MA Perintahkan Kejari Eksekusi Terdakwa APBD Gate II

Garut,RRI (Sabtu 28 pebuari 09 )
Setelah menunggu selama dua tahun lebih, putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kasasi yang diajukan pihak Jaksa Penuntut UMum (JPU) terkait kasus APBD Gate-2, akhirnya terkabulkan. Dalam putusan kasasi MA tersebut, 12 orang anggota DPRD Garut periode 1999-2004 yang menjadi terdakwa APBD Gate-2, dinyatakan bersalah dan MA memerintahkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut untuk segera melakukan eksekusi terhadap mereka. Dalam putusannya bernomor 118K/PID.SUS/2008 tertanggal 17 Pebruari 2009 tersebut, MA memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam hal ini JPU Kejari Garut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) no 154/Pid.B/2006/PN.GRT. tanggal 21 Desemeber 2006. Menyusul hal tersebut, MA menyatakan bahwa para terdakwa, masing-masing Drs. H. Wawan Syafei, Wan Gunawan Husen, Aun Sapari, Ihat Kadar Solihat, Dadan Slamet, Misbach Somantri, Atang Masgun, Usep Mansur, Nano Subratno, Endang Abdul karim, Enas Mabarti dan Abdurahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Kejahatan Korupsi". Oleh karena itu, MA menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama empat tahun.Selain itu, para terdakwa juga dihukum dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para terdakwa dikenakan hukuman pengganti dengan pidana kurungan masing-masing selama enam bulan. Para terdakwa juga, diharuskan membayar uang pengganti yang besarnya berpariasi mulai dari yang terkecil Rp 110.907.100 hingga yang terbesar mencapai Rp 198.355.850.Dalam putusan MA tersebut juga dijelaskan, jika mereka tidak bisa membayar uang pengganti paling lama satu bulan susudah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk mengganti tersebut, maka diganti dengan penjara masing-masing selama satu tahun.Irwan Rudiawan

PT KAI Tangani Perbaikan Bantalan rel KA di Jalur Seelatan Malangbong

Garut,RRIn(Sabtu 28 pebuari 09 )
Sedikitnya Lima Unit Alat Berat dan 200 tenaga ahli dilibatkan dalam perbaikan Bantalan rel KA di MalangbongPasca terjadinya longsoran tanah sepanjang 80 M dengan kedalaman 10 M yang mengakibatkan tergantungnya bantalan rel kereta api yang terjadi di KM 233 +9/10 daerah cikadongdong desa cikarang kecamatan malangbong Garut hingga kini jalur selatan KA tersebut belum dapat difungsikan kembali. kapolsek malangbong Garut AKP Aritonang mengungkapkan saat ini kondisi bantalan rel KA tersebut masih dalam kondisi perbaikan PT KAI sebagai institusi yang berwenang dan mengetahui secara tehnis perbaikan bantalan kereta api itu.Sedikitnya d lima unit alat berat dan 200 tenaga kerja ahli termasuk tenaga ahli dari ITB dilibatkan dalam perbaikan rel bantalan kereta api dan saat ini masih tengah dilakukan pengurugan dengan menggunakan ratusan tumpukan karung berisi pasir dan batu sebagai tiang penyangga sementara bantalan rel kereta api. Hingga kini menurut Aritonang pihaknya belum mengetahui secara pasti kan berfungsinya kembali jalur selatan KA tersebut.Irwan Rudiawan

300 KK warga Ciudian Singajaya Garut Belum Nikmati Fasilitas Listrik

Garut,RRI (jumat 27 pebuari 09)

Meski di Kabupaten Garut terdapat perusahaan besar yang bergerak di bidang pembangkit listrik, namun ternyata hal itu tak memberi jaminan bagi warga Garut untuk bisa menikmati aliran listrik. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya warga di beberapa desa yang ada di garut, yang hingga kini belum bisa menikmati sarana listrik. Seperti yang dialami warga Desa Ciudian, Kec.Singajaya, misalnya. Dimana 300 KK (kepala keluarga) di desa tersebut, hingga saat ini belum bisa merasakan fasilitas listrik.Kepala Desa Ciudian, Engkos Kosim mengemukakan , 300 KK yang belum bisa menikmati sarana listrik di desanya, tersebar di beberapa kampung, diantaranya Kampung Nayuwati, Cipariuk (RW 7), Pamukiman, Ciwagung (RW 6), Cigondok dan Kampung Jaha (RW 5). " Engkos menambahkan Dari 1.100 KK yang ada di desa setempat, 300
diantaranya saat ini belum bisa menikmati aliran listrik akibat belum tersedianya sambungan ke daerah setempat.Hal ini menurut Engkos, tentu saja sangat memprihatinkan. Suasana gelap gulita di beberapa kampung tersebut, menimbulkan kerawanan terjadinya gangguan
ketertiban. Untuk itu, Engkos berharap pihak Pemkab Garut serta unsur terkait lainnya, segera ikut memikirkan dan mencari jlan keluar agar warga bisa segera menikmati sarana listrik.IRwan Rudiawan

KPU Garut Antisipasi Seluruh kebutuhan Logistik Pemilu 2009

Garut,RRI (jumat 27 pebuari 09)
Meski pelaksanaan pencoblosan pada pemilu caleg masih beberapa pekan lagi,namun semua surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi, saat ini sudah tersedia dan berada di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut. Anggota KPU Garut Devisi Logistik, Keuangan dan Umum, Dadang Sudrajat, S.Pd.,mengemukakan , jumlah surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi yang tersimpan di gudang KPU Garut, sudah mencapai seratus persen, yaitu,masing-masing berjumlah 1.630.277 surat suara."Selain surat suara untuk DPR RI dan DPRD Provinsi, juga saat ini sudah tersedia tinta untuk seluruh TPS yang tersebar dikabupaten garut .sementara untuk kebutuhan logistik berupa kotak dan bilik suara yang teralokasikan baru sebagian Seluruh logistik untuk keperluan pelaksanaan pemilu caleg 9 April mendatang ersebut,menurut Dadang, saat ini tersimpan di dua gudang KPU yang ada, yaitu gudang yang berlokasi di Kondangsari, Kec. Bayongbong, dan gudang yang
berlokasi di Pasirmuncang, Jalan Hasan Arif, Kec. Banyuresmi.Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diharapkan dan demi keamanan
logistik tersebut, diakui Dadang, pihaknya mendapat bantuan pengamanan dari Polres Garut berupa penempatan sejumlah anggotanya untuk melakukan penjagaan.Irwan Rudiawan.

KPU Himbau Elit Politik Tidak Berikan Statmen Provokasi

Garut,RRI (kamis 26 pebuari 09)
Demi terciptanya suasana yang kondusif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut menghimbau para elit politik di Garut untuk tidak memberikan pernyataan atau statemen yang bersipat provokasi dan dapat memperkeruh suasana. Apalagi saat ini menjelang pelaksanaan kampanye terbuka/rapat umum menjelang pelaksanaan Pemilu Caleg 2009. Hal itu diungkapkan Anggota KPU Devisi Logistik, Keuangan dan Umum, Dadang Sudrajat, S.Pd., menanggapi pernyataan Ketua DPRD Garut, Dedi Suryadi dan Penasehat Partai Golkar, Djohan Djauhari yang menyatakan sebaiknya KPU dibubarkan karena dianggap kurang dalam melakukan sosialisasi Pemilu Caleg 2009. Dikatakan Dadang, pihaknya sangat menyesalkan adanya pernyataan dari kedua orang yang notabene mengetahui permasalahan hukum, namun apa yang diucapkannya bertolak belakang dan seolah tak mengerti dengan hukum. Namun demikian, Dadang mengaku dapat memaklumi kalau pihak-pihak elit politik kurang memahami tentang aturan yang ada dan sebelumnya sempat disosialisasikan oleh KPU, termasuk diantaranya terkait peran serta pihak pemkab dalam Pemilu 2009 ini. Hal ini disebabkan, unsur pimpinan jarang menghadiri undangan yang diberikan KPU ketika da acara sosialisasi.Irwan Rudiawan

Tahun 2012 Target Beroperasinya Bendungan Irigasi Copong

Garut.RRI (kamis 26 pebuari 09 )
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan SDAP kabupaten Garut Widiyana.Ces mengemukakan hasil rapt kordinasi publik hearing menindaklanjuti proses pengumuman pelaksanaan lelang pembangunan mega poryek irigasi bendungan copong leuwigoong yang diharapkan selesai pada bulan oktober 2009 yang pelaksanan pengumumannya akan dilaksanakan pada bulan april mendatang.rapat kordinasi yang dihadiri steakholder utama dari direktorat irigasi,balai besar wilayah sungai Cimanuk Cisanggarung sebagai pelaksana projek dan PSDA sejawa barat tersebut disamping membahas tentang percepatan pelelangan juga membuahkan hasil telah terbebaskannya surat pembebasan lahan tanah diatas segel sekaligus pemilik restoran copong milik yaya tohari seluas 1,5 ha yang menjadi kendala utama
terhambatnya pembangunan bendungan copong dan kini departemen pekerjan umum profinsi jabar tinggal menunggu no objektion leter dari pihak penyumbang dana nipon JK jepang.lebih jauh Widiyana menuturkan secara fisik pembangunan megaproyek copng tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu pembangunan bendung senilai 80 M yang akan dilaksanakn pada
tahun 2009 ini dan tahun berikutnya akan dilaksanakan pembangunan jaringan utama senilai 88 M sejauh 117 KM.Sementara itu sisa lahan yang belum terbebaskan untuk pembangunan jaringan utama tersebut seluas 57 Ha dan dipresiksi akan memerlukan anggaran pembebasan lahan senilai 26 M yang akan dibiayai oleh pemerintah profinsi jawabarat dan diharapkan selesai pada tahun 2010 mendatang.pembangunan bendung copong leuwigoong seluas 28 Ha dan pembangunan jaring utama tersebut ditargetkan pembangunannya selsai dalam kurun waktu 3 tahun dan mulai dapat beroperasi sekitar tahun 2012 mendatang.Dibagian lain keuntungan yang didapat dari proyek irigasi bendungan tersebut dikatakn Widiyana diantaranya akan meningkatkan jumlah sawah yang terairi sebesar 119 prosen juga akan meningkatkan produksi padi sebesar 225 prosen serta keuntungan lainnya adalah akan menghasilkan sebuah multi payer efek bagi masyarakat kabupaten Garut. Irwan Rudiawan

