Nasib Ratusan Honorer Pemkab Garut di Ujung Tanduk

Garut,RRI (kamis 12 pebuari 09 )

Meski sudah melalui porses perjuangan sedemikian rupa, dari mulai unjuk rasa, dan melakukan berbagai audensi baik dengan unsur legislatrif, maupun dengan institusi terkait, namun nasib 900 an Tenaga Kerja Kontrak TKK tahun 2005, yang belum masuk dan terakomodir menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) dilingkungan pemkab garut nampaknya harus bersabar dan tetap bersabar menunggu kepastian pengangkatan CPNS pasalnya hasil keputusan kementrian pemberdayaan apratur negara (menpan) menyatakan keputusan nasib ratusan TKK teresbut diserahkan kepada pemerintah Daerah,dan hal itu saat ini tengah menjadi bahan pertimbangan pemkab Garut mengingat tidak memungkinkannya kondisi anggaran APBD Garut 2009 Demikian ditegaskan buapti Garut Aceng HM Fikri disela sela coffe Morning bersama warga
pedagang kaki lima dan sejumlah wartawan di pendopo garut. Menurut fikri saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan atau mengkalkulasi terhadap kemampuan anggaran APBD untuk mengakomodir asapirasi ratusan pegwai TKK yang mendesak untuk segera diangkat atau
masuk dalam data bease pengangkatan CPNS atau alternatif tuntutan lainnya adalah mereka meminta kenaikan honor TKK yang dinilai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan lebih buruk dari pada gaji pembantu rumah tangga dan jauh dari upah minimum kabupaten UMK yang ditetapkan yakni honor TKK saat ini hanya dibayar RP 350 ribu/orang /bulannya.insert
Namun ada alternatif lain yang saat ini tengah dalam proses pembahasan yakni kabupaten garut akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah percepatan pembangunan dan perekonomian Daerah dengan membentuk sebuah perusahaan Holding Compeny dengan demikian peluang untuk investor cukup terbuka lebar dikabupaten garut dan rencana tersebut diharapkan bisa menjadi opsi pelemparan Karyawan tenaga Kerja Kontrak yang nasibnya kini tengah diujung tanduk. Irwan Rudiawan