorwil harus benahi , terutama dalam hal informasi .Dengan cara tersebut tidak semua permasalahan mengenai bencana menumpuk di Bandung . Berdasarkan informasi yang diterima kata wagub Dede Yusuf , saat ini banjir dan longsor sudah melanda beberapa daerah di Jabar , diantaranya bencana banjir terjadi di Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Kabupaten Bandung sedangkan bencana longsor melanda beberapa daerah seperti kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Jalan Tol Cipularang . Oleh sebab itu tidak ada cara yang lebih baik selain korwil-korwil yang ada di Jawa Barat ini harus diberdayakan . Terkait kejelasan tugas-tugas setiap pejabat dalam menangani penanggulangan bencana alam tersebut dikatakan Wagub Dede Yusuf , Pemprov Jabar harus segera menyusun Perda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Undang-undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Nasional , sementara ini di beberapa provinsi sudah dibentuk sehingga upaya penanggulangan bencana menjadi jelas, tidak seperti di Jawa Barat banyak pejabat yang kesulitan bertindak karena tidak ada payung hukumnya. Kalau saja Perda Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah terbentuk kata wagub tidak ada lagi pejabat yang serba ketakutan untuk bertindak . (Ritha Suryalaga) Edit by Budi Suwarno
Ke depan ,kata Wagub Dede Yusuf keberadaan Bakorwil harus benahi , terutama dalam hal informasi .Dengan cara tersebut tidak semua permasalahan mengenai bencana menumpuk di Bandung . Berdasarkan informasi yang diterima kata wagub Dede Yusuf , saat ini banjir dan longsor sudah melanda beberapa daerah di Jabar , diantaranya bencana banjir terjadi di Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Kabupaten Bandung sedangkan bencana longsor melanda beberapa daerah seperti kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis dan Jalan Tol Cipularang . Oleh sebab itu tidak ada cara yang lebih baik selain korwil-korwil yang ada di Jawa Barat ini harus diberdayakan . Terkait kejelasan tugas-tugas setiap pejabat dalam menangani penanggulangan bencana alam tersebut dikatakan Wagub Dede Yusuf , Pemprov Jabar harus segera menyusun Perda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Undang-undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Nasional , sementara ini di beberapa provinsi sudah dibentuk sehingga upaya penanggulangan bencana menjadi jelas, tidak seperti di Jawa Barat banyak pejabat yang kesulitan bertindak karena tidak ada payung hukumnya. Kalau saja Perda Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah terbentuk kata wagub tidak ada lagi pejabat yang serba ketakutan untuk bertindak . (Ritha Suryalaga) Edit by Budi Suwarno
POLITISI DADAKAN JELANG PEMILU LEGISLATIF BANYAK BERMUNCULAN
Senin,19 Januari 2009 pukul 21.30wib
Ongkos politik paling besar yang harus dikeluarkan seorang calon legislatif adalah untuk biaya tahapan kampanye yang dilakukan bukan hanya pada saat masa kampanye tetapi juga masa sosialisasi caleg saat sekarang ini. Menurut Doktor Karim Suryadi Pakar komunikasi politik UPI Bandung,menjelang Pemilu Lagislatif 9 April 2009 mendatang,banyak bermunculan politisi dadakan untuk menjadi caleg baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam wawancara dengan RRI Karim mengatakan kondisi tersebut terjadi sebagai buah dari ketidak siapan para caleg yang ketinggalan politik tidak berbekal pengalaman,sehingga mereka seakan-akan menjadikan ongkos politik sebagai investasi. Gejala ini tidak begitu menggembirakan bagi politik Indonesia,karena semestinya pengalaman kemasyarakatan dijadikan sebagai investasi terpenting bagi seseorang untuk terjun ke dunia politik. Tetapi yang terjadi saat ini justru malah bergeser ke investasi dalam bentuk uang sehingga mereka harus berhitung berapa jumlah kaos yang harus dibayar,jumlah spanduk,baligo dan masih banyak lagi keperluan yang harus dibiayai seorang caleg. Ditegaskan Karim Suryadi seakan-akan suara itu sudah dihargakan. Kondisi ini dilakukan oleh politisi yang terus berulang dan berulang tiap menjelang Pemilu,mereka mendekati konstituennya dengan cara instan dengan iming-iming politik uang. Jadi hal ini bukannya salah masyarakat