Warga Berharap Pemkab Segera realisasikan tanggul Penahan longsor

Garut,RRI (rabu 25 Pebuari 09 )
untuk mengantisipasi terhadap datangnya banjir dan longsor susulan yang terjadi dibeberapa titik lokasi seperti banjir bandang dikecamatan cigedug dan banjir lumpur disertai pasir di Kp Cileungsing desa pasawahan kecamatan tarogong kaler garut beberapa hari yang lalu yang mengahancurkan 10 rumah, mesjid, MCK dan 20 rumah milik warga setempat dalam kondisi teracam terendam tersebut. Bupati Garut Aceng Fikri kepada RRI mengemukakan pemerintah kabupaten Garut dalam waktu dekat berupaya akan membuatkan tanggul tanggul penahan longsor atau boronjong hingga diharapkan boronjong tersebut bisa menahan luapan derasnya air atau longsoran pasir yang dapt menimpa rumah rumah penduduk disekitarnya.ditegaskan bupati Pemkab berupaya melakukan tindakan prefentif dan jangan sampai menunggu terjadinya bencana hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.Dibagian lain warga dan usur muspika yang wilayahnya dilanda bencana longsor seperti yang terjadi di kp Cileungsing desa pasawahan tarogong kaler Garut saat ini tengah melakukan upaya penanggulangan sementara seprti membuat tangul tangul penahan longsor dari tumpukan karung pasir sambil menunggu pembuatan tanggul permanan berupa boronjong seperti apa yang dijanjikan bupati garut Aceng Fikri.Irwan rudiawan

Pembangunan Mega Proyek irigasi Copong Segera Terealisasi

Garut,RRI (rabu 25 pebuari 09 )

Bupati garut Aceng Fikri menegaskan Mega Proyek irigasi bendungan copong yang diperkirakan dapat mengairi sekitar 5313 Ha lahan sawah warga di 10 kecamatan di kabupaten garut dipastikan tahun ini implementasi pembangunananya akan segera terealisasi salah satu indikator terhambatnya pembangunan irigasi copong yang akan menghabiskan dana senilai 80
miliar tersebut adalah masih terbentur dalam masalah proses pembebasan lahan warga yang saat ini masih ada lahan milik 2 orang warga yaitu tanah milik Yaya Tohari dan H ibrahim yang keseluruhannya mencapai 2,5 Ha yang belum terbebaskan dan saat ini sedang dilakukan proses negosiasi antara pemkab garut dengan pemilik lahan terserbut.Usai proses pembebasan lahan warga langkah berikutnya menurut Bupati Garut Aceng Fikri masuk dalam tahapan masa
lelang implementasi pembanguanan irigasi copong yang sepenuhnya dibiayai oleh dana hibah jepang.bupati Garut mengemukakan bendungan irigasi copong tersebut dinilai sangat besar mamfaatnya khususnya untuk para petani yang secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan bagi para petani disamping itu nedungan copong tersebut cukup berpotensi untuk sektor lainnya seperti sektor perikanan dan pariwisata yang berujung pada multiplayer efek terhadap kontribusi pemerintah daerah berupa PAD dan masyarakat kabupaten Garut pada umumnya. Menurut Buapti proses pembangunan irigasi mega proyek copong terserbut diperkirakan akan memakan waktu selama 3 tahun kedepan.Irwan Rudiawan

Akibat Longsor Jalur Selatan KA Terputus 80 M

Garut,RRI (rabu 25 pebuari 09 )

Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah kecamatan Malangbong Garut telah menyebabkan terjadinya longsoran tanah diatas permukaan bantalan rel kereta api peristiwa tersebut terjadi pada pukul sekitar pukul 17,30 WIB tepatnya di KM 233 +9/10 didaerah Cikadongdong Desa Cikarang Kecamatan malangbong Garut atas peristiwa tersebut jalur Kereta Api menuju arah selatan terputus sepanjang 80 M dengan kedalaman 10 M sehingga bantalan rel kereta api yang menghubungkan jalur selatan tersebut tergantung diatas permukaan rel.indikasi terjadinya longsoran tersebut disinyalir didalam tanah tersebut mengandung resapan air sehingga menyebabkan kegemburan atau labilnya kondisi tanah tersebut.Atas peristiwa tergantungnya bantalan rel KA dibawah permukaan tanah teresbut jalur KA menuju selatan menjadi terhambat dan terpaksa harus dialihkan ke jalur utara, hingga malam tadi hujan deras terus mengguyur wilayah setempat sehingga menyulitkan petugas dalam memantau terjadinya peristiwa tersebut.longsoran tanah tersebut juga telah menimbun sawah milik warga setempat seluas 0,5 Ha, dilaporkan sebelum terjadinya longsoran tanah sempat melintas dijalur tersebut KA lodaya jurusan Jogya - Bandung. Irwan Rudiawan

Banyak Pejabat Garut Alami Tekanan Psikologis

Garut,RRI (rabu 25 pebuari 09 )
kondisi para pejabat di lingkungan Pemkab/Setda setempat kini banyak mengalami tekanan psikologis , resah dan gelisah menyikapi tugas pokok serta fungsinya masing-masing. Sedangkan penyebab utamanya, belum turunnya dana APBD serta sangat minimnya alokasi biaya kegiatan akibat keterbatasan anggaran Pemkab, sehingga besarnya tanggungjawab serta tuntutan kinerja mereka menjadi tidak sebanding dengan kesiapan dana, demikian diungkapkan wakil bupati Garut Diki Candra kepada RRI seusai menerima ekspos team penilai Adipura.Menurut Wakil Bupati, mereka umumnya pesimis menghadapi beban kerja serta ketatnya pengawasan administrasi keuangan, meski sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi jika memiliki kemauan berkreativitas dengan maksimal memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya.Bahkan keterbatasan anggaran juga tidak perlu dijadikan alasan berkeluh-kesah seperti anak taman kanak-kanak, melainkan hendaknya bisa dijadikan motivasi dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Ia mengatakan, pejabat dan pegawai di lingkungannya juga manusia wajar mengeluh dan berkeluh-kesah, namun hendaknya pula bisa meningkatkan kualitas penghematan dalam segala bidang, bekerja dengan cerdas, efektif dan efisien.Menyikapi tengah dilakukannya penilaian Adipura, Wakil Bupati Diky Candra mengharapkan peran serta dari seluruh komponen dan elemen masyarakat untuk mewujudkan pola hidup bersih, sehat, tertib dan hemat meski juga diperlukan penataan perkotaan. Irwan Rudiawan

RSU Garut Hadapi Persoalan Besar Terhadap Pelayanan Orang Miskin

Garut/RRI (selasa 24 pebuari 09 )

Anggota komisi D DPRD Garut Agus Indra Arisandi menegaskan terkait dengan banyaknya reaksi dan keluhan dari masyarakat Garut saat ini yang sudah menjadi bom waktu terhadap berbagai asfek pelayanan rumah sakit garut yang cukup amburadul dan sewenang wenang dalam menggunakan kebijakan anggaran diwilayah otonom rumah sakit.Sudah saatnya pihak rumah sakit melakukan pembenahan dari berbagai sektor diantaranya pembenahan managemen dan pembenahan SDM struktural birokrasi di internal rumah sakit.berdasarkan hasil pengawasan DPRD dan aspirasi masyarakat terhadap didalam dan diluar rumah sakit Agus Indra menilai telah terjadi miskomunikasi antara bawahan dan pimpinan RSU dr selamet Garut.insertDibagian lain menurut Agus Indra komisi D juga menyesalkan terhadap jumlah data orang miskin yang tercantum di tiga institusi terkait yaitu rumahsakit, badan pusat statitistik dan data miskin didinas kesehatan Garut dalam keteranganya kepada komisi D menurut Indra bahwa rumah sakit akan melayani setiap orang baik yang memfunyai fasilitas jamkesmas dan memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau yang tidak memiliki fasilitas tersebut namun kenyataannya orang miskin yang tidak memiliki faslitas SKTM atau Jamkesmas tidak dilayani oleh rumah sakit dan hal ini akan menjadi persolan besar ketika rumah sakit berubah status menjadi badan pelayan umum maka RSU harus segera membenahi data terhadap orang miskin tersebut. Irwan Rudiawan

Terkait Pemurtadan Ormas Islam Protes

Garut/RRI (selasa 24 pebuari 09 )
Meski 32 orang warga Desa Karangtengah, Kec. Kadungora yang sempat menjadi korban pemurtadan telah menyatakan taubat dan kembali ke ajaran Islam, namun hal itu belum membuat beberapa organisasi Islam puas dan melupakan hal tersebu. Buktinya, Senin (23/2), puluhan orang yang berasal dari beberapa organisasi Islam, mendatangi Gedung DPRD Garut mendesak pihak DPRD Garut agar memfasilitasi pertemuan mereka dengan pihak tertentu yang dituduh telah melakukan upaya pemurtadan ummat. Awalnya, mereka akan langsung melakukan aksinya ke rumah ibadah yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kec. Garutkota. Namun untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diharapkan, mereka pun memilih meminta difasilitasi pihak DPRD untuk dipertemukan .Koordinator aksi yang juga Ketua PW Gerakan Reformis Islam (GARIS) Jawa Barat, Suryana Nurfatwa, mengungkapkan, inti dari maksud kedatangan masa dari beberapa organisasi Islam yang bukan hanya berasal dari Garut saja ini, guna tetap menjaga kondisi kerukunan kehidupan beragama di daerah tersebut . Hal tersebut akan bisa dicapai apabila tidak ada upaya-upaya yang bisa menganggu kerukunan tersebut termasuk upaya pemurtad. Menurut Suryana, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diharapkan, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, diantaranya Surat Putusan Bersama (SPB) Dua Menteri No 9 dan no 8 tahun 2006 tentang pendirian tempat Ibadah serta keputusan Menteri Agama No 70 tahun 1978 tentang Penyebaran Agama.. Bahkan,ditegaskan Suryana,jika tidak ada upaya pencegahan , hari ini ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) dan ormas-ormas Islam lainnya dari Jakarta serta daerah lainnya, akan berangkat ke Garut untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, GARIS dan juga beberapa organisasi Islam lainnya, diantaranya Forum Penyelamat Aqidah Ummat (FPAU), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Corp Mubaligh Bandung (CMB), serta oraganisasi lainnya, menuntut pihak-pihak yang mengganggu kerukunan hidup bergama dengan upaya pemurtadan segera menyatakan permintaan maaf , serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .Menyikapi hal tersebut, perwakilan dari Gereja Masehi Advent, Pendeta Oliver Tambunan, secara langsung menyatakan permintaan maaf dan menyatakan akan ikut mendukung segala upaya untuk memelihara kerukunan ummat beragama dan menjaga kondusifitas keamanan di Garut. Ketua Komisi D DPRD Garut, Bunyamin, Lc., dalam kesempatan tersebut juga sempat mengingatkan pihak tertentu menghentikan aksi upaya pemurtadan ummat . . Irwan Rudiawan

