Garut,RRI (Senin 16 maret 09 )
Pelaksanaan hari H Pemilu 2009 hanya tinggal sekitar tiga minggu lagi. Namun hingga saat ini kebutuhan logistik dalam bentuk bilik suara di Kabupaten Garut, masih jauh dari mencukupi. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan para penyelenggara pemlu di Garut, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut.Anggota Divisi Logistik KPU Garut, Dadang Sudarajat, S.Pd., mengatakan, dari 20.460 unit bilik suara yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu 2009 di Garut, hingga saat ini baru hanya 7.180 unit saja yang tersedia. Sedangkan selebihnya, sebanyak 13.260 unit bilik suara, belum tersedia.kekurangan sebanyak 13.260 unit bilik suara di Garut tersebut, menurut Dadang dipastikan tidak akan bisa dipenuhi pihak KPU Provinsi akibat terjadinya kegagalan pelaksanaan tender bilik suara di tingkat KPU Jabar. Bahkan selain Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, dipastikan permasalahan serupa juga dialami kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat. Dijelaskannya, proses pendistribusian logistik pemilu hingga ke PPK dan PPS paling lambat pada H-3 atau 6 April 2009. Karena semua logistik sudah harus berada di tempat pemungutan suara (TPS) paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara yang digelar 9 April 2009 mendatang.Untuk mengantisipasi kekurangan bilik suara tersebut, imbuh Dadang, KPUD Garut telah mengajukan permohonan ke KPU Provinsi yang selanjutnya di laporkan ke KPU Pusat, agar anggaran untuk bilik suara, langsung diserahkan ke KPPS. Namun, tambahnya, jika ternyata pengajuan tersebut tidak dikabulkan KPU Pusat, maka KPU Garut akan meminta bantuan kepada tim kordinasi pemilu Kabupaten yang di ketuai oleh Setda Garut untuk meminta dana stimulan pemerintah setempat untuk pengadaan bilik suara tersebut.Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga menerangkan, ada sejumlah surat suara yang mengalami kerusakan, diantaranya surat suara untuk DPR-RI mencapai 2.000 surat suara dan DPRD Provinsi 200 surat suara. Sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, khusus DP 3, terjadi kekurangan sebanyak 900 surat suara.Irwan Rudiawan
Minggu, 15 Maret 2009
Kepergok Pungli Enam Oknum Dishub Diamankan
Garut.RRI (senin 16 maret 09 )
Hingga saat ini, aksi pungutan liar (pungli) jalanan terhadap para sopir angkutan yang dilakukan baik oleh oknum petugas maupun preman di wilayah Hukum Kepolisian Wilayah (Polwil) Priangan, masih begitu marak. Akibatnya, banyak pengusaha angkutan yang mengeluh dirugikan sehingga akhirnya mereka mengadukan hal tersebut ke Polwil Priangan.Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, saat ini jajaran Polwil Priangan, giat melakukan operasi untuk menertibkan para pelaku pungli jalanan tersebut. Tak hanya preman saja yang jadi sasaran operasi ini, bahkan juga para oknum aparat tak luput dari sasaran mereka.Seperti halnya dalam sebuah operasi mendadak yang dilaksanakan Sabtu (14/3) malam kemarin. Petugas Unit Paminal (Pengamanan Internal) Polwil Priangan, berhasil mengamankan enam orang oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung yang ketangkap basah sedang melakukan pungli di sekitar Kampung Citaman, Desa/Kec. Nagreg, Kab. Bandung, tepatnya di depan Pos Retribusi Citaman. Dalam operasinya yang dilakukan di sepanjang jalur Garut-Bandung dengan menurunkan 10 orang personil Unit Paminal dan dipimpin langsung Kanit Paminal, AKP Suparman, sepanjang jalan, petugas yang semuanya menggunakan mobil dan pakaian preman, terus mengamati beberapa petugas baik kepolisian maupun Dishub yang tengah bertugas di jalanan. Dari sekian titik rawan yang diincar, para petugas berhasil menangkap basah enam orang oknum Dishub yang terbukti melakukan pungli terhadap sejumlah kendaraan barang. Maka, tanpa sempat mengelak lagi, keenamnya langsung digiring ke Mapolwil Priangan di Jalan Sudirman Garut. Tak