sebagai calon pemilih karena mereka lebih menghargai upaya yang dilakukam politisi ketimbang apa yang diberikan oleh politisi. Ketika disinggung berapa idealnya biaya politik bagi caleg,Karim menegaskan sebenarnya tidak ada patokan,karena dari tahun ke tahun berubah dan besaran ongkos politik akan ditentukan oleh strategi politisi tersebut dalam memperjuangkan apa yang dicita citakan. Dalam politik modern,kampanye bukan hanya dilakukan untuk memenangkan kursi tetapi banyak pejabat politik di negara lain terus berkampanye meskipun mereka sudah menduduki sebuah jabatan publik tetapi kampanye itu diarahkan bagaimana cara publik mendukung kebijakan yang dia perjuangkan. Hal ini tegas Karim Suryadi,di Indonesia belum lazim sebab di Indonesia umumnya politisi akan berhenti berkampanye,berhenti meraih simpati dan berhenti meraih dukungan masyarakat apabila kedudukan sudah didapat. Di negara lain yang sudah lebih modern kondisi tersebut tidak terjadi. Topik bermunculannya politisi dadakan menjelang Pemilu Legislatif 2009 ini,akan dibahas tuntas dalam live dialog RRI Bandung bertajuk GENTRA RRI BANDUNG edisi Selasa 20 Januari 2009 pada jam 07.20 hingga 08.00 wib melalui Pro 1 AM 540 Khz dan Pro 2 FM 96 Mhz. Pendengar dapat berinteraksi aktif dalam acara tersebut melalui telepon 022-7200996 atau 022-7207031, pesan singkat melalui 085 521 49 760.(Lestari Justian)
Ongkos politik paling besar yang harus dikeluarkan seorang calon legislatif adalah untuk biaya tahapan kampanye yang dilakukan bukan hanya pada saat masa kampanye tetapi juga masa sosialisasi caleg saat sekarang ini. Menurut Doktor Karim Suryadi Pakar komunikasi politik UPI Bandung,menjelang Pemilu Lagislatif 9 April 2009 mendatang,banyak bermunculan politisi dadakan untuk menjadi caleg baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam wawancara dengan RRI Karim mengatakan kondisi tersebut terjadi sebagai buah dari ketidak siapan para caleg yang ketinggalan politik tidak berbekal pengalaman,sehingga mereka seakan-akan menjadikan ongkos politik sebagai investasi. Gejala ini tidak begitu menggembirakan bagi politik Indonesia,karena semestinya pengalaman kemasyarakatan dijadikan sebagai investasi terpenting bagi seseorang untuk terjun ke dunia politik. Tetapi yang terjadi saat ini justru malah bergeser ke investasi dalam bentuk uang sehingga mereka harus berhitung berapa jumlah kaos yang harus dibayar,jumlah spanduk,baligo dan masih banyak lagi keperluan yang harus dibiayai seorang caleg. Ditegaskan Karim Suryadi seakan-akan suara itu sudah dihargakan. Kondisi ini dilakukan oleh politisi yang terus berulang dan berulang tiap menjelang Pemilu,mereka mendekati konstituennya dengan cara instan dengan iming-iming politik uang. Jadi hal ini bukannya salah masyarakat sebagai calon pemilih karena mereka lebih menghargai upaya yang dilakukam politisi ketimbang apa yang diberikan oleh politisi. Ketika disinggung berapa idealnya biaya politik bagi caleg,Karim menegaskan sebenarnya tidak ada patokan,karena dari tahun ke tahun berubah dan besaran ongkos politik akan ditentukan oleh strategi politisi tersebut dalam memperjuangkan apa yang dicita citakan. Dalam politik modern,kampanye bukan hanya dilakukan untuk memenangkan kursi tetapi banyak pejabat politik di negara lain terus berkampanye meskipun mereka sudah menduduki sebuah jabatan publik tetapi kampanye itu diarahkan bagaimana cara publik mendukung kebijakan yang dia perjuangkan. Hal ini tegas Karim Suryadi,di Indonesia belum lazim sebab di Indonesia umumnya politisi akan berhenti berkampanye,berhenti meraih simpati dan berhenti meraih dukungan masyarakat apabila kedudukan sudah didapat. Di negara lain yang sudah lebih modern kondisi tersebut tidak terjadi. Topik bermunculannya politisi dadakan menjelang Pemilu Legislatif 2009 ini,akan dibahas tuntas dalam live dialog RRI Bandung bertajuk GENTRA RRI BANDUNG edisi Selasa 20 Januari 2009 pada jam 07.20 hingga 08.00 wib melalui Pro 1 AM 540 Khz dan Pro 2 FM 96 Mhz. Pendengar dapat berinteraksi aktif dalam acara tersebut melalui telepon 022-7200996 atau 022-7207031, pesan singkat melalui 085 521 49 760.(Lestari Justian)
Langganan:
Postingan (Atom)