Panwascam Garut Ancam Mogok Kerja

Garut,RRI (senin 23 Pebuari 09)
Ditengah kesibukan dan jadwal yang padat Sejumlah anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu Legislatif 2009, mengeluhkan belum cairnya honor/uang trnasfort sejak bulan Januari lalu. Hal ini tentu saja sangat mengganggu kinerja panwascam tersebut, apalagi saat ini jadwal kegiatan mereka tengah sibuk-sibuknya.Beberapa anggota panwascam Tarogongkidul, menyebutkan, dengan tidak turunnya hak mereka berupa honor/uang transfort sejak Bulan januari lalu, telah membuat mereka kebingungan. Pasalnya, keberadaan honor tersebut sangat mereka tunggu-tunggu bukan hanya untuk kepentingan biaya transfort operasional mereka, tapi juga untuk membantu biaya kebutuhan sehari-hari keluarga.Dikatakan mereka, jika sampai akhir Bulan Pebruari ini honor tersebut belum juga mereka terima, maka seluruh anggota panitia panwascam akan melakukan mogok kerja. Hal ini, diakuinya, juga sudah pernah dirundingkan dengan para anggota Panwas dari kecamatan lainnya.Ketua Panwas Pemilu Legislatif Kab. Garut, Djudju Nujuludin, membenarkan terjadinya keterlambatan pencairan honor untuk panwas. Hal ini menurutnya bukan hanya terjadi pada panwas tingkat kecamatan saja, namun juga terhadap panwas tingkat kabupaten. Adapaun alasan terjadinya keterlambatan tersebut, jelas Djudju, karena terjadinya pergantian Sekretaris Panwas yang semula dijabat oleh Undang Suryana. "Sekretaris yang baru, belum mendapat SK dari Pak Bupati sehingga terjadi keterlambatan pencairan honor untuk Panwas. Namun, saat ini kami tengah mengupayakannya agar honor tersebuit secepatnya bisa dicairkan.Irwan Rudiawan

Sosilaisasi KPU Garut Dinilai Lamban

Garut,RRI (23 pebuari 09 )
Pelaksanaan sosialisasi pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Garut, saat ini dirasakan belum optimal. Akibatnya, sosialisasi yang dilakukan selama ini belum bisa menyentuh masyarakat bawah. Hal ini akibat kesalahan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang terlalu sering merubah-rubah peraturan. Hal tersebut diungkapkan anggota KPU Garut Bidang Informasi dan Data, Mustafa patah., Jumat (20/2).Menurut mustafa, akibat kesalahan KPU Pusat tersebut, telah menyebabkan tersendat-sendatnya proses sosialisasi yang dilakukan KPU tingkat kabupaten. Dampaknya, masyarakat kini mendapatkan informasi yang sangat minim terkait pelaksanaan pemilu legislatif yang tak lama lagi akan dilaksanakan. Salah satu contoh selalu berubah-rubahnya peraturan yang dikeluarkan kPU Pusat tersebut, diantaranya peraturan untuk tanda coblos yang dianggap sah. Dalam peraturan sebelumnya, disebutkan jika tanda yang sah tidak boleh ada tanda silang atau coblos maupun hanya garis. Tapi kini, keluar lagi aturan KPU yang baru yang menyatakan tanda silang dalam kertas suara dianggap sah. Mustafa patah menilai dampak dari sering terjadinya perubahan aturan KPU pusat tersebut berimplikasi terhadap tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU di tingkat kabupaten. Mustafa juga menyesalkan minimnya anggaran pemilu legislatif untuk tahun 20009 ini. Hal ini menurutnya sangat berdampak terhadap optimalisasi sosialisasi yang dilakukan KPU tingkat kabupaten. Akibatnya, terpaksa saat melakukan sosialisasi untuk tingkat KPK, pihak KPU pun menggunakan anggaran sosialisasi PPK yang besarannya Rp 500 ribu per bulan.Mustafa mengemukakan , KPU kabupaten memang tidak dapat melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, namun yang dilakukan sebatas sosialisasi terhadap para caleg sebgai kepanjangan tangan KPU untuk menyampaikan langsung sosialisasi terhadap masyarakat. Padahal ditegaskan Mustafa, tingkat kebingungan masyarakat dalam melakukan pencoblosan untuk pemilu legislatif saat ini sangat tinggi mengingat ada perbedaan mencolok dengan pemilu-pemilu sebelumnya.Apalagi pemilih kabupaten Garut akan dihadapkan pada 708 orang caleg yang terpampang dalam surat suara yang dipegangnya belum lagi hurup nama caleg yang jauh lebih kecil. Irwan Rudiawan

Penyaluran Dana Bantuan PSA Syarat Nepotisme

Garut/RRI (kamis 19 pebuari 09 )
Sejak tahun 2007 lalu, Kabupaten Garut mendapatkan bantuan dana untuk Program Pesantren Satu Atap (PSA) yang merupakan dana hibah dari Pemerintah Australia. Adapun besar dana hibah yang telah disalurkan ke Kabupaten Garut untuk mendukung program tersebut sejak tahun 2007 hingga awal 2009 ini, jumlahnya telah mencapai sekitar Rp 15,6 miliar yang dialokasikan untuk 13 pesantren dikabupaten garut yang masing masing pensantren mendapatkan senilai 1,2 miliar. Namun karena dianggap tidak transfaran dan berbau nepotisme, akhirnya penyaluran dana tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dari sejumlah pengelola pesantren yang ada di Garut.Seperti yang diungkapkan dua orang pengelola pesantren yang ada di Kecamatan Tarogong dan Cisurupan yang minta tak disebutkan namanya..Mereka mengaku sangat menyesalkan ketidaktransfranan dan adanya unsur nepotisme dalam penyaluran bantuan dana untuk Program PSA tersebut.Menurut mereka, selama ini yang selalu mendapatkan bantuan dana dari program hibah itu, hanyalah pesantren-pesantren yang dikelola oleh "orang dalam" di lingkungan (Depag) Garut saja..Adapun salah satu contoh pesantren yang mendapatkan bantuan dana tersebut,lanjutnya, adalah Pesantren Al-Hidayah di Banyuresmi yang ternyata dikelola oleh Miftah, salah satu karyawan Depag Garut..Dimintai tanggapannya tentang tudingan tersebut, Kandepag Garut, H. Firdaus, mengaku tidak bisa memberikan keterangan secara rinci, mengingat dirinya masih baru menduduki jabatan Kandepag Garut..Namun demikian, Firdaus membenarkan jika pesantren Al Hidayah yang dikelola oleh Miftah, salah satu stap Pelaksana Zakat di Depag Garut, telah mendapatkan bantuan dana program PSA.Untuk keterangan lebih jelas, Firdaus pun saat itu mencoba memanggil para pengelola bantuan tersebut, termasuk Miftah ke ruangannya. Namun sayang, saat itu tak ada seorangpun yang sedang berada di kantor. Padahal saat itu masih dalam jam kantor. Irwan Rudiawan

Pejabat Garut Kerap Kehilangan Mobil Dinas

RRI (rabu 18 pebuari 09 )
Kasus hilangnya mobil dinas Ketua KPU Garut, Aja Rowi Karim, 27 Januari lalu, hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Belum juga terungkap kasus tersebut, kini kasus hilangnya mobil dinas kembali terjadi. Kali ini, mobdin Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kab. Garut, Yuda Iman Primadi. Kasatreskrim Polres Garut, AKP Oon Suhendar, SH., menyebutkan, mobdin berjenis Cary dengan Nopol Z 326 D tersebut, raib Senin (16/2) dini hari saat diparkir di garasi terbuka di kediaman korban, Jalan Patriot, Kel. Sukagalih, Kec. Tarogongkidul. Oon Suhendar mengungkapkan Saat ini pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut. Umumnya, kehilangan kendaraan bermotor banyak diakibatkan kelalaian pemilik atau para pemakai. Menurut Oon kelalaian para pejabat tersebut rata rata jarang menggunakan kunci ganda ketika kendaraan diparkir,Sebelumnya, mobil dinas Ketua KPU Kab. Garut Aja Rowikarim bermerek Toyota Avanza nopol Z 213 E warna hitam metalik raib pada 27 Januari 2009 lalu. Mobil tersebut hilang saat diparkir di kediamannya di Kp. Pedes Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul. "Untuk sementara, untuk saat ini pihaknya dikatakan Oon pihaknya belum menemukan indikasi lain selain murni kasus curanmor.Irwan Rudiawan

Bupati Garut Minta Pejabat Tidak Memberikan jawaban Instan

Garut,RRI (rabu 18 pebuari 09 )
Bupati Garut menegaskan Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Garut, diminta untuk berpikir lebih keras lagi guna mencari dan menemukan pemecahan masalah dari setiap persoalan yang ada, bukan semata-mata jawaban yang instan yang sering kali tidak menjadi solusi.Menurut Fikri, seiring dengan perubahan struktur kelembagaan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, serta perubahan Struktur Kelembagaan Sekretariat Korpri yang merujuk pada Peraturan Sekertaris Jendral Dewan Pengurus Nasional Korp Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Oreganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekertariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korp Pegawai Republik Indonesia. Terkiat perubahan ini, menurutnya, agar tidak dimaknai sekadar sebuah proses pembentukan wadah–wadah jabatan atau pembagian kapling jabatan, tetapi lebih jauh lagi diharapkan perubahan ini sebagai dinamika organisasi yang mengarah pada proses perubahan, perbaikan, dan pembaharuan cara pandang kita dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Garut.Dinamika organisasi Korpri, dikemukakan bupati, hendaknya berdampak positif dan secara nyata dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat pada umumnya. Kepada seluruh aparatur, bupati minta untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat secara optimal.Fikri juga menghimbau, dalam rangka menghadapi pesta demokrasi, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, dalam hal ini kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk bersifat netral, serta pro aktif dalam menyukseskan Pemilu agar berjalan lancar.Irwan Rudiawan

Aliansi Mahasiswa Garut Tuding Bupati Langgar Komitmen

GARUT,RRI (rabu 18 pebuari 09 )
Dengan ketidak hadirannya pasangan bupati dan wakil bupati Garut aceng fikir dan diki Candra saat diundang untuk hadir menemui puluhan perwakilan mahasiswa Garut dinilai sudah melanggar konsistensi terhadap komitmen kontrak politik hal itu diungkapkan kordinator Aliansi mahasiswa garut untuk demokrasi Yuda Fardan yang didampingi puluhan mahasiswa lainnya ditemui RRI saat membubarkan diri digedung paripurna DPRD Garut.isi atau subtansi dari materi kontrak politik antara bupati dan wakil bupati garut dengan aliansi mahasiswa tersebut dianataranya ada 11 item yakni bupati berjanji akan merealisasikan anggaran pendidikan 20 prosesn melalui wajib belajar 12 tahun gratis dan berkwalitas, kesehatan gratis dan berkwalitas,reformasi birokrasi dipemkab Garut, berkomitmen tidak melakukan korupsi, peningkatan kesejahtraan, dan perlindungan hak pedagang kecil,buruh,guru nelayan dan petani. membuka peluangkerja seluas luasnya,mnedorong pemerintah pusat untuk melakukan kontrak ulang hasil panas bumi dengan PT Chevron, Mendorong pemrintah pusat untuk mengembalikan hutan lindung di Garut, pembangunan insfratuktur secara merata sampai tingkat desa dan mewujudkan perda taranfaransi dan akuntabilitas publik.Yang menjadi kekecewaan puluhan mahasiswa tersebut menurut yuda Fardhan semula bupati garut aceng fikri akan memenuhi undangan aliansi mahasiswa untuk melakukan dialog bersama anggota kimis A DPRD garut it namun mendadak bupati garut tidak dapat memenuhi undangan elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu dan lebih memilih untuk mendampingi kunjungan kerja gubernur jabar digarut selatan hingga bupati ceng fikri mewakilkan kepada wakil bupati diki candra namun sama halnya dengan bupati wakil pun tidak kunjung hadir dikarenakan sedang meninjau korban banjir bandang ditanah kelahirannya di kecamatan cigedug Garut.Irwan Rudiawan

