Garut.RRI – Terkait carut marutnya pembagian kompor gas kepada masyarakat yang juga merupakan program pemerintah untuk melakukan konversi dari minyak tanah ke gas, pemkab Garut meminta agar konsultan yang menangani distribusi kompor gas kepada masyarakat harus bertanggung jawab secara moral.
Asisten Daerah II Budiman yang didampingi Kabag Ekonomi Sutarman mengungkapkan, meski konsultan yang melakukan pembagian kompor gas tidak bertanggung jawab kepada pemda Garut, akan tetapi dirinya berharap, mereka mau ikut bertanggung jawab secara moral terhadap suksesnya pembagian kompor gas kepada masyarakat.
Pemkab sendiri selama ini tidak pernah mendapat laporan pembagian kompor gas tersebut dari para konsultan yang mendapat tugas membagikan kompor gas kepada warga Garut dari Pertamina. Pemkab selama ini mendapat laporan dari kantor kecamatan, dan data itu ternyata berbeda dengan yang dimiliki pertamina yang didapat dari konsultan dan digunakan sebagai dasar penarikan minyak tanah dari kabupaten Garut.
Budiman mengungkapkan, konsultan dapat berkoordinasi lebih erat lagi dengan jajaran pemerintah dalam membagikan kompor gas nantinya. Hal ini menurutnya dianggap penting agar nantinya jika kelak konsultan menemukan permasalahan dilapangan dapat dicarikan solusinya bersama-sama.
Budiman juga meminta kepada Pertamina agar tetap terus menyalurkan minyak tanah bersubsidi kekabupaten Garut paling tidak sampai permasalahan dilapangan untuk pembagian kompor gas selesai dan adanya kesiapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Sementara itu, menurut Yu Suherman salah satu konsultan dari Universitas Indonesia yang mendapatkan proyek pembagian kompor gas dikabupaten Garut dari Pertamina pihaknya telah melaksanakan pembagian kompor gas sebagaimana kontrak dengan Pertamina pada tahap pertama sebanyak 76 ribu paket lebih, untuk tahap kedua, menurut pihaknya juga mendapatkan proyek pembagian kompor gas dari pertamina untuk 6 kecamatan dikabupaten Garut sebanyak 71 ribu lebih paket.
“masyarakat tidak perlu demo lagi, karena sebentar lagi kita akan membagikan paket kompor gas sebanyak 71 ribu lebih dienam kecamatan yaituWanaraja, Karangpawitan, Tarogong Kaler dan Kidul serta Samarang dan Pasirwangi,”katanya menenangkan masyarakat.
Sementara terkait permintaan pemkab Garut agar konsultan dapat lebih koordinasi dengan pemerintah menurutnya, pihaknya bekerja secara professional, saat ini pihaknya ditunjuk oleh Pertamina, oleh karenanya laporan kerjanya juga diberikan kepada pihak Pertamina, tapi jika Pertamina menginstruksikan agar pihaknya juga laporan kepemerintah daerah maka hal itu akan dilakukannya.
“kita berusaha professional, kita bekerja dengan Pertamina, makanya laporannya juga ke Pertamina bukan pemda, tapi jika Pertamina menginstruksikan demikian pasti kita akan lakukan,’tegasnya.
Sementara itu terkait data penerima yang tidak valid, menurut Yu Suherman, pihaknya dalam melakukan pendataan senantiasa bekerjasama dengan aparat desa dan kecamatan, oleh karenanya data penerima yang mereka gunakan juga diyakini sesuai dengan keadaan dilapangan.(Irwan R)
Selasa, 28 April 2009
Minggu, 19 April 2009
Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu Garut Diskorsing
Garut,RRI (senin 20 april 09)
- Rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2009 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, terpaksa diskorsing pelaksanaannya pada pukul 02.00 WIB Senin dini hari.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan, skorsing itu dilakukan setelah adanya kesepakatan para saksi dari Parpol dengan penyelenggara (KPU), menyusul masih terdapat tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum siap menyampaikan rekapitulasi hasilnya pada rapat
pleno tersebut.Ketiga PPK tersebut, terdiri PPK Cisurupan, Banyuresmi serta PPK Karangpawitan yang ketika mendapat kesempatan menyampaikan laporannya, juga terdapat PPK yang sudah tidak ada di tempat meski sempat dilakukan pencarian, ungkap Ketua KPU setempat Aja Rowikarim sebagaimana ditirukan Asep Nurjaman.Sehingga kegiatan rapat pleno ini akan kembali dilanjutkan pada Senin mulai pukul 10.00 WIB, yang menurut Nurjaman sah-sah saja karena sudah terdapat kesepakatan para saksi dari Parpol dengan KPU Kabupaten Garut,katanya.Sedangkan 39 PPK lainnya, masing-masing telah menyampaikan laporan rekapitulasi
hasil Pemilu pada rapat pleno yang berlangsung sejak Sabtu pagi (18/4) lalu, di gedung KORPRI dan Linmas setempat dengan dihadiri sekurangnya 400 orang pengunjung.Diantaranya meliputi para saksi dari Parpol, sejumlah calon legislator serta beberapa calon legislator yang menyempatkan melakukan pemantauannya, dengan dijaga ketat sekitar 300 personil gabungan Polres Garut dan unsur keamanan lainnya.IRwan Rudiawan
- Rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tahun 2009 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut, terpaksa diskorsing pelaksanaannya pada pukul 02.00 WIB Senin dini hari.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan, skorsing itu dilakukan setelah adanya kesepakatan para saksi dari Parpol dengan penyelenggara (KPU), menyusul masih terdapat tiga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum siap menyampaikan rekapitulasi hasilnya pada rapat
pleno tersebut.Ketiga PPK tersebut, terdiri PPK Cisurupan, Banyuresmi serta PPK Karangpawitan yang ketika mendapat kesempatan menyampaikan laporannya, juga terdapat PPK yang sudah tidak ada di tempat meski sempat dilakukan pencarian, ungkap Ketua KPU setempat Aja Rowikarim sebagaimana ditirukan Asep Nurjaman.Sehingga kegiatan rapat pleno ini akan kembali dilanjutkan pada Senin mulai pukul 10.00 WIB, yang menurut Nurjaman sah-sah saja karena sudah terdapat kesepakatan para saksi dari Parpol dengan KPU Kabupaten Garut,katanya.Sedangkan 39 PPK lainnya, masing-masing telah menyampaikan laporan rekapitulasi
hasil Pemilu pada rapat pleno yang berlangsung sejak Sabtu pagi (18/4) lalu, di gedung KORPRI dan Linmas setempat dengan dihadiri sekurangnya 400 orang pengunjung.Diantaranya meliputi para saksi dari Parpol, sejumlah calon legislator serta beberapa calon legislator yang menyempatkan melakukan pemantauannya, dengan dijaga ketat sekitar 300 personil gabungan Polres Garut dan unsur keamanan lainnya.IRwan Rudiawan
Tiga Kasus Politik Uang Garut Tidak di Usut
Garut, RRI (senin 20 april 09)
- Tiga indikasi terjadinya kasus "politik uang" pada penyelenggaraan Pemilu Legisltatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terpaksa tidak dilakukan pengusutan secara tuntas akibat mekanisme pelaporannya dinilai terlambat.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan Senin, terdapat dua kasus diantaranya dilakukan seorang calon legislator dari Parpol tertentu, namun pengusutannya terpaksa tidak dilakukan karena proses pelaporannya terlambat.Sedangkan satu kasus lainnya, adanya pengendara speda motor pembawa bungkusan plastik berisi uang senilai Rp 500 ribu kemudian membagikannya kepada calon
pemilih di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) Kecamatan Peundeuy yang dilakukan Parpol tertentu, juga proses pelaporannya dinilai kadaluarsa, katanya.Sedangkan laporan yang bisa ditindaklanjuti Panwaslu, maksimal tiga hari pasca peritiwa tersebut berlangsung sehingga ketiga kasus indikasi terjadinya politik uang tersebut tidak bisa diusut tuntas, sebagaimana kesepakatan pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Panwaslu, Demikian diungkapkan Asep Nurjaman.Menjawab pertanyaan RRI, ia mengemukakan sangat kurangnya sosialisasi tentang
undang-undang Pemilu kepada masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat masih "awam" terhadap produk hukum itu, katanya.Bahkan masyarakatpun masih banyak yang belum sepenuhnya memahami untuk bisa
memilih dan memilah penentuan aspirasinya, sehingga kondisi tersebut patut dijadikan pembelajaran pihak KPU, Panwaslu serta Parpol itu sendiri untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, tegas Aep Nurjaman.Sebelumnya juga dilaporkan, banyak kasus pelanggaran yang terjadi selama Pemilu termasuk pada kampanye di Kabupaten Garut, namun terpaksa tidak diusut atau "dipetieskan" akibat tidak ada pihak yang bersedia untuk menjadi saksi.Banyak warga masyarakat dan anggota Partai Politik (parpol), yang hanya sebatas menyampaikan laporan termasuk mengemukakan keluhan dan pengaduannya, tapi mereka sama sekali tidak mau dilibatkan untuk menjadi saksi, ungkap anggota Panwaslu Kabupaten setempat, Djudju Nuzuludin.M, MPd. IRwan Rudiawan
- Tiga indikasi terjadinya kasus "politik uang" pada penyelenggaraan Pemilu Legisltatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terpaksa tidak dilakukan pengusutan secara tuntas akibat mekanisme pelaporannya dinilai terlambat.Anggota Panwaslu Kabupaten Bidang Hukum dan Laporan Asep Nurjaman menyatakan Senin, terdapat dua kasus diantaranya dilakukan seorang calon legislator dari Parpol tertentu, namun pengusutannya terpaksa tidak dilakukan karena proses pelaporannya terlambat.Sedangkan satu kasus lainnya, adanya pengendara speda motor pembawa bungkusan plastik berisi uang senilai Rp 500 ribu kemudian membagikannya kepada calon
pemilih di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) Kecamatan Peundeuy yang dilakukan Parpol tertentu, juga proses pelaporannya dinilai kadaluarsa, katanya.Sedangkan laporan yang bisa ditindaklanjuti Panwaslu, maksimal tiga hari pasca peritiwa tersebut berlangsung sehingga ketiga kasus indikasi terjadinya politik uang tersebut tidak bisa diusut tuntas, sebagaimana kesepakatan pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Panwaslu, Demikian diungkapkan Asep Nurjaman.Menjawab pertanyaan RRI, ia mengemukakan sangat kurangnya sosialisasi tentang
undang-undang Pemilu kepada masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat masih "awam" terhadap produk hukum itu, katanya.Bahkan masyarakatpun masih banyak yang belum sepenuhnya memahami untuk bisa
memilih dan memilah penentuan aspirasinya, sehingga kondisi tersebut patut dijadikan pembelajaran pihak KPU, Panwaslu serta Parpol itu sendiri untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat, tegas Aep Nurjaman.Sebelumnya juga dilaporkan, banyak kasus pelanggaran yang terjadi selama Pemilu termasuk pada kampanye di Kabupaten Garut, namun terpaksa tidak diusut atau "dipetieskan" akibat tidak ada pihak yang bersedia untuk menjadi saksi.Banyak warga masyarakat dan anggota Partai Politik (parpol), yang hanya sebatas menyampaikan laporan termasuk mengemukakan keluhan dan pengaduannya, tapi mereka sama sekali tidak mau dilibatkan untuk menjadi saksi, ungkap anggota Panwaslu Kabupaten setempat, Djudju Nuzuludin.M, MPd. IRwan Rudiawan