ketinggalan, petugas juga mengamankan sejumlah uang hasil pungli yang disimpan dalam dua buah kas. Kapolwil Priangan, Kombes Anton Charliyan, didampingi Kanit Paminal, AKP Suparman, menyebutkan, ke-enam oknum berseragam Dishub tersebut, terpaksa diamankan karena ketangkap basah petugas saat melakukan pungli terhadap sejumlah kendaraan pengangkut barang yang melintas di sekitar daerah Citaman Nagreg. Ke-enam oknum petugas Dishub tersebut, adalah Dani Suhendar, Ajat Sudrajat, Agus Gunawan, Asep Mulyana, Iwan Abdulrochim dan Zenal Muzaki. Begitu diperiksa petugas melakukan pemeriksaan, ternyata mereka tak memiliki surat tugas resmi dari instansi terkait untuk memungut retribusi. Apalagi dalam pelaksanaannya, mereka juga tak memberikan karcis terhadap sopir atau kenek kendaraan yang dipungut retribusi.Dari pengakuan ke-enam oknum tersebut, diperoleh keterangan jika dalam seharinya mereka ditargetkan harus menyetor uang sejumlah Rp 1,2 juta melalui Danpos, Anwar Sutarwan untuk selanjutnya disetorkan ke Dishub Kab. Bandung.Lebih jauh dijelaskan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini sehinga bisa diketahui dalang atau backing yang berada di belakang aksi pungli ini. Diterangkan, operasi seperti ini akan dilakukan secara insidentil, berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima. Sebenarnya, yang jadi sasaran operasi itu sendiri, adalah anggota kepolisian karena selama ini, diakuinya banyak pengaduan yang menyebutkan ada oknum anggota yang juga melakukan pungli.Sementara itu, salah seorang oknum yang berhasil diamankan mengaku, uang hasil pungli tersebut, sebagian disetorkan ke Kantor Dishub melalui Danpos mereka dan sebagaian lagi mereka bagi-bagi. Diakuinya pula, pemungutan retribusi yang mereka lakukan tersebut juga diketahui oleh Kabid Lalin Dishub Kab. Bandung, Yudi Fadilah....Irwan Rudiawan
Hingga saat ini, aksi pungutan liar (pungli) jalanan terhadap para sopir angkutan yang dilakukan baik oleh oknum petugas maupun preman di wilayah Hukum Kepolisian Wilayah (Polwil) Priangan, masih begitu marak. Akibatnya, banyak pengusaha angkutan yang mengeluh dirugikan sehingga akhirnya mereka mengadukan hal tersebut ke Polwil Priangan.Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, saat ini jajaran Polwil Priangan, giat melakukan operasi untuk menertibkan para pelaku pungli jalanan tersebut. Tak hanya preman saja yang jadi sasaran operasi ini, bahkan juga para oknum aparat tak luput dari sasaran mereka.Seperti halnya dalam sebuah operasi mendadak yang dilaksanakan Sabtu (14/3) malam kemarin. Petugas Unit Paminal (Pengamanan Internal) Polwil Priangan, berhasil mengamankan enam orang oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung yang ketangkap basah sedang melakukan pungli di sekitar Kampung Citaman, Desa/Kec. Nagreg, Kab. Bandung, tepatnya di depan Pos Retribusi Citaman. Dalam operasinya yang dilakukan di sepanjang jalur Garut-Bandung dengan menurunkan 10 orang personil Unit Paminal dan dipimpin langsung Kanit Paminal, AKP Suparman, sepanjang jalan, petugas yang semuanya menggunakan mobil dan pakaian preman, terus mengamati beberapa petugas baik kepolisian maupun Dishub yang tengah bertugas di jalanan. Dari sekian titik rawan yang diincar, para petugas berhasil menangkap basah enam orang oknum Dishub yang terbukti melakukan pungli terhadap sejumlah kendaraan barang. Maka, tanpa sempat mengelak lagi, keenamnya langsung digiring ke Mapolwil Priangan di Jalan Sudirman Garut. Tak ketinggalan, petugas juga mengamankan sejumlah uang hasil pungli yang disimpan dalam dua buah kas. Kapolwil Priangan, Kombes Anton Charliyan, didampingi Kanit Paminal, AKP Suparman, menyebutkan, ke-enam oknum berseragam Dishub tersebut, terpaksa diamankan karena ketangkap basah petugas saat melakukan pungli terhadap sejumlah kendaraan pengangkut barang yang melintas di sekitar daerah Citaman Nagreg. Ke-enam oknum petugas Dishub