Program Eksplorasi Pasir Besi Habiskan Anggaran 30 Miliar

Garut,RRI (selasa 17 pebuari 09 )

Uang senilai Rp 30 miliar yang telah dikeluarkan PT Asgarindo Prima Utama (APU),salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Kabupaten Garut,ternyata bukan dikeluarkan untuk memperoleh perijinan dari Pemkab Garut. Uang sebesar itu, digunakan untuk keperluan operasional perusahaan tersebut selama melaksanakan program ekplorasi pasir besi. Hal tersebut diungkapkan Direktur PT APU, Ir. H. Dedi Gandi Sukmana, Selasa (17/2), menanggapi komentar Anggota Komisi A DPRD Garut, Haryono yang mempertanyakan keberadaan uang tersebut, Senin (16/2)kemarin.Dikatakan Dedi, saat pemaparan di depan Komisi A, dirinya memang menyebutkan kalau pihaknya selama ini telah menghabiskan uang sampai Rp 30 miliar untuk kepentingan operasional penelitian serta ekplorasi pasir besi di daerah Cibalong,Pameungpeuk dan Cihideung yang dilakukan sejak tahun 2004. Namun pihaknya sama sekali tak menyebutkan jika uang sebesar itu habis hanya untuk mengurus perijinan. Dedi menganggap Mungkin ada kesalahan pemahaman dari rekan-rekan anggota Komisi A dan para wartawan sehingga yang muncul saat ini, uang Rp 30 miliar tersebut habis untuk mengurus perijinan. Terkait ketidakjelasan retribusi dari pihak perusahaan terhadap PAD
Kabupaten Garut yang menurut Haryono selama ini tidak pernah tercantum dalam LPJ-APBD oleh bupati, Dedi menandaskan jika pihaknya telah memenuhi segala persaratan yang telah ditentukan, termasuk didalamnya kewajiban untuk membayar retribusi selama proses penyelidikan umum dan ekplorasi. Hanya diakuinya, dia tidak mengetahui secara pasti apakah retribusi tersebut masuk ke pemerintah daerah atau pusat.,Irwan rudiawan

SDAP BANTAH TERLIBAT ANGGARAN PERIZINAN EKSPLORASI

Garut,RRI (SELASA 17 PEBUARI 09 )

Kepala dinas Sumber daya Air dan Pertambangan pemkab Garut, Widiyana,Ces menegaskan jika dirinya tidak mau tahu dan terlibat dalam polemik anggaran biaya perizinan ekplorasi sebesar Rp 30 miliar yang dialokasikan oleh Investor PT Asgarindo prima Utama terhadap pemrintah kabupaten Garut yang menuai persoalan dikalangan komisi A DPRD Garut. Alasan tidak berkomentarnya terkait persoalan anggaran perizinan tersebut karena pihaknya ditegaskan Widi belum menerima laporan secara resmi dan pihaknya kini tengah mengadakan evaluasi terhadap seluruh perizinan pertambangan yang ada dikabupaten garut dan tidak terfokus kepada asgrindo semata. Secara tehnis perizinan eksplorasi PT asgarindo sampai sejauh ini tidak ada masalah dan sah menurut hukum karena telah menempuh berbagai persyaratan tinggal menunggu ekspos ekploitasi. Widiyana menambahkan izin yang ditempuh oleh para investor yang berminat menginvestasikan miliaran hingga tiriliun rupiah tersebut tentunya harus mendapat dukungan dan kepastian dari unsur pimpinan yang mempunyai
kebijakan terhadap investor terkait boleh atau tidak diperbolehkannya menanamkan investasinya di wilayah teritorial kabupaten garut yang konon kaya akan potensi sumber daya alamnya.Dibagian lain terkait persolan konvensasi dan kewajiban kontribusi retribusi yang harus dipatuhi oleh investor menurut widiyana saat ini tinggal bagaimana untuk menciptakan peraturan daerah (perda) yang bisa menggali PAD namun tidak menghambat inevstasi dan memperpanjang birokrasi serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas.Irwan Rudiawan.

Penggunaan Dana BOS dan Pendamping Rawan Penyelewengan

Garut,RRI (senin 16 pebuari 09 )
Selama ini sitem penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan dana pendamping BOS di Kabupaten Garut, rawan menimbulkan terjadinya penyelewengan. Untuk mengawal dana BOS dan dana pendamping BOS ini, harus segera dibuat sebuah Perda. Keberadaan perda tentang dana pendamping BOS tersebut sangat penting untuk mengatur legalitas hukum mengingat selama ini, di Garut banyak terjadi penyelewengan terhadap dana pendamping BOS. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi B DPRD Garut, Agus Indra Arisandi, 16 Senin /02/09).Dikatakan Agus, selama ini pihaknya sering mendapatkan laporan tentang
terjadinya penyelewengan baik terhadap dana BOS maupun dana pendampingnya. Banyak sekolah ataupun orangtua siswa yang mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan pengelola BOS dengan dalih untuk operasional. Padahal untuk keperluan operasional, hal itu telah disediakan dari dana pendamping."Keberadaan Perda tersebut, sangat penting untuk menghindari terjadinya hal-hal diluar mekanisme penggunaan dana BOS dan dana pendamping BOS di lapangan. Selama ini kami banyak mendapat laporan tentang penyelewengan yang terjadi, terutama dalam bentuk pungutan liar" ujar Agus.Selain itu, tambahnya, kerwanan terjadinya penyelewengan terhadap dana BOS ini, diakibatkan dalam pelaksanaannya, sering melibatkan pihak ketiga. Dalam kesempatan tersebut, Agus menghimbau agar pihak Dinas Pendidikan Garut, segera membuat draf atau rancangan esensi Perda yang jelas sesuai
dengan peruntukannya.Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Garut, Komar Maryuana, M.Pd., menyebutkan, untuk keperluan biaya operasional BOS atau dana pendamping, pihaknya telah menyediakan dana mencapai kurang lebih Rp 3 milyar. Komar mengaku sangat setuju dengan usulan Komisi B DPRD Garut tentang perlu adanya sebuah Perda terkait dana pendamping BOS ini. Karena memang, menurutnya, untuk bisa mencairkan dana pendamping tersebut, harus didukung oleh Perda."Aturannya memang demikian. Bahkan hal itu telah tercantum dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mendiknas," terangnya.Komar mengharapkan, untuk pelaksanaan realisasi BOS di Kabupaten Garut, akan terbebas dari berbagai bentuk penyelewengan, termasuk pungutan liar, baik terhadap pihak sekolah maupun terhadap siswa. Irwan Rudiawan

Dewan Pertanyakan Aliran Dana IUP Asgarindo

Garut/RRI (Senin 16 pebuari 09 )
Anggota komisi A DPRD Garut membidangi pemrintahan Haryono menegaskan hingga saat ini pemerintah kabupaten garut belum pernah mengajukan kewajiban kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak ketiga dalam hal ini oleh para investor yang bertebaran di kabupaten Garut termasuk kepada PT Asgarindo Prima Utama selaku investor ekploitasi pasir besi dan penambangan emas diwilayah Garut selatan.Kewajiban itu diantaranya termasuk tidak jelasnya kontribusi anggaran pengeluaran Surat izin Usaha Penerbitan (IUP) yang diberikan kepada pihak investor padahal menurut pengakuan dari investor Asgarindo bahwa pihaknya sudah mengeluarkan bagjet anggaran untuk pembuatan IUP tersebut sebesar 30 Milyar rupiah seperti apa yang disampaikan pihak pemerintah kepada inevestor namun kenyataannya ditegaskan Haroyono alairan dana pembuatan IUP tersebut tidak jelas rimbanya dan tidak pernah tertuang dalam setiap laporan pertanggungjawaban APBD.Dibagian lain Haryono mengemukakan setelah dikonfrontir menurut pihak pemrintah kabupaten Garut bahwa anggaran pembuatan Izin Usaha penerbitan (IUP) salah satunya untuk PT asgarindo tersebut mengalir ke pemerintah pusat jika demikian kenyataannya menurut haryono otoritas otonomi daerah dikabupaten Garut tidak berjalan dan tidak berperan sebagai daerah otonom yang secara struktural harus dikelola sedemikian rupa, dan ironisnya jika izin operasi ekspolitasi pasir besi sudah dikeluarkan maka tidak ada keuntungan yang dapat diraih baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Garut dengan demikian Haryono beranggapan baik aparatur pemrintah kabupaten Garut termasuk legislatif didalamnya dianggap sudah tidak mampu mengelola daerah otonomi kabupaten Garut. Irwan Rudiawan

Reskirm Polres Garut Selidki Motif Pembunuhan Sadis

Garut,RRI (kamis 12 pebuari 09 )
- Satuan Reskrim polres Garut , kini tengah gencar melakukan penelusuran motip kasus pembunuhan di wilayah hukum Garut , yang dinilai berbagai kalangan dilakukan secara sadis.
Kasat Reskrim Polres garut, AKP Oon Suhendar, SH Kabag Bina Mitra, Kompol Tatang Hidayat menyatakandan pesan singkatnya hari ini terjadi kasus pembunuhan pada Rabu malam (11/2) lalu sekitar pukul 18.30 WIB di Kampung Sindang Hurip, Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, Garut.Korban tewas atas nama Yayat Hidayat bin Nana, kelahiran Bandung 2 November 1967 pekerjaan wiraswasta asal warga Jl. Babakan Jati RT.05/07 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung.Pembunuhan diduga dilakukan oleh masing-masing tersangka pelaku Asep, Aen serta Adir, dengan modus operandi korban dibacok golok oleh tersangka Asep, kemudian dipukul bambu oleh Adir serta dibuang ke kolam, karena ternyata diketahui masih hidup.Selanjutnya, di dalam kolam diinjak-injak oleh tersangka Aen, kini ketiga tersangka pelaku tersebut berhasil diamankan pihak berwajib.Sementara itu, menurut warga setempat ketika ditemui RRI menyatakan, kemungkinan motip pembunuhan tersebut berawal dari pertengkaran rumah tangga korban.Dimana sebelumnya korban mengancam membakar rumah, menyusul akan dilakukan proses perceraian oleh pihak keluarga istri korban.Irwan Rudiawan