Jumat, 17 April 2009
PENJAGAAN DI KANTOR KPU GARUT MAKIN DIPERKETAT
-Garut,RRI (sabtu 18 april 09) - Penjagaan keamanan oleh aparat kepolisian di lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat, semakin diperketat sebelum menjelang pelaksanaan rekapitulsi penghitungan suara yang dimulai hari ini gedung korpri garut (18/4).Aparat kepolisian berpakaian dinas maupun berpakaian preman, kerap berada di sekitar Kantor KPU Garut maupun di Gedung Korpri.Kepala Subag Program KPU Herry DJ mengatakan, diperketatnya pengamanan tersebut dimaksudkan sebagai langkah preventif mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, menyusul hingga Jumat sore dari 42 panitia pemilihan kecamatan (PPK), baru 22 PPK yang telah memasuk laporannya hasil rekapitulasinya ke KPU Kabupaten Garut.Karena itu, sebagian anggota KPU setempat pro aktif mendatangi sejumlah kecamatan untuk membawa langsung kelengkapan laporan rekapitulasi perhitungan suara sementaranya masing-masing, sementara pintu gerbang KPU Garut tidak seperti biasanya terbuka lebar, namun dibuka-tutup, katanya.Kendala di tingkat PPK, katanya, antara lain berupa pengisian format C.1 sebagai produk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan itu.Namun sumber lain menyebutkan, nyaris setiap hari anggota KPU melaksanakan tugas luar selain menjemput bola, kemungkinan juga menghindar dari semakin banyaknya massa yang menanyakan tentang rekapitulasi penghitungan suara di kantor KPU, meski para petugas Sekretariat diharuskan selalu berada di tempat.Sementara itu hingga Jumat menjelang pukul 15.00 WIB, jumlah total perolehan sementara suara sah dan tidak sah sebanyak 681.933 suara, terdapat sebanyak 46.441 perolehan suara yang tidak sah sedangkan suara sah sebanyak 635.492 suara, dari Daftar Pemilih Tetatp (DPT) Kabupaten Garut sebanyak 1.598.046 orang.Partai Demokrat masih hingga kini yang paling unggul dalam perolehan suara sementaranya, disusul Partai Golkar kemudian Partai Persatuan Pembangunan serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).IRwan Rudiawan
POLRES GARUT USUT DUGAAN PUNGUTAN KOMPOR GAS
Garut,RRI (sabtu 18 april 09)
- Polres Garut akan mengusut dugaan pungutan dana untuk mendapatkan kompor gas berkapasitas 3 kilogram yang terjadi di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul.Kasat Reskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar, SH, Jumat, mengatakan pengusutan itu dilakukan untuk menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan ibu rumah tangga di kantor desa itu pada Jumat.Menurut Oon, pihaknya akan mengumpulkan data dan barang bukti di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan.Puluhan ibu rumah tangga mendatangi kantor desa dengan membawa jerigen plastik kosong. Mereka menyebutkan telah dimintai pungutan sebesar Rp10.000 per orang oleh oknum kolektor.Namun, warga yang mendapatkan paket kompor gas rata-rata hanya dua kepala keluarga (KK) per RT, sedangkan warga lain tidak mendapatkan, padahal kini minyak tanah semakin langka dengan harga eceran rata-rata di atas Rp9.000/liter, demikian diungkapkan salah satu warga setempat.Sementara itu Kabag Ekonomi Setda Garut Ir Sutarman menyatakan menyesalkan peristiwa tersebut, dan meminta warga yang dirugikan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian, karena paket kompor gas itu diberikan secara gratis.Irwan Rudiawan
- Polres Garut akan mengusut dugaan pungutan dana untuk mendapatkan kompor gas berkapasitas 3 kilogram yang terjadi di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul.Kasat Reskrim Polres Garut AKP Oon Suhendar, SH, Jumat, mengatakan pengusutan itu dilakukan untuk menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan ibu rumah tangga di kantor desa itu pada Jumat.Menurut Oon, pihaknya akan mengumpulkan data dan barang bukti di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan.Puluhan ibu rumah tangga mendatangi kantor desa dengan membawa jerigen plastik kosong. Mereka menyebutkan telah dimintai pungutan sebesar Rp10.000 per orang oleh oknum kolektor.Namun, warga yang mendapatkan paket kompor gas rata-rata hanya dua kepala keluarga (KK) per RT, sedangkan warga lain tidak mendapatkan, padahal kini minyak tanah semakin langka dengan harga eceran rata-rata di atas Rp9.000/liter, demikian diungkapkan salah satu warga setempat.Sementara itu Kabag Ekonomi Setda Garut Ir Sutarman menyatakan menyesalkan peristiwa tersebut, dan meminta warga yang dirugikan untuk segera melapor kepada pihak kepolisian, karena paket kompor gas itu diberikan secara gratis.Irwan Rudiawan
Rabu, 15 April 2009
KEPALA BANK PANIN DIVONIS 7,5 TAHUN PENJARA
Garut,RRI (KAMIS 16 APRIL 09)
- Kepala Bank Panin Cabang Garut Suhendrik Arisanto dan Manajer Operasional Mansyur Husli divonis masing-masing 7,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Garut karena terbukti merugikan bank tersebut itu sebesar Rp4 miliar.Perbuatan kedua bankir tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan sehingga juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp10 juta subsider enam bulan kurungan, kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Ismail Otto, Rabu.Kejahatan yang dilakukan kedua terpidana ini adalah penggelapan dana nasabah dengan menggunakan mekanisme bon putih, yang terungkap dari hasil investigasi dan audit tim dari Bank Panin Pusat pada 23 Nopember 2007.Kemudian terbongkar defisit antara penerimaan kas dengan jumlah yang tertera di pembukuan sebesar Rp4 miliar lebih, yang merupakan jumlah akumulasi dari defisit selama 2001 - 2007, katanya.Hasil audit itu juga menunjukan pada 2003 terjadi defisit Rp1 miliar dan pada 2005 sebesar Rp3 miliar sehingga pada 2007 dapat diketahui keseluruhan defisit mencapai Rp 4 miliar.Namun kedua terpidana tersebut selama rentang waktu 2001-2007, masih bisa menutup-menutupi defisit itu, yang kemudian terungkap saat dilakukan pemeriksaan kas oleh tim Bank Panin Pusat.Selanjutnya pihak Bank Panin Pusat melaporkan kasus ini ke Polda Jabar, dan kemudian diketahui terdapat empat tersangka yang diduga kuat sebagai otak penggelapan dana perbankan, termasuk Suhendrik Arisanto dan Mansyur Husli.Dua karyawan masing-masing berinisial HS dan DS hingga saat kini masih dalam penyidikan Polda Jabar, katanya.Mereka melakukan praktik layanan menerima setoran nasabah di luar jam kerja, yang tidak mereka masukan ke kas penerimaan, bahkan Suhendrik hanya melakukan pencatatan keesokan harinya, namun bukan di buku penerimaan resmi bank melainkan hanya pada bon (bon putih).Kasus penggelapan itu tidak merugikan nasabah karena dana mereka tetap terjamin aman.IRwan Rudiawan
- Kepala Bank Panin Cabang Garut Suhendrik Arisanto dan Manajer Operasional Mansyur Husli divonis masing-masing 7,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Garut karena terbukti merugikan bank tersebut itu sebesar Rp4 miliar.Perbuatan kedua bankir tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan sehingga juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp10 juta subsider enam bulan kurungan, kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut Ismail Otto, Rabu.Kejahatan yang dilakukan kedua terpidana ini adalah penggelapan dana nasabah dengan menggunakan mekanisme bon putih, yang terungkap dari hasil investigasi dan audit tim dari Bank Panin Pusat pada 23 Nopember 2007.Kemudian terbongkar defisit antara penerimaan kas dengan jumlah yang tertera di pembukuan sebesar Rp4 miliar lebih, yang merupakan jumlah akumulasi dari defisit selama 2001 - 2007, katanya.Hasil audit itu juga menunjukan pada 2003 terjadi defisit Rp1 miliar dan pada 2005 sebesar Rp3 miliar sehingga pada 2007 dapat diketahui keseluruhan defisit mencapai Rp 4 miliar.Namun kedua terpidana tersebut selama rentang waktu 2001-2007, masih bisa menutup-menutupi defisit itu, yang kemudian terungkap saat dilakukan pemeriksaan kas oleh tim Bank Panin Pusat.Selanjutnya pihak Bank Panin Pusat melaporkan kasus ini ke Polda Jabar, dan kemudian diketahui terdapat empat tersangka yang diduga kuat sebagai otak penggelapan dana perbankan, termasuk Suhendrik Arisanto dan Mansyur Husli.Dua karyawan masing-masing berinisial HS dan DS hingga saat kini masih dalam penyidikan Polda Jabar, katanya.Mereka melakukan praktik layanan menerima setoran nasabah di luar jam kerja, yang tidak mereka masukan ke kas penerimaan, bahkan Suhendrik hanya melakukan pencatatan keesokan harinya, namun bukan di buku penerimaan resmi bank melainkan hanya pada bon (bon putih).Kasus penggelapan itu tidak merugikan nasabah karena dana mereka tetap terjamin aman.IRwan Rudiawan
GOLPUT DI GARUT CAPAI 30 PROSEN
Garut,RRI (KAMIS 16 APRIL 09)
- Angka golongan putih (golput) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Pemilu 2009, tercatat antara 319.681 hingga 479.521 warga yang tersebar di 5.155 tempat pemungutan suara (TPS).Angka tersebut berdasarkan hasil survei di sejumlah TPS, yang menunjukan jumlah golput berkisar 20-30 persen dari 1.598.046 daftar pemilih tetap (DPT) di 424 desa/kelurahan pada 42 wilayah kecamatan, demikian diungkapkan anggota KPU garut Iqbal SantosoNamun juga terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang bisa mencapai minimal 70 persen, dibandingkan pada Pemilu Cabub dan Cawabub Garut, angka golput-nya mencapai sekitar 40 persen,Mengenai parpol mana yang paling unggul meraih suara, Iqbal menjelaskan masih belum bisa dipastikan, karena hingga Rabu pukul 13.25 WIB jumlah perolehan sementara suara sah dan tidak sahnya sebanyak 468.983 suara, ungkap Iqbal.Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 2009, selain banyak terdorong atau termotivasi dari para calon legislator (Caleg), juga berlangsung libur panjang, sehingga banyak perantau yang pulang kampung sambil ikut mencentang, sebagaimana diungkapkan anggota KPU lainnya, Mustofa Fattah.Ia menyatakan, wajar golput berkisar 20-30 persen dari DPT, termasuk kesalahan cara mencentang yang mengakibatkan surat suara rusak,Iqbal menambahkan , di wilayah Kecamatan Pameungpeuk pun dari 77 persen partisipasi pemilih hanya terdapat lima persen diantaranya yang mengalami kerusakan suara akibat salah memilih.Sementara itu, dari sebanyak 468.983 perolehan sementara suara yang sah dan tidak sah, terdapat 28.702 suara tidak sah dengan perolehan suara terbanyak masih diraih Partai Demokrat dengan 91.049 suara (20,67 prosen lebih), disusul Partai Golkar meraih sebanyak 62.063 suara (14,10 prosen).Peringkat ketiga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 42.221 suara (9,59 prosen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 39.933 suara (9,07 prosen) serta Partai Keadilan sejahtera meraih 38.294 suara (8,70 prosen), katanya.Peringkat berikutnya Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, serta peringkat ke sepuluh Partai Bulan Bintang.Perolehan suara sementara calon anggota DPD Pemilu 2009, di Kabupaten Garut diungguli Ginandjar Kartasasmita dengan 30.536 suara, disusul Mohamad Surya (30.536 suara) serta peringkat ketiga Ella M. Giri Komala dengan 28.899 suara.Irwan Rudiawan