tersebut, adalah Dani Suhendar, Ajat Sudrajat, Agus Gunawan, Asep Mulyana, Iwan Abdulrochim dan Zenal Muzaki. Begitu diperiksa petugas melakukan pemeriksaan, ternyata mereka tak memiliki surat tugas resmi dari instansi terkait untuk memungut retribusi. Apalagi dalam pelaksanaannya, mereka juga tak memberikan karcis terhadap sopir atau kenek kendaraan yang dipungut retribusi.Dari pengakuan ke-enam oknum tersebut, diperoleh keterangan jika dalam seharinya mereka ditargetkan harus menyetor uang sejumlah Rp 1,2 juta melalui Danpos, Anwar Sutarwan untuk selanjutnya disetorkan ke Dishub Kab. Bandung.Lebih jauh dijelaskan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini sehinga bisa diketahui dalang atau backing yang berada di belakang aksi pungli ini. Diterangkan, operasi seperti ini akan dilakukan secara insidentil, berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima. Sebenarnya, yang jadi sasaran operasi itu sendiri, adalah anggota kepolisian karena selama ini, diakuinya banyak pengaduan yang menyebutkan ada oknum anggota yang juga melakukan pungli.Sementara itu, salah seorang oknum yang berhasil diamankan mengaku, uang hasil pungli tersebut, sebagian disetorkan ke Kantor Dishub melalui Danpos mereka dan sebagaian lagi mereka bagi-bagi. Diakuinya pula, pemungutan retribusi yang mereka lakukan tersebut juga diketahui oleh Kabid Lalin Dishub Kab. Bandung, Yudi Fadilah....Irwan Rudiawan
Akibat Tak ada Subsidi Pemerintah beban Biaya Masyrakat Pengguna Darah tinggi
Garut,RRI (senin 16 maret 09 )
Adanya kenaikan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD), membuat masyarakat pengguna darah harus terbebani biaya cukup tinggi untuk mendapatkan darah. Hal ini, diperparah lagi dengan tidak adanya subsidi dari pemerintah untuk BPPD ini. Demikian diungkapkan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Mar’ie Muhammad di sela acara Peresmian dan Penyerahterimaan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Garut dari pihak Chevron Geothermal Indonesia (CGI), Ltd. di Jln Rumah Sakit, Kec. Tarogongkidul, Sabtu (14/3).Dikatakan Mar'ie, darah adalah kebutuhan vital yang sampai saat ini belum bisa tergantikan dengan zat apapun juga untuk kesehatan dan keselamatan manusia. Guna menjaga kualitas dan keamanan darah, PMI meningkatkan fasilitas pengelolaan transfusi darah secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.Selain itu lanjutnya, peningkatan donor sukarela perlu diupayakan semua UTD PMI. Sebab, PMI harus tetap menjaga agar keberadaan darah tidak sampai menghalami defisit terutama untuk mengantisifasi kebutuhan darah di daerah terisolir yang jauh dari rumah sakit dengan kasus perdarahan ibu melahirkan.Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Keuangan RI pada jaman Orde Baru ini, dengan tegas meminta agara pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provisnsi, hingga kabupaten, mempunyai kepedulian terhadap upaya PMI dalam hal penyediaan darah yang sehat. Utuk itu, sudah sepantasnyalah saat ini pemerintah menyisihkan anggaran untuk membantu subsidi BPPD. Mar'ie yang saat itu didampingi Ketua PMI Jabar, Sukarna dan juga Kadinkes Prov Jabar, Alma Luchyati, mengharapkan agar renovasi yang telah dilakukan terhadap UTDC PMI Garut ini, dapat memicu peran serta aktif masyarakat untuk menjadi Keluarga Donor Darah dan pentingnya untuk menjadi pendonor darah pemula yang medonorkan darahnya secara rutin dan sukarela. Upaya merehabilitasi UTDC PMI Garut diharapkan Mar'ie, dapat memposisikan unit ini menjadi Unit Transfusi Darah rujukan untuk wilayah Priangan Timur yang meliputi Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar serta menjadikannya lebih mandiri.Prakarsa pengelola UTDC PMI Garut yang di pimpin oleh dr. Heru Chairul Aziz ini dinilai PMI cukup inovatif karena turut mengembangkan konsep kemitraan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai kelompok dan