LEMAHNYA KEPERCAYAAN PERBANKAN HAMBAT PERKEMBANGAN UMKM


Garut,RRI (kamis 12 pebuari 09 )
- Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan masih sangat dirasakan para calon kreditor terutama di daerah, sehingga kerap menghambat perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Garut.Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady pada RRI di Garut, mengakui fenomena tersebut dan menyatakan, kebijakan pihak perbankan memenuhi penguatan investasi UMKM dengan
prinsip kehati-hatiannya dibatasi hingga Rp1 miliar.Karena itu jika alokasi pemberian pinjamannya masih dibawah Rp1 miliar, pihak perbankan jangan terlampau mempersulit para pelaku ekonomi dengan berbagai persyaratan. Hendaknya bisa melaksanakan "bank to basic", yang menjadi intermediasi sektor barang dan jasa.Atau tidak lagi berspekulatif memfokuskan kinerjanya pada pengembangan bank investasi, melainkan lebih memprioritaskan penyediaan modal produktif bagi para pengusaha kecil dan menengah, tegasnya di sela kegiatan lokakarya
pemberdayaan industri pariwisata dan UMKM di Cipanas, Garut.Ia juga mengemukakan, 85 persen dari 306.519 ha wilayah Kabupaten Garut berstatus kawasan lindung, bisa disikapi dengan lebih mengembangkan 4 jenis unggulan komparatif globalnya, berupa kebijakan penanaman modal, kebijakan sektor industri pertanian, pembangunan pangan, energi dan
mineral.Ketika ditanya seputar masih terdapat lima sumur panasbumi (geothermal) diGarut yang masih terlantar, Edy mengemukakan, agar memanfaatkan dulu tekanan buangan geothermal dari turbin untuk memenuhi kebutuhan diversifikasi energi atau pemanfaatan sumber energi lain. Irwan Rudiawan

Nasib Ratusan Honorer Pemkab Garut di Ujung Tanduk

Garut,RRI (kamis 12 pebuari 09 )

Meski sudah melalui porses perjuangan sedemikian rupa, dari mulai unjuk rasa, dan melakukan berbagai audensi baik dengan unsur legislatrif, maupun dengan institusi terkait, namun nasib 900 an Tenaga Kerja Kontrak TKK tahun 2005, yang belum masuk dan terakomodir menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) dilingkungan pemkab garut nampaknya harus bersabar dan tetap bersabar menunggu kepastian pengangkatan CPNS pasalnya hasil keputusan kementrian pemberdayaan apratur negara (menpan) menyatakan keputusan nasib ratusan TKK teresbut diserahkan kepada pemerintah Daerah,dan hal itu saat ini tengah menjadi bahan pertimbangan pemkab Garut mengingat tidak memungkinkannya kondisi anggaran APBD Garut 2009 Demikian ditegaskan buapti Garut Aceng HM Fikri disela sela coffe Morning bersama warga
pedagang kaki lima dan sejumlah wartawan di pendopo garut. Menurut fikri saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan atau mengkalkulasi terhadap kemampuan anggaran APBD untuk mengakomodir asapirasi ratusan pegwai TKK yang mendesak untuk segera diangkat atau
masuk dalam data bease pengangkatan CPNS atau alternatif tuntutan lainnya adalah mereka meminta kenaikan honor TKK yang dinilai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan lebih buruk dari pada gaji pembantu rumah tangga dan jauh dari upah minimum kabupaten UMK yang ditetapkan yakni honor TKK saat ini hanya dibayar RP 350 ribu/orang /bulannya.insert
Namun ada alternatif lain yang saat ini tengah dalam proses pembahasan yakni kabupaten garut akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah percepatan pembangunan dan perekonomian Daerah dengan membentuk sebuah perusahaan Holding Compeny dengan demikian peluang untuk investor cukup terbuka lebar dikabupaten garut dan rencana tersebut diharapkan bisa menjadi opsi pelemparan Karyawan tenaga Kerja Kontrak yang nasibnya kini tengah diujung tanduk. Irwan Rudiawan

Akibat Tingginya Gelombang Ratusan Nelayan Garut Tidak Melaut

Garut,RRI (Rabu 11 Pebuari 09 )

Ratusan nelayan yang tersebar diwilayah pantai Garut selatan meliputi pantai Santolo, Sayang Heulang,Rancabuaya dan beberapa wilayah yang membentang disepanjang pantai garut selatan hingga kini belum turun melaut. Hal itu disebabkan oleh adanya faktor perubahan cuaca yang berdampak terjadinya angin barat disusul tingginya gelombang laut yang mencapai setinggi 4 meter, demikian ditegaskan Kepala Dinas peternakan,perikanan dan kelautan Pemkab Garut. Ir.Hermanto ditemui RRI saat menghadiri lokakarya pemberdayaan industri Pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Hotel Sumber Alam Garut. Untuk mengantisipasi terpuruknya perekonomian akibat tidak melaut sebagai mata pencaharian para Nelayan.Hermanto mengakui saat ini pihaknya tengah mengupayakan anggaran "paceklik", dari retribusi hasil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar Rp.10 juta pertahunnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat namun sejak tahun 2006 hingga akhir 2008 anggaran tersebut belum cair dan terealisasikan, disamping itu juga diakui Hermanto termasuk dari anggaran APBD yang alokasinya untuk tahun 2009 ini menurun drastis dari tahun sebelumnya. Dibagian lain Hermanto jga mengemukakan untuk menopang kehidupan para nelayan yang msementara ini tideak melaut karena mendapat larangan dari dinas terkait termasuk larangan dari BMG terkait perubahan cuaca angin barat yang akan berlangsung selama tiga bulan kedepan. Disnakanla juga melakukan pemberdayaan potensi lainnya terhadap nelayan semacam bantuan sosial sehingga dengan begitu setidaknya dapat meminimalisir terjepitnya kondisi perekonomian para nelayan di kabupaten Garut. Irwan Rudiawan.

Organda Garut Desak Penertiban Ilegal

Garut,RRI (Rabu 11 pebuari 09 )
- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Garut Asep Dodo , mendesak DPRD dan dinas terkait untuk dilakukannya penertiban kendaraan illegal atau liar yang beroperasi di wilayah kabupaten Garut Ratusan anggota pengurus institusi resmi tersebut, juga mengharapkan Bupati Aceng HM Fikri dan Wakilnya Diky Candra, agar bisa dan mampu merubah tatanan sektor transfortasi menjadi lebih maju, tegas pengunjukrasa di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Selasa. Dihadapan Ketua Komisi B DPRD Garut yang membidangi Pembangunan dan Transportasi, Deden Sofyan, serta jajaran Pejabat Teras Dinas Perhubungan setempat, mereka mengusulkan adanya anggaran rutin dari APBD Kabupaten untuk pengembangan organisasi.Selain itu mendesak dilibatkannya pihak Organda dalam proses penyusunan Perda (Peraturan Daerah) Tentang Angkutan, dilakukannya kajian ulang penetapan tarif pasca kenaikan serta penurunan BBM.Dimilikinya payung hukum berupa Keputusan Kepala Daerah Tentang Pengelolaan IWA Organda, yang merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 1989, pengunjukrasa mendesak pembatasan kendaraan roda dua terutama ditertibkannya moda angkutan ojek.Dilakukannya pengakajian ulang Tentang Perda Retibusi, difungsikannya kembali sub-sub terminal di seluruh wilayah Kabupaten Garut, serta adanya Amdal (analisa masalah dampak lingkungan) lalulintas di Kabupaten Garut.Sebelumnya pengunjukrasa mengatakan, dibalik tuntutan memberikan kualitas layanan terbaik tranfortasi kepada masyarakat, Organda terbebani pengeluaran biaya non formal, diperparah indikasi pemeliharaan premanisme dari kepanjangan tangan persengkokolan berjamaah.Terdapat pula SK ganda kebijakan yang tumpang tindih dilakukan Dishub, yang menjadikan trayek sebagai cikal bakal obyek menjadi obyekan, serta beban biaya Pungli dengan jubah premanisme berkemasan GPSP, Kopenjas, Kotikam, GG, E-232, KTSB dan sebagainya.Sementara itu ketua Komisi B, Deden Sofyan antara lain mengemukakan diperlukan transfaransi dalam pengelolaan jasa tranfortasi sekaligus iapun menyerap beragam aspirasi masyarakat Organda tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Garut, Hilman Faridz bersama jajarannya menanggapi berbagai permasalahan serta desakan yang dikemukakan DPC Organda setempat itu.Irwan Rudiawan

DISPERIDAG GARUT DIBANJIRI KELUHAN WARGA TERKAIT KONVERSI GAS ELFIJI

Garut,RRI (RABU 11 PEBUARI 09 )
- Kabupaten Garut, , dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas elpiji tiga kilo gram, memerlukan sedikitnya 520 ribu tabung berikut kompor serta perangkat penunjangnya.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM setempat, R. Ruchiyat, kepada RRI mengatakan,, bahwa hingga kini konsultan yang ditunjuk Pertamina untuk mengkoordinir pendistribusian masih belum melakukan koordinasi maupun pelaporan realisasinya. Bahkan pihaknya menurut Ruhiyat sama sekali tidak mengtahui alamat atau sekretariat 6 konsulatan yang ditunjuk pertamina dalam menyalurkan pendistribusian tabung gas elfiji tersebuti, padahal beragam keluhan masyarakat, termasuk pengaduan kompor yang tidak dilengkapi selang,
berdatangan ke instansinya termasuk pengduan tentang marak terjadinya pungutan liar Ruhiyat berharap para konsultan benar-benar bisa mengemban kewajibannya dengan baik, menyusul semakin banyaknya keluhan masyarakat. keluhan lain, juga ada yang terkait dengan adanya pengurangan pasokan minyak tanah yang mencapai 50 persen, dari semula 225 ribu liter menjadi 112 ribu liter per hari.. Namun sejauh ini pihaknya-pun masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari Pertamina jika memang dilakukan pengurangan pasokan minyak tanah, karena itu informasi tersebut untuk sementara belum bisa ditanggapi, karena
surat resminya-pun belum diperoleh, Dikemukakan Ruhiyat , pengalaman selama ini volume pasokan minyak tanah tersebut setiap harinya tidak sama, misalnya pada hari Senin sebanyak 15 tangki, kemudian pada hari-hari berikutnya tidak sebanyak itu lagi, namun bukan berarti total pasokannya dikurangi.Meski semula beredar informasi terjadi pengurangan pasokan sebanyak 30 sampai 50 persen, ia mengatakan, pihak Hiswanamigas juga belum melakukan koordinasi dengan institusinya, yang dipastikan jika subsidi minyak tanah dihentikan harga ecerannya bisa mencapai Rp8.000 per liter.Sementara itu, kendala lain dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji di Kabupaten Garut, adalah masih belum beroperasinya SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) di Kabupaten Garut, sehingga masih mengharapkan pasokan dari Nagreg Bandung.Irwan Rudiawan