- Angka golongan putih (golput) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Pemilu 2009, tercatat antara 319.681 hingga 479.521 warga yang tersebar di 5.155 tempat pemungutan suara (TPS).Angka tersebut berdasarkan hasil survei di sejumlah TPS, yang menunjukan jumlah golput berkisar 20-30 persen dari 1.598.046 daftar pemilih tetap (DPT) di 424 desa/kelurahan pada 42 wilayah kecamatan, demikian diungkapkan anggota KPU garut Iqbal SantosoNamun juga terjadi peningkatan partisipasi pemilih yang bisa mencapai minimal 70 persen, dibandingkan pada Pemilu Cabub dan Cawabub Garut, angka golput-nya mencapai sekitar 40 persen,Mengenai parpol mana yang paling unggul meraih suara, Iqbal menjelaskan masih belum bisa dipastikan, karena hingga Rabu pukul 13.25 WIB jumlah perolehan sementara suara sah dan tidak sahnya sebanyak 468.983 suara, ungkap Iqbal.Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 2009, selain banyak terdorong atau termotivasi dari para calon legislator (Caleg), juga berlangsung libur panjang, sehingga banyak perantau yang pulang kampung sambil ikut mencentang, sebagaimana diungkapkan anggota KPU lainnya, Mustofa Fattah.Ia menyatakan, wajar golput berkisar 20-30 persen dari DPT, termasuk kesalahan cara mencentang yang mengakibatkan surat suara rusak,Iqbal menambahkan , di wilayah Kecamatan Pameungpeuk pun dari 77 persen partisipasi pemilih hanya terdapat lima persen diantaranya yang mengalami kerusakan suara akibat salah memilih.Sementara itu, dari sebanyak 468.983 perolehan sementara suara yang sah dan tidak sah, terdapat 28.702 suara tidak sah dengan perolehan suara terbanyak masih diraih Partai Demokrat dengan 91.049 suara (20,67 prosen lebih), disusul Partai Golkar meraih sebanyak 62.063 suara (14,10 prosen).Peringkat ketiga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 42.221 suara (9,59 prosen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 39.933 suara (9,07 prosen) serta Partai Keadilan sejahtera meraih 38.294 suara (8,70 prosen), katanya.Peringkat berikutnya Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, serta peringkat ke sepuluh Partai Bulan Bintang.Perolehan suara sementara calon anggota DPD Pemilu 2009, di Kabupaten Garut diungguli Ginandjar Kartasasmita dengan 30.536 suara, disusul Mohamad Surya (30.536 suara) serta peringkat ketiga Ella M. Giri Komala dengan 28.899 suara.Irwan Rudiawan
Selasa, 14 April 2009
Terkait Penghentian Subsidi Mitan Bupati Himbau Warga Tidak Panik
Garut.RRI (rabu 15 april 09)
Sejak Kamis (9/4) lalu, Pertamina resmi menghentikan subsidi terhadap minyak tanah (minah) hingga 100 persen. Dengan demikian, harga minyak tanah diperkirakan akan mencapai Rp 8.500 per liternya. Hal ini mengundang kekhawatiran pihak Pemkab Garut akan terjadinya gejolak di masyarakat pengguna minah yang ternyata masih sangat banyak. Bupati Garut, Aceng HM Fikri, menyebutkan, pihaknya sangat mengkhawatirkan akan terjadinya gejolak di masyarakat, terutama para pengguna minah menyusul kebijakan pihak Pertamina menghentikan seluruh subsidi minah di Garut sejak 9 April lalu. Padahal, saat ini di Garut masih sangat banyak warga yang menggunakan minah untuk keperluan sehari-harinya.Dikatakannya, meski saat ini program konversi minyak ke gas di Garut sudah berjalan, namun di lapangan ternyata masih banyak warga yang belum menggunakan kompor gas dan tetap memakai minah. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya rasa takut warga sehingga enggan menggunakan kompor gas dan adanya keterlambatan pendistribusian sehingga di Garut masih banyak warga yang menerima peralatan tidak lengkap, kompornya ada, namun tabung belum.Diterangkan Fikri, berdasarkan laporan nyang diterimanya dari pihak konsultan pelaksana program konversi, untuk Garut terdapat 592.612 rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan dari program konversi. Namun hingga saat ini ternyata baru 435.144 rumah tangga atau baru 73,43 persen yang telah mendapatkannya, sedangkan sisanya sebanyak 157.468 rumah tangga atau mencapai 26,57 persennya, hingga saat ini belum mendapatkan kompor gas.Atas hal tersebut, bupati pun kemudian menghimbau kepada warga Garut untuk tidak panik dan menahan diri serta tidak mudah terprofokasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, bupati juga meminta kepada pihak Pertamina jika memang penghentian subsidi secara penuh tersebut sudah merupakan ketentuan yang tak bisa diuabh lagi, maka diharapkan Pertamina bersedia mengadakan operasi pasar minyak tanah di Garut. Lebih jauh, bupati juga menyebutkan, sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat ke Pertamina agar khusus untuk Garut, jangan dulu dilakukan penarikan seratus persen terhadap minyak bersusbsidi sebelum ada pencacahan yang betul-betul akurat tentang rumah tangga penerima bantuan program konversi.IRwan Rudiawan
Sejak Kamis (9/4) lalu, Pertamina resmi menghentikan subsidi terhadap minyak tanah (minah) hingga 100 persen. Dengan demikian, harga minyak tanah diperkirakan akan mencapai Rp 8.500 per liternya. Hal ini mengundang kekhawatiran pihak Pemkab Garut akan terjadinya gejolak di masyarakat pengguna minah yang ternyata masih sangat banyak. Bupati Garut, Aceng HM Fikri, menyebutkan, pihaknya sangat mengkhawatirkan akan terjadinya gejolak di masyarakat, terutama para pengguna minah menyusul kebijakan pihak Pertamina menghentikan seluruh subsidi minah di Garut sejak 9 April lalu. Padahal, saat ini di Garut masih sangat banyak warga yang menggunakan minah untuk keperluan sehari-harinya.Dikatakannya, meski saat ini program konversi minyak ke gas di Garut sudah berjalan, namun di lapangan ternyata masih banyak warga yang belum menggunakan kompor gas dan tetap memakai minah. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya rasa takut warga sehingga enggan menggunakan kompor gas dan adanya keterlambatan pendistribusian sehingga di Garut masih banyak warga yang menerima peralatan tidak lengkap, kompornya ada, namun tabung belum.Diterangkan Fikri, berdasarkan laporan nyang diterimanya dari pihak konsultan pelaksana program konversi, untuk Garut terdapat 592.612 rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan dari program konversi. Namun hingga saat ini ternyata baru 435.144 rumah tangga atau baru 73,43 persen yang telah mendapatkannya, sedangkan sisanya sebanyak 157.468 rumah tangga atau mencapai 26,57 persennya, hingga saat ini belum mendapatkan kompor gas.Atas hal tersebut, bupati pun kemudian menghimbau kepada warga Garut untuk tidak panik dan menahan diri serta tidak mudah terprofokasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Selain itu, bupati juga meminta kepada pihak Pertamina jika memang penghentian subsidi secara penuh tersebut sudah merupakan ketentuan yang tak bisa diuabh lagi, maka diharapkan Pertamina bersedia mengadakan operasi pasar minyak tanah di Garut. Lebih jauh, bupati juga menyebutkan, sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat ke Pertamina agar khusus untuk Garut, jangan dulu dilakukan penarikan seratus persen terhadap minyak bersusbsidi sebelum ada pencacahan yang betul-betul akurat tentang rumah tangga penerima bantuan program konversi.IRwan Rudiawan
Hanura Bantah lakukan Sejumlah Pelanggaran
Garut,RRI (selasa 14 april 09)
Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Garut. Nadiman, membantah tudingan yang ditujukan kepada dirinya, terkait telah melakukan sejumlah pelanggaran, seperti telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan membagi bagikan beras kepada masyarakat Cimasuk, dan cimuncang kecamatan Garut Kota, termasuk, Nadiman membantah telah melakukan kecurangan penggelembungan hasil suara pada pemilu legislatif 9 april 2009 lalu.menurut Nadiman, dirinya tidak pernah melakukan hal yang aneh aneh diluar kontek pemilu, isu negatif yang dihembuskan atau dibangun oleh orang orang tertentu merupakan sebuah dinamika politik dan tidak perlu ditanggapi, walaupun, Nadiman menyadari isu tersebut telah merugikan dan menjatuhkan reputasi dirinya sebagai calon legislatif dimata masyarakat.Dan pihaknya juga, menurut Nadiman, telah menjelaskan terkait persoalan tersebut kepada Panwaslu kabupaten, dan saat ini permasalahannya dianggap selesai karena pengaduan tersebut tanpa didukung oleh bukti bukti yang kuat.Dibagian lain, terkait dengan perolehan suara pemilu yang didapat dirinya dengan nada merendah Nadiman mengemukakan, justru perolehan suara yang didapat tidak sesuai dengan target, perolehan hasil suara sementara dibeberapa kecamatan Nadiman mengaku suaranya jauh dari yang diprediksikan sebelumnya seolah olah Nadiman mengibaratkan hasil suaaranya hancur dalam waktu 8 jam terakhir.Namun Nadiman berharp partai Hanura dapat menjatahkan 4 hingga 5 kursi di DPRD kabupaten Garut. Irwan Rudiawan
Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Garut. Nadiman, membantah tudingan yang ditujukan kepada dirinya, terkait telah melakukan sejumlah pelanggaran, seperti telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan membagi bagikan beras kepada masyarakat Cimasuk, dan cimuncang kecamatan Garut Kota, termasuk, Nadiman membantah telah melakukan kecurangan penggelembungan hasil suara pada pemilu legislatif 9 april 2009 lalu.menurut Nadiman, dirinya tidak pernah melakukan hal yang aneh aneh diluar kontek pemilu, isu negatif yang dihembuskan atau dibangun oleh orang orang tertentu merupakan sebuah dinamika politik dan tidak perlu ditanggapi, walaupun, Nadiman menyadari isu tersebut telah merugikan dan menjatuhkan reputasi dirinya sebagai calon legislatif dimata masyarakat.Dan pihaknya juga, menurut Nadiman, telah menjelaskan terkait persoalan tersebut kepada Panwaslu kabupaten, dan saat ini permasalahannya dianggap selesai karena pengaduan tersebut tanpa didukung oleh bukti bukti yang kuat.Dibagian lain, terkait dengan perolehan suara pemilu yang didapat dirinya dengan nada merendah Nadiman mengemukakan, justru perolehan suara yang didapat tidak sesuai dengan target, perolehan hasil suara sementara dibeberapa kecamatan Nadiman mengaku suaranya jauh dari yang diprediksikan sebelumnya seolah olah Nadiman mengibaratkan hasil suaaranya hancur dalam waktu 8 jam terakhir.Namun Nadiman berharp partai Hanura dapat menjatahkan 4 hingga 5 kursi di DPRD kabupaten Garut. Irwan Rudiawan