anggota masyarakat setempat. PMI berharap prakarsa yang di rintis UTDC PMI Garut ini dapat terus dikembangkan dan memicu instansi Unit Transfusi Darah lainnya untuk mengidentifikasi dan melakukan inisiatif yang serupa di wilayahnya masing-masing.Dalam acara ini, PMI Pusat juga menyerahkan penghargaan kepada CGI atas peranserta mendukung peningkatan kapasitas PMI dalam pelayanan dan pengolahan darah untuk masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Sekretaris Jenderal PMI Pusat, Iyang D. Sukandar, Kepala Dinas Kesehtan Prov. Jabar, Alma Luchyati, Bupati Garut, Aceng HM Fikri, jajaran pengurus dari PMI Pusat, Pengurus PMI Prov Jabar, jajaran Pengurus PMI Cabang Garut, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Garut.Irwan rudiawan
Adanya kenaikan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD), membuat masyarakat pengguna darah harus terbebani biaya cukup tinggi untuk mendapatkan darah. Hal ini, diperparah lagi dengan tidak adanya subsidi dari pemerintah untuk BPPD ini. Demikian diungkapkan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Mar’ie Muhammad di sela acara Peresmian dan Penyerahterimaan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Garut dari pihak Chevron Geothermal Indonesia (CGI), Ltd. di Jln Rumah Sakit, Kec. Tarogongkidul, Sabtu (14/3).Dikatakan Mar'ie, darah adalah kebutuhan vital yang sampai saat ini belum bisa tergantikan dengan zat apapun juga untuk kesehatan dan keselamatan manusia. Guna menjaga kualitas dan keamanan darah, PMI meningkatkan fasilitas pengelolaan transfusi darah secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.Selain itu lanjutnya, peningkatan donor sukarela perlu diupayakan semua UTD PMI. Sebab, PMI harus tetap menjaga agar keberadaan darah tidak sampai menghalami defisit terutama untuk mengantisifasi kebutuhan darah di daerah terisolir yang jauh dari rumah sakit dengan kasus perdarahan ibu melahirkan.Dalam kesempatan tersebut, mantan Menteri Keuangan RI pada jaman Orde Baru ini, dengan tegas meminta agara pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provisnsi, hingga kabupaten, mempunyai kepedulian terhadap upaya PMI dalam hal penyediaan darah yang sehat. Utuk itu, sudah sepantasnyalah saat ini pemerintah menyisihkan anggaran untuk membantu subsidi BPPD. Mar'ie yang saat itu didampingi Ketua PMI Jabar, Sukarna dan juga Kadinkes Prov Jabar, Alma Luchyati, mengharapkan agar renovasi yang telah dilakukan terhadap UTDC PMI Garut ini, dapat memicu peran serta aktif masyarakat untuk menjadi Keluarga Donor Darah dan pentingnya untuk menjadi pendonor darah pemula yang medonorkan darahnya secara rutin dan sukarela. Upaya merehabilitasi UTDC PMI Garut diharapkan Mar'ie, dapat memposisikan unit ini menjadi Unit Transfusi Darah rujukan untuk wilayah Priangan Timur yang meliputi Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar serta menjadikannya lebih mandiri.Prakarsa pengelola UTDC PMI Garut yang di pimpin oleh dr. Heru Chairul Aziz ini dinilai PMI cukup inovatif karena turut mengembangkan konsep kemitraan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai kelompok dan anggota masyarakat setempat. PMI berharap prakarsa yang di rintis UTDC PMI Garut ini dapat terus dikembangkan dan memicu instansi Unit Transfusi Darah lainnya untuk mengidentifikasi dan melakukan inisiatif yang serupa di wilayahnya masing-masing.Dalam acara ini, PMI Pusat juga menyerahkan penghargaan kepada CGI atas peranserta mendukung peningkatan kapasitas PMI dalam pelayanan dan pengolahan darah untuk masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Sekretaris Jenderal PMI Pusat, Iyang D. Sukandar, Kepala Dinas Kesehtan Prov. Jabar, Alma Luchyati, Bupati Garut, Aceng HM Fikri, jajaran pengurus dari PMI Pusat, Pengurus PMI Prov Jabar, jajaran Pengurus PMI Cabang Garut, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Garut.Irwan rudiawan
Langganan:
Postingan (Atom)