Komisi A DPRD Garut Desak pemkab Kenaikan Honor TKK

Garut,RRI (SENIN,9 PEBUARI 09)
Ketua Komisi A DPRD Garut Ali Rohman menegaskan meski tidak memenuhi gaji pokok UMK namun sejak tahun anggaran 2007 pihaknya sudah mendesak dan mengusulkan terhadap eksekutif untuk kenaikan gaji tenaga kerja kontrak (TKK) pemkab Garut dengan batas minimal Rp. 500 ribu perbulannya dari 350 ribu rupiah yang diterima Ribuan tenaga kerja kontrak TKK pemkab Garut perbulannya saat ini.Ali rahman mengungkapkan sebetulnya jika mempunyai keinginan dan menjadikannya karyawan TKK bagian dari aset pemrintah kabupaten garut, seharusnya pemerintah mampu dalam menaikan honor TKK disesuaikan dengan Upah minimum kabupaten saat ini meski secara bertahap.insertSementara itu ditemui terpisah Wakil Bupati Garut, Diky Candra menyatakan, keprihatinannya terhadap honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan pemerintah kabupaten garut yang saat ini kondisi nominalnya menurut sebagian TKK lebih buruk dibawah gaji pembantu rumah tangga yang nilainya terpaut jauh dengan upah minimum kabupaten. Ditemui usai memimpin apel bersama di lapangan Sekretaris Daerah Garut, , Diky mengemukakan, selama ini honor TKK Rp 350 ribu/orang/bulan sedangkan UMK di daerahnya Rp 660 ribu, sehingga kesenjangan penghasilan tersebut akan mendapatkan pembahasan bersama unsur terkait lainnya.Sehingga melalui mekanisme musyawarah antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) diharapkan bisa menemukan solusi yang terbaik, termasuk dibicarakannya mengenai kepastian nasib TKK angkatan 2005 yang semakin mendesak untuk diangkat menjadi PNS,Pada bagian lain keterangannya Diky Candra juga menekankan, segera mempelajari alokasi dari sumber pendanaan yang selama ini diperuntukan bagi honorarium TKK itu, meski sumber informasi lainnya menyatakan, semula honor TKK dibebankan pada anggaran SKPD-nya masing-masing.Namun setiap tahun jumlah mereka terus semakin membengkak populasinya, sehingga terdapat SKPD yang mengaku kewalahan. Irwan Rudiawan

Akibat Longsor 80 KK Cibalong Garut Mengungsi

Garut/RRI (Senin 9 pebuari 09 )
. Wakil bupati garut Diki Candra telah memerintahkan timnya yang terdiri dari dinas dan insntansii terkait pemkab garut untuk turun kelapangan guna meninjau kondisi terakhir pasca terjadinya longsor yang melanda Kp Gunug Gadung Rt 02 rw 03 desa Cigaronggong kecamatan Cibalong Garut pada pukul 00.Wib dini hari tadi.Meski tidak menimbulkan korban jiwa namun longsor berupa tumpahan material tanah dan bebatuan setinggai 60 M yang diakibatkan hujan deras dalam dua pekan terakhir ini telah memaksa 80 KK untuk mengevakuasikan diri dan
meminta direlokasi ketempat yang lebih aman karena dikhawatirkan akan terjadi longsoran susulan. insertDalam upaya penanganan bencana longsor tersebut bukan hanya dinas dan
instansi terkait saja yang dilibatkan namun menurut Diki yang ditemui RRI usai apel gabungan tadi pagi berharap seluruh elemen masyarakat Cibalong khususnya dapat membantu proses evakuasi dan relokasi warga dan juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya longsor susulan.Sementara itu kepala dinas tenaga kerja sosial dan transmigrasi (disnakersostran) pemkab garut Elka nurhakimah mengaku kepada RRI jika pihaknya saat ini belum dapat memberikan bantuan dan baru akan menurunkan timnya untuk menginventarisasi kerugian warga akibat bencana longsor tersebut. Irwan Rudiawan

PKS NILAI PERMUTADAN MENCORENG WAJAH GARUT

Garut,RRI (sabtu 7 pebuari 09 )

,Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Ahab Syihabudin, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Garut, yang membidangi pemerintahan, menilai fenomena terjadinya pemurtadan agama tersebut telah 'mencoreng wajah' Kabupaten Garut beserta masyarakat muslim-nya.Terlebih lagi Garut, yang terkategori kabupaten agamis, gudangnya para santri dan kiayi.disamping harus dilakukannya pembinaan yang merupakan tanggung jawab bersama pemriantah daerah juga harus mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga adanya fenomena tersebut dapat dipandang sebagai indikasi lemahnya perhatian pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,Seperti yang selama ini berlangsung, implementasi pelayanan kesehatan kepada rakyat miskin di lapangan seperti di rumah sakit masih belum menjadi prioritas utama, demikian pula pelayanan alokasi Raskin (beras untuk masyarakat miskin) yang banyak tidak sesuai dengan harapan penerima manfaat. Akibatnya masyarakat kehilangan panutan dan pegangan hendak ke mana mereka mengadu dan berkeluh kesah, kemudian secara bersamaan datanglah kelompok tertentu yang dianggap sebagai 'dewa penyelamat'.termasuk fenomena permurtadan tersebut "Karena itu, sangat diharapkan peristiwa tersebut bisa dijadikan sebagai 'cambuk' masyrakat Garut , termasuk kaum Muslimin dan Ormas Islam, juga pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya konkrit menebar Ukhuah Islamiah serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.Irwan Rudiawan

AKIBAT KEMISKINAN PULUHAN WARGA GARUT MURTAD

Garut, RRI (sabtu 7 pebuari 09 )
-Dari 5263 orang warga desa karangtengah kecamatan kadungora garut 2.830 diantaranya merupakan warga dibawah garis kemiskinan dan hal itu merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya 32 orang warga setempat melakukan pemurtadan (berpidah agama) sejak 16 Januari 2009 lalu.Meski terdapat penyebab lainnya seperti masih rendahnya pemahaman mereka terhadap aqidah Islam, bahkan kini 26 orang diantaranya telah kembali memeluk agama Islam, namun akar permasalahannya berupa kesulitan ekonomi masyarakat harus segera ditanggulangi,hal itu diungkapkan Camat Kadungora Aang Suhana saat dihubungi RRI melalui telpon cellulernya Menurut Aang Penanggulangan itu harus dilakukan agar yang telah kembali meyakini aqidahnya semula,juga warga di sekitar lingkungannya,tidak terbuai kembali melakukan pemurtadan agama dengan alasan kesulitan ekonomi.Sebanyak 2.830 warga di desa tersebut, rata-rata berpenghasilan berkisar Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu setiap hari. Bahkan penghasilan sejumlah itu, kerap tidak bisa diperoleh rutin setiap hari, jika tidak mendapatkan peluang menjadi buruh bangunan ataupun mendapatkan pekerjaan serabutan lainnya,Oleh sebab itu, institusi teknis terkait di tingkat Kabupaten Garut, diharapkan segera mengambil langkah-langkah lebih konkrit di bidang peningkatan ekonomi masyarakat Desa karangtengah.Langkah tersebut misalnya, berupa pengaktifan berbagai program stimulan serta usaha ekonomi produktif lainnya yang bersifat mendidik bagi mata pencaharian jangka menengah dan jangka panjang penduduk.Sekitar 3.339 ha luasan lahan desa karang tengah , merupakan salah satu dari 14 desa di Kecamatan Kadungora yang sebagian besar wilayahnya berlahan pertanian pangan, namun mayoritas penduduknya hanya sebagai buruh tani, yang tidak setiap hari dapat bekerja dan memperoleh upah.Sementara, terkait sisa enam orang lainnya yang telah terlanjur pindah agama, kini masih belum diketahui pemahaman agama yang mereka anut dan yakini, karena dua orang berpindah domisili ke Kecamatan Cisewu serta empat orang lainnya bermukim terpencar di luar wilayah Kecamatan Kadungora Garut. Irwan Rudiawan

LANGGAR DISIPLIN TIGA ANGGOTA POLRES GARUT DIJATUHI SANGSI HUKUM

Garut,RRI (jumat 6 pebuari 09)
Tiga dari empat orang anggota Kepolisian Resor (Polres) Garut, dikenakan sanksi disiplin karena dinyatakan bersalah telah melanggar disiplin sebagai anggota kepolisian. Hal tersebut terungkap dalam sidang disiplin terhadap empat anggota kepolisian yang digelar di aula Mapolres Garut, Jumat (6/2). Sidang disiplin itu sendiri dilakukan menyusul tewasnya Ucu (45)seorang sopir
truk pengangkut pasir warga Pakenjeng Garut belum lama ini , setelah sempat terjadi
terjadi perselisihan paham dengan para anggota polisi tersebut.Adapun ketiga anggota polisi yang dijatuhi sanksi tersebut, masing-masing Bripka Asep Deni yang dikenai sanksi berupa penundaan pendidikan selama satu tahun, hukuman 21 hari, serta mutasi. Aipda Jajang, hukuman 14 hari dan Briptu Nanang mutasi dan hukuman selama 21 hari. Sedangkan seorang
anggota lainnya, yaitu Bripda Agus, lolos dari pemberian sanksi karena dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Wakapolres Garut, Kompol Dicky Mulyana, ditemui usai sidang, membenarkan adanya tiga orang anggotanya yang dijatuhi sanksi karena melakukan pelanggaran disiplin.mengenai tudingan tentang adanya penodongan pistol yang dilakukan salah
seorang anggota kepada korban, dikatakan Dicky, dalam persidangan terungkap para saksi tidak ada yang melihat secara langsung hal tersebut. Saat itu, dari keterangan enam saksi yang dihadirkan dalam persidangan, mereka hanya mengakui mendengar ada suara pukulan keras terhadap mobil korban.Sementara itu untuk langkah selanjutnya yang akan dilakukan polres Garut , diakui Dicky, pihaknya saat ini sedang mencari kepastian tentang apa penyebab
dari kematian korban.Irwan Rudiawan

Peace Generation Sarana Perdamaian Anak Sekolah

Garut,RRI (kamis 5 pebuari 09)