Hanura Bantah lakukan Sejumlah Pelanggaran
Garut,RRI (rabu 15 april 09)
Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Garut. Nadiman, membantah tudingan yang ditujukan kepada dirinya, terkait telah melakukan sejumlah pelanggaran, seperti telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan membagi bagikan beras kepada masyarakat Cimasuk, dan cimuncang kecamatan Garut Kota, termasuk, Nadiman membantah telah melakukan kecurangan penggelembungan hasil suara pada pemilu legislatif 9 april 2009 lalu.menurut Nadiman, dirinya tidak pernah melakukan hal yang aneh aneh diluar kontek pemilu, isu negatif yang dihembuskan atau dibangun oleh orang orang tertentu merupakan sebuah dinamika politik dan tidak perlu ditanggapi, walaupun, Nadiman menyadari isu tersebut telah merugikan dan menjatuhkan reputasi dirinya sebagai calon legislatif dimata masyarakat.Dan pihaknya juga, menurut Nadiman, telah menjelaskan terkait persoalan tersebut kepada Panwaslu kabupaten, dan saat ini permasalahannya dianggap selesai karena pengaduan tersebut tanpa didukung oleh bukti bukti yang kuat.Dibagian lain, terkait dengan perolehan suara pemilu yang didapat dirinya dengan nada merendah Nadiman mengemukakan, justru perolehan suara yang didapat tidak sesuai dengan target, perolehan hasil suara sementara dibeberapa kecamatan Nadiman mengaku suaranya jauh dari yang diprediksikan sebelumnya seolah olah Nadiman mengibaratkan hasil suaaranya hancur dalam waktu 8 jam terakhir.Namun Nadiman berharp partai Hanura dapat menjatahkan 4 hingga 5 kursi di DPRD kabupaten Garut. Irwan Rudiawan
Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Garut. Nadiman, membantah tudingan yang ditujukan kepada dirinya, terkait telah melakukan sejumlah pelanggaran, seperti telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan membagi bagikan beras kepada masyarakat Cimasuk, dan cimuncang kecamatan Garut Kota, termasuk, Nadiman membantah telah melakukan kecurangan penggelembungan hasil suara pada pemilu legislatif 9 april 2009 lalu.menurut Nadiman, dirinya tidak pernah melakukan hal yang aneh aneh diluar kontek pemilu, isu negatif yang dihembuskan atau dibangun oleh orang orang tertentu merupakan sebuah dinamika politik dan tidak perlu ditanggapi, walaupun, Nadiman menyadari isu tersebut telah merugikan dan menjatuhkan reputasi dirinya sebagai calon legislatif dimata masyarakat.Dan pihaknya juga, menurut Nadiman, telah menjelaskan terkait persoalan tersebut kepada Panwaslu kabupaten, dan saat ini permasalahannya dianggap selesai karena pengaduan tersebut tanpa didukung oleh bukti bukti yang kuat.Dibagian lain, terkait dengan perolehan suara pemilu yang didapat dirinya dengan nada merendah Nadiman mengemukakan, justru perolehan suara yang didapat tidak sesuai dengan target, perolehan hasil suara sementara dibeberapa kecamatan Nadiman mengaku suaranya jauh dari yang diprediksikan sebelumnya seolah olah Nadiman mengibaratkan hasil suaaranya hancur dalam waktu 8 jam terakhir.Namun Nadiman berharp partai Hanura dapat menjatahkan 4 hingga 5 kursi di DPRD kabupaten Garut. Irwan Rudiawan
Senin, 13 April 2009
Caleg Diduga Stres Maki Ketua KPU Garut
Garut,RRI (selasa 14 april 09)
- Salah seorang Calon anggota legislatif (Caleg) mendatangi kantor KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat dan langsung marah dan memaki Ketua KPU setempat Aja Rowikarim,M.Ag.Kejadian, Senin yang sempat menarik perhatian orang banyak yang berada di gedung KPU Garut itu diduga sebagai pelampiasan rasa kecewa terhadap perolehan suara Pemilu 9 April 2009.Caleg yang diduga mengalami stres itu menyalahkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disebutkan tidak bekerja. Tapi justru Ketua KPU yang menjadi korban kemarahannya, ungkap Rowikarim.Meski yang bersangkutan sempat berang dan mencaci maki, tapi akhirnya berhasil diredam
emosionalnya kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor KPU Garut.Menyusul hingga kini atau empat hari pasca pemungutan suara, juga baru terdapat 10 prosen rekapitulasi penghitungan suara sementara di tingkat Kabupaten, yang akan terhimpun dari sebanyak 5.115 TPS.Sementara itu, penetapan rekapitulasi penghitungan suara dijadwalkan pada 20 April 2009 mendatang. kendati untuk sementara Partai Demokrat masih unggul dalam peraihan suara terbanyak di Kabupaten Garut.Sedangkan untuk pemilihan DPD, hingga kini rekapitulasi penghitungan suara sementaranya masih unggul Ginandjar Kartasasmita dengan 15.785 suara,IRwan Rudiawan
- Salah seorang Calon anggota legislatif (Caleg) mendatangi kantor KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat dan langsung marah dan memaki Ketua KPU setempat Aja Rowikarim,M.Ag.Kejadian, Senin yang sempat menarik perhatian orang banyak yang berada di gedung KPU Garut itu diduga sebagai pelampiasan rasa kecewa terhadap perolehan suara Pemilu 9 April 2009.Caleg yang diduga mengalami stres itu menyalahkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disebutkan tidak bekerja. Tapi justru Ketua KPU yang menjadi korban kemarahannya, ungkap Rowikarim.Meski yang bersangkutan sempat berang dan mencaci maki, tapi akhirnya berhasil diredam
emosionalnya kemudian langsung pergi meninggalkan Kantor KPU Garut.Menyusul hingga kini atau empat hari pasca pemungutan suara, juga baru terdapat 10 prosen rekapitulasi penghitungan suara sementara di tingkat Kabupaten, yang akan terhimpun dari sebanyak 5.115 TPS.Sementara itu, penetapan rekapitulasi penghitungan suara dijadwalkan pada 20 April 2009 mendatang. kendati untuk sementara Partai Demokrat masih unggul dalam peraihan suara terbanyak di Kabupaten Garut.Sedangkan untuk pemilihan DPD, hingga kini rekapitulasi penghitungan suara sementaranya masih unggul Ginandjar Kartasasmita dengan 15.785 suara,IRwan Rudiawan
Panwas Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Caleg Hanura
Garut.RRI (selasa 14 april 09)
Saat ini pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut tengah melakukan penelusuran terkait adanya laporan sejumlah pelanggran pemilu yang dilakukan caleg dari Partai Hanura.Anggota Panwaslu Kabupaten Garut Bidang Pelaporan, Asep Nurjaman saat dihubungi RRI melalui pewasat cellulernya, mengakui pihaknya telah mendapatkan laporan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan caleg Partai Hanura dari dapil 1, Nadiman yang juga Ketua DPC Hanura Kab. Garut. Dalam laporan tersebut, Nadiman dituding telah melakukan kampanye di luar jadwal,dengan membagi bagikan beras kepada masyrakat Cimuncang kecamatan Garut
Kota pada saat masa tenang.Atas laporan tersebut, diakuinya pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan memberikan intruksi pada Panwascam Garut Kota untuk melakukan klarifikasi ke lapangan. Menurut Asep, pihaknya juga mendengar laporan secara lisan tentang adanya aksi suap yang dilakukan nadiman terhadap enam PPK di dapil 1.Namun demikian, berbagai lapaoran, tersebut langsung ditindaklanjuti pihak panwas dengan melakukan penelusuran ke pihak Panwascam setempat.Sementara itu, informasi yang diterima RRI juga menyebutkan jika dua orang caleg dari Partai Hanura telah melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan dua orang caleg Hanura lainnya. Menanggapi hal tersebut, Asep mengaku pihaknya belum
menerima laporan. Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya tentang tudingan penggelembungan suara
tersebut, Nita, salah seorang caleg dari Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Jabar dari dapil Jabar 11, enggan berkomentar banyak.Tak jauh beda dengan Nita, ketika dihubungi, Ade juga enggan berkomentar banyak terkait
hal itu. Dia malah memberikan nomor hp seseorang bernama Agus Hartono yang menurutnya lebih berkafasitas untuk memberikan pernyataan tentang hal itu. Ade menjelaskan bahwa di Desa Suci, perolehan suara Nadiman hanya 417. Namun setelah sampai ke kecamatan, jumlahnya bertambah jadi 465 suara.IrwaN Rudiawan
Saat ini pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut tengah melakukan penelusuran terkait adanya laporan sejumlah pelanggran pemilu yang dilakukan caleg dari Partai Hanura.Anggota Panwaslu Kabupaten Garut Bidang Pelaporan, Asep Nurjaman saat dihubungi RRI melalui pewasat cellulernya, mengakui pihaknya telah mendapatkan laporan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan caleg Partai Hanura dari dapil 1, Nadiman yang juga Ketua DPC Hanura Kab. Garut. Dalam laporan tersebut, Nadiman dituding telah melakukan kampanye di luar jadwal,dengan membagi bagikan beras kepada masyrakat Cimuncang kecamatan Garut
Kota pada saat masa tenang.Atas laporan tersebut, diakuinya pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan memberikan intruksi pada Panwascam Garut Kota untuk melakukan klarifikasi ke lapangan. Menurut Asep, pihaknya juga mendengar laporan secara lisan tentang adanya aksi suap yang dilakukan nadiman terhadap enam PPK di dapil 1.Namun demikian, berbagai lapaoran, tersebut langsung ditindaklanjuti pihak panwas dengan melakukan penelusuran ke pihak Panwascam setempat.Sementara itu, informasi yang diterima RRI juga menyebutkan jika dua orang caleg dari Partai Hanura telah melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan dua orang caleg Hanura lainnya. Menanggapi hal tersebut, Asep mengaku pihaknya belum
menerima laporan. Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya tentang tudingan penggelembungan suara
tersebut, Nita, salah seorang caleg dari Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Jabar dari dapil Jabar 11, enggan berkomentar banyak.Tak jauh beda dengan Nita, ketika dihubungi, Ade juga enggan berkomentar banyak terkait
hal itu. Dia malah memberikan nomor hp seseorang bernama Agus Hartono yang menurutnya lebih berkafasitas untuk memberikan pernyataan tentang hal itu. Ade menjelaskan bahwa di Desa Suci, perolehan suara Nadiman hanya 417. Namun setelah sampai ke kecamatan, jumlahnya bertambah jadi 465 suara.IrwaN Rudiawan
Minggu, 12 April 2009
RSU Garut Siapkan Layanan Khusus Caleg Stres
-
Garut,RRI (senin 13 april 09 )
