KPU JABAR AKUI MINIM SOSIALISASI PEMILU 2009

Selasa,13 Januari 2009 pukul 08.40wib

Pemilihan Umum atau Pemilu sudah banyak dikenal masyarakat,yakni sebagai salah satu cara yang tepat untuk menentukan langkah kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan melalui jalur politik. Namun bagi seorang warga Bandung ber nama Parto yang banyak berkecimpung dibidang media,keberatan jika Pemilu disebut sebagai pesta demokrasi adalah berlebihan . Karena menurutnya dalam Pemilu tersebut siapa sebenarnya yang berpesta demokrasi itu. Kepada RRI Parto mempertanyakan siapa yang berpesta dalam Pemilu tersebut.
Bagi Parto Pemilu memang ada untung dan ruginya,namun dirinya juga menyesalkan karena undang-undang mensyaratkan system Pemilu 2009 dengan mencontreng yang menurutnya system tersebut tidak menguntungkan terlebih sebagian calon pemilih ada di daerah pedesaan. Selain itu calon pemilih juga beragam ada usia pemula,dewasa dan paruh baya,pada umumnya yang berada di pedesaan jarang menyentuh pena sebagai alat untuk mencontreng. Disamping itu,masih kurangnya sosialisasi Pemilu oleh KPU terkait minimnya anggaran sehingga belum menyentuh sasaran. Menanggapi minimnya sosialisasi Pemilu,Ketua KPU Jawa barat Ferry Kurnia Rizkiansyah kepada RRI mengakui masalah sosialisasi masih belum optimal,selain karena anggaran belum turun juga karena aturan yang masih tumpang tindih.
Sosialisasi Pemilu tegas Ferry,menjadi tanggung jawab KPU,sehingga pihaknya terus berupaya melakukan komunikasi massa antara lain tatap muka dengan berbagai stake holder terkait supaya mereka dapat getok tular menginformasikan persoalan Pemilu. Meski demikian,Ferry menyatakan untuk kebutuhan logistic penunjang Pemilu,dalam minggu ini diharapkan dapat diselesaikan melalui proses pelelangan. Logistik yang harus baru dalam Pemilu 2009 tegas Ferry,adalah formulir dan kelengkapan di TPS,kecuali kotak suara dan bilik hanya melengkapi kekurangan jika ada yang tidak dapat dipergunakan lagi. Diperkirakan 60 persen logistic lama masih dapat dimanfaatkan sehingga hanya menambah 40 persen logistic baru. Sementara untuk persediaan tinta,surat suara dan segel menjadi tanggung jawab KPU Pusat.(Lestari Justian)