Sedikitnya 60 guru yang terdiri dari TK hingga SMA Se-Kabupaten Garut dibekali pelatihan pendidikan damai yang diselenggarakan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Garut dan Cahaya Foundation di Hotel Tirtagangga Cipanas Garut, kemarin.“Pelatihan Training of Trainers (ToT) pendidikan damai selama dua hari itu diikuti perwakilan guru-guru mulai TK, SD, SMP dan SMA,” kata Ketua Panitia Iyus Suryana Enam pelatih (trainer) dari Bandung yang terdiri dari Eric lincoln, Ayi Yanuar, Ahmad Zahrir, Davi, Ani Fahani, dan Iim memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan damai yang nantinya akan diajarkan kepada ribuan anak siswa Se-Kabupaten Garut.Forum anak adalah sebuah wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan hak-hak dan aspirasi mereka. Melalui forum itu anak-anak belajar berbagai ketrampilan hidup seperti seni, dan lain-lain. Sehingga, melalui pelatihan ini tenaga pendidik diharapkan dapat menyebarluaskan damai ke seluruh pelosok Garut. “Guru-guru dan remaja Garut merupakan asset pembangunan bangsa yang dapat menjadi agen perdamaian dan turut melestarikannya,” kata Program Manager Ahmad Zahir Modul pelatihan yang digunakan adalah buku ‘Peace Generation’ yang ditulis oleh Irfan Amalee dan Eric Lincoln dan telah direvisi serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Buku tersebut memuat 12 pelajaran dasar perdamaian. Diantaranya, bagaimana berdamai dengan diri sendiri, no curiga no prsangka, menerima perbedaan dan tetap berteman.Beda kenyakinan nggak usah musuhan, tidak diskriminatif, laki-laki perempuan sama-sama manusia, kaya nnggak sombong miskin nggal minder, Ngegank, Indahnya perbedaan, konflik bikin kamu dewasa, Pake otak jangan maen otot, berani mengaku salah dan tidak pelit memberi maaf kepada seseorang,dan memberi maaf merupakan inti dari pelajaran yang sangat bermanfaat bagi anak-anak Garut.Selain itu, para peserta melakukan inagurasi, dengan menggambar pemandangan, nyanyi bersama serta melakukan persentasi cara menyampaikan bahasa yang baik terhadap siswa didik, yang di bimbing oleh salah seorang trainer. Mereka, komitmen siap menjadi agen perdamaian dimanapun mereka berada dan siap untuk membangun jaringan pejuang perdamaian serta akan ikut aktif berpartisipasi didalam semua kegiatan perdamaian baik di Garut maupun di luar Garut.Trainer Eric Lincoln mengatakan, pelatihan perdamaian di Kabupaten Garut ini merupakan pertama kali dilaksanakan, dan untuk diketahui kata Eric, kegiatan ini bukan hanya di gelar di Garut saja. Melainkan di beberapa kota besar lainnya, seperti Aceh Nanggroe Darusalam (NAD), Kalimantan, Sulawesi, Bandung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya.Eric yang kebangsaan Amerika ini mengaku, tinggal di Indonesia sudah 15 tahun, dia tinggal di Jalan Lodaya Bandung.Lebih Jauh Eric juga mengatakan, upaya mencegah konflik bukan pekerjaan yang mudah. Semua pihak harus terlibat dalam membangun kesamaan persepsi tentang perdamaian.“Membangun persepsi tentang perdamaian pada masyarakat harus dimulai dari generasi muda terutama anak-anak. memberikan pendidikan tentang perdamaian di sekolah menjadi sangat penting untuk dilakukan,” kata pria bule yang lahir 23 Maret 1960 ini.Organisasi yang dibentuk pada 2007 lalu ini telah berhasil membuat buku paket tentang pendidikan perdamaian atau pendidikan Peace Generation. Sekarang buku tersebut telah di cetak dan kerjasama dengan penerbit Gramedia. “Sejak dini pelajar harus mulai dilatih untuk menghargai perbedaan di masyarakat sebab banyak kasus kekerasan atau konflik yang terjadi disebabkan adanya salah komunikasi antara pihak yang satu dengan yang lain,” tuturnya. (IrwaN Rudiawan)

Masyarakat Kerap Artikulasikan HMI Garut Sebagai Gerakan Destruktif

Garut,RRI (kamis 5 pebuari 09)

Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Garut, Andri Kurniawan menilai, kasus tewasnya Ketua DPRD Sumatra Utara (sumut) Abdul Azis Angkat dalam peristiwa unjuk rasa menuntut pemekaran tapanuli utara untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD yang berakhir anarkis di gedung dewan sumut, merupakan bagian dari kerasnya kultur aktifis dan mahasiswa indonesia bagian timur terlepas dari muatan aspirasi murni atau ditumpangi disamping itu juga penyebab lainnya adalah ketidakseimbangan antara kekuatan pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian. Dalam kontek aksi gerakannya, HMI cukup mendukung, namun HMI tidak sepakat jika aksi sudah diluar batas atau garis komando, apalagi hingga menimbulkan korban jiwa.Andri Kurniawan mengakui, jika aksi HMI selama ini tidak jarang dan selalu diartikulasikan pada hal hal yang destruktif namun HNMI Garut senantiasa membuat pola aksi yang lebih akomodatif dan elegan dalam menyikapi berbagai persoalan atau isu panas yang berkembang dikabupaten Garut....Dibagian lain HMI Garut menyarankan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga kopetensi dalam setiap pengamanan unjuk rasa, peristiwa unjuk rasa anarkis di sumatra utara yang hingga menelan korban jiwa itu diharapkan dapat menjadi proyeksi kedepan dalam mengestimasi atau mengukur kekuatan pengunjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan aktifis lainnya yang harus diimbangi oleh kekuatan aparat kemanan yang ekstra ketat dan hal itu sebagai penyeimbang dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh para demontran.Irwan Rudiawan. Irwan Rudiawan

SATPOL PP GARUT JARING 25 PNS DALAM OPERASI RUTIN GDN

Garut,RRI (KAMIS 5 PEBUARI 09)
- Sebanyak 25 pegawai Pemkab dan Setda Garut yang terjaring operasi GDN (Gerakan Disiplin Nasional) Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) pemkab Garut , 23 diantaranya merupakan pegawai perempuan yang umumnya kalangan ibu-ibu.Kepala Satpol PP garut , HB Afif di Garut,kamis , mengatakan, karyawan pemkab yang terjaring adalah mereka yang berkeliaran meninggalkan tugas dari kantor masing-masing pada saat saat jam kerja , antara pukul 11.00 WIB hingga Pukul 15.00 WIB.saat ditangkap rata rata mereka tengah asik berada pusat perbelanjaan seperti di Toserba Asia, Toserba Yogya, Garut Plaza bahkan di toko kelontongan dan warung nasi, sebagai sangsi hukum, mereka yang terjaring akan mendapat peringatan keras secara tertulis yang selanjutnya akan segera disampaikan kepada unsur Pimpinannya masing-masing untuk diproses lebih lanjut. Operasi rutin GDN tersebut akan semakin gencar dilaksanakan,dan jika ternyata ada yang terjaring kembali masih pegawai yang sama, maka sanksinya akan semakin berat.Operasi itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas disiplin pegawai, yang diindikasikan semakin banyak berkeliaran ketika berlangsung waktu kerja dengan pakaian dinas.kasatpol PP burhanudin apip mengaku pihaknya juga banyak masukan dari masyarakat terkait banyaknya karyawan pemda garut yang berkeliaran pada jam kantor hingga terkesan tidak disiplin dan hanya menikmati gaji buta. Dibagian lain, jajaran Satpol - PP juga akan segera menggelar operasi penertiban iklan kampanye menjelang Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, pada lintasan jalur hijau dan sejumlah bundaran juga di kawasan perkotaan termasuk lintasan jalan protokol.Begitu juga penertiban para pedagang kaki lima. Diharapkan mereka menertibkan diri sebelum dilakukan razia rutin maupun secara besar-besaran dalam waktu dekat ini.Irwan Rudiawan

GGW TUDING KEJARI TERIMA ALIRAN DANA MAMIN

Garut,RRI (kamis 5 pebuari 09)
Keseriusan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut dalam menangani kasus korupsi dana makan dan minum (mamin) di lingkungan Setda Garut yang telah menimbulkan kerugian uang negara mencapai Rp 6,2 miliar, masih dipertanyakan sejumlah kalangan. Selama ini, Kejari dianggap belum optimal dalam menangani kasus tersebut akibat adanya aliran dana mamin yang diterima oknum kejaksaan. Hal tersebut diungkapkan Sekjen Garut Governaunce Watch (GGW), Agus Sugandi, SH.,(kamis 5 jan09) Gandi menegaskan , salah satu indikator tidak adanya keseriusan pihak Kejari dalam menangani kasus mamin ini, dibuktikan dengan belum tersentuhnya "aktor" dibalik kasus mamin yang mempunyai peranan sangat penting hingga terjadi penyelewengan dana yang sangat besar tersebut. "Keterangan hampir semua saksi dalam persidangan, menyebutkan bahwa peranan AH sebagai aktor dalam kasus mamin ini sangat besar. Namun anehnya, pihak Kejari seolah segan untuk "menyentuh" aktor tersebut," sesal Gandi.
Agus Gandi megakui , hasil investigasi yang dilakukan GGW, telah menemukan bukti-bukti adanya aliran dana mamin kepada oknum kejaksaan. Hal inilah menurutnya yang kiranya telah membuat langkah pihak Kejari dalam menangani kasus mamin ini seolah menemui kendala.
Kepada pihak Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut, Gandi meminta benar-benar memberikan keadilan hukum untuk warga Garut. Adanya ketidakseriusan pihak kejaksaan dalam menangani kasus ini, diharapkan Agus, tidak diikuti oleh sikap Majelis Hakim. adanya oknum-oknum kejaksaan yang kotor karena telah menikmati dana mamin ini, dapat dipahami benar oleh pihak Majelis Hakim sehingga dalam penanganan kasus ini, Majelis Hakim tidak terpengaruh pihak kejaksaan........ sementara itu Kejaksasaan negri garut membantah tudingan GGW tersebut, Kasubsi Penyidikan Kejari Garut yang juga anggota Tim Penanganan Kasus Mamin, Neneng Rahmawati, SH., MH., dengan tegas membantahnya. Menurut Neneng, sepengetahuannya, tak ada seorangpun jaksa yang menerima lairan dana mamin tersebut. pihaknya sangat menyesalkan sikap GGW yang mengaku punya bukti adanya aliran dana mamin terhadap oknum jaksa dan hanya mengungkapkannya terhadap wartawan. Padahal, menurutnya, jika benar GGW mempunyai bukti tersebut, kenapa tidak dilaporkannya langsung terhadap pihaknya Menanggapi tudingan GGW lainya bahwa kejaksaan tidak serius tangani "aktor" dibalik kasus mamin ini, Neneng menyatakan, jika saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang bisa menyeret tersangka lainnya. hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan baik terhadap AH, maupun saksi-saksi lainnya terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lainnya. Irwan Rudiawan

MAYAT MEMBUSUK TANPA IDENTITAS MENGAPUNG DI SUNGAI CILAKI

Garut,RRI (rabu 4 pebuari 09)
- Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas mengapung di sungai Cilaki, Kampung Koropas RT.01 /05 Desa Cikarang Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Penemuan mayat tanpa identitas mengapung di sungai Selasa(3/2) sempat membuat geger dan masih menjadi bahan pembiaraan warga.Mayat laki-laki tanpa identitas itu berusia sekitar 35 tahun tinggi badan 165cm dan berat badan sekitar 65 kg itu saat ditemukan warga sudah alam kondisi membusuk dan seluruh kulit badan terkelupas dengan kepala remuk.Mayat berambut pendek lurus masih mengenakan ikat pinggang warna hitam, mengenakan celana pendek serta celana dalam warna hitam.Karena tidak ada warga yang mengetahui identitas mayat tersebut langsung dikuburkan warga setelah dilakukan kesepakatan dengan aparat setempat. Irwan Rudiawan