Kepala RSU dr Slamet Garut, dr Widjayanti Utoyo, SPM menyatakan, telah menyiapkan layanan khusus bagi Calon Legislatif (Caleg) stres berat dan sangat memerlukan penanganan segera, meski hal itu tidak diharapkan terjadi.Bahkan jauh sebelumnya telah disiapkan pula team dokter spesialis psikiater, menyusul adanya penelepon yang minta jenis pelayanan tersebut, namun hingga kini belum terdapat satupun pasien itu yang dilakukan perawatan, katanya kepada RRI Dan pihak RSU tetap menyiapkan jasa pelayanan itu ungkap Widjayanti Utoyo terkait sangat ketatnya persaingan antar Caleg, karena dari sekitar 706 daftar calon tetap (DCT) asal 33 Parpol, kini tengah memperebutkan peluang 50 kursi DPRD Kabupaten Garut.Selain itu juga terdapat 159 Caleg DPRD Provinsi Jabar, 170 Caleg DPR serta 26 calon anggota DPD, yang intensitas persaingannya lebih ketat lagi, sebagaimana diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Dadang Sudrajat. Mereka berkompetisi pada 5.115 tempat pemungutan suara (TPS), yang diperuntukan bagi 1.598.311 daftar pemilih tetap (DPT), tersebar pada 424 desa/kelurahan di 42 wilayah kecamatan dengan radius jangkauannya seluas
306.519 ha. Malahan diindikasikan pula bukan hanya Caleg, melainkan masing-masing
team suksesnya-pun kini mulai nampak cepat temperamental, meski tidak seluruhnya demikian, ungkap sumber resmi yang enggan disebut namanya.IRwan Rudiawan
Garut,RRI (senin 13 april 09 )
Kepala RSU dr Slamet Garut, dr Widjayanti Utoyo, SPM menyatakan, telah menyiapkan layanan khusus bagi Calon Legislatif (Caleg) stres berat dan sangat memerlukan penanganan segera, meski hal itu tidak diharapkan terjadi.Bahkan jauh sebelumnya telah disiapkan pula team dokter spesialis psikiater, menyusul adanya penelepon yang minta jenis pelayanan tersebut, namun hingga kini belum terdapat satupun pasien itu yang dilakukan perawatan, katanya kepada RRI Dan pihak RSU tetap menyiapkan jasa pelayanan itu ungkap Widjayanti Utoyo terkait sangat ketatnya persaingan antar Caleg, karena dari sekitar 706 daftar calon tetap (DCT) asal 33 Parpol, kini tengah memperebutkan peluang 50 kursi DPRD Kabupaten Garut.Selain itu juga terdapat 159 Caleg DPRD Provinsi Jabar, 170 Caleg DPR serta 26 calon anggota DPD, yang intensitas persaingannya lebih ketat lagi, sebagaimana diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Dadang Sudrajat. Mereka berkompetisi pada 5.115 tempat pemungutan suara (TPS), yang diperuntukan bagi 1.598.311 daftar pemilih tetap (DPT), tersebar pada 424 desa/kelurahan di 42 wilayah kecamatan dengan radius jangkauannya seluas
306.519 ha. Malahan diindikasikan pula bukan hanya Caleg, melainkan masing-masing
team suksesnya-pun kini mulai nampak cepat temperamental, meski tidak seluruhnya demikian, ungkap sumber resmi yang enggan disebut namanya.IRwan Rudiawan
PKS Laporkan Jenis Pelalnggaran Pemilu
Garut,RRI (senin 13 april 09)
Pasca pelaksanaan pencontrengan pada pemilu legislatif 2009 Kamis (9/4) kemarin, Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sosial (DPC PKS) Kabupaten Garut, telah untuk melaporkan beberapa jenis pelanggaran pemilu yang telah terjadi di Garut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPC PKS Garut, Deni Tino Nugroho saat ditemui Priangan di Sekretariat DPC PKS, Jalan Pembangunan Tarogong,Dikatakan Tino, pada saat masa tenang beberapa waktu lalu, tepatnya Selasa (7/4), pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan salah satu caleg
Partai Demokrat berupa larangan kampanye di masa tenang. Caleg tersebut telah membagi-bagikan pamplet contoh pencontrengan yang disertai seruan untuk memilihnya pada pelaksanaan pencontrengan, Kamis (9/4).Selain itu, DPC PKS Garut juga telah menemukan pelanggaran terhadap pasal 302 UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang KPPS. Dimana KPPS dimaksud dengan sengaja tidak mau memberikan formulir C1 atau berita acara pada saksi. hal tersebut, lanjutnya terjadi di dua TPS yang ada di Kecamatan Pangatikan. Disebutkannnya, pelanggran paling mencolok yang berhasil ditemukan pihaknya, yaitu pelanggaran yang terjadi di salah satu TPS yang ada di Desa Karangsari, Kec. Pangatikan. Dimana di TPS tersebut telah terjadi penggelembungan suara untuk salah satu caleg dari partai terkemuka hingga mencapai 500 suara . Hal ini, menurutnya telah membuat berbagai pihak
meminta dilakukannya penghitungan ulang. Adanya sejumlah kecurangan/pelanggaran pemilu yang terjadi di beberapa TPS di Kec. Pangatikan, dibenarkan Sekum PAC PKS Pangatikan, Irpan. Bahkan menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima formulir C1/berita acara dari pihak KPPS. Hal ini tentu saja sangat disesalkan mengingat apa yang dilakukan KPPS tersebut telah melanggar UU Pemilu.Irwan Rudiawan
Pasca pelaksanaan pencontrengan pada pemilu legislatif 2009 Kamis (9/4) kemarin, Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sosial (DPC PKS) Kabupaten Garut, telah untuk melaporkan beberapa jenis pelanggaran pemilu yang telah terjadi di Garut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPC PKS Garut, Deni Tino Nugroho saat ditemui Priangan di Sekretariat DPC PKS, Jalan Pembangunan Tarogong,Dikatakan Tino, pada saat masa tenang beberapa waktu lalu, tepatnya Selasa (7/4), pihaknya menemukan pelanggaran yang dilakukan salah satu caleg
Partai Demokrat berupa larangan kampanye di masa tenang. Caleg tersebut telah membagi-bagikan pamplet contoh pencontrengan yang disertai seruan untuk memilihnya pada pelaksanaan pencontrengan, Kamis (9/4).Selain itu, DPC PKS Garut juga telah menemukan pelanggaran terhadap pasal 302 UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang KPPS. Dimana KPPS dimaksud dengan sengaja tidak mau memberikan formulir C1 atau berita acara pada saksi. hal tersebut, lanjutnya terjadi di dua TPS yang ada di Kecamatan Pangatikan. Disebutkannnya, pelanggran paling mencolok yang berhasil ditemukan pihaknya, yaitu pelanggaran yang terjadi di salah satu TPS yang ada di Desa Karangsari, Kec. Pangatikan. Dimana di TPS tersebut telah terjadi penggelembungan suara untuk salah satu caleg dari partai terkemuka hingga mencapai 500 suara . Hal ini, menurutnya telah membuat berbagai pihak
meminta dilakukannya penghitungan ulang. Adanya sejumlah kecurangan/pelanggaran pemilu yang terjadi di beberapa TPS di Kec. Pangatikan, dibenarkan Sekum PAC PKS Pangatikan, Irpan. Bahkan menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima formulir C1/berita acara dari pihak KPPS. Hal ini tentu saja sangat disesalkan mengingat apa yang dilakukan KPPS tersebut telah melanggar UU Pemilu.Irwan Rudiawan
Senin, 06 April 2009
Kejari Akan Lakukan Investigasi Terkait Kasus Pungutan Uang Praktek mahasiswa
Garut.RRI (Selasa 7 April 09)
Setelah beberapa waktu lalu mengundang reaksi dari pihak DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, kasus pungutan uang praktek yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum (RSU) dr Slamet Garut terhadap siswa dan mahasiswa yang berpaktek atau magang di RS tersebut, kini kembali menuai reaksi. Kali ini reaksi muncul dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut yang berjajni akan segera melakukan investigasi lapangan. Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Garut, Masril N, SH., MH., Selasa (7/4) menyebutkan, pihaknya akan segera melakukan investigasi lapangan untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat terkait kasus tersebut. Namun menurut Masril, jika memang apa yang diberitakan tersebut benar, maka hal itu lebih cenderung pada tindakan pungutan liar (pungli) yang masuk kategori tindak pidana umum yang harus ditangani pihak kepolisian. Sedangkan pihaknya hanya bisa menangani kasus-kasus korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian uang negara.Namun demikian, untuk lebih memastikan kasus sebenarnya, Masril berjanji terlebih dahulu akan segera melakukan investigasi sehingga bisa memastikan kasus sebenarnya, apakah memang masuk pada pidana umum atau bukan. Diterangkannya, jika hasil investigasi nanti menunjukan jika kasus tersebut masuk unsur pidana khusus, maka pihaknya akan menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya pada pihak kepolisian. Begitu juga sebaliknya, jika hal itu tidak masuk pada unsur pidana umum, maka pihaknya akan terus menanganinya hingga tuntas.Sementara itu, dosen yang juga mantan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Garut , Uu Sunarya, menyatakan bahwa pihaknya mersa keberatan dengan adanya pungutan biaya praktek yang dilakukan pihak RSU terhadap mahasiswa. Selain itu biaya yang dipungut oleh pihak RSU, belum jelas peruntukannya dan dasar hukumnya.Diakui UU, meski pada intinya merasa keberatan dengan adanya pungutan tersebut, namun karena berbagai pertimbangan, beberapa waktu lalu pihaknya-pun akan membayar biaya praktek. Namun anehnya, saat itu pihak RSU menolak padahal sebelumnya pihak RSU telah menyatakan jika kami harus membayar uang tersebut. Lebih jauh diungkapkannya, bayangkan saja, tiap mahasiswa diharuskan bayar Rp 15.000 per hari, kalau dikalikan lama praktek yang lamanya mencapai 16 minggu, berarti setiap mahasiswa harus bayar sampai Rp 6 juta. "Jumlah biaya tersebut tidak kecil dan jelas-jelas sangat memberatkan mahasiswa,.Irwan Rudiawan
Setelah beberapa waktu lalu mengundang reaksi dari pihak DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, kasus pungutan uang praktek yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum (RSU) dr Slamet Garut terhadap siswa dan mahasiswa yang berpaktek atau magang di RS tersebut, kini kembali menuai reaksi. Kali ini reaksi muncul dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut yang berjajni akan segera melakukan investigasi lapangan. Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Garut, Masril N, SH., MH., Selasa (7/4) menyebutkan, pihaknya akan segera melakukan investigasi lapangan untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat terkait kasus tersebut. Namun menurut Masril, jika memang apa yang diberitakan tersebut benar, maka hal itu lebih cenderung pada tindakan pungutan liar (pungli) yang masuk kategori tindak pidana umum yang harus ditangani pihak kepolisian. Sedangkan pihaknya hanya bisa menangani kasus-kasus korupsi yang menyebabkan timbulnya kerugian uang negara.Namun demikian, untuk lebih memastikan kasus sebenarnya, Masril berjanji terlebih dahulu akan segera melakukan investigasi sehingga bisa memastikan kasus sebenarnya, apakah memang masuk pada pidana umum atau bukan. Diterangkannya, jika hasil investigasi nanti menunjukan jika kasus tersebut masuk unsur pidana khusus, maka pihaknya akan menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya pada pihak kepolisian. Begitu juga sebaliknya, jika hal itu tidak masuk pada unsur pidana umum, maka pihaknya akan terus menanganinya hingga tuntas.Sementara itu, dosen yang juga mantan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Garut , Uu Sunarya, menyatakan bahwa pihaknya mersa keberatan dengan adanya pungutan biaya praktek yang dilakukan pihak RSU terhadap mahasiswa. Selain itu biaya yang dipungut oleh pihak RSU, belum jelas peruntukannya dan dasar hukumnya.Diakui UU, meski pada intinya merasa keberatan dengan adanya pungutan tersebut, namun karena berbagai pertimbangan, beberapa waktu lalu pihaknya-pun akan membayar biaya praktek. Namun anehnya, saat itu pihak RSU menolak padahal sebelumnya pihak RSU telah menyatakan jika kami harus membayar uang tersebut. Lebih jauh diungkapkannya, bayangkan saja, tiap mahasiswa diharuskan bayar Rp 15.000 per hari, kalau dikalikan lama praktek yang lamanya mencapai 16 minggu, berarti setiap mahasiswa harus bayar sampai Rp 6 juta. "Jumlah biaya tersebut tidak kecil dan jelas-jelas sangat memberatkan mahasiswa,.Irwan Rudiawan
