Mutasi dan Pelantikan Dagelan Warnai Birokrasi pemkab Garut

Garut,RRI(14/Jan/09)

Protes dan pertanyaan sejumlah kalangan pasca mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Garut secara besar-besaran 24 Desember lalu, masih belum terjawab. Kini kritikan kembali dilontarkan sejumlah kalangan pasca dilakukannya kembali mutasi pejabat besar-besaran di lingkungan Pemkab Garut yang dilaksanakan Jumat (9/1) kemarin.Selain mengeluhkan pelaksanaan pelantikan yang terkesan "heuheureuyan", sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Garut juga memandang terjadi kejanggalan dalam mutasi yang dilakukan terhadap sekitar 1500 pejabat tersebut. Hal ini semakin menguatkan dugaan mereka jika pelaksanaan mutasi tersebut dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu saja dan bukan berdasarkan aturan yang seharusnya.Beberapa pejabat yang ditemui Priangan pasca acara pelantikan eselon IV yang dilaksanakan di lapangan Setda Garut, mengaku heran karena dalam pelantikan tersebut ada dua pejabat yang baru dilantik sekitar dua minggu lalu, namun saat ini sudah dipindahkan lagi. Padahal, menurut mereka, SK pelantikan dan pengukuhan yang dilaksanakan terhadap dua pejabat tersebut 24 Desember lalu masih belum diterima, namun tiba-tiba mereka sudah dipindahkan lagi. "Salah satu contohnya, dalam acara Pelantikan dan Pengukuhan 24
Desember lalu di Pendopo, Dudung yang asalnya sebagai Kabag TU Dinas Perikanan, dimutasi menjadi Camat Cisompet. Namun ternyata, dalam acara pelantikan yang dilaksanakan Jumat, 9 Januari kemarin, Dudung dipindahkan lagi menjadi Camat Limbangan, sedangkan Camat
Limbangan, Haerudin dipindahkan menjadi Camat Cisompet," ujar beberapa pejabat kepada RRIKejadian ini menurut mereka tentu saja sangat janggal, bahkan bisa dibilang lucu. Sedangkan menurut aturan, mutasi yang dilakukan terhadap salah seorang pejabat, bisa dilakukan jika pejabat tersebut sudah menduduki jabatannya paling sebentar selama enam bulan. "Kami sangat kaget, kejadian seperti ini ko bisa sampai terjadi. Apakah memang si pembuat kebijakan yang memang tidak faham akan aturan atau memang sengaja pura-pura tidak faham.Menurut mereka, kejadian tersebut baru merupakan salah satu contoh adanya kejanggalan dalam hal penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Garut. Mereka menilai, masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya yang patut dipertanyakan, termasuk diantaranya terhadap Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Garut."Ini merupakan sesuatu yang tak bisa dibiarkan, karena dampaknya akan sangat jelek terhadap reputasi Pemkab Garut secara keseluruhan. Oleh karena itu, bersama Forum PNS Garut, sepakat untuk mempertanyakan hal ini kepada pihak terkait, diantaranya Baperjakat yang terkesan sangat
tak berfungsi. Irwan Rudiawan