EMPAT TERDAKWA MAMIN DITUNTUT ENAM HINGGA TUJUH TAHUN PENJARA

Garut,RRI (rabu 4 pebuari 09)
Empat terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana makan dan minum (mamin) sebesar Rp 4,5 milyar dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman beragam mantan sekda Garut Ahamad Mutaqin misalnya dituntut 8 tahun penjara,kemudian mantan Asda III Kuparman dituntut enam tahun penjara serta Bendahara keuangan kabupaten Garut Yaya Zakaria dan Erlan Rifan masing masing dituntut 7 tahun penjara.Tuntutan tersebut dibacakan JPU dihadapan mejelis hakim pengadilan negri (PN) Garut.Selain dituntut pidana penjara para terdakwa juga harus mengembalikan uang kepada negara dan denda masing masing Rp 200 juta dengan subsidir enam bulan penjara.Ahmad Mutaqin harus mengembalikan sebesar Rp 772 juta,Kuparman harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 320 juta sedangkan Yaya Zakaria dan Erlan Rifan harus mengembalikan uang senilai Rp1,3 Miliar.Dalam berkas tuntutan tersebut,tim JPU menilai para terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No.13/1999 tentang tindak pidana korupsi (Tipikor).Salah seorang anggota tim JPU Neneng Rahmawati SH usai sidang mengatakan barang bukti yang disita dari masing masing terdakwa berupa mobil BMW silver seri 381.i Nopol B 1689 NS milik Mutaqin Toyota Avanza merah nopol D 1224 milik Yaya Zakaria, kijang inova hitam milik kuparman dan dua motor nuvo masing masing milik Mutaqin dan Kuparman.Neneng menegaskan, disamping menyita barang barang tersebut, juga menyita harta berupa tanah dan bangunan .Aset barang yang disita oleh kejaksaan negri Garut semuanya, menurut Neneng akan dikembalikan ke negara. Jumlah kerugian negara menurut Neneng, dari jumlah SPM yang diketahui selama paroses penanganan kasus tersebut, Ahmad Mutaqin sebanyak 72 SPM,Kuparman 28 SPM kemudian Yaya Zakaria dan Erlan Rifan dalam satu berkas berjumlah 105 SPM. Atas tuntutan tersebut majelis hakim pengadilan negri garut menunda persidangan hingga selasa pekan depan dengan agenda pledoi yang akan disampaikan tim kuasa hukum terdakwa atas tuntutan JPU.Irwan Rudiawan

Sopir Truk Tewas Setelah diduga di Todong Senpi Anggota Kepolisian

Garut.RRI (rabu 4 pebuari 09)

Kapolres Garut AKBP. Rusdi Hartono kepada RRI membantah, terkait meninggalnya korban sopir truk pengangkut pasir yang merupakan warga Desa Sukamulya kecamatan Pekenjeng Garut, yang diduga meninggal akibat serangan jantung, setelah ditodong senjata api (senpi) laras pendek oleh salah satu anggota buser polres Garut. Menurut keterangan sumber yang dihimpun RRI, Kejadian berawal saat kendaraan truk yang dikemudikan oleh korban Ucu (45), tengah menurunkan pasir dilokasi setempat, dan kendaraan truk tersebut diduga telah menghalangi lajunya mobil milik anggota polres Garut, yang ditumpangi empat orang anggota, yang hendak melintas dari arah Garut menuju Bungbulang Garut. Saat itu, salah satu anggota buser turun dari mobilnya dan menegur sopir Ucu sambil membentak serta menodongkan pistol kearah kepalanya kontan saja, sopir Ucu yang diduga mengidap penyakit jantung yang saat itu ditemani oleh kernetnya Iyan (27), mengalami shok berat dan kaget, jelang 15 menit korban dilarikan ke puskesmas setempat namun naas jiwanya sudah tidak tertolong lagi hingga meninggal dunia.untuk memastikan indikasi kematian Ucu, korban sempat dibawa ke RSU Garut, sebelum dirujuk kerumah sakit Hasan Sadikin Bandung untuk dilakukan otopsi. Menurut sumber Lainnya, implikasi atau akibat insiden tersebut sedikitnya, tiga ribu warga desa stempat diduga akan melakukan penyerangan terhadap polsek Pakenjeng, namun niat aksi penyerangan tersebut urung dilakukan dan dapat diredam oleh usur muspika setempat. Dibagian lain, dalam keterangannya kapolres Rusdi Hartono, membantah jika anggotanya telah melakukan penodongan terhadap sopir Ucu setelah mendapat penjelasan dari Iyan yang tiada lain kondekturnya Ucu yang malang itu Kapolres juga menyangkal adanya penyerangan terhadap polsek setempat dan Rusdi menaytakan situasi diwilayah terjadinya peristiwa tersebut
dalam situasi aman dan kondusif.Sementara dari pihak keluarga korban meski sudah dapat menerima peristiwa tersebut merupakan bagian dari musibah namun pihak keluarga berharap dan meminta pertanggungjawaban atas tewasnya Ucu yang meninggalkan istri dan kedua anaknya tersebut.Motif dari tewasnya Ucu hingga kini belum terungkap secara pasti dan masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Hasan Sadikin bandung dan diduga ada aksi bungkam baik dari pihak keluarga korban maupun dari pihak kepolisian. Irwan Rudiawan

Jatah Raskin Garut Bertambah 31 RTS

Garut,RRI (2 pebuari 09)
Pada tahun 2009 ini, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS) yang mendapat jatah beras untuk warga miskin (raskin) di Kabupaten Garut, mencapai 221.179 RTS, atau bertambah 31 RTS dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 221.148 RTS. Hal tersebut dikemukakan Kepala Bagian Perekonomian Setda Garut, Ir. Sutarman yang ditemui RRI usai apel gabunganDiakui Sutarman, kalau dilihat dari jumlah permintaan dari warga, jumlah tersebut memang masih terbilang kecil dan pihaknya pun mengharapkan adanya penambahan yang jauh lebih besar. Namun karena jatah raskin untuk tiap kabupaten/kota sudah dipatok oleh pihak Provinsi Jawa Barat, maka mau tak mau keputusan penambahan menjadi 221.179 RTS tersebut harus diterima juga. Padahal, menurut Sutarman, ajuan permintaan penambahan jatah raskin dari
warga sendiri mengalami peningkatan dan ini terjadi di seluruh desa yang ada. Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Gudang Dolog Garut, Agus Suwandi, mengatakan jika pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menambah atau mengurangi jatah beras raskin dari pagu yang telah ditetapkan. Karena menurutnya, dalam hal ini pihaknya hanya bertindak selaku penyedia barang saja. Agus mengakui, pihaknya menerima permintaan penambahan jatah raskin dari
beberpa desa yang ada di Garut, namun dengan sangat terpaksa, permintaan tersebut tidak bisa dilayaninya. " Menurut Agus Ada berbagai pertimbangan yang membuat pihaknya tidak bisa melayani penambahan jatah raskin dari beberapa desa tersebut, salah satunya karena desa yang bersangkutan masih mempunyai tunggakan pembayaran raskin tahun yang lalu. Lebih jauh dijelaskannya, menurut catatan yang ada, hingga akhir minggu lalu, tercatat 80 desa di 30 kecamatan yang masih nunggak pembayaran raskin jatah tahun 2008. Adapun total tunggakannya, mencapai Rp 873.142.000.Irwan Rudiawan

Bupati Garut Soroti Stabilitas Pemerintah

Garut.RRI (senin 2 pebuari 09)
Bupati Garut, Aceng H.M. Fikri, S.Ag, menyebutkan, pasca dilantiknya bersama Wakil Bupati Dicky Chandra, kini pihaknya memfokuskan diri dalam pencapaian visi dan misi yang telah dirancang, salah satunya dengan menciptakan stabilitas pemerintahan. Stabilitas tersebut, dimungkinkan bisa tercapai hanya dengan bahu-membahu antara pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungannya, serta seluruh unsur masyarakat.Hal itu disampaikannya di hadapan peserta apel gabungan, di lapang Setda Kabupaten Garut, Senin (2/2). Selain dihadiri Wakil Bupati Dicky Chandra, tampak hadir Sekretaris Daerah Drs. H. Wowo Wibowo, M.Si, para kepala SOPD
(Satuan Organisasi Perangkat Daerah) dan pegawai di lingkungan Pemkab Garut. "Stabilitas lainnya yang menjadi sorotan bupati dan wakil bupati yang baru dua pekan menjalankan pemerintahan kabupaten Garut itu, adalah terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Garut. Dan untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara lembaga legislatif dengan eksekutif yang tetap terpelihara.Sedangkan stabilitas lainnya yang perlu dijaga, lanjutnya, adalah stabilitas dunia usaha, sebagai upaya memberikan jaminan kepada para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Garut. Keterjaminan dunia usaha di Kabupaten Garut, menurut Fikri, harus tetap dipelihara, agar roda perekonomian di Kabupaten Garut, pasca pilkada tetap berjalan."Ketiga stabilitas itu, perlu dijaga oleh semua pihak mulai dari pemerintah hingga semua unsur masyarakat.Irwan Rudiawan

PDAM Garut Jabel Slang FO Indosat

Garut,RRI (senin 2 pebuari 09)
Kesal dengan sikap rekanan yang mengerjakan proyek penanaman kabel fiber optik (FO) milik Indosat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Garut, akhirnya menjabel slang FO milik Indosat. Kekesalan pihak PDAM Garut ini, disebabkan banyaknya pipa PDAM yang bocor akibat terpancung saat pengerjaan proyek tersebut, sehingga PDAM banyak menerima komplen dari pelanggan, bahkan ancaman demo.Direktur PDAM Tirta Dharma Garut, H. Ahmad Ayub, SE., MM., didampingi Kabag Umum, Agus Suryana dan Bagian Distribusi, Suherman, Senin (2/2), mengakui, beberapa hari terakhir ini, pihaknya banyak menerima komplen dari
pelanggan tentang kurangnya pasokan air akibat banyaknya kebocoran yang terjadi. Bahkan, bukan hanya komplen dalam bentuk laporan saja, namun ada juga pelanggan yang mengancam melakukan demo ke PDAM."Setelah ditelusuri dan menidaklanjuti aspairasi pelanggan PDASM tersebut , ternyata kebocoran air PDAM yang banyak terjadi diakibatkan adanya proyek
penanaman kabel FO milik Indosat yang saat ini tengah dilakukan di beberapa daerah di Kabupaten Garut. Pipa tersebut bocor setelah kena pancung para pegawai proyek saat melakukan penggalian untuk penanaman kabel tersebut.Bahkan yang lebih mengesalkan, lanjutnya, pipa tersebut bocor bukan hanya tidak sengaja terpancung, namun juga ada diantaranya yang sengaja dibocori pegawai proyek yang memerlukan air saat mau melakukan penggalian.Setelah dilakukan pengecekan, akibat penggalian tersebut, pihaknya menemukan sedikitnya ada 19 titik pipa PDAM yang bocor di lokasi penggalian, 11 titik berlokasi di Kecamatan Wanaraja, 2 titik di Karangpawitan, serta 6 titik lainnya di Kecamatan Garutkota. Sedangkan kerugian yang dialami PDAM akibat terjadinya kebocoran tersebut, dalam jangka waktu dua hari saja, mencapai Rp 15 juta.Menurut Ayub, pihaknya telah beberapa kali mengingatkan pihak rekanan dan pekerja agar memperbaiki kembali pipa yang bocor, namun hal itu sama sekali tak pernah dihiraukan. Akhirnya, karena kesal, pihak PDAM terpaksa menjabel slang kabel FO milik Indosat yang siap ditanam dari daerah Wanaraja, Minggu
(1/2) lalu.Dalam kesempatan tersebut, pihak PDAM juga menyayangkan tidak adanya
koordinasi baik dari pihak Indosat, maupun rekanan terkait penggalian yang dilakukan untuk penanaman kabel FO tersebut.Irwan Rudiawan