Minggu, 05 April 2009
Tidak Lengkap KPU Kembalikan Puluhan laporan Pelanggaran Ke Panwas
Garut.RRI (senin 6 April 09)
Terkait laporan temuan panita pengawas (Panwas) pemilu dianggap tidak memenuhi syarat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut terpaksa mengembalikan laporan tersebut ke pihak Panwas. Laporan temuan Panwas yang dikembalikan KPU tersebut jumlahnya mencapai 60 lebih.Ketua KPU Garut, Aja Rowikarim, M.Ag., menyebutkan pihaknya telah menerima laporan temuan Panwas terkait pelanggaran yang dilakukan caleg dan partai politik selama masa kampanye kemarin. Namun setelah diperiksa, ternyata laporan dari pihak Panwas tersebut tak memenuhi persyaratan sehingga KPU pun terpaksa mengembalikan laporan tersebut ke Panwas.Dengan ketidaklengkapan pada laporan pelanggaran hasil temuan Panwas tersebut, diakui Aja pihaknya menemui kendala untuk menindaklanjutinya karena tak mempunyai bukti pendukung yang kuat sebagai bukti telah terjadinya pelanggaran dimaksud. Dan dengan demikian, pihak KPU juga mengaku bisa memberikan sanksi terhadap caleg atau partai politik yang melakukan pelanggaran tersebut sebagai tindaklanjut dari laporan yang diberikan Panwas.Diterangkan Aja, pihak KPU memang bisa memberikan sanksi administrasi terhadap caleg atau parpol yang melakukan pelanggaran. Namun paling tidak untuk menempuh hal itu, pihak KPU sedikitnya harus memiliki minimal dua alat bukti telah terjadinya pelanggaran, diantaranya laporan dan bukti lapangan. Lebih jauh diungkapkannya, dari sekian banyaknya laporan pelanggaran hasil temuan Panwas yang sempat diterima KPU, paling dominan adalah pelanggran pemasangan alat peraga serta kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Irwan Rudiawan
Terkait laporan temuan panita pengawas (Panwas) pemilu dianggap tidak memenuhi syarat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut terpaksa mengembalikan laporan tersebut ke pihak Panwas. Laporan temuan Panwas yang dikembalikan KPU tersebut jumlahnya mencapai 60 lebih.Ketua KPU Garut, Aja Rowikarim, M.Ag., menyebutkan pihaknya telah menerima laporan temuan Panwas terkait pelanggaran yang dilakukan caleg dan partai politik selama masa kampanye kemarin. Namun setelah diperiksa, ternyata laporan dari pihak Panwas tersebut tak memenuhi persyaratan sehingga KPU pun terpaksa mengembalikan laporan tersebut ke Panwas.Dengan ketidaklengkapan pada laporan pelanggaran hasil temuan Panwas tersebut, diakui Aja pihaknya menemui kendala untuk menindaklanjutinya karena tak mempunyai bukti pendukung yang kuat sebagai bukti telah terjadinya pelanggaran dimaksud. Dan dengan demikian, pihak KPU juga mengaku bisa memberikan sanksi terhadap caleg atau partai politik yang melakukan pelanggaran tersebut sebagai tindaklanjut dari laporan yang diberikan Panwas.Diterangkan Aja, pihak KPU memang bisa memberikan sanksi administrasi terhadap caleg atau parpol yang melakukan pelanggaran. Namun paling tidak untuk menempuh hal itu, pihak KPU sedikitnya harus memiliki minimal dua alat bukti telah terjadinya pelanggaran, diantaranya laporan dan bukti lapangan. Lebih jauh diungkapkannya, dari sekian banyaknya laporan pelanggaran hasil temuan Panwas yang sempat diterima KPU, paling dominan adalah pelanggran pemasangan alat peraga serta kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Irwan Rudiawan
Bupati Ajak Warga Garut Memahami Dinamika Poltik
Garut.RRI (senin 6 April 09)
Kehidupan politik Indonesia dewasa ini masih berada dalam situasi dan kondisi yang sangat krusial bagi kelangsungan sistem politik nasional ke depannya. Untuk itu, warga Indonesia termasuk Kabupaten Garut harus memahami dinamika politik yang cenderung eskalatif sehingga kita mampu mempersiapkan diri untuk mengantisifasinya demi suksesnya Pemilu 2009. Demikian isi sambutan Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang dibacakan Kepala Kantor Kesbang dan Linmaspol Kab. garut, Suherman pada acara Sosialisasi Pemilu 2009 bagi Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kec. Malangbong, Minggu (5/4).Dikatakan Fikri, penyelenggaraan Pemilu merupakan upaya penataan politik dan pemerintahan melalui proses politik yang dirancang guna memberi ruang bagi kekuatan politik dalam masyarakat untuk terlibat dalam menentukan pejabat-pejabat publik. Bersamaan dengan restrukturisasi ruang publik tersebut, lanjutnya, suatu kesadaran baru muncul yang diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi akan pentingnya lebih menegakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu 2009 sendiri menurut Fikri merupakan sebuah peristiwa politik yang berskala besar dan berspektrum luas. Pemilu membutuhkan berbagai kondisi yang kondusif, yang memungkinkan peristiwa demokrasi itu dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, epektif dan sudah barang tentu harus demokratis. "Perkembangan politik dalam negeri di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh kualitas proses dan hasil pemilu 2009. Pada saat yang sama, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dan tugas berat untuk mengatasi berbagai maslah bangsa di bidang sosial, budaya, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia yang semuanya masih mewarnai proses berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara.Irwan Rudiawan
Kehidupan politik Indonesia dewasa ini masih berada dalam situasi dan kondisi yang sangat krusial bagi kelangsungan sistem politik nasional ke depannya. Untuk itu, warga Indonesia termasuk Kabupaten Garut harus memahami dinamika politik yang cenderung eskalatif sehingga kita mampu mempersiapkan diri untuk mengantisifasinya demi suksesnya Pemilu 2009. Demikian isi sambutan Bupati Garut, Aceng HM Fikri yang dibacakan Kepala Kantor Kesbang dan Linmaspol Kab. garut, Suherman pada acara Sosialisasi Pemilu 2009 bagi Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kec. Malangbong, Minggu (5/4).Dikatakan Fikri, penyelenggaraan Pemilu merupakan upaya penataan politik dan pemerintahan melalui proses politik yang dirancang guna memberi ruang bagi kekuatan politik dalam masyarakat untuk terlibat dalam menentukan pejabat-pejabat publik. Bersamaan dengan restrukturisasi ruang publik tersebut, lanjutnya, suatu kesadaran baru muncul yang diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi akan pentingnya lebih menegakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu 2009 sendiri menurut Fikri merupakan sebuah peristiwa politik yang berskala besar dan berspektrum luas. Pemilu membutuhkan berbagai kondisi yang kondusif, yang memungkinkan peristiwa demokrasi itu dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, epektif dan sudah barang tentu harus demokratis. "Perkembangan politik dalam negeri di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh kualitas proses dan hasil pemilu 2009. Pada saat yang sama, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dan tugas berat untuk mengatasi berbagai maslah bangsa di bidang sosial, budaya, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia yang semuanya masih mewarnai proses berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara.Irwan Rudiawan
Beberapa Daerah di garut memerlukan Puskesmas Plus
Garut.RRI (senin 6 April 09)
Selama ini di beberapa daerah yang ada di Garut, banyak terjadi keterlambatan penanganan medis terhadap pasien baik yang sakit maupun korban kecelakaan. Untuk itu, sudah saatnya di beberapa daerah tersebut dibangun Puskesmas Plus. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Garut, Diky Candra, Minggu ( 5/4). Dikatakan Diky, Puskesmas plus yang keberadaannya mendesak untuk segera dibangun di beberapa daerah di garut tersebut adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas seperti rumah sakit, yaitu dilengkapi dengan alat-alat medik untuk penanggulangan penyakit parah serta pasien korban kecelakaan.Salah satu daerah yang mendesak segera dibangun Puskesmas plus, menurut Dicky adalah daerah Malangbong. Hal ini disebabkan daerah Malangbong yang dilintasi jalur yang menghubungkan Jakarta-Jatim, banyak dilintasi kendaraan sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai daerah rawan kecelakaan. .Disebutkannya, korban kecelakaan di sepanjang jalur Limbangan-Malangbong ini sendiri sering mangalami keterlambatan penanganan akibat jauhnya letak rumah sakit dari daerah tersebut. Dengan pertimbangan itulah, maka Dicky menilai di daerah Malangbong ini mendesak dibangun Puskesmas plus.Selain Malangbong, Dicky juga melihat ada beberapa daerah lainnya di Garut yang mendesak untuk segera dibangun Puskesmas plus, diantaranya wilayah Bungbulang dan Banjarwangi. Lebih jauh diterangkan wabup, sebagai bukti keseriusan dari keinginannya tersebut, dalam Musrenbang yang dilakukan beberapa waktu lalu dengan pihak Pemprov Jabar, pihaknya telah menyampaikan harapan untuk pembangunan beberapa unit Puskesmas plus di beberapa wilayah di Garut ke pihak Pemprov Jabar.Irwan Rudiawan
Selama ini di beberapa daerah yang ada di Garut, banyak terjadi keterlambatan penanganan medis terhadap pasien baik yang sakit maupun korban kecelakaan. Untuk itu, sudah saatnya di beberapa daerah tersebut dibangun Puskesmas Plus. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Garut, Diky Candra, Minggu ( 5/4). Dikatakan Diky, Puskesmas plus yang keberadaannya mendesak untuk segera dibangun di beberapa daerah di garut tersebut adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas seperti rumah sakit, yaitu dilengkapi dengan alat-alat medik untuk penanggulangan penyakit parah serta pasien korban kecelakaan.Salah satu daerah yang mendesak segera dibangun Puskesmas plus, menurut Dicky adalah daerah Malangbong. Hal ini disebabkan daerah Malangbong yang dilintasi jalur yang menghubungkan Jakarta-Jatim, banyak dilintasi kendaraan sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai daerah rawan kecelakaan. .Disebutkannya, korban kecelakaan di sepanjang jalur Limbangan-Malangbong ini sendiri sering mangalami keterlambatan penanganan akibat jauhnya letak rumah sakit dari daerah tersebut. Dengan pertimbangan itulah, maka Dicky menilai di daerah Malangbong ini mendesak dibangun Puskesmas plus.Selain Malangbong, Dicky juga melihat ada beberapa daerah lainnya di Garut yang mendesak untuk segera dibangun Puskesmas plus, diantaranya wilayah Bungbulang dan Banjarwangi. Lebih jauh diterangkan wabup, sebagai bukti keseriusan dari keinginannya tersebut, dalam Musrenbang yang dilakukan beberapa waktu lalu dengan pihak Pemprov Jabar, pihaknya telah menyampaikan harapan untuk pembangunan beberapa unit Puskesmas plus di beberapa wilayah di Garut ke pihak Pemprov Jabar.Irwan Rudiawan
Jumat, 03 April 2009
Bupati rindukan Sosok Aparatur Pelayanan publik Yang Cerdas
Garut.RRI (sabtu 4 april 09)
Keberadaan sosok aparatur pelayan publik yang cerdas secara intelektual, cerah secara spiritual, sejahtera secara material dan saleh secara sosial, sangat dirindukan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Bupati berharap kelak setiap aparatur pelayan publik di Kabupaten Garut bisa lebih kredibel, kapabel, akuntabel dan transparan. Hal itu diungkapkan Bupati Garut, Aceng HM Fikri saat memberkan sambutan dalam acara Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Keuangan Desa Se Kab. Garut yang dilaksanakan di Hotel Campaka. Dikatakan Aceng HM Fikri, tersedianya sumberdaya aparatur pemerintah yang tangguh dan kompetitif, merupakan salah satu daya dukung pencapaian visi pembangunan Kab. Garut. Untuk itu, Pemkab Garut memberikan perhatian penuh dengan mendorong serta mempasilitasi tumbuh dan berkembangnya sumberdaya aparatur pemerintah termasuk aparat desa. Sementara itu Ketua DPRD Kab. Garut, Drs.H. Dedi Suryadi, M.si yang juga merupakan salah seorang pemberi materi, dalam pemaparannya menyebutkan, proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan kebijaksanaan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, penyusunan APBD juga dapat mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Selain itu, Dedi juga menerangkan, fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai
keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.Dikatakannya, penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintahan daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD, untuk kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.Secara terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Agus Salim, menjelaskan, dilihat dari aspek hukum, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan serta kekayaan desa. Diseamping itu, ada juga seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai uang termasuk desa tersebut.IRwan Rudiawan
Keberadaan sosok aparatur pelayan publik yang cerdas secara intelektual, cerah secara spiritual, sejahtera secara material dan saleh secara sosial, sangat dirindukan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Bupati berharap kelak setiap aparatur pelayan publik di Kabupaten Garut bisa lebih kredibel, kapabel, akuntabel dan transparan. Hal itu diungkapkan Bupati Garut, Aceng HM Fikri saat memberkan sambutan dalam acara Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Keuangan Desa Se Kab. Garut yang dilaksanakan di Hotel Campaka. Dikatakan Aceng HM Fikri, tersedianya sumberdaya aparatur pemerintah yang tangguh dan kompetitif, merupakan salah satu daya dukung pencapaian visi pembangunan Kab. Garut. Untuk itu, Pemkab Garut memberikan perhatian penuh dengan mendorong serta mempasilitasi tumbuh dan berkembangnya sumberdaya aparatur pemerintah termasuk aparat desa. Sementara itu Ketua DPRD Kab. Garut, Drs.H. Dedi Suryadi, M.si yang juga merupakan salah seorang pemberi materi, dalam pemaparannya menyebutkan, proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan kebijaksanaan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, penyusunan APBD juga dapat mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Selain itu, Dedi juga menerangkan, fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai
keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.Dikatakannya, penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintahan daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD, untuk kemudian dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.Secara terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Agus Salim, menjelaskan, dilihat dari aspek hukum, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan serta kekayaan desa. Diseamping itu, ada juga seluruh hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai uang termasuk desa tersebut.IRwan Rudiawan
Meski Dilarang Penjualan Buku LKS Masih Marak
Garut.RRI(sabtu 4 april 09)
Masih maraknya penjulan buku lembar kerja siswa (LKS) ke sekolah-sekolah saat ini, disesalkan sejumlah kepala sekolah, terutama di kawasan Garut Kota. Padahal pihak pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, sudah melarang adanya penjualan buku ke sekolah yang diluar ketentuan. Sejumlah kepala sekolah dasar (SD) yang berada di wilayah Garut Kota yang enggan disebut namanya menyebutkan, jika saat ini masih banyak terjadi penjualan buku LKS ke sekolah mereka. Penjualan buku ini disinyalir dilakukan pihak pengusaha yang bekerjasama dengan UPTD pendidikan setempat. Selain itu, LKS merupakan salah satu kebutuhan administerasi sekolah masing-masing yang pekerjaanyapun bisa dilaksanakan oleh para guru yang bersangkutan. Dibagian lain disamping bisa meningkatkan kualitas para guru dan kreativitasnya, pembuatan LKS oleh guru juga merupakan hak mutlak para guru. Namun sangat disayangkan, ternyata saat ini masih banyak UPTD, termasuk Garut Kota yang melakukan kerjasama dengan salah seorang pengusaha dan melakukan penjualan LKS ini ke sekolah-sekolah,.Diakuinya, dengan adanya pen-dropan buku LKS, jelas sangat merugikan pihak
sekolah, karena selain para guru tidak bisa meningkatkan kreativitasnya juga para kepala sekolah kebingungan dalam membuat SPJ. Hal ini diakibatkan LKS tidak bisa dibayar melalui BOS. Untuk itu para kepala sekolah meminta agar dinas Pendidikan Kab. Garut bisa lebih menekan serta meminimalisir adanya pengusaha yang menjual LKS ke sekolah-sekolah.Ketika hendak dimintai tanggapannya terkait keluhan sejumlah kepala sekolah ini, Kabid Pendataan Dinas Pendidikan Kab. Garut, Drs. Yuda Imam Prawira, sedang tidak ada di kantor. namun salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Garut, menyebutkan, pelarangan penjualan buku di luar yang sudah ditentukan oleh pusat maupun daerah sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu. Dengan demikian, imbuhnya, penjualan LKS yang dilakukan pihak pengusaha terhadap sekolah yang terjadi di beberapa daerah, sama sekali tidak dibenarkan.Irwan Rudiawan
Masih maraknya penjulan buku lembar kerja siswa (LKS) ke sekolah-sekolah saat ini, disesalkan sejumlah kepala sekolah, terutama di kawasan Garut Kota. Padahal pihak pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, sudah melarang adanya penjualan buku ke sekolah yang diluar ketentuan. Sejumlah kepala sekolah dasar (SD) yang berada di wilayah Garut Kota yang enggan disebut namanya menyebutkan, jika saat ini masih banyak terjadi penjualan buku LKS ke sekolah mereka. Penjualan buku ini disinyalir dilakukan pihak pengusaha yang bekerjasama dengan UPTD pendidikan setempat. Selain itu, LKS merupakan salah satu kebutuhan administerasi sekolah masing-masing yang pekerjaanyapun bisa dilaksanakan oleh para guru yang bersangkutan. Dibagian lain disamping bisa meningkatkan kualitas para guru dan kreativitasnya, pembuatan LKS oleh guru juga merupakan hak mutlak para guru. Namun sangat disayangkan, ternyata saat ini masih banyak UPTD, termasuk Garut Kota yang melakukan kerjasama dengan salah seorang pengusaha dan melakukan penjualan LKS ini ke sekolah-sekolah,.Diakuinya, dengan adanya pen-dropan buku LKS, jelas sangat merugikan pihak
sekolah, karena selain para guru tidak bisa meningkatkan kreativitasnya juga para kepala sekolah kebingungan dalam membuat SPJ. Hal ini diakibatkan LKS tidak bisa dibayar melalui BOS. Untuk itu para kepala sekolah meminta agar dinas Pendidikan Kab. Garut bisa lebih menekan serta meminimalisir adanya pengusaha yang menjual LKS ke sekolah-sekolah.Ketika hendak dimintai tanggapannya terkait keluhan sejumlah kepala sekolah ini, Kabid Pendataan Dinas Pendidikan Kab. Garut, Drs. Yuda Imam Prawira, sedang tidak ada di kantor. namun salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Garut, menyebutkan, pelarangan penjualan buku di luar yang sudah ditentukan oleh pusat maupun daerah sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu. Dengan demikian, imbuhnya, penjualan LKS yang dilakukan pihak pengusaha terhadap sekolah yang terjadi di beberapa daerah, sama sekali tidak dibenarkan.Irwan Rudiawan
5 Caleg di Coret KPU Garut
Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
Dari 713 calon legislatif kini tinggal 708 calon legislatif yang sudah terverivikasi dan siap menjalankan proses pemilu 2009 yang akan diselenggarakan 9 april mendatang 5 calon
legislatif diantaranya dicoret dari daftar komisi pemilihan umum (KPU) karena disinyalir
masih bersatus Pegawai Negri Sipil (PNS) demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian
(kasubag) tehnis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parhan Dari lima calon legislatif yang dicotet KPU satu caleg diantaranya atas nama Asep Sudarjat asal partai demokrasi kebangsaan (PDK) daerah pemilihan 2 dan berstatus PNS di Dinas pendidikan Garut dinyatakan sudah masuk cetak dan tercantum dalam surat suara pemilu sehingga KPU akan kembali mengsosialisasikan melalui surat edaran KPU yang akan disebarkan melalui PPK dan PPS.Menurut Parhan bagi calon yang akan dan telah mengundurkan diri harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari partainya dan itu tertuang dalam peraturan undang undang KPU No 18 tahun 2008.
Sementara itu anggota KPU Dadang Sudrajat menegaskan seharusnya caleg yang berstatus PNS yang telah mengundurkan diri atau dicoret dari daftar KPU seharusnya ditindaklanjuti oleh dinas yang bersangkutan tempat dimana mereka bertugas untuk diberikan sangsi tegas terhadapnya.Irwan Rudiawan
Dari 713 calon legislatif kini tinggal 708 calon legislatif yang sudah terverivikasi dan siap menjalankan proses pemilu 2009 yang akan diselenggarakan 9 april mendatang 5 calon
legislatif diantaranya dicoret dari daftar komisi pemilihan umum (KPU) karena disinyalir
masih bersatus Pegawai Negri Sipil (PNS) demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian
(kasubag) tehnis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parhan Dari lima calon legislatif yang dicotet KPU satu caleg diantaranya atas nama Asep Sudarjat asal partai demokrasi kebangsaan (PDK) daerah pemilihan 2 dan berstatus PNS di Dinas pendidikan Garut dinyatakan sudah masuk cetak dan tercantum dalam surat suara pemilu sehingga KPU akan kembali mengsosialisasikan melalui surat edaran KPU yang akan disebarkan melalui PPK dan PPS.Menurut Parhan bagi calon yang akan dan telah mengundurkan diri harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari partainya dan itu tertuang dalam peraturan undang undang KPU No 18 tahun 2008.
Sementara itu anggota KPU Dadang Sudrajat menegaskan seharusnya caleg yang berstatus PNS yang telah mengundurkan diri atau dicoret dari daftar KPU seharusnya ditindaklanjuti oleh dinas yang bersangkutan tempat dimana mereka bertugas untuk diberikan sangsi tegas terhadapnya.Irwan Rudiawan
Kamis, 02 April 2009
Enam Pejabat Garut Mengundurkan Diri
Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
- Enam pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Bagian Umum Setda Garut mengundurkan diri dan menimbukan berbagai spekulasi dikalangan birokrat setempat.Mereka secara tertulis bersamaan megajukan pengunduran dirinya pada 1 April 2009 kepada Bupati Garut, terdiri empat orang pejabat struktural serta dua pejabat fungsional, demikian diungkapkan Asisten Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi,.Mereka adalah Kabag Umum Dadi Jakariya (eselon III), dan tiga orang pejabat eselon IV masing-masing Kasubag TU Bandi Sobandi, Kasubag Urusan Dalam (Urdal) Dadan R. Hidayat serta Kasubag Keuangan Ridwan.Sedangkan dua pejabat fungsional yang mengundurkan diri bendahara Setda Ahman dan bendahara pembantu pengeluaran Dang Sani.Pengunduran diri keenam pejabat tersebut juga menimbulkan kehebohan bagi para pegawai karena tidak mengetahui penyebabnya.Wakil Bupati Garut Diky Candra ketika dihubungi RRI juga mengemukakan sangat kaget atas pengunduran diri keenam pejabat tersebut.seraya menambahkan "Jika terdapat permasalahan apapun diharapkan bisa dihadapi sebagai jembatan perekat keharmonisan hubungan kerja dan wabub berjanji akan mencari solusi yang terbaik terkait dengan pengunduran diri keenam pejabat struktural tersebut. .Asisten Sekda (Asda) Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi dan menegaskan, tidak tahu persis pengunduran diri ketiga pejabat sejak 1 April 2009 tersebut, sehingga masih menunggu keputusan Bupati sebagai unsur Pimpinan tertinggi di lingkungannya.Sementara itu keenam pejabat yang telah mengundurkan diri dari jabatannya itu, ketika dikonfirmasi sedang tidak ada di ruang kerjanya begitupun saat dihubungi melalui telphon celuluernya tidak dalam kondisi aktif.Dibagian lain beberapa pejabat terkait di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, ketika dihubungi, tidak satupun bersedia berkomentar.danj saat ini Banyak pegawai di lingkungan Pemkab dan Setda Garut heboh membicarakan peristiwa langka tersebut.Irwan Rudiawan.
- Enam pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Bagian Umum Setda Garut mengundurkan diri dan menimbukan berbagai spekulasi dikalangan birokrat setempat.Mereka secara tertulis bersamaan megajukan pengunduran dirinya pada 1 April 2009 kepada Bupati Garut, terdiri empat orang pejabat struktural serta dua pejabat fungsional, demikian diungkapkan Asisten Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi,.Mereka adalah Kabag Umum Dadi Jakariya (eselon III), dan tiga orang pejabat eselon IV masing-masing Kasubag TU Bandi Sobandi, Kasubag Urusan Dalam (Urdal) Dadan R. Hidayat serta Kasubag Keuangan Ridwan.Sedangkan dua pejabat fungsional yang mengundurkan diri bendahara Setda Ahman dan bendahara pembantu pengeluaran Dang Sani.Pengunduran diri keenam pejabat tersebut juga menimbulkan kehebohan bagi para pegawai karena tidak mengetahui penyebabnya.Wakil Bupati Garut Diky Candra ketika dihubungi RRI juga mengemukakan sangat kaget atas pengunduran diri keenam pejabat tersebut.seraya menambahkan "Jika terdapat permasalahan apapun diharapkan bisa dihadapi sebagai jembatan perekat keharmonisan hubungan kerja dan wabub berjanji akan mencari solusi yang terbaik terkait dengan pengunduran diri keenam pejabat struktural tersebut. .Asisten Sekda (Asda) Bidang Administrasi Umum, Mlenik Maumeriadi dan menegaskan, tidak tahu persis pengunduran diri ketiga pejabat sejak 1 April 2009 tersebut, sehingga masih menunggu keputusan Bupati sebagai unsur Pimpinan tertinggi di lingkungannya.Sementara itu keenam pejabat yang telah mengundurkan diri dari jabatannya itu, ketika dikonfirmasi sedang tidak ada di ruang kerjanya begitupun saat dihubungi melalui telphon celuluernya tidak dalam kondisi aktif.Dibagian lain beberapa pejabat terkait di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut, ketika dihubungi, tidak satupun bersedia berkomentar.danj saat ini Banyak pegawai di lingkungan Pemkab dan Setda Garut heboh membicarakan peristiwa langka tersebut.Irwan Rudiawan.
Kadishub Garut Akui Maraknya Pungli
Garut,RRI (jumat 3 april 09 )
Kepala dinas perhubungan Garut, Hilman Farid mengungkapkan, pihaknya tidak memungkiri, jika saat ini masih terjadi maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggotanya, terhadap kendaraan umum,barang dan lainnya.namun ditegaskan Hilman sejak tahun 2005 pihaknya telah mengutamakan perbaikan asfek pelayanan publik dan pengawasan sehingga diharapkan tidak ada lagi pengutil ataupun pengutan liar (pungli) yang akerap dikeluhkan oleh awak armada angkutan umum dan barang selama ini.Meski para anggota dishub dilapangan sudah tidak lagi melakukan pungutan liar dijalanan namun nampaknya sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari kultur masyrakat dengan paradigma lamanya yang kerap melakukan pelemparan uang keaparat petugas lapangan disetiap pos dan jalur yang dilewati angkutan umum.Kadishub menambahkan sedikitnya ada 12 titik pos pungutan retribusi yang tersebar di kabupaten garut dan semua itu dinyatakan legal.Dibagian lain kadushub juga
menambahkan setiap terminal yang dilewati kendaraan umum dilarang untuk melakukan
pungutan kecuali kendaraan yang sedang melakukan bongkar muat karena hal itu tertuang dalam perda dan larangan tersebut merupakan bagian dari asfek pelayanan adminsitrasi,operasional dan pengawasan terhadap pelayanan publik.Irwan Rudiawan
Kepala dinas perhubungan Garut, Hilman Farid mengungkapkan, pihaknya tidak memungkiri, jika saat ini masih terjadi maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggotanya, terhadap kendaraan umum,barang dan lainnya.namun ditegaskan Hilman sejak tahun 2005 pihaknya telah mengutamakan perbaikan asfek pelayanan publik dan pengawasan sehingga diharapkan tidak ada lagi pengutil ataupun pengutan liar (pungli) yang akerap dikeluhkan oleh awak armada angkutan umum dan barang selama ini.Meski para anggota dishub dilapangan sudah tidak lagi melakukan pungutan liar dijalanan namun nampaknya sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari kultur masyrakat dengan paradigma lamanya yang kerap melakukan pelemparan uang keaparat petugas lapangan disetiap pos dan jalur yang dilewati angkutan umum.Kadishub menambahkan sedikitnya ada 12 titik pos pungutan retribusi yang tersebar di kabupaten garut dan semua itu dinyatakan legal.Dibagian lain kadushub juga
menambahkan setiap terminal yang dilewati kendaraan umum dilarang untuk melakukan
pungutan kecuali kendaraan yang sedang melakukan bongkar muat karena hal itu tertuang dalam perda dan larangan tersebut merupakan bagian dari asfek pelayanan adminsitrasi,operasional dan pengawasan terhadap pelayanan publik.Irwan Rudiawan
Langganan:
Postingan (Atom)
